Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas kedudukan Negara dalam PSC Migas berkaitan telah berpindahnya hak dan kewajiban dari BP Migas ke SKK Migas. Pembahasannya dititik beratkan pada sampai sejauh mana tanggung jawab Negara dalam PSC. Untuk menjawabannya, penulis melakukan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Berkaitan dengan jenis peneilitian yuridis, penulis juga menggunakan peraturan yang terkait dengan migas. Akhirnya penulis mendapat kesimpulan bahwa setelah berpindah ke SKK Migas, kedudukan Negara berubah menjadi pihak dalam perjanjian. Perubahan ini membawa makna bahwa Negara bertanggung jawab sepenuhnya atas terlaksanakannya kewajiban dalam PSC. ......The focus of this study is the position of the state on Production Sharing Contract (PSC) of Oil and Gas related the transfer of rights and obligations from BP Migas to SKK Migas. The concern of this discussion is about the responsibility of the State on PSC. This is "yurudis normatif" research that uses secondary data and some regulations related migas. Finally, the conclusion of this discussion is that after the transfer, the position of the state has changed to be the party on the agreement. This change means that the State is fully responsible on every performance of obligations that is mentioned on the PSC."

"Pengalihan tugas dan fungsi dari BP Migas diikuti oleh Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai peralihan tugas, fungsi dan struktur organisasi BP Migas. Presiden kemudian mengeluarkan Peraturan Presiden No. 9 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Satuan Kerja Khusus Migas). Pembentukan SKK Migas ini kemudian mengambil alih semua asset dan karyawan dari BP Migas. Dalam pelaksanaannya SKK Migas melakukan ikatan kerjasama dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap ("Kontraktor") dalam suatu kontrak yang disebut Kontrak Bagi Hasil. Skripsi ini akan membahas seputar perubahan pengaturan peran dan fungsi Badan Pelaksana kegiatan hulu minyak, perbandingan hak dan kewajiban Kontraktor dibawah kepengurusan SKK Migas dan BP Migas, dan bagaimana akibat hukum pengaturan perubahan peran dan fungsi Badan Pelaksana. ......The transfer of duties and functions of BP Migas followed by the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources of the transitional tasks, functions and organizational structure of BP Migas. President then issued Presidential Regulation No. 9 of 2013 on the Implementation of Management Upstream Oil and Gas (Oil and Gas Special Unit). Formation of SKK Migas then take over all the assets and employees of BP Migas. In the execution of SKK Migas conduct cooperative ties with business entities or permanent establishment ("Contractor") in a contract called Production Sharing Contract. This paper will discuss about the role and function setting changes in BP Migas, the comparison of rights and obligations of the Contractor under the stewardship of SKK Migas and BP Migas, and how the legal effect of changes the role and functions BP Migas."

"Pengaturan pengelolaan sumber daya gas bumi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bahwa dalam melakukan pengelolaan sumber daya migas saat ini dilakukan dengan prioritas kepada pemanfaatan pengembangan dalam negeri untuk gas yang merupakan bagian negara. Adapun dalam rangka pengelolaan gas bumi yang merupakan bagian negara tersebut dilibatkan pula pihak Pemerintah Daerah sebagai upaya peningkatan kualitas kesejahteraan daerah. Upaya peningkatan kualitas daerah ini dilakukan dengan memberikan peluang langsung kepada daerah untuk dapat mengelola bagian Gas Bumi yang merupakan sumber daya alam yang penting untuk berbagai sektor perindustrian dan produksi energi. Dengan diterbitkannya peraturan pada Pedoman Tata Kerja BP MIGAS Nomor 029 Tahun 2009 yang tetap menjadi acuan bagi sistem penerapan pembagian pengelolaan Gas Bagian Negara untuk daerah maka terbuka jalur partisipasi pengelolaan Gas Bumi Bagian Negara oleh Pemerintah Daerah. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah pelaksanaan partisipasi Daerah dalam PTK 029 Tahun 2009 masih dianggap kurang tepat guna pemberian jalur partisipasi kepada Pemerintah Daerah tersebut dikarenakan timbulnya konflik kepentingan dalam rangka pengelolaan Gas Bumi Bagian Negara. Tidak optimalnya sistem pengelolaan atas konflik kepentingan yang timbul pada akhirnya menciptakan kerugian dan kebocoran pada sistem tersebut. Metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini yaitu alternatif pembatasan pada Partsipasi Daerah dalam hal bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka Pengelolaan Gas Bumi Bagian Negara yang dapat mengoptimalkan pemanfaatan Gas Bumi. ......Resource management arrangements of natural gas contained in Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 on Oil and Gas set tha ini managing oil and gas resources is currently done with priority to the development of domestic utilization of state share natural gas. As in the regulatory of state share natural gas invollved as well as the Provincional Government efforts to improve the quality of regional welfare. Efforts to improve the quality of this area is done by providing a direct opportunity for district to be able to manage part of the natural gas is a natural resource that is essential for various sectors of industry and energy production. With the issuance of regulations on BP Oil and Gas Working Procedure Manual No. 029 of 2009 which remains the reference for the distribution management system implementation Gas Section of the State to the area then open lanes Gas management participation by the State Local Government Section. Issues raised in this thesis is the implementation of regional participation in PTK 029 of 2009 is still considered to be less efficient provision of pathways to local government participation is because of conflict of interest in the management of the State Gas Section. Not optimal management system over conflicts of interest that arise in the end creating losses and leaks in the system. The methods used to analyze these problems is normative. The results of this research that involves participation of alternative restrictions on the region in terms of the legal form of provincial enterprises in order Gas Management Section State to optimize the utilization of natural gas."