Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lembaga pendidikan seharusnya merupakan suatu lembaga yang paling anti terhadap segala bentuk penyelewengan. Namun ternyata masih terdapat banyak lembaga pendidikan khususnya SMP dan SMA yang melakukannya, terutama dalam bidang administrasi, yang apabila ditinjau berdasarkan terori ilmu hukum, pembuatan tersebut ternyata dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Perbuatan penyelewengan administrasi tersebut meliputi, pertama mengenai pembuatan laporan tertulis yang isinya tidak benar yang secara periodik disampaikan kepada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat, kedua adalah mengenai pembuatan Buku Rapor Siswa dengan data yang dibuat secara fiktif. Dari segi Yuridis Formil, perbuatan tersebut memang sudah dapat dikualifikan sebagai tindak pidana Pemalsuan Surat dan bahkan kemungkinannya dapat merupakan Gabungan Tindak Pidana, yaitu Pemalsuan Surat dengan Penipuan. Akan tetapi berdasarkan ajaran di dalam teori ilmu hukum, khuhusnya dalam hukum pidana, yaitu mengenai Sifat Melawan Hukum Secara Materiel (hateriele Wederrechtelijkheid), maka untuk dapat menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku penyelewengan tersebut, harus ditinjau terlebih dahulu Secara Materiel mengenai terdapat atau tidaknya Sifat Melawan Hukum dalam perbuatannya itu. Dalam hal perbuatan penyelewengan administrasi yang dilakukan oleh beberapa lembaga pendidikan tersebut, secara mateteriel adalah bertujuan agar mereka tetap dapat berdiri, di mana dalam hal ini ternyata dapat membantu beberapa anggota masyarakat yang terpaksa tidak dapat mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan yang memerlukan persyaratan ketat, ataupun yang memerlukan biaya tinggi. Sedangkan dalam hal pembuatan Buku Rapor Siswa dengan data fiktif, ternyata juga dapat membantu beberapa anggota masyarakat yang karena sesuatu hal terpaksa putus sekolah, di mana dengan cara demikian mereka dapat mengikuti ujian akhir pada jenjang pendidikannya masing-masing. Dari kedua macam perbuatan yang dilakukan oleh beberapa lembaga pendidikan tersebut, ternyata secara materiel akhirnya dapat membantu sebahagian anggota masyarakat pencari kerja, di mana pada saat ini kiranya tidak ada lagi suatu lembaga ataupun instansi yang dapat menerima para pelamar yang tidak dapat menunjukkan bukti tertulis atas tingkat pendidikan ataupun kemampuannya, yaitu Ijazah. Hal tersebut pada gilirannya akan dapat membantu mengurangi melajunya jumlah pengangguran. Dengan demikian untuk melaksanakan ketentuan pidana atas perbuatan penyelewengan administrasi oleh beberapa lembaga pendidikan tersebut, kiranya perlu dikaji melalui pendekatan Yuridis-Filosofis, yaitu dengan mencari keserasian (bukan sekedar keseimbangan) antara pasangan nilai-nilai dalam hukum yang sating bertegangan. Pasangan nilai-nilai tersebut antara lain adalah "kesebandingan hukum dengan kepastian hukum", dan "keluwesan hukum dengan keketatan hukum"."

"Pembentukan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimaksudkan sebagai instrumen hukum dalam memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan.Permohonan pengesahan yayasan yang telah memenuhi persyaratan formal pengesahan yayasan maka akan memperoleh status badan hukum setelah permohonannya memperoleh pengesahan dari Menteri. Pada permohonan yayasan yang menggunakan nama Cina, terdapat perlakuan khusus. Meskipun permohonan sudah memenuhi persyaratan formal tetapi permohonan tersebut harus dimintakan pertimbangan ke Lembaga Pemantapan Persatuaan dan Kesatuan Bangsa (LP2KB).Kebijakan untuk memintakan pertimbangan terhadap yayasan yang menggunakan nama Cina bersifat diskriminasi karena di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak ada ketentuan yang mengatur pertimbangan mengenai nama yayasan. Pertimbangan dari instansi terkait yang diatur dalam Undang-undang tersebut adalah mengenai maksud dan tujuan yayasan.

---

The forming of Law Number 16 year 2001 on Foundation is meant as the legal instrument in providing right understanding to the community concerning foundation, ensuring certainty, order as well as reconstructs the function of foundation as the legal instrument in achieving certain goals in social field, religion and humanity.

The application for founding foundation which has been fulfilling the formal requirements will get the status of legal body (cooperation) after having approved by the minister. On application using Chinese name, there will be a certain condition. Even though the formal requirements have been fulfilled, the application should ask for the recommendation from Lembaga Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa (Institution for people unity establishment).

The policy of asking the recommendation from such institution is where as discriminative, since to in case other application using other languages (English, Japanese, Korean and Arabic) has never been asked such recommendation."

"Kepemilikan atas saham dalam sebuah Perseroan Terbatas merupakan hal penting karena memberikan hak bagi para pemegang saham untuk melakukan beberapa hal seperti: menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); menerima pembayaran dividen dan hasil likuidasi; serta menjalankan hak lain sesuai undang-undang. Pentingnya kepemilikan atas saham tersebut menyebabkan seringnya timbul sengketa dalam praktik pengalihannya yang menyebabkan hilangnya nama pemegang saham dari Daftar Pemegang Saham yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Hukum Umum (SABH) yang dimiliki Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pengaturan pada hukum positif di Indonesia, hilangnya kepemilikan saham dari Daftar Pemegang Saham menimbulkan beberapa akibat hukum. Ditjen AHU memiliki wewenang untuk memberikan perlindungan kepada pemegang saham tersebut melalui pemblokiran dan pembukaan blokir akses SABH.  Adapun peraturan Menteri Hukum dan HAM yang terbaru dapat menjadi payung hukum dalam memberikan legal standing kepada pemegang saham yang sudah tidak terdaftar untuk dapat mengajukan permohonan pemblokiran demi tercapainya keadilan serta kepastian hukum.

---

The ownership of shares in a Limited Liability Company (LLC) is crucial, as it grants shareholders various rights, such as the right to attend and vote at the General Meeting of Shareholders (GMS), receive dividend payments and liquidation proceeds, and exercise other rights in accordance with the law. However, due to the significance of share ownership, disputes often arise during the transfer process, resulting in the removal of shareholders' names from the Register of Shareholders in the General Legal Administration System (SABH) maintained by the Directorate General of General Legal Administration (Ditjen AHU). This research employs a normative juridical approach supported by field studies to address the issue at hand. The findings indicate that under Indonesian positive law, the loss of share ownership from the Register of Shareholders carries legal consequences. The Directorate General of AHU has the authority to protect shareholders by blocking and unblocking SABH access. The latest regulation issued by the Minister of Law and Human Rights grants legal standing to shareholders who are no longer registered, allowing them to request SABH access blocking to ensure justice and legal certainty."

"Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan bagian dari penerimaan negara yang dikelola dalam mekanisme APBN dan berada dalam ruang lingkup Keuangan Negara. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pengaturan PNBP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dalam perspektif hukum keuangan publik dan bagaimana pengelolaan PNBP pada Ditjen AHU berdasarkan mekanisme APBN. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pengaturan pada hukum positif di Indonesia, Ditjen AHU memiliki wewenang untuk memungut PNBP yang berasal dari jenis pelayanan jasa hukum Badan Hukum, Perdata umum, Notariat, Harta Peninggalan, Fidusia, Pengambilan Sidik Jari untuk Dirumus, Partai Politik, Pewarganegaraan, Status Kewarganegaraan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Badan Usaha Nonbadan Hukum. Adapun pengelolaan PNBP pada Ditjen AHU telah sesuai dengan mekanisme APBN yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta memenuhi prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

---

Non-Tax Revenue (Penerimaan Negara Bukan Pajak/PNBP) in Indonesia, is accounted as state receivables that is managed by the mechanism of State Budgeting and it is in the field of State Financing. This research is meant as an effort to determine how Non-Tax Revenue management in Directorate General for Legal Administrative Affairs in the perspective of Public Financial Law and how the Directorate General for Legal Administrative Affairs manages the Non-Tax Revenue through the mechanism of State Budgeting. In conducting such research, we are utilizing the normative juridical approach that is supported by several field studies. The research concluded that due to the regulating law in Indonesia, Directorate General for Legal Administrative Affairs have the authority to collect Non-Tax Revenue from the services provided in the field of and related to Corporation, Private Law, Notary, Inheritance, Fiduciary, Dactylography, Political Party, Citizenship, Civil Servant Investigators, and Non-Legal Entity affairs. In that sense, the management of Non-Tax Revenue in Directorate General for Legal Administrative Affairs have been in line and in accordance to the mechanism of State Budgeting that includes planning, implementing, and responsible in fulfilling the main principle of Good Governance."

"Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda perubahan Direksi Perseroan seharusnya dilaksanakan berdasarkan tata cara yang terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Anggaran Dasar Perseroan (AD Perseroan). Tidak jarang dalam pelaksanaannya, ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan AD Perseroan tidak dilaksanakan atau dilanggar sehingga memicu timbulnya gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) karena merugikan pihak yang terkait. Penelitian ini membahas mengenai pertimbangan hakim atas keabsahan Akta Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1302 K/PDT/2021 ditinjau dari peraturan perundangundangan dan AD Perseroan serta tindakan perseroan untuk memperbaiki data perseroan di administrasi hukum umum (AHU) online terhadap akta yang dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1302 K/PDT/2021. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dengan tipologi penelitian eksplanatoris analitis. Hasilnya adalah pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan akta RUPSLB mencari dan menemukan kesesuaian akta dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta AD Perseroan sebagai ketentuan yang lebih khusus. Sedangkan, tindakan perseroan dalam memperbaiki data Perseroan di AHU online berupa: (i) permohonan surat pembatalan SP3DP di Kemenkumham RI atau (ii) pelaksanaan RUPS oleh Perseroan dengan agenda pengangkatan Direksi dan Komisaris yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD Perseroan.

---

The Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) with the agenda of changing the Company's Board of Directors should be held based on the procedures contained in Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (LLC Law) and the Company's Articles of Association. Not infrequently in its implementation, the provisions contained in the regulations and Articles of Association are not implemented or violated, thus triggering a civil lawsuit of Unlawful Acts because it harms the parties involved. This study discusses the judges' considerations on the validity of the Deed of Minutes of the GMS made by a Notary in the Supreme Court Decision Number 1302 K/PDT/2021 in terms of the regulations and the Articles of Association and the company's actions to correct the company's data in the online general law administration (AHU Online) against the deed that was canceled by the Supreme Court's Decision Number 1302 K/PDT/2021. This research is a normative juridical research using secondary data with an analytical explanatory research typology. The result is that the judge's consideration in assessing the validity of the EGMS deed seeking and finding the deed's conformity with the applicable regulations and taking into account the Articles of Association as a more specific regulation. Meanwhile, the company's actions in correcting the Company's data in online AHU are in the form of: (i) requesting a letter of cancellation of SP3DP at the RI Kemenkumham or (ii) the Company holding a GMS with the agenda of appointing Directors and Commissioners who meet the provisions of the regulations and the Company's Articles of Association."