Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Masalah-masalah mengenai keterangan akan rentan muncul di masa mendatang sebagai dampak dari perkembangan ilmu dan teknologi. Perkembangan itu berdampak pada kualitas metode kejahatan, sehingga harus diimbangi dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian. Ahli yang memberi keterangan untuk kepentingan pemeriksaan perkara pidana idealnya memiliki kualifikasi yang layak dan sikap obyektif. Tesis ini membahas bagaimana kualifikasi ahli untuk dapat memberikan keterangan dalam pemeriksaan perkara pidana serta bagaimana hakim dan penegak hukum lainnya mempertimbangkan obyektivitas ahli. Penelitian ini berbentuk deskriptif analitis dengan menggunakan metode kepustakaan dan wawancara mendalam dengan narasumber. Peneliti menggunakan data sekunder dengan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan dan data primer melalui wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara terhadap hakim, penuntut umum, pengacara, dan ahli hukum pidana. Pada umumnya kualifikasi ahli ditentukan berdasarkan pendidikan formal, rentang waktu pengalaman ahli, serta relevansi keahliannya dengan perkara. KUHAP tidak membatasi ilmu pengetahuan yang diperlukan, sehingga prinsip keterangan ahli hukum pidana dapat juga menjadi alat bukti. Prinsip ius curia novit tidak seharusnya ditafsirkan secara kaku dan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menolak ahli hukum pidana. Dalam meminta keterangan ahli, penegak hukum seharusnya memperhitungan obyektivitas ahli. Meskipun keberpihakan ahli merupakan hal yang wajar karena kehadiran ahli tidak bisa dilepaskan dari tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh ahli maupun pihak yang menghadirkannya, namun hal itu dapat menjadi suatu masalah dalam upaya mendapatkan kebenaran materiil. Hal itu disebabkan karena keterangan ahli dapat menjadi alat bukti yang dapat menghukum atau membebaskan seseorang. Seorang ahli seharusnya memiliki sikap obyektif berupa konsistensi dan netralitas pendapat dengan berpegang pada argumen ilmiah sebagaimana yang diyakini ahli tersebut, bukan karena pengaruh dari pihak yang menghadirkannya.

---

The expert testimony is a potential problem in the future because of the impact of the advancement of science and technology. These advancements have an impact on the quality of the crime method, so it must be balanced with improving the quality and method of evidence evaluation that requires knowledge and expertise. Experts who provide testimony for the criminal case investigation should ideally have the proper qualifications and objective in stating the testimony. This research answers the question of how the qualification of experts who give testimony in a criminal case investigation and how the judges consider the expert objectivity. This research is descriptive analytic using normative juridical literature and empiric data. This research uses the primary data through guided in-depth interview to the judges, public prosecutors, lawyers, and criminal law expert. This research also use secondary data collected from literature and mass media reviews. In general, expert qualifications are determined based on formal education, professional experiences, and the relevance of his expertise with the case. The Criminal Procedure Code (KUHAP) does not restrict the necessary knowledge, so that the expert testimony about criminal law can also become evidence. The principle of ius curia novit should not be interpreted strictly and should not be a reason for rejecting criminal law expert. In asking the expert for a testimony, law enforcers should take the expert objectivity as a consideration. Although expert's partiality is a fair matter, the presence of an expert cannot be separated from the goals to be achieved by both parties who are summoning the expert, but it would become a problem in an effort to obtain the material truth. That is because expert testimony is one of the evidence that can punish or liberate someone. A testimony stated by an expert should be neutral and objective. This objectivity should be based on scientific arguments which are believed by the experts, not based on the interests of the party who summoned him/her.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam Hukum Perdata Indonesia dikenal adanya ahli waris menurut undang-undang dan ahli waris menurut wasiat. Berdasarkan undang-undang ahli waris dapat mewaris karena diri sendiri atau mewaris karena menggantikan kedudukan ahli waris yang sebenarnya. Hal yang menarik perhatian penulis adalah menganalisa kedudukan ahli waris pengganti terhadap bangunan yang dibangun diatas tanah milik bersama yang terikat serta pembagian warisan yang memenuhi asas keadilan terkait dengan tanah milik bersama yang terikat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif karena objek penelitian ini adalah hukum atau kaedah (norma) dengan tipologi penelitian deskriptif-analitis. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi studi dokumen atau pun literatur yang terkait. Berdasarkan penelitian ini didapati hasil bahwa kedudukan ahli waris pengganti terhadap bangunan yang dibangun diatas tanah milik bersama yang terikat sesuai dengan bagian ahli waris yang digantikannya dengan bagian dan hak yang serupa dengan ahli waris yang digantikan terebut. Pembagian warisan yang sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait bangunan yang dibangun diatas tanah milik bersama yang yaitu dibagi sesuai kepala demi kepala yang memberikan orang bagian menurut haknya bukan jasanya. Keadilan ini disebut keadilan komulatif. Masyarakat dalam menghadapi hal ini dapat mengetahui hukum yang berlaku juga untuk melakukan kompromi dan kesepakatan diawal sehingga terhindar dari sengketa.

---

ABSTRACT
In Indonesian Civil Law there are known legal heirs and heirs according to a will. Under the law the heirs can inherit because of themselves or inheritance because it replaces the position of the actual heirs. The thing that draws the attention of the author is analyzing the position of substitute heirs to buildings that are built on bound joint land and the distribution of inheritance that fulfills the principle of justice related to jointly owned land bound. This study uses a juridical-normative method because the object of this research is law or method (norm) with a typology of descriptive-analytical research. The data used in this study are secondary data including document studies or related literature. Based on this research, it was found that the position of substitute heirs on buildings built on shared land bound in accordance with the heirs he replaced with parts and rights similar to the heirs replaced. Distribution of inheritance in accordance with the Civil Code in relation to buildings built on shared land which is divided according to head by head which gives people a part according to their rights, not services. This justice is called cumulative justice. The community in dealing with this can know the applicable law also to make compromises and agreements in advance so as to avoid disputes.

Abstrak :
ABSTRAK
Saat ini di Indonesia ada beberapa ajaran yang dijadikan landasan oleh Pengadilan Agama untuk menetapkan Fatwa ahli waris dalara hal ahli waris pengganti, seperti ada ajaran kewarisan Syafii yang patrilinial dan ajaran kewawarisan Hazairin yang bilateral, sudah dapat diduga keputusan ataii penatapan Fatwa antara pengadilan yang satu dengan lainnya berbeda sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan

---

Abstrak :
Keterangan ahli sebagai alat bukti dalam peradilan pidana semakin mendesak dalam proses pembuktian karena sifat pembuktian yang semakin ilmiah. Namun, di Indonesia pengaturan terkait keterangan ahli sangat minim dan tidak menyeluruh. Keadaan ini berdampak pada permasalahan terkait posisi ahli terhadap pihak dalam perkara. Beberapa kasus gugatan terhadap ahli terjadi belakangan ini di Indonesia karena ketidakpastian ini. Pada praktik peradilan pidana di berbagai negara, terdapat perbedaan kebijakan mengenai perlindungan ahli dalam bentuk hak imunitas. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas mengenai pertanggungjawaban ahli terhadap para pihak dalam peradilan pidana dan hak imunitas yang secara khusus diberikan kepadanya, kemudian dikaitkan dengan posisi serta kualifikasi ahli. Penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk mencari permasalahan dari suatu fenomena. Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dari berbagai bahan hukum untuk dapat menganalisis penerapannya di Indonesia pada pertimbangan hakim dalam putusan No. 47/Pdt.G/2018/PN.CBI, selain itu ditambah data hasil wawancara dari penegak hukum dan ahli sendiri. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan kebijakan yang tegas mengenai posisi ahli terhadap para pihak supaya ada kepastian mengenai pertanggungjawaban ahli. Maka dari itu, disarankan agar dibentuk suatu pengaturan yang tegas dan komprehensif mengenai ahli dengan mempelajari perkembangan di negara dengan berbagai sistem peradilan pidana, misalnya Amerika Serikat dan Belanda. ......Expert testimony as means of evidence in criminal justice system is increasingly urgent in the also increasingly scientific nature of proof. Meanwhile, in Indonesia, regulations relating to expert and expert testimony are minimal if any and are not comprehensive. This problem affects, foremost, the position of expert toward parties in the case. Several cases of claims against expert have recently arisen in Indonesia because of this problem. In criminal justice practices across countries, there are different policies regarding expert legal protection in the form of immunity rights. Therefore, this thesis will discuss the expert liability towards parties in criminal justice system and immunity that specifically given to experts, then connected with the position and qualification of experts. This research is descriptive by nature and aims to find the problem of this phenomenon. This research was conducted with a literature study of various legal materials then to analyze the application in Indonesia, particularly in decision No. 47/Pdt.G/2018/PN.CBI. with addition to the data interviews with law enforcer and expert themselves. This research concludes that a firm policy is needed regarding the position of expert toward parties in the case so that there is certainty on expert’s liability. Therefore, this research recommends that a firm and comprehensive regulation need to be established regarding expert by considering developments in countries with various criminal justice systems, for example the United States of America and Netherlands.

Abstrak :
HGB yang sudah kedaluwarsa seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai objek warisan. Namun dalam putusan MA No. 1771 K/PDT/2019, tanah sengketa yang bersertipikat HGB kedaluwarsa dapat diwariskan kepada para ahli warisnya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai akibat hukum berakhirnya jangka waktu HGB bagi ahli waris berdasarkan UUPA; serta akibat hukumnya bagi ahli waris terkait kasus putusan MA No. 1771 K/Pdt/2019. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Tipologi penelitiannya merupakan penelitian problemidentification. Hasil penelitian yang didapat adalah habisnya jangka waktu HGB bagi ahli waris mengakibatkan HGB menjadi hapus sehingga status tanahnya kembali pada status asal dari tanah tersebut. Apabila berasal dari tanah Negara, maka kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Apabila dari tanah Hak Pengelolaan, maka tanah kembali dikuasai oleh pemegang Hak Pengelolaan. Apabila dari tanah Hak Milik, maka tanah kembali dikuasai pemegang Hak Milik. Terkait tanah dalam kasus putusan MA No. 1771 K/Pdt/2019, dikarenakan faktanya keluarga Pewaris telah menempati objek tersebut sejak lama sampai sekarang maka terhadap mereka melekat hak prioritas untuk mendapatkan hak warisnya dari tanah tersebut. Meskipun tidak ada aturan yang tegas, namun eksistensi hak prioritas dalam hukum tanah nasional tetap diakui. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya putusan dan penetapan pengadilan terkait hak prioritas. Untuk prosedurnya, oleh karena jangka waktu HGB telah habis, maka yang harus dilakukan bukanlah perpanjangan hak, melainkan ‘permohonan hak atas tanah’. Saran yang diberikan, Pemerintah diharapkan dapat membuat aturan secara eksplisit mengenai hak prioritas supaya dapat timbul kepastian hukum bagi masyarakat. ......An expired Building Rights Title shouldn’t be an inherited object. However, in the Supreme Court decision number 1771 K/PDT/2019, it can be inherited to its heirs. The issues in this research are the legal consequences of the expiration of building rights period for heirs based on the Agrarian Law; as well as the legal consequences for the heirs regarding the Supreme Court decision number 1771 K/Pdt/2019. This is a normative juridical research with a qualitative approach. The typology of the research is problem-identification. The result is that the legal consequence of the expiration of the Building Rights period for the heirs is that the Building Rights is deleted so that the land status returned to their original status. Regarding land in the case of the Supreme Court decision number 1771 K/Pdt/2019, due to the fact that the family of the heir has occupied the object for a long time until now, they are attached with priority rights to obtain their rights from the inheritance. Although there are no clear rules, the existence of priority rights in the national land law is still recognized. This is evidenced by the number of court decisions regarding priority rights. As for the procedure, because the Building Rights has expired, what must be done is not an extension of the right, but an "application for land rights". The suggestion given is that the government is expected to make rules related to priority rights so that it can provide legal certainty for everyone.