Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai dasar hukum INASGOC selaku penyelenggara Asian Games 2018 yang mengasuransikan atlet Pra-Asian Games 2018. Suatu perjanjian asuransi ini harus memenuhi syarat salahsatu prinsip utama dalam hukum asuransi yakni prinsip kepentingan insurable interest. Kemudian, Penulis juga membahas mengenai sejauh mana pengaturan mengenai asuransi kesehatan atlet diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang keolahragaan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif. Selain itu penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1 INASGOC dalam mengasuransikan para atlet terkait, dasar hukumnya terlahir dari peraturan perundang-undangan yaitu Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2017 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan ASIAN GAMES XVIII Tahun 2018 yang mana mengakibatkan timbulnya prinsip kepentingan insurable interest, 2 Peraturan perundang-undangan tentang keolahragaan belum mengatur secara khusus mengenai asuransi kesehatan bagi atlet. Dengan demikian, saran penulis dalam pembahasan ini adalah pemerintah perlu membentuk pengaturan khusus yang mengatur mengenai asuransi kesehatan atlet terlepas dari peraturan perundang-undang tentang keolahragaan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the legal basis of INASGOC as the organizer of the Asian Games 2018 which insures the athletes of Pre Asian Games 2018. The insurance agreement must meet the requirements one of the main insurance principles, namely principle of insurable interest. This thesis also discusses how far the regulation for athlete health insurance is regulated in Indonesian legislation, especially on sports. This is a judicial normative research. In addition to that, writer used quality analysis method. The result of the analysis shows that 1 INASGOC in insuring the athletes of Pre Asian Games 2018, the legal basis was born from the legislation which is the Presidential Decree of The Republic of Indonesia Number 15 of 2017 about National Committee of Asian Games XVIII 2018, which causes that INASGOC has a financial interest to insure the athletes, 2 Indonesia legislation on sport has not set specification about insurance health for athlete. So, the author rsquo s suggestion for this issues is the government needs to establish special regulation that regulates the athlete rsquo s health insurance regardless of the sport legislation regulation.

Abstrak :
Asian Games merupakan kompetisi olahraga bergengsi di tingkat internasional, mencakup seluruh wilayah Asia. Pada tahun 2018, Indonesia kembali mendapat kehormatan untuk menjadi tuan rumah. Keuntungan yang didapat dengan menyelenggarakan acara ini diperkirakan mencapai Rp 3.6 Triliun karena adanya surplus pendapatan serta efek limpahan dari kedatangan peserta, tamu, dan penonton dari banyak negara. Akan tetapi, kedatangan para tamu berdampak terhadap permintaan penggunaan jalan di Jakarta dan Palembang yang meningkat dari sebelumnya. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk mengestimasi dampak dari pelaksanaan Asian Games 2018 terhadap tingkat kemacetan lalu-lintas yang berada di Jakarta dan Palembang.  Data yang digunakan untuk menganalisis dampak ini berasal dari Google Matrix API pada periode sebelum, saat dan sesudah Asian Games berlangsung. Hasil temuan menunjukkan bahwa secara rata-rata, Asian Games menurunkan tingkat kemacetan, namun dampak yang dihasilkan berbeda untuk setiap ruas jalan, venue, dan ring.

---

The Asian Games is a prestigious sports competition held at international level covering the entire Asian region. In 2018, Indonesia was again honored to be the host of such an event. The profits obtained by hosting this event are estimated to reach Rp. 3.6 Trillion from the surplus of income generated by the arrival of participants, guests, and spectators from many countries spending their money in Indonesia during the games. However, the arrival of guests increases the traffic use in Jakarta and Palembang. Therefore, this paper discusses the 2018 Asian Games traffic policy implementation to combat the level of traffic congestion in Jakarta and Palembang. The data used to analyze this impact comes from Google Matrix API in the period before, during and after the Asian Games. On average, traffic policy implementation during Asian Games reduce the level of congestion, but the results are different for each road, venue, and ring.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis kerja sama multipihak yang terjadi dalam penyelenggaraan wisata acara olahraga Asian Games 2018 di Indonesia sebagai bagian implementasi pariwisata berkelanjutan, dengan menggunakan kerangka kerja sama transaksional yang dikembangkan oleh Visseren-Hamakers et. al. (2007). Kerangka teori menekankan  pentingnya kajian atas dinamika interaksi antara aktor pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mencapai tujuan, khususnya agenda permbangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan data hasil wawancara dengan para pemangku kepentingan terkait dan analisis studi dokumen yang relevan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa permasalahan signifikan yang muncul dalam kerja sama multipihak dalam  kasus ini terletak pada interaksi antara kelompok aktor internasional dan nasional yang bersifat tidak setara dan vertikal. Hal ini terkait perbedaaan tujuan dari setiap aktor dalam mengimplementasikan pariwisata sebagai salah satu sektor penting dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan. Dalam konteks ini, peran dan kekuasaan terpusat pada Olympic Council of Asia (OCA) yang memiliki sumber daya dan kekuatan yang lebih dominan, dimana OCA tidak menempatkan olahraga dan pariwisata berkelanjutan sebagai prioritas dalam pelaksanaan Asian Games 2018. Sementara itu kelompok bisnis, masih melihat konteks olahraga dan pariwisata sebagai ajang promosi untuk pencapaian profit,  alih-alih menekankan aspek pembangunan (pariwisata) keberlanjutan. Penelitian ini juga menemukan bahwa walaupun LSM terlibat namun peran mereka tetap terbatas dan tidak memberikan pengaruh yang signifikan dalam pengambilan keputusan terkait penyelenggaraan Asian Games 2018, termasuk dalam mempengaruhi kebijakan ataupun melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lainnya untuk mengupayakan implementasi wisata berkelanjutan dalam Asian Games. Hasil penelitian ini memiliki implikasi penting,   terkait perlunya mendorong keterlibatan yang lebih setara antara aktor internasional dan nasional dalam kerja sama multipihak serta memperkuat peran LSM dalam proses pengambilan keputusan, maupun koordinasi untuk mengimplemntasikan norma pembanguan   berkelanjutan dalam wisata olahraga. ......This study analyzes the multi-stakeholder cooperation that occurred in organizing the 2018 Asian Games sporting event tourism in Indonesia as part of the implementation of sustainable tourism, by adopting a transactional cooperation framework developed by Visseren-Hamakers et. al. (2007). The theoretical framework emphasizes the importance of studying the dynamics of interaction between government, private and community actors in achieving goals, especially the Sustainable development agenda. This study uses data from interviews with relevant stakeholders and analysis of relevant document studies. The results of this study found that the significant problems that arise in multi-stakeholder cooperation in this case lie in the unequal and vertical interactions between groups of international and national actors. This is related to the different orientations/goals of each actor in implementing/putting tourism as one of the important sectors in achieving sustainable development. In this context, the role and power are centered on the Olympic Council of Asia (OCA) which has more dominant resources and strengths, where the OCA does not place sports and sustainable tourism as a priority in implementing the 2018 Asian Games. Meanwhile, business groups are still looking at the context sports and tourism as a promotional event to achieve profit, instead of emphasizing aspects of sustainable development (tourism). This research also found that although NGOs were involved, their role was still limited and did not provide significant influence in decision-making related to the holding of the 2018 Asian Games, including in influencing policies or coordinating with other parties to seek the implementation of sustainable tourism in the Asian Games. The results of this study have important implications, related to the need to encourage more equal involvement between international and national actors in multi-stakeholder cooperation and strengthen the role of NGOs in decision-making processes, as well as coordination to implement sustainable development norms in sports tourism.