Ditemukan 12 dokumen yang sesuai dengan query
Rizkisyabana Yulistyaputri, author
Terhadap putuasan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK dapat diajukan 2 (dua) upaya hukum, yaitu keberatan sesuai dengan UU 8/1999 dan juga pembatalan sesuai dengan UU 30/1999. Adanya dua tindakan yang dapat dilakukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK tersebut menimbulkan pertanyaan terkait proses arbitrase dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Pasaribu, Ryan Lucky Bahara, author
Pembiayaan Multiguna dalam pembelian kendaraan mobil yang menitikberatkan permasalahan pada pembiayaan mobil, diikat berdasarkan perjanjian multiguna antara perusahaan pembiayaan sebagai kreditur dengan debiturnya. Keikutsertaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam permasalahan kreditur dan debitur pada suatu perjanjian pembiayaan menambah metode penyelesaian permasalahan pembiayaan diluar pengadilan yang secara awam memunculkan perbedaan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Suhendra Asido, author
Tesis ini membahas bagaimana Undang - Undang Perlindungan Konsumen No.8 Tahun 1999 (UUPK) yang mengandung prinsip warranty (Express Warranty dan Implied Warranty) meskipun tidak sepcnuhnya menganut prinsip strict liability dapat memberikan perlindungan kepada konsmnen khususnya konsumen sektor produk jasa dan bagaimana peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008
T25725
UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library
Tiara Sumardi, author
Proses penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen dibuat
selain untuk mendapatkan kepastian hukum juga dengan memperhatikan sisi
efektifitas dari prosedur penyelesaian sengketa, sehingga lahirlah proses penyelesaian
sengketa yang bisa dilakukan secara nonlitigasi dan penyelesaian secara litigasi.
Proses penyelesaian sengketa secara nonlitigasi ini bisa dengan sengketa secara
damai oleh para pihak sendiri. Dan melalui lembaga...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Harris Hartoyo Eddyanto, author
P2TL yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) dalam rangka mengurangi adanya susut daya yang disebabkan faktor non teknis. Dalam pelaksanaannya, PT. PLN diduga sering kali melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Terutama mengenai hak-hak konsumen yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Skripsi ini membahas mengenai ketentuan yang mengatur P2TL terkait...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S44900
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Feliana Febiola, author
Selama pemberlakuannya, beberapa kendala dialami BPSK, seperti lemahnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang terbatas, kurangnya kepercayaan masyarakat, keterbatasan dana operasional kegiatan, hingga kelemahan lain dalam UUPK sendiri, Kurangnya perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah terhadap keberadaan BPSK dapat dibuktikan dengan cukup banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki...
2024: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Benny M.T., author
Perkembangan teknologi modulasi dan transmisi gelombang merupakan tulang punggung bidang komunikasi modern. Didalam perkembangannya, teknologi komunikasi berevolusi dari teknologi komunikasi generasi awal yang sederhana dan pemanfaatannya dibatasi oleh jarak diantara pemakai jasa komunikasi, menjadi teknologi komunikasi modern yang menuntut pertukaran informasi yang semakin cepat dan tidak terpengaruh oleh adanya jarak...
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2008
S40486
UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library
Alfian Septawibisono, author
Pengajuan klaim yang sulit dan berujung kepada penolakan klaim polis asuransi merupakan salah satu kendala yang sering dialami konsumen. Beberapa konsumen memilih BPSK sebagai Lembaga alternatif Penyelesaian Sengketa dalam menyelesaikan sengketa polis asuransi untuk mendapatkan keadilaan dan kepastian hukum dengan mekanisme melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase, disisi lain terdapat adanya...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Herlyana Maharani, author
Pembatasan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen menjadi suatu isu hukum yang mengaburkan kepastian hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Analisa mengenai kewenangan BPSK terhadap sengketa konsumen yang mengarah pada perkara keperdataan (wanprestasi) perlu dikaji dari segi UU Perlindungan Konsumen dan Putusan-Putusan Mahkamah Agung yang memutus dengan amar membatalkan Putusan BPSK...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Iskandar Zulkarnaen, supervisor
Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dibentuk oleh pemerintah di Daerah Tingkat H. Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK juga diatur...
Depok: Universitas Indonesia, 2004
T18884
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
