Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Upaya pemerintah dalam mencari praktik terbaik manajemen riset dan pengembangan di Indonesia dilakukan melalui reorganisasi lembaga-lembaga riset pemerintah, yang kemudian diterjemahkan melalui kebijakan pembentukan BRIN. Melalui kebijakan ini, entitas-entitas riset pemerintah, baik yang berada di K/L maupun LPNK, seluruhnya dilebur ke dalam satu lembaga baru, yakni BRIN. Sehingga, kebijakan ini kemudian menjadikan BRIN sebagai satu-satunya lembaga pemerintah yang mengurusi persoalan riset negara dari hulu hingga ke hilir. Penelitian ini kemudian bertujuan untuk menggali perubahan keorganisasian lembaga riset pemerintah melalui pembentukan BRIN tersebut dalam perspektif teori-teori kelembagaan. Sebagai instrumen intelektual, penelitian ini menggunakan teori perubahan isomorfik sebagai pisau analisisnya. Dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan utama penelitian: mengapa pemerintah melakukan reorganisasi lembaga-lembaga riset pemerintah melalui pembentukan BRIN ini? Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dengan kombinasi antara data primer dan sekunder dalam teknis pengumpulan datanya. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan data sekunder diperoleh melalui studi atas literatur-literatur terkait. Melalui metode analisis institusional, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat bentuk isomorfisme institusional yang mendorong terjadinya perubahan keorganisasian lembaga-lembaga riset pemerintah melalui pembentukan BRIN ini, yakni isomorfisme koersif dan isomorfisme normatif. ......The government's efforts in seeking best practices for research and development management in Indonesia are carried out through the reorganization of government research institutions, which are then translated through the policy of establishing BRIN. Through this policy, government research entities, both in K / L and LPNK, were all merged into one new institution, namely BRIN. Thus, this policy then makes BRIN the only government institution that deals with state research issues from upstream to downstream. This research then aims to explore organizational changes in government research institutions through the establishment of BRIN in the perspective of institutional theories. As an intellectual instrument, this study uses the theory of isomorphic change as its analytical knife. With the aim of answering the main question of research: why did the government reorganize government research institutions through the establishment of this BRIN? This research was conducted through a qualitative approach, with a combination of primary and secondary data in the technical data collection. Primary data were obtained through semi-structured interviews and secondary data were obtained through the study of related literature. Through institutional analysis methods, the findings of this study show that there is a form of institutional isomorphism that encourages organizational changes in government research institutions through the formation of BRIN, namely coercive isomorphism and normative isomorphism.

Abstrak :
Riset di Indonesia sampai saat ini masih dihadapkan pada sederet permasalahan krusial seputar kualitas, kapasitas, dan kelembagaan riset hingga membuat Indonesia hanya menduduki peringkat ke-75 dari 132 negara pada Global Innovation Index 2022. Dalam rangka memajukan iptek dan sekaligus menjawab permasalahan tersebut, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang mengatur pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi, dan inovasi yang terintegrasi. Sejak awal, BRIN didesain untuk mengintegrasikan litbangjirap yang sumber dayanya tersebar dan pengelolaannya karut-marut akibat miskoordinasi, diskoneksi, dan tumpang tindih riset. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional lalu mengatur pengintegrasian litbangjirap sebagai peleburan tugas, fungsi, kewenangan, dan kelembagaan litbangjirap K/L menjadi satu atap di bawah BRIN. Dalam praktiknya, ditemukan banyak permasalahan terkait kelembagaan BRIN. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kedudukan BRIN, penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dalam pembentukan dan pengaturan kelembagaan BRIN, dan komparasi BRIN dengan UK Research and Innovation di Inggris Raya dan Agency for Science, Techology and Research di Singapura. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan, analisis putusan judicial review, wawancara narasumber, dan studi komparasi antara regulasi Indonesia dengan Inggris Raya dan Singapura. Penelitian ini menemukan bahwa BRIN adalah lembaga superbody riset di Indonesia karena menjadi satu-satunya lembaga pemerintah yang secara sekaligus membuat kebijakan, mengimplementasikan, dan mengontrol jalannya riset. Asas kepentingan umum dan asas pelayanan yang baik sebagai AUPB ditemukan belum BRIN terapkan secara optimal. Komparasi BRIN dengan UKRI dan A*STAR menunjukkan adanya pengaturan dan prinsip yang dapat diadopsi, yakni Prinsip Haldane, check and balance kelembagaan riset, dan perencanaan tersistematis untuk kebijakan dan alokasi anggaran riset. Penelitian ini juga menemukan adanya krisis kepemimpinan dan politisasi riset di BRIN yang secara mendesak memerlukan perhatian khusus stakeholder terkait. ......Research in Indonesia is still faced with a series of crucial issues surrounding research quality, capacity, and institutions, making Indonesia only ranked 75th out of 132 countries in the Global Innovation Index 2022. In order to advance science and technology and at the same time answer these problems, Law Number 11 of 2019 on National System of Science and Technology was issued which regulates the establishment of the National Research and Innovation Agency (BRIN) to carry out integrated research, development, assessment, application, invention, and innovation. From the beginning, BRIN was designed to integrate R&D whose resources are scattered and whose management is chaotic due to miscoordination, disconnection, and overlapping research. Presidential Regulation Number 78 of 2021 on National Research and Innovation Agency then regulates the integration of R&D as the consolidation of tasks, functions, authorities, and institutions of R&D into one roof under BRIN. In practice, many problems were found related to the BRIN institution. Therefore, this research was conducted to analyse the position of BRIN, the application of general principles of good governance in the establishment and institutional arrangements of BRIN, and a comparison of BRIN with UK Research and Innovation in the United Kingdom and the Agency for Science, Technology and Research in Singapore. The research method used is the normative juridical method through literature study, analysis of judicial review decision, resource person interviews, and comparative studies between Indonesian regulations with the United Kingdom and Singapore. This research found that BRIN is a research superbody institution in Indonesia because it is the only government institution that simultaneously makes policy, implements, and controls research. The principle of public interest and the principle of good service were found not to be optimally applied by BRIN. A comparison of BRIN with UKRI and A*STAR shows that there are arrangements and principles that can be adopted, namely the Haldane Principle, checks and balances of research institutions, and systematic planning for research policy and budget allocation. This research also found a crisis of leadership and politicisation of research at BRIN that urgently requires special attention from relevant stakeholders.