Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
Idrus, author
Departemen Kesehatan Republik Indonesia dalam menuju Indonesia sehat 2010 telah menetapkan kebijaksanaan umum pembangunan kesehatan antara lain peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia dibidang kesehatan.
Dengan mengacu kepada UU no. 22 tahun 1999, dan UU no.25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan PP no. 25 tahun...
Depok: Universitas Indonesia, 2001
T3111
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rufinus Djemana, author
Terpusatnya kekuasaan dan kewenangan Pemerintahan di masa kepemimpinan Orde Baru yang mengabaikan kebebasan dan Hak Asasi Manusia menimbulkan berbagai ketimpangan dan kesenjangan regional antar wilayah daerah dan terjadinya kerusakan sistim sosial yang multi dimensional dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan nasional. Birokrasi yang tidak mencerminkan aspirasi dan...
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2001
T1385
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Nana Sujana, author
Pada era reformasi sekarang ini dengan adanya tuntutan reformasi total disegala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, telah memberikan petunjuk dan arah untuk lebih memperbesar porsi pelaksanaan asas desentralisasi yang diwujudkan melalui pelaksanaan otonomi daerah, secara yuridis formal tuntutan tersebut telah diakomodasikan melalui Tap MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan...
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2001
T7575
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Lubis, Paul, author
Kontrak Karya sebagai pintu masuk Penanaman Modal Asing Mineral di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1967, dengan diterbitkannya UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan Umum.
Dalam perjalanannya, subsektor Pertambangan Umum melalui Kontrak Karya telah memberikan kontribusi yang cukup...
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2002
T3960
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Procurement of public goods/services is a routine of government activity which has most prone to corruption, however with minimum control. It is essential to prioritize the agenda of governance reforms of procurement of public goods/services. Up to now, government has not yet found a proper formulation. Although the regulation outlining...
Surakarta: Jurusan Ilmu Administrasi FSIP Universitas Sebelas Maret,
351 SPJ
Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library
