Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pengelolaan taksi Bandara di Indonesia pada saat ini dikeluhkan oleh konsumen taksi. Hal ini dikarenakan mahalnya biaya taksi dari bandara menuju tempat yang ingin dituju oleh konsumen. Maka komisi pengawas persaingan usaha (KPPU) sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi persaingan usaha di Indonesia, melakukan penelitian terhadap mahalnya ongkos taksi yang harus dibayarkan oleh konsumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan survey terhadap pelaku usaha taksi, koperasi taksi, pengelola wilayah taksi dan konsumen taksi di Batam. Penelitian ini dianalisis melalui pendekatan terhadap UU No. 5 th 1999 dengan analisis ekonomi untuk melihat pengaruh penetapan tarif taksi terhadap surplus produsen dan surplus konsumen. Penelitian ini menghasilkan suatu indikasi adanya praktek monopoli dan penguasaan pasar oleh pelaku usaha di Bandara Hang Nadim. Kemudian adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha taksi yang bertentang dengan peraturan yang berlaku di daerah Batam.

Abstrak :
Angkutan kota merupakan sarana transportasi yang paling penting dalam penunjang mobilitas penduduk terutama untuk pengguna jasa angkutan. Angkutan kota ini pada setiap harinya selalu mengangkut penumpang terutama pada jam-jam sibuk yaitu pada pagi dan sore hari.

Abstrak :
Model probit dan model logit pada hakekatnya adalah sama-sama untuk menentukan besarnya probabilitas, akan letapi kedua model ini mempunyai sifat beberapa kemantapan yang berbeda satu sama lainnya. Untuk mengetahui model mana yang Iebih sesuai untuk suatu kondisi tertentu, maka perlu dilakukan perbandingan kedua model. Karya tulis ini bertujuan untuk membandingkan penggunaan Model Probit dan Model Logit Dalam Menghitung Probabilitas Pilihan Menggunakan Kendaraan Pribadi dan Angkutan Umum. Sebagai kasus pembandingan model Probit dan model Logit , dipilih lokasi penelitian daerah Kotamadya Semararig. Data yang digunakan dalam perhitungan ini berdasarkan hasil kuesioner yang telah dilakukan dan merupakan data sekunder dari hasil penelitian di Kotamadya Semarang pada tahun 1999- 2000. Dari hasil pengujian korelasi antar variabel, didapat variabel-variabel waktu perjalanan, umur pelaku perjalanan dan jarak tempuh memiliki korelasi dengan variabel dependennya. Dalam menganalisis besarnya probabilitas," Iangkah pengembangan tergantung dari derajat ketertarikan seseorang, yang di jabarkan dalam fungsi utilitas dan dis utilitas. Kemudian hasil perhitungah tersebut di kalibrasi terhadap masing-masing model, dan melakukan validasi model terhadap kondisi di Iapangan. ` Hasil analisis dan perhitungan dalam menguji variabel-variabel yang berpengaruh menggambarkan bahwa Model Probit yang diterapkan untuk menghitung perkiraan orang dalam memilih moda sesuai dengan jenis pilihannya terutama di kotamadya Semarang ternyata Iebih teliti dibandingkan model Logit.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai kinerja logistik dalam menentukan besar dan kecilnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan arus barang dari dan ke luar atau dalam negeri, antar provinsi, antar daerah, antar pulau atau antar kota. Kelancaran arus barang ditentukan oleh ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta kemampuan manajemen dalam mengelola kegiatan transportasi. Transportasi darat dengan angkutan jalan merupakan pilihan favorit di Indonesia dan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi sehingga perlu diatur dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. ......This thesis discussed the logistics performance in determining the economic growth in Indonesia. Economic growth can be seen from the growing flow of goods to and from the outside or domestic, inter-provincial, inter-regional, inter- island or inter-city. Smooth flow of goods is determined by the availability of transportation facilities and infrastructure as well as the ability of management to manage transportation activity. Ground transportation by road transport is a favorite choice in Indonesia and has a strategic role in supporting economic development that need to be regulated by Act No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Disharmoni Pengaturan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Industri Pengangkutan Laut. Permasalahan dari penelitian ini adalah mengenai terjadinya disharmonisasi pengaturan lintas sektoral antara pengaturan oleh Departemen Perhubungan dan Departemen Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan atau transaksi pengangkutan laut. Selain itu juga permasalahan mengenai ketidakhati-hatian secara hirarki hukum ketika Direktorat Jendral Pajak menerbitkan Kep.370/PJ/2002 yang bertentangan secara substansi dengan aturan yang lebih tinggi yakni Peraturan Pemerintah No. 144/2000. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan, penelitian peraturan dan pengamatan jalannya proses pengadilan atas sengketa PT. XYZ di Pengadilan Pajak. Hasil penelitian mendapat kesimpulan bahwa. Disharmoni pengaturan PPN pada industri pengangkutan laut terjadi karena kekurang hati - hatian dari Ditjen Pajak dalam menerjemahkan peraturan yang lebih tinggi menjadi suatu aturan tata laksana teknis, yakni ketika menerbitkan Keputusan Dirjen Pajak No. 370/PJ/2002 tanpa memahami maksud dari Peraturan Pemerintah No. 144 tahun 2000 sebagai aturan yang lebih tinggi. Selain itu kekuranghati-hatian Ditjen Pajak terlihat dalam hal mengedepankan kepentingan sektoral dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Disharmoni yang terjadi pada pengangkutan laut, mengakibatkan tidak terpenuhinya tujuan hukum yakni : kepastian hukum ; keadilan ; dan kemanfaatan.

---

This Theses discuss about the Disharmony in VAT Rules in Voyage Carrier Industry : Study in PT. XYZ VAT Dispute in Tax Court.The problems of this research are about the disharmony in cross sector rules between the Department of Transportation and the Department of Finance - Directorate General of Tax, regarding the VAT object in transaction of Voyage Carrier; there also problem regarding the law hierarchy when the Directorate General of Tax release Kep.370/PJ/2002 on VAT that substantially in conflict with the higher regulation in the Government Regulation No. 144/2000. The research done for this theses is legal normative research with focus in bibliography research, regulation research and observing the dispute hearing session of PT. XYZ VAT dispute in the Tax Court. The research come up with result that, the disharmony of VAT Rules is the effect of Directorate General of Tax Release No. 370/PJ/2002 that in conflict in legal hierarchy with higher regulation that is Regulation No. 144/2000.; and the cross sector conflict between the Department of Transportation rules and Department if Finance - Directorate General of Tax caused by the release No. 370/PJ/2002.; the disharmony in VAT in Voyage Carrier caused the objective of law : legal certainty, justice, and utility.