Studi ini mengukur bagaimana ketersediaan infrastruktur kesehatan memengaruhi efek asuransi kesehatan nasional terhadap pemanfaatan layanan kesehatan saat ketersediaan infrastruktur kesehatan rendah, dengan mengambil kasus Indonesia. Dengan menggunakan difference-in-differences (DID) dan difference-in-differences-in-differences (DDD), penelitian ini menganalisis data panel pemanfaatan layanan kesehatan di 514 kabupaten kota dan 34 provinsi di Indonesia selama periode 2009-2017. Kami menemukan bahwa efek Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2014 terhadap pemanfaatan layanan kesehatan lebih rendah pada kabupaten-kabupaten dan provinsi-provinsi yang memiliki ketersediaan infrastruktur kesehatan, yaitu puskesmas dan rumah sakit, yang rendah, dan hasil ini signifikan pada tingkat 5%. Selanjutnya, efek JKN tersebut ditemukan lebih rendah lagi pada saat daerah yang memiliki ketersediaan infrastruktur kesehatan rendah juga memiliki rasio penduduk miskin yang tinggi, menunjukkan bahwa kelangkaan infrastruktur kesehatan sangat membatasi akses penduduk miskin terhadap JKN. Temuan ini mendukung literatur yang ada menjelaskan bahwa ketersediaan infrastruktur kesehatan menentukan efektivitas kebijakan asuransi kesehatan nasional dalam memberikan layanan.
This study measures how the availability of health infrastructure influences the effects of the national health insurance on the utilization of health services, taking the case of Indonesia. By using a difference-in-differences (DID) and difference-in-differences-in-differences (DDD), this study analyzes the panel data of health service utilization in 514 municipal districts and 34 provinces in Indonesia during the 2009-2017. We find that the effects of the national health insurance on the utilization of health services are lower in the districts and provinces where the availability of health infrastructures, i.e. public health centers and hospitals, are low, and these results are significant at 5% level. Moreover, the effects of JKN are also lower in the areas where the availability of health infrastructure is low and the poverty level is high, showing that the lack of health infrastructure has limited the access of the poor to JKN. These findings support the existing literature explaining that the availability of health infrastructure would determine the effectiveness of national health insurance in delivering services.
"Tantangan terbesar bagi pemerintah dalam mengimplementasikan Universal Health Coverage adalah cakupan pemiliki JKN yang ditargetkan mencapai minimal 95% pada tahun 2019 berdasarkan RPJMN 2019. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang enggan untuk mengikuti JKN adalah ketimpangan ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di setiap kabupaten dan kota di Indonesia. Dengan menggunakan metode logit, studi ini mengobservasi individu dari 33 provinsi di Indonesia menggunakan data cross section dari SUESNAS 2017, Kemenkes, dan BPS. Studi ini menemukan bahwa ketersediaan rumah sakit, tempat tidur rumah sakit, dokter rumah sakit, dan Puskesmas dapat meningkatkan probabilita seseorang mengikuti JKN.
The Biggest challenge to the government in implementing Universal Health Coverage is the coverage of JKN owners, which is targeted to reach a minimum of 95% in 2019 according to the RPJMN. The uneven availability of health facilities and health workers in each region is one of the factors that causes individuals reluctant to join JKN. With logit estimation, data used in this study are cross section data from SUSENAS 2017, Ministry of Health, and BPS. This study found the availability of hospitals, beds in hospital, doctor in hospital, and doctor in Puskesmas can increase probability someone to join JKN.
"