Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembayaran merupakan suatu hal yang merupakan salah satu aktivitas terpenting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kuatnya arus globalisasi, Indonesia harus beradaptasi pada lingkungan yang serba digital. Sistem pembayaran di Indonesia turut berkembang dari tahun ke tahun, namun mayoritas dari pelaku bisnis Indonesia, yaitu UMKM, masih minim dalam pengaplikasian pembayaran digital pada bisnisnya. Keadaan ini perlu diatasi oleh pemerintah dan regulator keuangan di Indonesia yaitu Bank Indonesia, beberapa strategi dan kebijakan telah dilaksanakan guna membantu mendorong digitalisasi aktivitas UMKM di Indonesia, salah satunya adalah dengan adanya Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 oleh Bank Indonesia. Riset ini bertujuan untuk mendapatkan model sistem dinamis yang dapat menggambarkan hubungan interaksi antara intervensi kebijakan pada kegiatan UMKM dan dampaknya pada jumlah pengadopsi pembayaran digital bagi UMKM maupun konsumennya, serta membuat analisis rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan jumlah pengadopsi pembayaran digital menggunakan metode Analisis Kebijakan berbasis model pembelajaran (exploratory modeling). Keluaran dari penelitian ini adalah suatu analisis dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan pengadopsi pembayaran digital pada UMKM di Indonesia.......Payment is one of the most important activities in people’s daily life. With the strong impact of digitalization, Indonesia must adapt with digital environment. Payment system in Indonesia keeps improving from year to year, but majority of businesses in Indonesia, which are SMEs, are still minimal with the usage of digital payments with their businesses. This condition needs to be addressed by government and financial regulators in Indonesia, which is Bank Indonesia. Strategies and policies have been made due to support digitalize activities of SMEs in Indonesia, one of them is the Indonesia Payment Systems Blueprint 2025 by Bank Indonesia. This research aims to obtain a dynamic systems model that could visualize interactions between policy intervention for SMEs and its impact on the numbers of adopted digital payment users for SMEs and its consumers, and also develop a policy recommendation to increase adoption of digital payment users using Policy Analysis method based by exploratory modeling. The outcome of this research is to develop an analysis and policy recommendation to increase adoption of digital payment users of SMEs in Indonesia."

"Implemetasi tentang kebijakan wilayah strategis dan cepat tumbuh di Indonesia merupakan dilema tersendiri bagi pengarusutamaan pembangunan ekonomi kewilayahan di Kawasan Timur Indonesia (KTI) terutama jika dikaitkan dengan kondisi ketertinggalannya...."

"Beras merupakan bahan pangan pokok bagi masyarakat Kalimantan Selatan. Permintaan beras terus meningkat setiap tahunnya seiring dengan pertumbuhan penduduk di Kalimantan Selatan. Namun, adanya aktivitas alih fungsi lahan dan keterbatasan ketersediaan lahan dapat menyebabkan penurunan jumlah produksi. Ketidakmampuan pemerintah memenuhi kebutuhan beras akan menyebabkan instabilitas baik di daerah maupun nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak strategi penyediaan beras di Kalimantan Selatan yang melalui pendekatan analisis kebijakan berbasis model sistem dinamis.Berdasarkan hasil simulasi hingga tahun 2025, alternatif kebijakan gabungan berupa program lahan sawah abadi, program intensifikasi dengan pendekatan System of Rice Intensification (SRI), dan program gerakan diversifikasi pangan memberikan hasil capaian terbaik, yaitu surplus 1 juta ton beras, pertumbuhan produksi mencapai 4,95% serta konsumsi beras per kapita berhasil ditekan hingga penurunan 1,5% tiap tahunnya. Hal ini menjadikan Kalimantan Selatan sebagai daerah yang berswasembada beras berkelanjutan juga sebagai daerah pemasok kebutuhan beras nasional.

---

Rice is the staple food for the people of South Kalimantan. Rice demand continues to increase each year in line with population growth. However, the activity of land conversion and land availability constraints may lead to a decrease in the amount of rice production. The inability of the government to meet the needs of rice will lead to regional and national instability. This study aims to quantify the impact of rice supply strategies in South Kalimantan through policy analysis approach and based on system dynamics model.Based on the simulation results up to 2025, the combined form of alternative policies perennial wetland programs, intensification program with the System of Rice Intensification (SRI) approach, and the food diversification movement program gives the best performance, namely a surplus of 1 million tons of rice, production growth reaches 4, 95% and per capita rice consumption was reduced by a decrease of 1.5% each year. This makes South Kalimantan region self sufficient in rice as well as a regional supplier of sustainable national rice requirement."

"Sebagai “teras depan” suatu negara, wilayah perbatasan Indonesia khususnya di pulau Kalimantan menyimpan beberapa masalah kompleks baik dari aspek keamanan maupun aspek sosio-ekonomi, yang dapat mengancam kedaulatan Negara Indonesia. Untuk mengatasi ancaman di wilayah perbatasan khususnya di wilayah kalimantan, pemerintah sudah membuat kebijakan pengamanan perbatasan yang dilaksanakan oleh TNI yang berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Kegiatan pengamanan perbatasan tersebut dapat dilaksanakan secara efisien jika didukung akses langsung menuju perbatasan. Untuk membantu akses tersebut, Kemhan merencanakan pembangunan Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) yang direncanakan menyusuri pilar perbatasan baik di wilayah perbatasan Kalimantan Barat maupun Kalimantan Utara. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ingin menganalisis sejauh mana proses implementasi kebijakan Permenhan Nomor 7 tahun 2018 di lingkungan Kementerian Pertahanan RI selaku pembuat kebijakan dan TNI/Kementerian terkait selaku pelaksana kebijakan ini. Pengamatan ini dilakukan dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, dan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah melalui pendekatan kualitatif-deskriptif untuk mendalami implementasi kebijakan Permenhan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jalur Inspeksi dan Patroli Perbatasan (JIPP) di wilayah perbatasan darat RI-Malaysia. Data primer diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dan observasi, sedangkan untuk memperoleh data sekunder dilakukan penelaahan terhadap naskah-naskah dokumen yang terkait dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan adanya berbagai faktor hambatan dalam proses implementasi permenhan di lingkungan pelaksana kebijakan, salah satunya yaitu belum mendapatkan sosialisasi secara langsung berupa penjelasan mengenai pokok-pokok kebijakan Permenhan Nomor 7 tahun 2018. Bentuk koordinasi antara Kemhan RI, TNI, dengan kementerian atau lembaga lain dalam pengelolaan JIPP belum ditetapkan dalam suatu Struktur yang jelas, karena masih ada hambatan dalam hal komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi lintas sektor. Dan diperlukan evaluasi terkait pemeliharaan pada pengelolaan JIPP yang tertuang dalam kebijakan ini, karena JIPP merupakan fasilitas yang membutuhkan pemeliharaan secara intensif untuk dapat digunakan secara berkelanjutan. ......As a "front porch" of a country, the Indonesian border region, especially on the island of Borneo, holds several complex problems both from the aspect of security and socio- economic aspects, which can threaten the sovereignty of the State of Indonesia. To overcome the threat in the border region, especially in the Kalimantan region, the government has made border security policies carried out by the TNI in coordination with relevant ministries and agencies. The border security activities can be carried out efficiently if supported by direct access to the border. To assist with this access, the Ministry of Defense plans to develop a Border Inspection and Border Patrol Line (JIPP) which is planned to follow the border pillars both in the border areas of West Kalimantan and North Kalimantan. Based on the description, the researcher wants to analyze the extent to which the implementation process of Permenhan Number 7 of 2018 in the Indonesian Ministry of Defense as a policy initiator and the TNI / Ministry is related as the pelaksana of this policy. This observation is done by looking at the factors that influence the implementation process, namely communication, resources, disposition, bureaucratic structure, and social, economic, and political environment. The method used in this study is through a qualitative-descriptive approach to explore the implementation of the Regulation of Minister of Defense No. 7 of 2018 concerning the Management of Inspection and Border Patrol Line (JIPP) in the RI-Malaysia land border region. Primary data is obtained through in-depth interview and observation techniques, while to obtain secondary data a review of documents related to the object of research is conducted. Based on the results of the study, it was found that there were various obstacles in the implementation process of policy implementers, one of which was not getting direct socialization in the form of an explanation of the policies of Permenhan Number 7 of 2018. Form of coordination between the Indonesian Ministry of Defense, the TNI and the ministry or Other institutions in the management of JIPP have not yet been defined in a clear structure, because there are still obstacles in terms of communication, coordination and cross-sector synchronization. And an evaluation related to maintenance is needed in the management of JIPP as stated in this policy, because JIPP is a facility that requires intensive maintenance to be used sustainably."

"Transformasi pelayanan kesehatan primer merupakan Pilar Pertama dalam Transformasi Kesehatan. Pendampingan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Puskesmas (ILP) untuk mewujudkan fokus transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan pada bulan Juli sampai Oktober 2022. Penelitian bertujuan melakukan analisis kebijakan ILP di lokasi intervensi awal, mewakili karakteristik wilayah Puskesmas. Lokasi penelitian adalah Puskesmas Kebonsari, Kota Surabaya, Puskesmas Jereweh, Kabupaten Sumbawa Barat, Puskesmas Banjarwangi, Kabupaten Garut, dan Puskesmas Niki-Niki, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan realist evaluation dengan empat tahap yaitu pengembangan teori program, pengumpulan data, pengujian teori program serta interpretasi dan perbaikan. Data primer diperoleh dari wawancara mendalam, FGD, telaah dokumen dan observasi. Informan penelitian ini sejumlah 73 orang mulai dari tingkat Pusat dan daerah (Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, Puskesmas dan Desa). Di seluruh lokasi, durasi pelayanan bertambah akibat skrining antara lain disebabkan kurangnya dokter. Di perkotaan, terdapat sistem pendaftaran online dan batasan durasi pelayanan yang berpengaruh. Posyandu Prima dan Posyandu mewujudkan tersedianya akses di tingkat desa melalui pemenuhan sumber daya termasuk bidan, perawat dan kader. Belum semua lokasi melaksanakan Posyandu dusun terintegrasi satu waktu. Pelaksanaan Posyandu integrasi perlu memperhatikan jumlah sasaran dan SDMK yang bertugas. Sosialisasi dengan pendekatan sesuai karakter masyarakat dapat meningkatkan utilisasi layanan dalam ILP. Dashboard untuk mewujudkan Pemantauan Wilayah Setempat masih belum optimal. Koordinasi kasus antar Puskesmas sampai desa dilakukan manual via telepon maupun kartu kontrol. Tingginya komitmen ditunjukkan oleh para aktor tingkat Pusat, Daerah dan Desa dibuktikan secara verbal, regulasi pendukung maupun alokasi anggaran termasuk insentif kader. Daerah siap mereplikasi ILP namun menyampaikan kebutuhan kejelasan regulasi. Penelitian ini menghasilkan teori program pelaksanaan ILP mengacu pada tiga fokus transformasi pelayanan primer serta regulasi, integrasi kebijakan dan dukungan stakeholders. Dalam konteks berbeda, pendekatan ILP akan mengalami mekanisme berbeda dalam menghasilkan outcome peningkatan utilisasi layanan. Diperlukan percepatan kebijakan untuk mendukung pendekatan ILP serta harmonisasi kebijakan pendukung untuk konsistensi dukungan daerah dalam replikasi ILP.......Transformation of primary health services is the first pillar of Health Transformation. Pilot of Integrated Primary Health Care in Puskesmas (ILP) to implement the focus of the transformation of primary health services carried out from July to October 2022. This research aims to conduct a policy analysis of ILP at the initial intervention location, representing the characteristics of the Puskesmas. Research locations were in Puskesmas Kebonsari in Surabaya, Puskesmas Jereweh in Sumbawa Barat, Puskesmas Banjarwangi in Garut, and Puskesmas Niki-Niki in Timor Tengah Selatan. This research used qualitative method with an exploratory case study design. The study was conducted using a realist evaluation approach in four stages: development of program theory; data collection; testing the program theory; interpretation and refinement. Primary data were obtained from in-depth interviews, FGDs, document reviews, and observations. The informants for this study were 73 people from the central and regional levels (Provincial, District/City Health Offices, Puskesmas, and Villages). In all locations, the duration of service increased as a result of screening, in part because of a lack of doctors. In urban areas, there is an online registration system, and service duration limits that matter. Posyandu Prima and Posyandu provide access at the village level through the fulfillment of resources including midwives, nurses, and cadres. Not all locations performed integrated Posyandu at one time. The implementation of integrated Posyandu needs to pay attention to the number of targets and the health staff involved. Socialization with an approach depending on community character can increase service utilization od ILP. The dashboard for accomplish Local Area Monitoring is still not optimal. Coordination of cases between Puskesmas and villages was done manually via telephone or control card. Actors at the Central, Regional, and Village levels showed a high level of commitment as evidenced verbally, supporting regulations and budget allocations including cadre incentives. Several regions are ready to replicate the ILP, but convey the need for regulatory clarification. This research create program theories of ILP referring to the three focuses of primary service transformation as well as regulation, policy integration, and stakeholders support. In different contexts, the ILP approach will experience different mechanisms in producing service utilization improvement outcomes. Policy acceleration is needed to support the ILP approach and harmonize supporting policies for consistent local government support in ILP replication."

"Untuk mempertahankan daya saing di era kompetisi global, adanya inovasi produk dalam industri pertahanan menjadi faktor kunci yang sangat menentukan. Mayoritas industri pertahanan diketahui mengalami masalah dengan lemahnya daya serap hasil inovasi produk sehingga banyak hasil penelitian yang menumpuk saja dan tidak ada nilai komersialisasinya. Keadaan ini memaksa industri pertahanan untuk terus menemukan dan meningkatkan kemampuan dalam inovasi produknya. Pemerintah telah mengimplementasikan banyak program untuk meningkatkan industri pertahanan di Indonesia, namun untuk memenuhi kebutuhan alutsista Indonesia masih tergantung pada impor. Tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh strategi peningkatan inovasi industri pertahanan dengan menggunakan Analisis Kebijakan, terutama pada aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal dan lingkungan (PESTLE). Pemodelan kualitatif menggunakan Causal Loop Diagram (CLD) dipilih untuk memetakan hubungan antar elemen yang terkait. Penelitian dilakukan dengan observasi langsung, wawancara semi-terstruktur, dan webinar terkait industri pertahanan. Causal Loop Diagram menunjukkan bahwa di dalam sistem teridentifikasi lima buah loop yang terbagi atas dua loop penyeimbang/ balancing dan empat loop saling memperkuat / reinforcing. Penelitian ini menghasilkan konseptual model untuk mensimulasikan alternatif strategi peningkatan inovasi produk industri pertahanan berdasarkan pada Analisa Kebijakan terhadap fenomena yang ada sekarang dan beberapa sistesis hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan Analisis Kebijakan untuk Pengembangan Defence Innovation Product / DIP dalam industri pertahanan perlu dana yang sangat besar, waktu pengembangan yang panjang, kepakaran dan teknologi yang canggih. Inovasi kebijakan yang diusulan untuk mendukung DIP yaitu adanya keharusan membeli DIP dari dalam negeri untuk produk alutisista yang sudah diproduksi dalam negeri, pembelian DIP dari luar negeri harus didukung dengan kerjasama dengan DIP local dan offset (transfer teknologi), DIP impor dikenakan pajak tinggi, Pemerintah membantu pemasaran DIP local untuk ekspor dengan kerjasama G to G. Implikasi hasil penelitian juga didiskusikan lebih lanjut agar dapat dijadikan salah satu rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya untuk sektor industri lainnya.......To maintain competitiveness in the era of global competition, product innovation in the defense industry is a very decisive key factor. The majority of the defense industry is known to have problems with the weak absorption of product innovation results so that many research results are accumulated and have no commercialized value. This situation forces the defense industry to continue to discover and improve capabilities in product innovation. The government has implemented many programs to improve the defense industry in Indonesia, however, to meet the demand for defense equipment, Indonesia still depends on imports. The purpose of this research is to obtain a strategy to increase defense industry innovation by using Policy Analysis, especially in the political, economic, social, technological, legal and environmental aspects (PESTLE). Qualitative modeling using the Causal Loop Diagram (CLD) was chosen to map the relationships between related elements. The research was conducted by direct observation, semi-structured interviews, and webinars related to the defense industry. The Causal Loop Diagram shows that in the system five loops are identified which are divided into two balancing loops and four mutually reinforcing loops. This study produces a conceptual model to simulate an alternative strategy to increase innovation in defense industrial products based on a policy analysis of current phenomena and several syntheses of previous research results. The results of this study indicate that the Defense Innovation Product/DIP development in the defense industry requires very large funds, long development time, expertise and sophisticated technology. The proposed policy innovation to support DIP, namely the necessity to buy DIP from within the country for equipment products that have been produced domestically, the purchase of DIP from abroad must be supported in cooperation with local DIP and offset (technology transfer), import DIP is subject to high taxes, the Government assisting the marketing of local DIP for export with the G to G cooperation. The implications of the research results are also discussed further so that they can be used as a reference for further research for other industrial sectors."

"ABSTRAKJakarta memiliki kawasan Kotatua seluas ± 846 ha berada di wilayah Kota Jakarta Barat dan Utara. Keberadaan Kotatua merupakan bukti autentik perjalanan sejarah sebuah kota, dan dapat didayagunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pada era Gubernur Ali Sadikin (1966-1977) Pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan menjaga kelestarian kawasan Kotatua sebagai peninggalan sejarah yang harus dilindungi dan direvitalisasi agar dapat menjadi identitas Jakarta sebagai ?kota joang? dan memiliki daya tarik sebagai daerah tujuan wisata. Kebijakan tersebut dilanjutkan oleh keenam gubernur berikutnya, namun, kinerja revitalisasi Kotatua sampai saat ini belum menunjukkan hasil sebagaimana diharapkan.Hambatan pada implementasi revitalisasi menjadi titik awal analisis terhadap kebijakan tersebut, dengan menempatkan tesis kolaborasi multi organisasi sebagai kendala utama rendahnya kinerja revitalisasi. Melalui kerangka tesis tersebut penelitian ini mengeskplorasi masalah-masalah melalui tiga aspek (Trikarya Senge) yaitu: conceptual work, relational work, dan action-driven work yang mempengaruhi kebijakan revitalisasi Kotatua; dan membangun model intervensi sistemik untuk meningkatkan efektivitas organisasi yang terlibat dalam revitalisasi Kotatua.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan SSM (Soft Systems Methodology). Dua metode ini dianggap dapat memenuhi tujuan penelitian, karena memiliki kelebihan dalam menghasilkan kedalaman dalam eksplorasi masalah yang terkait dengan kinerja revitalisasi Kotatua, dan melakukan perbaikan sistemik terhadap masalah-masalah yang ditemukan. Penelitian menyimpulkan: 1) Masalah-masalah yang ditemukan dalam proses implementasi kebijakan revitalisasi Kotatua merupakan masalah yang tidak terpisah dari proses perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Keterkaitan tersebut ditandai oleh aspek konseptual (conceptual work) yang menjelaskan konteks perumusan kebijakan, aspek relasional (relational work) yang mencerminkan konteks keterkaitan, dan aspek kesatuan tindakan (action-driven work) serta temuan baru berupa aspek pelembagaan (institutional work) keempatnya disebut dengan ?Catur karya? tencermin dalam konteks implementasi kebijakan; 2) Model intervensi catur karya untuk kolaborasi multi organisasi dalam implementasi kebijakan revitalisasi Kotatua menempatkan unsur-unsur berikut ini sebagai kunci suksesnya, yaitu: a) pengembangan komunitas Kotatua; b) penyusunan grand strategy; c) pembangunan sistem dan ruang relasional; d) pembangunan budaya interaksi reflektif; e) pengembangan sistem informasi inter multi organisasi; f) membangun strategi inovasi; g) restrukturisasi mata rantai bisnis revitalisasi; h) penetapan dan pengembangan leading sector; dan i) formalisasi sistem kolaborasi multi organisasi.Sebagai saran praktis, peneliti menganjurkan perlunya dibentuk satu Leading Sector dengan memberikan peranan serta kewenangan yang lebih besar kepada UPT.Kotatua, agar mampu mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh institusi terkait secara kolaboratif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan revitalisasi. Kemudian, khusus untuk mengintegrasikan kegiatan revitalisasi di wilayah Jakarta barat dan Utara disarankan untuk membentuk sebuah ?Kawasan khusus? Kotatua Jakarta.

---

ABSTRACTJakarta has Kota tua covering ± 846 ha, located in the area of West and North Jakarta. The existency of Kotatua has shown an authentic historical journey of a city and proven to be potential for increasing the citizens? welfare. In the era of Governor Ali Sadikin (1966-1977) The Jakarta Capital City Administration has issued a policy of preserving the Kotatua area as the historical heritage to be protected and revitalized for the purpose of gaining the identity of Jakarta as ?kota joang? (the city of fight) and the appeal of tourism destination. Then the policy was followed by the next sixth governor, but up to the present the performance of Kotatua revitalization has not shown results as expected.The problem of policy implementation, became a starting point of the analysis including its formulation and evaluation, has placed the thesis of multi organization collaboration as the main obstacle poor performance of Kotatua revitalization. Through the framework of thesis, this research explore the issues through three aspects (Trikarya Senge) namely: conceptual work, relational work, and action-driven work, which influence the revitalization policy of Kotatua; and developing a model of systemic interventions to increase the effectiveness of the organizations involved in Kotatua revitalization.This research uses the qualitative method and the SSM (Soft Systems Methodology) two methods are considered to meet the objectives of the study because of their ability in presenting the depth of the problem exploration related to the performance of the revitalization of Kotatua, as well as to the systemic improvement on the problem ever found. This research has concluded that: 1) The problems found during the process of the implementation of Kotatua revitalization policy have been those ones which are inseparable from the process of formulation and evaluation of the policy. Such correlation has been identified through the conceptual aspect defining the formulation of the policy, the relational aspect reflecting the context of evaluation, and the action-driven work as well as new findings in the form of institutional aspects, the four aspect then called ?Catur Karya? which tend to reflect the context of the policy implementation; 2) The intervention model of four-action work for the multi organization collaboration in the implementation of Kotatua revitalization policy has placed the following factors as the key success: a) the development of Kotatua community; b) the arrangement of grand strategy; c) the establishment of relational space and system; d) the development of interaction reflective culture; e) the development of inter multi organization information system; f) the establishment of innovation strategy; g) the restructuring of the business chain revitalization; h) the establishment and the development of leading sector; and i) the formulation of collaboration system of multi organization.For practical purposes, the researcher suggests the importance of producing Master plan of Kotatua and establishing a Leading Sector by providing role and greater authority to UPT Kotatua, to be able to coordinate all activities undertaken by the relevant institutions collaboratively in the process of formulating, implementing, and evaluating the policy of Kotatua revitalization. Further, specifically to integrate the activities of revitalization in the area of West and North Jakarta are advised to form a Jakarta Kotatua ?Special area?."

"Penelitian ini mengenai penetapan kebijakan ekonomi dan amandemen konstitusi oleh RRC, tujuannya ialah untuk mencari tahu akibat yang ditimbulkan oleh perubahan sistem ekonomi yang dibuat pemenrintah RRC terhadap pengusaha swasta dan mencari tahu bagaimana cara pemerintah RRC mengakomodasi pengusaha swasta"

"Kebijakan Qatar dalam mendukung Ikhwanul Muslimin menimbulkan krisis di kawasan Teluk. Sebelumnya, Arab Saudi dan anggota GCC (Gulf Cooperation Council) lainnya sepakat dalam Riyadh agreement untuk menetapkan Ikhwanul Muslimin sebagai organisasi terlarang. Namun, pada 2017 Qatar kembali untuk tidak mengindahkan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Akibatnya, anggota-anggota GCC seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), dan Bahrain menarik duta besarnya dari Qatar serta memblokade jalur baik darat, laut, dan udara. Blokade tersebut tentunya memiliki dampak pada Qatar terutama pada ekspor-impor, penerbangan, dan perbankan. Tesis ini menjawab mengenai mengapa Qatar mendukung Ikhwanul Muslimin dan menjelaskan jaringan Ikhwanul Muslimin dalam geopolitik Timur Tengah. Dalam menjawab penelitian, tesis ini menggunakan Analisis kebijakan luar negeri sebagai pisau analisis. Teori ini menjelaskan alasan dibalik kebijakan Qatar yang lebih memilih Ikhwanul Muslimin dibandingkan Arab Saudi dan aliansinya. Terdapat faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi kebijakan Qatar dalam mendukung pergerakan Ikhwanul Muslimin.......Qatar’s foreign policy of supporting the Muslim Brotherhood Organization resulted in a crisis in Gulf Region. Previously, Saudi Arabia and members of the GCC (Gulf Cooperation Council) had agreed in Riyadh Agreement to set the Muslim Brotherhood organization as forbidden. Nevertheless, in 2017 Qatar disobey the agreement have been signed together. As a result, GCC members like Saudi Arabia, Uni Arab Emirate, and Bahrain called their ambassadors from Qatar and blocked Qatar from land, sea, and airspace. This blockade has an impact on Qatar, especially in the export-imports sector, aviation sector, and banking sector. This Thesis will answer the questions about Qatar’s motive for supporting the Muslim Brotherhood organization and Muslim Brotherhood networks in the Middle East. This Thesis uses foreign policy analysis as a theoretical tool. Foreign policy analysis will explain Qatar’s foreign policy which chooses Muslim Brotherhood over Saudi Arabia and its gulf alliance. There are external factors and internal factors that influence Qatar’s foreign policy for supporting the Muslim Brotherhood organization."