Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Studi kasus ini dilakukan untuk melakukan evaluasi penerapan konsep optimalisasi aset dalam konteks manajemen aset PT. ABC. Evaluasi optimalisasi aset bertujuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi melalui penggunaan kapasitas yang optimal. Penggunaan aset yang belum optimal mengindikasikan aset yang tersedia tidak digunakan secara optimal. Hal tersebut dapat berdampak pada penurunan profitabilitas, harga produk yang tidak kompetitif, serta biaya investasi aset. Penelitian ini untuk bertujuan untuk menganalisis optimalisasi dalam konteks manajemen asets di PT. ABC serta kendala yang dihadapi dalam penerapan optimalisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara untuk mendapatkan data primer sebagai bahan analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa evaluasi penerapan konsep optimalisasi dalam manajemen aset di PT ABC masih belum sempurna karena beberapa hambatan, yaitu :(i) standar teknis yang ditentukan oleh PT XYZ sebagai holding membatasi optimalisasi utilisasi aset; (ii) peraturan pemerintah daerah / instansi dalam pengunaan tiang dan tower; (iii) sistem manajemen aset belum dapat memberikan informasi rinci kondisi fisik aset. Oleh karena itu, rekomendasi agar konsep optimalisasi dalam manajemen aset dapat diterapkan dengan sempurna, adalah : i) melakukan revisi standar teknis untuk pemanfaatan aset sesuai dengan kebutuhan pasar dan pelanggan; ii) melakukan pendekatan pada para pemangku kepentingan, khususnya pemda, instansi pemerintah dan PT XYZ, untuk berkolaborasi dalam mencari solusi yang saling menguntungkan; iii) meningkatkan kapabilitas sistem manajemen aset agar dapat memberikan informasi yang lebih akurat tentang fisik aset ......This case study was conducted to evaluate the application of the asset optimization concept in the context of PT asset management. A B C. Asset optimization evaluation aims to generate economic benefits through optimal capacity use. Suboptimal use of assets indicates that the available assets are not used optimally. This can have an impact on decreasing profitability, uncompetitive product prices, and asset investment costs. This research aims to analyze optimization in the context of asset management at PT. ABC and the obstacles faced in implementing optimization. This research uses a qualitative approach with an interview method to obtain primary data as material for analysis. The results of the analysis show that the evaluation of the application of the optimization concept in asset management at PT ABC is still not perfect due to several obstacles, namely:(i) technical standards determined by PT XYZ as a holding limit the optimization of asset utilization; (ii) regional government/agency regulations regarding the use of poles and towers; (iii) the asset management system cannot provide detailed information on the physical condition of assets. Therefore, recommendations so that the concept of optimization in asset management can be implemented perfectly are:i) revise technical standards for asset utilization in accordance with market and customer needs; ii) approach stakeholders, especially regional governments, government agencies and PT XYZ, to collaborate in finding mutually beneficial solutions; iii) improve the capabilities of the asset management system so that it can provide more accurate information about physical assets.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab komisaris utama yang melakukan transaksi pengalihan saham dan aset dalam perseroan dan kekuatan hukum akta perjanjian jual beli saham dan aset yang mereka buat. Metode penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Direktur dalam perseroan telah meninggal dunia, tetapi ia juga memiliki saham dalam perseroan. Saham yang dimilikinya kemudian beralih menjadi bagian ahli waris yaitu anak dan istrinya. Dalam transaksi pengalihan saham dan aset dalam perseroan ini, komisaris utama mewakili diri sendiri sebagai pemilik saham dan selaku ibu yang mewakili anaknya yang di bawah umur. Jual beli terhadap saham dan aset tersebut dilakukan oleh komisaris utama dan pihak luar yang bukan merupakan organ maupun pemegang saham dalam perseroan. Akta perjanjian jual beli yang telah mereka buat dapat dibatalkan, karena salah satu syarat sah dalam perjanjian yaitu cakap hukum, tidak terpenuhi.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the responsibilities of chief commissioner who did the transfer of shares and assets of the company and deed legal power purchase agrrement the transfer of shares and assets of the company. The method of writing this thesis is normative. Director of the company had died, but he also has a stake in the company. Its shares later becoming part of the heirs of his wife and children. In exchange for the transfer of shares and assets in the company, chief commissioner representing oneself as a shareholder and as the mother who represents the minor child. The sale and purchase of the shares and assets are done by the commissioner and the outsiders who are not organ or shareholders in the company. Deed of sale and purchase agreements they have made can be canceled, because one of the conditions in the agreement are legally capable of law, are not met.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam praktek dunia bisnis dikenal ada 2 (dua) macam akuisisi, yaitu akuisisi saham dan akuisisi asset. Untuk akuisisi saham telah diatur secara eksplisit pada UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas). Sedangkan untuk akuisisi aset adalah sebagaimana yang akan diangkat dalam pokok permasalahan penelitian hukum ini. Pertama, mengenai persyaratan dan prosedur bagi perseroan terbatas yang akan menjual/diakuisisi asetnya. Kedua, mengenai persyaratan dan prosedur bagi perseroan terbatas yang akan mengakuisisi/membeli asset. Ketiga, mengenai tanggungjawab Direksi yang akan melakukan akusisi/membeli aset atau menjual/diakuisisi asetnya. Dari hasil penelitian ini, diketahui untuk perseroan terbatas yang akan melakukan penjualan/diakuisisi asetnya, maka harus memperhatikan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur pada pasal 102 UU Perseroan Terbatas. Dimana apabila penjualan aset sebesar 50% (lima puluh persen) atau lebih dari nilai total aset bersih perseroan terbatas dalam 1 (satu) tahun buku, maka harus memperoleh persetujuan dari RUPS, dengan pengecualian dalam hal tertentu sebagaiaman diatur dalam pasal 102 ayat 3 dan 4 UU Perseroan Terbatas. Bagi perseroan terbatas yang akan melakukan akuisisi/membeli aset, UU Perseroan Terbatas tidak mengatur secara khusus, namun menggunakan terminologi dalam arti yang luas yaitu perbuatan hukum perseroan terbatas yang belum didirikan dan perseroan terbatas yang belum memperoleh status badan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 13 dan 14 UU Perseroan Terbatas. Direksi perseroan terbatas harus memenuhi persyaratan atau prosedur sebagaiamana diatur dalam UU Perseroan Terbatas, anggaran dasar dan peraturan terkait lainnya, serta perjanjian dengan pihak ketiga. Setelah itu Direksi harus memperhatikan obyek atas akuisisi untuk menentukan tindakan hukum yang tepat di dalam akuisisi aset. Apabila Direksi telah memenuhi seluruh ketentuan tersebut, maka Direksi dapat terhindar dari tanggungjawab secara pribadi. Untuk menjawab dan menganalisa pokok permasalahan tersebut, Penulis melakukan penelitian hukum normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analisis dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara.

---

ABSTRACT
As we understand that in a business there are 2 (two) types of acquisition ie. Shares acquisition and assets acquisition. The Laws Number 40/2007 regarding Limited Liability Law (Company Laws) has specifically stipulated regarding acquisition of shares. In this thesis, the Writer raised up the issues regarding assets acquisition. Firstly, regarding the requirements and the procedures of Limited Liability Company (Company) that will disposes or sell its assets. Secondly, regarding the requirement and procedures of the Company that will purchase or acquire assets. Thirdly, regarding Director’s responsibilities who represent the Company to acquire/purchase assets or to dispose its assets. Pursuant to the research, it is known that for the Company that will dispose its assets, it should comply with the requirements and procedures which stipulated in the article 102 of the Company Laws. Provided that such assets disposal which equal to or more than 50% (fifty percent) of the Company net assets in 1 (one) annual report of the Company it shall require the approval from its General Meeting of Share Holders (GMS), with some exceptions for several matters as stipulated in the Article 102 point 3 and 4 of the Company Laws. For the Company that will acquire/purchase assets, the Company Laws do not specifically stipulated but use a general term as a legal action of the Company for the Company which is not established and the Company which has not obtained a legal entity as stipulated in the Article 13 and 14 of the Company Laws. The Director of the Company should comply with all the requirements and procedure as stipulated in the Company Laws, Article of Associations and other prevailing laws and regulations. In addition the Director should also acknowledge the object of an assets to determine a proper legal action for assets acquisition. Should the Directors comply with all the requirements and procedures the Director may be excused from a personal liabilities. To be able to answer and analysis such legal issues, the Writer has made a legal research by using a descriptive analysis as a research typology and data compilation in a form of documents research and interview.

Abstrak :
Kegiatan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dapat mengakibatkan inefisiensi perekonomian dan mengakibatkan kerugian bagi para pelaku usaha lain, konsumen dan masyarakat pada umumnya. Salah satu bentuk kegiatan yang mempunyai potensi dapat mengakibatkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat adalah kegiatan akuisisi. Melalui penelitian ini, penulis ingin mencoba meneliti mengenai kondisi pengaturan mengenai larangan terhadap praktek akuisisi yang mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Penulis ingin mengetahui apakah larangan terhadap praktek akuisisi yang mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indoensia telah memadai atau belum. Diketahui bahwa upaya untuk mencegah praktek akuisisi yang dapat mengakibatkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat di Indonesia telah dilakukan melalui Pasal 28 Ayat (2) UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pengambilalihan saham perusahaan lain apabila tindakan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Namun demikian, larangan terhadap praktek akuisisi tersebut masih belum memadai karena belum melakukan pelarangan terhadap praktek akuisisi aset yang juga dapat mengakibatkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Ketiadaan ketentuan tersebut akan mengakibatkan praktek akuisisi aset perusahaan yang dilakukan dengan melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat tidak dapat dijerat oleh hukum. Oleh karena itu, menurut hemat penulis perbaikan terhadap kondisi pengaturan yang terkait dengan larangan terhadap akuisisi yang mengakibatkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mutlak diperlukan.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris apakah ada perbedaan dalam relevansi nilai informasi akuntansi antara perusahaan laba dan perusahaan kerugian berdasarkan (1) kelompok industri yang berbeda (industri teknologi tinggi dan rendah), dan (2) pada kelompok perusahaan yang mengkapitalisasi aset tidak berwujud yang berwujud tinggi yang diakui. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan non finansial di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2011-2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode uji beda t-test. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan dalam relevansi nilai antara perusahaan laba dan perusahaan kerugian dalam kelompok industri teknologi tinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada bias konservatisme terhadap pengeluaran litbang. Namun, penelitian ini menemukan bukti berbeda dalam menguji perbedaan relevansi nilai antara perusahaan laba dan perusahaan kerugian dalam kelompok intangible kognitif yang diakui tinggi. Penelitian ini memiliki implikasi bahwa kerugian perusahaan dapat meningkatkan pengeluaran R&D tanpa khawatir tentang efek konservatisme akuntansi.

---

This study aims to provide empirical evidence whether there are differences in the relevance of the value of accounting information between profit and loss companies based on (1) different industry groups (high and low technology industries), and (2) on groups of companies that capitalize intangible assets that are of high recognition. This study uses a sample of non-financial companies in Indonesia which are listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2011-2018. The method used in this study is the t-test different test method. The results of this study indicate that there is no significant difference in the value relevance between profit and loss companies in the high-tech industry group. These results indicate that there is no conservatism bias towards R&D expenditure. However, this study found different evidence in testing the differences in value relevance between profit and loss companies in the highly recognized intangible cognitive group. This research has the implication that corporate losses can increase R&D spending without worrying about the effects of accounting conservatism.

Abstrak :
ABSTRAK Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis perlakuaan akuntansi atas aset tetap terutama aset yang dibuat sendiri (Self-Constructed Asset) pada PT XYZ. Pencatatan dan penyajian yang dilakukan dilihat kesesuaiannya dengan konsep yang ada dalam teori dan standar yang ada. Dalam proses pencatatan dan penyajian ditemukan kejanggalan yang tidak sejalan dengan teori dan standar yang berlaku. Tetapi secara keseluruhan aset tetap PT XYZ dicatat dan disajikan wajar sesuai dengan peraturan akuntansi yang berlaku secara umum.

---

ABSTRACT This report aims to analyze the accounting treatment of fixed assets, especially Self-Constructed Assets at XYZ. Recording and presentation examined in term of compliance with the existing concept in theory and existing standards. In the process of recording and presentation, the author discovered irregularities that are inconsistent with the theory and applicable standards. The overall fixed asset at XYZ recorded are and presented fairly in accordance with the accounting rules generally applicable.

Abstrak :
Laporan magang ini membahas mengenai audit atas akun investasi dalam instrumenhutang dan ekuitas PT Asuransi JKL yang dilakukan oleh KAP PQR untuk periodeyang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Laporan ini berfokus dalampembahasan prosedur-prosedur audit yang dilakukan oleh KAP PQR dalammelakukan audit atas akun investasi dalam industri spesifik, yaitu asuransi.Berdasarkan hasil proses audit, terdapat temuan audit terkait akun investasi dalamhutang dan ekuitas PT JKL terkait penilaian aset tersebut. Prosedur audit yangdijalankan oleh KAP PQR telah sesuai dengan teori dan standar yang berlaku. ...... This report is aimed to explain regarding audit of investment in debt and equityinstrument account of JKL Insurance Company which is conducted by KAP PQRfor period ended December 31st 2016. This report focuses on discussion on auditprocedures done by KAP PQR in auditing the investment account of a specificindustry, which is insurance. Based on the result of the audit process, there is auditfinding related to investment in debt and equity account of PT JKL regarding thevaluation of the asset. The audit procedures performed by KAP PQR have compliedwith the theory and the standards which prevail.

Abstrak :
Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 (“UU Persaingan Usaha”) dan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010 (“PP Persaingan Usaha”), tidak mengatur pengambilalihan aset. Padahal pengambilalihan aset khususnya yang bernilai signifikan dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat. Ketiadaan pengaturan pengambilalihan aset dalam kedua peraturan perundang-undangan Persaingan Usaha menyebabkan KPPU menerbitkan peraturan KPPU No. 3 Tahun 2019 ("Perkom No. 3 Tahun 2019) yang salah satu ketentuannya mengatur tentang pengambilalihan aset. Keberadaan pengaturan pengambilalihan aset dalam Perkom No. 3 Tahun 2019 menimbulkan permasalahan yuridis mengenai: (i) kewenangan KPPU untuk mengatur pengambilalihan aset, dan (ii) harmonisasi norma dan kekuatan mengikat dari ketentuan pengambilalihan aset dalam Perkom No. 3 Tahun 2019 tersebut. Hal tersebut karena pengaturan pengambilalihan aset dalam Perkom No. 3 Tahun 2019 seharusnya dibuat berdasarkan perintah atau bersumber dari peraturan yang lebih tinggi. Sementara peraturan yang lebih tinggi yaitu UU Persaingan Usaha dan PP Persaingan Usaha tidak mengatur pengambilalihan aset. Permasalahan ini penulis teliti dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan melakukan penelahan peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa KPPU tidak berwenang mengatur pengambilalihan aset dan pengaturan pengambilalihan aset dalam Perkom No. 3 Tahun 2019 tidak harmonis dengan peraturan yang ada diatasnya dan tidak berlaku efektif. ......Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (“Business Competition Law”) and Government Regulation no. 57 of 2010 concerning Merger or Consolidation of Business Entities and Acquisition of Company Shares Which Can Result in Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (“PP Business Competition”), does not regulate the acquisition of assets. Whereas, the acquisiton of assets, especially those of significant value, can disrupt fair business competition. The absence of arrangements for the acquisition of assets in both of Business Competition Laws and regulations and the importance of arrangements for the acquisition of assets, have caused KPPU to issue KPPU's regulation No. 3 of 2019 which one of the provisions regulates the acquisitioh of assets. The existence of provision of the acquisition of assets in Perkom No. 3 of 2019 raises juridical issues regarding: (i) the authority of the KPPU to formulate provision for the acquisition of assets and (ii) harmonization of norms and binding powers of the provisions for the acquisition of assets as regulated in Perkom No. 3 of 2019. This is because, the provision concerning the acquisition of assets in Perkom No. 3 of 2019 should be made based on orders or sourced from higher regulations, whereas the higher regulations, namely the Business Competition Law and the Business Competition Regulations do not regulate the acquisition of assets. This problem examined by using a normative juridical research method by examining the laws and regulations and related books. The results of this study indicate that KPPU does not have the authority to formulate provisions for the acquisition of assets and provisions for the acquisition of assets as regulated in Perkom No. 3 of 2019 is not in harmony with the existing laws and regulations and is not effective and has no binding legal force.