Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Wilayah perairan Indonesia merupakan penyimpan potensi BMKT yang besar. Sulit dan dibutuhkannya tenaga yang ahli dalam bidang BMKT membuat pemerintah harus meminta bantuan untuk melakukannya kepada pihak investor yaitu investor dalam negeri dan investor asing. Namun, banyaknya regulasi yang mengatur persoalan BMKT menjadikan tidak jelasnya pengelolaan terhadap bidang usaha ini. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan-kebijakan yang mengatur mengenai BMKT untuk mendukung para investor dalam ikut berinvestasi dalam bidang usaha pengelolaan BMKT dan menciptakan pengelolaan BMKT yang layak dan efektif terhadap seluruh aspek nilai yang terkandung di dalam BMKT itu sendiri. Penelitian ini adalah penelitian Doktrinal dengan metode pendekatan Yuridhis Normatif serta pendekatan yang difokuskan kepada peraturan atau kebijakan (statute approach). Potensi BMKT di Indonesia yang tercatat oleh APPP BMKTI adalah sebanyak 464 titik lokasi kapal tenggelam yang di perkirakan mengandung nilai ekonomi kurang lebih mencapai USD 12,7 miliar. Namun demikian, apabila melihat sejarah pembentukan kebijakan BMKT yang berlaku di Indonesia masih membingungkan pihak investor. Dengan menggunakan teori Economic Analysis of Law diharapkan pengelolaan BMKT untuk para investor dapat diarahkan untuk lebih tertib dan meningkatkan fisibilitas potensi dari BMKT secara in-situ dan ex-situ dari nilai ekonominya dan nilai cagar budayanya.

---

The waters around Indonesia have a significant potential for being a repository for Valuable Objects on the Load of Sinking Ships (BMKT). It is difficult and requires experts in the field of BMKT, so the government has to ask for help from investors, namely domestic investors and foreign investors. However, the number of regulations governing BMKT issues makes it unclear how this business sector is managed. This study aims to analyze the policies governing BMKT to support investors in participating in investing in the business sector of BMKT management and creating BMKT management that is worthy and effective for all aspects of the values contained in the BMKT itself. This research is a doctrinal research using a normative juridical approach and an approach focused on regulations or policies (statute approach). The BMKT potential in Indonesia recorded by Association of Indonesian BMKT Lifting and Utilization Companies (APPP BMKTI) is as many as 464 points where ships sank which are estimated to have an economic value of approximately USD 12.7 billion. Nevertheless, investors are still confused by the history of the establishment of BMKT rules applicable in Indonesia. By using the theory of Economic Analysis of Law, it is hoped that the management of BMKT for investors can be directed to be more orderly and increase the potential feasibility of BMKT in-situ and ex-situ of its economic value and cultural heritage value."

"Izin usaha pengangkatan BMKT oleh pihak asing di Indonesia mengalami kontradiksi pengaturan antara UU Cagar Budaya yang melarang pihak asing untuk ambil bagian dalam kegiatan usaha bawah air dan UU Penetapan Perpu Cipta Kerja yang mengijinkan usaha pengangkatan BMKT dengan melibatkan pihak asing. Tesis ini menentukan apakah izin usaha pengangkatan BMKT yang dilakukan pihak asing sah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan memberikan rekomendasi pengaturan tentang izin usaha pengangkatan BMKT oleh pihak asing bagi Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan perbandingan Negara Australia dan Cina. Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, izin usaha pengangkatan BMKT oleh pihak asing tidak sah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini karena ada pembatasan terhadap kepemilikan dan pengelolaan pihak asing oleh UU Cagar Budaya yang merupakan pengaturan secara khusus terhadap cagar budaya baik didarat maupun diair, sedangkan UU Penetapan Perpu Cipta Kerja merupakan pengaturan yang umum. Selain itu, UU Penetapan Perpu Cipta Kerja tidak mengubah dan mencabut UU Cagar Budaya dan lebih spesifiknya pengaturan UU Cagar Budaya terhadap BMKT di Indonesia. Kedua, terdapat 2 (dua) rekomendasi pengaturan BMKT di Indonesia yakni mengubah aturan pembatasan kepemilikan pada UU Cagar Budaya dan menyusun UU BMKT di Indonesia yang mencakup : membuat ketentuan durasi permohonan izin ke instansi yang bertanggungjawab untuk kegiatan pengangkatan BMKT, menentukan kekuasaan pemerintah pada BMKT di wilayah laut, mengurangi instansi pemerintah yang ikut ambil bagian dalam pengangkatan BMKT, membatasi izin usaha pengangkatan BMKT bagi pihak asing di indonesia selama 2 (dua) tahun.

---

The BMKT removal business license by foreign parties in Indonesia experiences regulatory contradictions between the Cultural Heritage Law which prohibits foreign parties from taking part in underwater business activities and the Job Creation Law which allows BMKT removal business by involving foreign parties. This thesis determines whether BMKT removal business licenses conducted by foreign parties are valid according to Indonesian laws and regulations and provides recommendations for regulating BMKT removal business licenses by foreign parties for Indonesia. This research is a normative legal research with a legislative approach and a comparison of Australia and China. The results of the study show; First, the BMKT removal business license by foreign parties is not valid according to Indonesian laws and regulations. This is because there are restrictions on foreign ownership and management by the Cultural Heritage Law which is a specific regulation of cultural heritage both on land and in water, while the Job Creation Law is a general regulation. In addition, the Job Creation Perpu Stipulation Law does not amend and revoke the Cultural Heritage Law and more specifically the Cultural Heritage Law's regulation of BMKT in Indonesia. Second, there are 2 (two) recommendations for regulating BMKT in Indonesia, namely changing the ownership restriction rules in the Cultural Heritage Law and drafting a BMKT Law in Indonesia which includes: make provisions for the duration of permit applications to the agency responsible for BMKT removal activities, determine the government's authority over BMKT in the sea area, reduce government agencies that take part in BMKT removal, limit BMKT removal business licenses for foreign parties in Indonesia for 2 (two) years."