Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDepartemen Hukum dan HAM merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki potensi untuk meningkatkan pemanfaatan keuangan negara melalui pengelolaan lahan menganggur yang dimilikinya dengan optimal, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) Departemen Hukum dan HAM RI guna pencapaian visi dan misinya.Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap kriteria-kriteria untuk menentukan tingkat prioritas. Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan adalah dengan mewawancarai 8 orang informan dan menyebarkan kuesioner pada 4 orang responden yang dianggap ahli dan mengerti dalam hal pengelolaan aset, khususnya pada unit Setjen Departemen Hukum & HAM.Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaam lahan menganggur yang dilaksanakan oleh Departemen Hukum dan HAM RI selama ini; faktor kendala dalam pengelolaan lahan menganggur yang dimiliki oleh Departemen Hukum dan HAM RI di Kota Tangerang; serta Model optimalisasi pengelolaan lahan menganggur apa yang tepat untuk dipilih oleh Departemen Hukum dan HAM RI.Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan lahan menganggur milik Departemen Hukum & HAM di Kota Tangerang telah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu PP No.6 tahurn 2006 dengan pemanfaatan dalam bentuk sewa dan pinjam pakai, juga dengan pernindahtanganan dalam bentuk hibah, yang disesuaikan dengan maksud & tujuan dari pengelolaan saat itu. Faktor yang menghambat dalam pengelolaan lahan menganggur yaitu meliputi faktor internal seperti kurangnya pemahaman atas prosedur dan produk hukum yang ada, dan faktor eksternal seperti kurangnya koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait.Dad penyusunan kebijakan optimalisasi pengelolaan lahan menganggur dengan bantuan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), Hirarki kebijakan terdiri atas Goal, yaitu memperoleh cara pengelolaan lahan menganggur yang optimal; Kriteria Utama yang meliputi Nilai Strategis, Nilai Sosial,, Nilai Ekonomi, dan Nilai Kesejahteraan Pegawai; Subkriteria-subkriteria yang dipakai untuk menilai !criteria di atasnya; dan alternatif model pengelolaan lahan menganggur yang akan direkomendasikan. Nilai Strategis memiliki bobot tertinggi, sebesar 62%; Nilai Kesejahteraan Pegawai sebesar 21%; Nilai Ekonomi dan Nilai Sosial masing-masing sebesar 11% dan 6%. AIternatif model optimalisasi pengelolaan yang direkomendasikan adalah dengan menggunakan mekanisme pemindahtanganan dalam bentuk tukar menukar sebesar 54%.

---

ABSTRACT

Department of Justice and Human Rights is one of official government institution that having potential to increasing the state financing by optimizing the management of its idle assets so would fulfill the needs of achieving the Goals.

This research is Quantitative Descriptive, by observing some criteria in order to setting the level of priorities. Technique of Collecting Data was interviewing 8 informants and having questioners from 4 respondents who have high skills and expert on the field of managing assets.

The goals of this research are to know about the existing managing idle lands that have been done by the Department of Justice and Human Rights; to identify the obstacles of the process of Managing Idle Lands in Tangerang and to recommend the Most Suitable Model of optimizing management of idle lands for Department of Justice and Human Rights.

The results of research shows that the existing managing idle lands belongs to the Department of Justice and Human Rights in Tangerang were done by according to PP No.6 tahun 2006, through mechanism of rent; lend in using; and donating assets, all these mechanism was achieved and elaborated on the purposes and goals from the both parties. The obstacles of Managing Idle Lands in Tangerang were identified into internal obstacles, such as low knowledge of procedures and laws, and external obstacles such as low coordination to the related institutions.

In accordance to policy making of optimizing the idle lands management with Analytical Hierarchy Process (AHP) Method, the policy hierarchy are contains of Goal, which is obtaining the optimum mechanism of idle lands management; the main criteria were Strategic Value, Social Value, Economic Value, and Employee Prosperity Value; the sub criteria are used to over viewing the main criteria above; and the alternative model of idle lands management that recommended. Strategic Value got the highest priority as 62%; Employee Prosperity Value as 21%; Economic and Social Value got each as 11% and 6%. The alternative model of idle lands management that recommended is through exchange (ruilslag) as the highest priority as 54%."

"Penelitian ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi wisatawan mancanegara berkunjung ke Indonesia dalam konteks pengukuruan bobot prioritas terhadapat faktor keamanan, kemudahan visa, transportasi, akomodasi dan kurs serta pengukuran terhadapat prioritas pilihan tempat wisata di Indonesia (Bali, Yogyakarta, dan Sumatera Utara). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan disain deskriptif.Model operasional penelitian menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP) dari Thomas L Saaty, professor pada Whorton School of Economics, Amerika Serikat (1971-1975). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kuantitatif dengan populasi penelitian adalah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia tahun 2008 dengan sampel sebanyak 100 orang asing dari lima benua (Amerika, Australia, Asia, Afrika dan Eropa).Dari analisis terhadap hasil penelitian, disimpulkan bahwa: 1) faktor keamanan sebagai prioritas pertama dengan bobot sebesar 40.7 %, selanjutnya faktor kemudahan visa menjadi prioritas kedua dengan bobot sebesar 25.1 %, faktor transportasi mendapat bobot prioritas sebesar 17.4 %, faktor akomodasi mendapat bobot prioritas sebesar 11.3 % dan faktor kurs menjadi prioritas terakhir dengan bobot sebesar 5.6%. 2) pilihan tempat wisata di Indonesia dengan memberikan pilihan berwisata di propinsi Bali, Yogyakarta, dan Sumatera Utara dengan mengacu pada faktor keamanan, kemudahan visa, transportasi, akomodasi dan kurs diperoleh pilihan tempat wisata wisatawan mancanegara dengan tujuan Bali mendapat bobot prioritas pilihan sebesar 78.3 %, kemudian Yogyakarta mendapat bobot prioritas pilihan sebesar 11.8 % dan untuk pilihan Sumatera Utara mendapatkan bobot prioritas sebesar 10.0%.Hasil penelitian ini menyarankan bahwa perlunya melibatkankan masyarakat dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban selain peran aktif aparat keamanan dalam rangka menciptakan citra aman di wilayah Indonesia dan perlunya koordinasi antar instansi pemerintah dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatwan mancanegara ke Indonesia.

---

This research focuses on factors contributing for international tourists to visit Indonesia within the context of priority assessment on the aspects of security, visa flexibility, transportation, accommodation and currency and also the place of destination factors (Bali, Yogyakarta, and North Sumatera). The research itself utilises quantitative research accompanied with descriptive design approach.In addition, the research uses operational model of Analytical Hierarchy Process (AHP) from Thomas L. Saaty, a professor at Wharton School of Economics, US (1971-1075). This technique is approaching a quantitative data gathering system with the population of the research sample taken from 100 foreign tourists visiting Indonesia in the year of 2008 from five major continents (America, Australia, Asia, Africa and Europe).From the analysis, it could be concluded that the rank for aforementioned factors could be positioned: 1) the security factor as the main priority component with 40.7 %, followed by the visa flexibility scheme with 25.1%. The next place filled by the transportation factor with 17.4% and accommodation factor lining up behind with 11.3% and lastly, the currency become the last place with 5.6%. 2) Bali is convinced as the most favourable place for tourist to be visited for foreigners among the three major tourist destinations, such as Bali, Yogyakarta and North Sumatera based on the aspects of security, visa flexibility, transportation, accommodation and currency rate with the value of 78, 3% followed by Yogyakarta with 11.8% and North Sumatera as the least favour with 10.0%.The research also revealed that the government should also involve the broader public domain in maintaining the order and security in order to support the authority?s official responsibility to uphold and maintain security integrity within the territory of the republic of Indonesia. And lastly, the research also highlights the significance of enhanced coordination among state?s authorities to stimulate the increase of foreign tourist to visit Indonesia in the coming years."

"Perusahaan konstruksi Joint Operation (JO) di Indonesia menghadapi tantangan dalam transfer teknologi, terutama karena kesenjangan antara teknologi yang tersedia dan kemampuan organisasi. Manajemen pengetahuan merupakan solusi potensial, namun implementasinya masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan langkah strategis dalam mengimplementasikan manajemen pengetahuan guna mengatasi transfer teknologi pada perusahaan konstruksi JO. Metode penelitian meliputi tinjauan literatur, survei kuesioner kepada 15 responden dari proyek MRT Jakarta CP201, serta analisis data menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP), fuzzy sets, dan metode skoring Simple Additive Weighting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses manajemen pengetahuan utama dalam transfer teknologi adalah akuisisi pengetahuan, penggunaan pengetahuan, dan berbagi pengetahuan. Subkriteria yang berpengaruh pada akuisisi pengetahuan adalah kejelasan peran dan tanggung jawab (internal) serta kerja sama dan kemitraan (eksternal); untuk penggunaan pengetahuan adalah kejelasan peran dan tanggung jawab (internal) serta kondisi pasar yang tidak menentu (eksternal); dan untuk berbagi pengetahuan adalah kejelasan peran dan tanggung jawab (internal) serta kerja sama dan kemitraan (eksternal). Model SECI oleh Nonaka & Takeuchi (Sosialisasi, Eksternalisasi, Kombinasi, Internalisasi) memberikan panduan strategis untuk meningkatkan efektivitas manajemen pengetahuan.

---

Joint Operation (JO) construction companies in Indonesia face challenges in technology transfer, mainly due to the gap between available technology and organizational capabilities. Knowledge management is a potential solution, yet its implementation remains limited. This research aims to formulate strategic steps for implementing knowledge management to address technology transfer in JO construction companies. Methods include literature review, a questionnaire survey of 15 respondents from the Jakarta MRT CP201 project, and data analysis using Analytical Hierarchy Process (AHP), fuzzy sets, and Simple Additive Weighting/Scoring Method. Results indicate that key knowledge management processes in technology transfer are knowledge acquisition, utilization, and sharing. Influential sub-criteria for knowledge acquisition are clarity of roles and responsibilities (internal) and collaboration and partnership (external); for knowledge utilization, they are clarity of roles and responsibilities (internal) and uncertain market conditions (external); and for knowledge sharing, they are clarity of roles and responsibilities (internal) and collaboration and partnership (external). The SECI model by Nonaka & Takeuchi (Socialization, Externalization, Combination, Internalization) provides a strategic guide for enhancing knowledge management effectiveness."

"ABSTRAKBerdasarkan data Pertamina, lapangan gas X yang terletak di Kalimantan Timur memiliki cadangan gas terbukti 89 BSCF. Terbatasnya infrastruktur gas bumi di Kalimantan Timur dan tidak terdapatnya konsumen disekitar lapangan mengakibatkan lapangan gas X belum dapat diproduksi. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Tanjung Batu yang berjarak 400 km dari lapangan gas memerlukan pasokan gas sebesar 11 MMSCFD untuk melakukan program konversi dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. Mencairkan gas menjadi LNG adalah salah satu metode yang paling banyak dipakai untuk mentransportasikan gas dari produsen ke konsumen.Pada studi ini dilakukan analisis pemilihan mini LNG unit yang paling menguntungkan serta cocok untuk kilang mini LNG X dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process AHP . Analisis keekonomian dilakukan untuk menilai kelayakan dari pengembangan Lapangan Gas X dengan skema mini LNG. Produksi LNG dari Lapangan X diperkirakan 83.404 TPA selama 20 tahun. Berdasarkan Simulasi dengan Analytical Hierarchy Process AHP didapat bahwa Mini LNG Unit PRICO dari Black Veatch lebih unggul dibandingkan dengan LIMUM dari Linde. Analisis parameter keekonomian menunjukan dengan biaya CAPEX US 177.787.380 untuk mini LNG unit dan Regasification Plant Tanjung Batu dengan IRR 14 didapatkan harga gas di plant gate Tanjung Batu adalah US 16,49 /MMBTU dengan nilai NPV sebesar US 65.96.509.87 dan payback period selama 12,2 tahun. Analisis sensitivitas terhadap proyek ini menunjukkan bahwa parameter yang paling berpengaruh adalah harga jual dan volume Gas.

---

ABSTRACTBased on data from Pertamina, X gas field located in East Kalimantan has proven 89 BSCF gas reserves. Limited gas infrastructure in East Kalimantan and the absence of consumers around the field resulted in the X gas field being unable to be produced. Tanjung Batu Gas Power Plant which is 400 km away from gas field requires gas supply of 11 MMSCFD to convert from fuel to gas. Liquefying gas into LNG is one of the most widely used methods to transport gas from producer to consumer.In this study conducted an analysis of the technical and economical ways to assess the feasibility Analytical Hierarchy Process AHP was used to get the most profitable and suitable X mini LNG unit. Economic analysis was conducted to assess the feasibility of developing X gas field with LNG mini scheme. LNG production from X Field is estimated at 83,404 TPA for 20 years. Based on Simulation with Analytical Hierarchy Process AHP it is found that Mini LNG Unit PRICO from Black Veatch is superior compared to LIMUM from Linde.Economic parameters analysis shows CAPEX cost about US 177,787,380 for mini LNG unit and Regasification Plant Tanjung Batu with IRR 14 obtained gas price at plant gate of Tanjung Batu is US 16.49 MMBTU with value of NPV equal to US 65,96,509,87 And payback period for 12.2 years. The sensitivity analysis of this project shows that the most influential parameters are gas selling price and volume.Keywords Economic Study, Analytical Hierarchy Process AHP , Regasification Plant"

"ABSTRAKPemanasan global, emisi karbon, dan menipisnya sumber daya alam telah menandai perubahan signifikan dalam cara industri memenuhi permintaan pasar. Dalam konteks ini penghijauan rantai pasokan telah mendapatkan perhatian para praktisi di banyak negara. Menurut laporan World Resources Institute pada 2014 rangking Indonesia sebagai negara penghasil emisi karbon (CO2) tertinggi dunia di bawah China, Amerika Serikat, Uni Eropa, India, dan Rusia. Total emisi karbon yang dihasilkan Indonesia adalah 2,05 miliar ton. Pemerintah juga telah mengatur regulasi terkait ini. Penelitian ini mendorong industri untuk memperluas sudut pandang kepedulian lingkungan dengan menerapkan konsep green supply chain management yang menekankan industri untuk menggunakan supplier yang juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Industri kaca harus mulai memikirkan bahwa semua material yang diperoleh yang berasal dari supplier telah menerapkan green process. Hal tersebut tercermin dalam adanya kriteria pemilihan green supplier dalam seleksi supplier. Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk pembobotan dan perangkingan alternatif kriteria dalam pemilihan supplier yang menerapkan green process dan ramah lingkungan. Supplier dengan bobot prioritas tertinggi dipilih sebagai pemasok terbaik

---

ABSTRACTGlobal warming, carbon emissions, and depletion of natural resources have marked significant changes in the way industry meets market demand. In this context, greening the supply chain has gained the attention of practitioners in many countries. According to the report the World Resources Institute in 2014 ranked Indonesia as the worlds highest carbon emitter (CO2) under China, the United States, the European Union, India and Russia. The total carbon emissions produced by Indonesia are 2.05 billion tons. The government has also regulated these related regulations. This research encourages industry to expand the viewpoint of environmental concern by applying the green supply chain management concept which emphasizes the industry to use suppliers who also have environmental concerns. The glass industry must begin to think that all materials obtained from suppliers have implemented a green process. This is reflected in the existence of green supplier selection criteria in supplier selection. The Analytical Hierarchy Process (AHP) method is used for weighting and ranking of alternative criteria in selecting suppliers that implement green processes and are environmentally friendly. The supplier with the highest priority weight is chosen as the best supplier"

"ABSTRAKE-procurement merupakan bentuk inovasi teknologi dalam dunia bisnis yang memungkinkan operasional bisnis yang efisien dan transparan melalui keterbukaan informasi. PT Serasi Autoraya (SERA) berupaya mengimplementasikan e-procurement dalam proses bisnisnya untuk menggantikan sistem konvensional yang tidak efisien dan rentan dari sisi keamanan dan pengawasan. Guna memastikan kesiapan organisasi dan kontrol terhadap proses, manajemen SERA menginginkan evaluasi kesiapan implementasi e-procurement yang akan mereka lakukan.Penelitian yang dilakukan menggunakan metode campuran yang menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif. Wawancara, studi dokumen, dan validasi pakar digunakan untuk mengumpulkan data dari empat narasumber yang merupakan pemangku kepentingan proyek implementasi e-procurement SERA. Perancangan model pengukuran dan analisis data menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan alat bantu Expert Choice 11.Dari hasil analisis data diketahui dari perspektif indikator, indikator keamanan dan autentikasi menjadi indikator dengan pengaruh paling signifikan terhadap kesuksesan implementasi e-procurement. Dari perspektif kategori, organisasi menjadi yang paling dominan memengaruhi keberhasilan implementasi e-procurement. Hasil evaluasi menunjukkan tingkat kesiapan perusahaan untuk mengimplementasikan e-procurement masih rendah. Sebagian besar aspek penilaian saat ini statusnya masih berupa gambaran umum yang belum dibakukan dan dilaksanakan.

---

ABSTRACT

E-procurement is an innovation in the business that enables efficient and transparent business operations through information disclosure. PT Serasi Autoraya (SERA) requested the implementation of e-procurement in its business processes for the implementation of conventional systems that are inefficient and vulnerable to security and supervision. To ensure organizational readiness and control of the process, SERA management requests an evaluation of the readiness for the implementation of e-procurement that they will undertake.

Research conducted using mixed method that collects quantitative and qualitative data. Interviews, document studies, and expert validation are used to collect data from four stakeholders of the SERA e-procurement implementation project. Designing models for measurement and analysis of data using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method with the Expert Choice 11.

The results show that from indicator perspective, the security and authentication indicators are the most significant influence on the success of e-procurement implementation. Whereas from a category perspective, organization is the most dominant influencing the success of implementation. Evaluation of readiness shows the level of readiness of the company to implement e-procurement is low. The company has not a clear and specific plan for most of indicators."

"ABSTRAKThe process of selecting scholarship recipients is a process that must be carried out in the context of providing educational scholarships. For the Navy, education is a very important thing in an effort to increase capability and professionalism in running an organization. The provision of educational scholarships for Navy personnel, especially in the environment of professional informatics, is carried out through selection of candidates' criteria that have been registered. Scholarship recipient data is processed to find the order of the candidates who will be determined as scholarship recipients. Prospective recipient data is considered by looking at certain criteria. Each criterion has a different weight. Based on the weights of each criterion, we can get weights that can be sorted according to certain priorities. For decision makers, many factors influence in determining a decision, so by using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method and the Fuzzy C-Means (FCM) method a sequence and grouping of prospective scholarship recipients can be generated from each method. Based on the calculation results, in the AHP data that was entered as many as 747 candidate data, in the initial selection process obtained as many as 107 candidate data whose profession is informatics. All candidate data can be sorted based on the calculation of the assessment of eight criteria and ranking, from rank 1 to ranking 107. For processing time, the AHP method requires a longer time, which is ± 3 minutes, weighting process ± 1 minute, and ranking process ± 1 minute. Whereas in the FCM method, with the same amount of data it takes around ± 5 minutes until the iteration is complete or until the difference in objective function is smaller than epsilon. For the grouping results, this FCM method found that 43 candidates (40.19%) were strongly recommended, 31 candidates (28.97%) were recommended, and 33 candidates (30.84%) were not advised to receive scholarships with cluster validation in this study was 0.604. Hope in the future can simplify the calculation process for ranking and grouping selection, because it is already a computer application that is easy to use, and is expected to accelerate the selection process."

"Pemerintah Indonesia, melalui Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003, memulai transformasi menuju e-government dengan menginisiasi Proyek Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP). Salah satu perubahan terbesar dari proyek ini adalah implementasi Sistem Anggaran dan Perbendaharaan Negara (SPAN), yang mengadopsi aplikasi Enterprise Resource Planning (ERP). SPAN bertujuan meningkatkan akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Dalam proses ini, SPAN pertama kali diterapkan pada tahun 2014 dan mencapai implementasi penuh pada tahun 2015. Meskipun demikian, tantangan dan risiko kritis masih muncul dalam tahap pasca-implementasi, termasuk kebutuhan untuk pemutakhiran sistem guna memastikan keberlanjutan dan keandalan operasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan melakukan pemeringkatan faktor-faktor kunci yang mendukung kesuksesan pemutakhiran aplikasi SPAN, serta memberikan rekomendasi strategis berdasarkan faktor kunci tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan studi kasus. Identifikasi faktor kunci dilakukan melalui Thematic Analysis (TA) terhadap data wawancara dan mencapai konsensus melalui Fuzzy Delphi Method (FDM). Sebanyak 24 faktor kunci berhasil diidentifikasi. Selanjutnya, Analytical Hierarchy Process (AHP) digunakan untuk menentukan prioritas dan bobot faktor-faktor tersebut. Hasil pemeringkatan menunjukkan bahwa faktor Top Management Commitment and Support memiliki bobot tertinggi, diikuti oleh faktor Testing and Quality Assurance dan Dedicated Development and Testing Environment. Berdasarkan hasil pemeringkatan, rekomendasi strategis disusun untuk mendukung keberhasilan pemutakhiran aplikasi SPAN. Penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur faktor kunci kesuksesan pemutakhiran ERP di sektor pemerintahan.

---

The Indonesian government, through Presidential Instruction No. 3 of 2003, initiated its transformation toward e-government by launching the Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP). One of the most significant changes resulting from this project was the implementation of the State Budget and Treasury System (SPAN), which adopts Enterprise Resource Planning (ERP) applications. SPAN aims to enhance accountability, transparency, efficiency, and effectiveness in managing national finances. Initially implemented in 2014 and fully operational by 2015, SPAN continues to face critical challenges and risks in its post-implementation phase, including the need for system updates to ensure operational sustainability and reliability. This research aims to identify and rank the key success factors for SPAN's system upgrade while providing strategic recommendations based on these factors. The study employs a mixed-methods approach using a case study design. Key factors were identified through Thematic Analysis (TA) of interview data and validated through a consensus-building process using the Fuzzy Delphi Method (FDM). A total of 24 key factors were successfully identified. Subsequently, the Analytical Hierarchy Process (AHP) was utilized to determine the prioritization and weighting of these factors. The ranking results indicate that Top Management Commitment and Support holds the highest weight, followed by Testing and Quality Assurance and Dedicated Development and Testing Environment. Based on these rankings, strategic recommendations were developed to support the successful upgrade of SPAN. This study contributes to the literature on key success factors for ERP system upgrades in the government sector."

"Kontrak Karya sebagai pintu masuk Penanaman Modal Asing Mineral di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1967, dengan diterbitkannya UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan Umum.Dalam perjalanannya, subsektor Pertambangan Umum melalui Kontrak Karya telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi perekonomian Indonesia, terutama pada periode Orde Baru, dimana pada saat itu Negara Indonesia sangat diminati oleh investor Kontrak Karya, karena Pemerintah berhasil menciptakan iklim investasi yang sangat kondusif dari segi regulasinya maupun stabilitas politiknya. Namun tidak dapat disangkal, hampir seluruh kewenangan pembinaan, pengelolaan, pengawasan dan pengembangan sub sektor Pertambangan Umum ada pada Pemerintah Pusat, sehingga partisipasi Pemerintah Daerah terbatas pada hal-hal yang kecil saja.Sejak diberlakukannya Desentralisasi sumberdaya mineral terhitung murai tanggal 1 Januari 2001, terjadi perubahan paradigma yang sangat mendasar dalam pengelolaan sumberdaya mineral. Hampir seluruh wewenang pengelolaan sumberdaya mineral diserahkan pada daerah. Wewenang Pemerintah Pusat hanya yang bersifat strategis saja, antara lain menetapkan standar, prosedur, ataupun kebijakan kebijakan yang makro.Perubahan pengelolaan sumberdaya mineral tersebut membawa dampak yang besar bagi investasi Kontrak Karya di Indonesia, dimana sejak kebijakan tersebut diberlakukan investasi baru Kontrak Karya tidak ada.Tesis ini menyusun prioritas kriteria Otonomi Daerah terhadap peluang investasi Kontrak Karya di Indoneia dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP)."

"Salah satu alternatif untuk memecahkan kebutuhan rumah di perkotaan yang hannya terbatas adalah dengan mengembangkan model hunian secara vertikal berupa bangunan rumah susun. Untuk kelompok masyarakat berpendapatan menengah dan rendah disediakan rumah susun sederhana (Rusuna). Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2004 -2009 mengamanatkan pembangunan Rumah Baru Layak Huni sebesar 1.350.000 unit yang antara lain terdiri dari 25.000 unit Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) dengan mengundang peran serta swasta. Kesesuaian lahan yang menjadi lokasi pembangunan rusunami merupakan salah satu daya tarik bagi konsumen untuk membeli rusunami. Variabel terkait lokasi lahan inilah yang akan diidentifikasi untuk mendapatkan gambaran tentang ekspektasi konsumen.Identifikasi variabel dominan terkait lokasi lahan yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli rusunami merupakan topik penelitian yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah untuk mencari dan memutuskan lokasi lahan yang tepat untuk dibangun rusunami. Teknik Delphi digunakan untuk memperoleh konsensus pakar berkenaan dengan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih lahan rusunami. Sedangkan pembobotan faktorfaktor untuk mendapatkan kriteria pemilihan lahan rusunami dilakukan dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP).Dari hasil pembobotan diambil 10 (sepuluh) peringkat teratas untuk dijadikan kriteria pemilihan lahan rusunami sekaligus digunakan sebagai alat penilaian lokasi lahan yang ditetapkan pemerintah untuk pembangunan rusunami dengan sampel lokasi di kotamadya Jakarta Timur. Dari hasil penilaian dapat diambil kesimpulan tentang peringkat lahan yang layak untuk dibangun rusunami dari sudut pandang konsumen. Adapun skoring penilaian lahan perlu ditindaklanjuti melalui penelitian yang lebih tajam pada masa pasca konstruksi untuk mendapatkan batas minimum skor lahan yang mewakili kelayakan lahan untuk dijadikan investasi.

---

One alternative to solve the housing needs in the big city with limited land and high density is to develop a vertical living model such as apartments or flats. For the poor, the government tend to facilitate the construction of low-cost apartments. Through the Housing Constuction Middle Plan Year 2004-2009, the Government announce 1,350,000 units low-cost housing construction including 25,000 low-cost privat-apartment in cooperation with private developers. The land suitability where the low-cost privat-apartment buildings located will become one point of attraction for consumer to buy. These variables related to land will be identificate to perceive the consumer expectation about an ideal land for their property.The identification of dominant variables related land that affect consumer decision to buy low-cost privat-apartment is the research topics which could be a suggestion for the government to acquire the suitable land for low-cost privatapartment. Delphi technique is used to get the expert consensus related to factors that should be consider in selecting low-cost privat-apartment land. Followed by using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method to weighting those factors.The 10 (ten) upper ranks from the weighting result then being used as a land selection criteria also as an evaluation tool which can be adopted in some location, for example in East Jakarta. These land evaluation using scoring system need to have further deep research after construction phase to get the minimum land score representing the feasibility for investment."