Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Praktek Kerja Profesi (PKP) di pemerintahan bertempat di Badan Pengawas Obat dan Makanan Jakarta Pusat. Khususnya di Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Kegiatan ini berlangsung selama tiga minggu dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 30 September 2015. PKP di BPOM bertujuan agar mahasiswa apoteker mengerti tugas dan tanggung jawab apoteker, memiliki pengetahuan tentang tugas pokok dan fungsi BPOM, memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis melakukan pekerjaan di BPOM serta memiliki gambaran nyata akan permasalahan pekerjaan kefarmasian di BPOM. Berdasarkan kegiatan PKP yang dilakukan, Apoteker bertanggung jawab penuh atas seluruh kegiatan pengawasan obat dan makanan. Mahasiswa apoteker telah memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai proses inspeksi, sertifikasi dan pengaturan. Berdasarkan pengamatan selama pelaksanaan PKP masalah yang terjadi di BPOM khususnya di Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif salah satunya kurang responnya Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota terhadap Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang dikirimkan Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

---

Profession Internship at government at Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta Pusat especially at Direktorat Pengawasan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. This activity was held for three weeks from September 8th until September 30th 2015. Profession Internship at BPOM aims to make apothecary student understand the duties and responsibilities of pharmacists, have knowledge of the basic tasks and functions of BPOM, insight, knowledge, skills and practical experience doing work in BPOM and have a real picture of the issues of pharmacy jobs in BPOM. Based on the activities, Pharmacists are fully responsible for all activities of drug and food control. Student pharmacists already have the knowledge and experience of the inspection, certification and regulation. Based on observations during the implementation of the PKP the problems that occur in BPOM especially in the Directorate of narcotics, psychotropic and addictive substances one less response to the Provincial Health Office or District / Town on Oversight Recommendations Follow-up results are sent Directorate of narcotics, psychotropic and addictive substances."

"ABSTRAKPelaku usaha berkewajiban untuk mengolah dan mengedarkan pangan daridaging ikan sesuai dengan mutu dan gizi yang baik bagi tubuh manusia. Mutu daripangan olahan ikan tersebut tentunya seiring dengan waktu tersebut dapatmengalami penurunan mutu, sehingga pangan olahan ikan tersebut tentunyamempunyai jangka waktu untuk layak dikonsumsi. Hal ini berarti bahwa panganolahan ikan tersebut dapat mengalami kedaluwarsa, sehingga tidak dapatdikonsumsi oleh konsumen. Kedaluwarsa dari pangan olahan ikan tersebut harusdiperhatikan sehubungan dengan perlindungan konsumen. Konsumen mempunyaihak-hak asasi yang harus ditaati oleh produsen dan pelaku usaha lainnyaberkaitan dengan kedaluwarsa dari pangan olahan ikan tersebut sesuai Pasal 4UUPK, yaitu hak atas keamanan dan keselamatan atas konsumsi dari panganolahan ikan dan hak atas informasi. Adapun hak atas informasi dari konsumenditerapkan dalam kedaluwarsa pangan olahan ikan adalah konsumen berhakmengetahui secara jelas mengenai informasi dari tanggal kedaluwarsa secara jelasdan benar. Sedangkan, hak atas keamanan dan keselamatan dari makananberkaitan dengan konsumen berhak atas pangan olahan ikan yang bebas darikedaluwarsa. Pengaturan terhadap kedaluwarsa ini tidak terdapat pada peraturanperundang-undangan pada sektor perikanan, melainkan terdapat pada peraturanperundang-undangan sektor perlindungan konsumen dan sektor pangan. Apabilateijadi pelanggaran terhadap hak konsumen berkaitan dengan kedaluarsamakanan, maka Pelaku usaha tentunya bertanggungjawab atas kerugian darikonsumen. Akan tetapi, prinsip tanggungjawab dari pelaku usaha tidak strictliability, karena pelaku usaha diberikan kesempatan untuk membuktikan diri tidakberrsalah atas kerugian dari konsumen. Proses peredaran pangan olahan ikan initentunya memerlukan pengawasan dari pemerintah, sehingga konsumenmendapatkan jaminan untuk konsumsi pangan olahan ikan. Badan Pengawas Obatdan Makan merupakan lembaga negara yang berwenang untuk melakukanpengawasan terhadap peredaran pangan olahan ikan kedaluwarsa di pasaran."

"Profesi Apoteker memegang beragam peranan penting di Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) sebagai salah satu lembaga pemerintah melalui implementasi ilmu kefarmasian dan non-kefarmasian yang dimiliki dalam rangka pengembangan kompetensi yang harus dimiliki oleh profesi Apoteker. Kajian pengawasan obat dan makanan merupakan suatu proses pengawasan yang menyeluruh dari proses hulu hingga proses hilir, yang mencakup pengawasan premarket dan post market yang seluruhnya ditujukan untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk yang sub-standar. Direktorat Standardisasi Produk Terapetik (PT) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) berperan dalam pengawasan pre-market yakni melalui pemberian layanan bimbingan industri farmasi, penyusunan standar, pedoman, dan regulasi terkait produk terapetik dan PKRT, serta penilaian dan evaluasi laporan dan protokol uji Bioekivalensi (BE) terhadap produk obat tertentu sebagai bagian persyaratan registrasi obat.

---

Pharmacist hold a variety of important roles in Indonesia Food and Drug Regulatory Agency Badan POM as one of the government agencies through the implementation of the science of pharmacy and non pharmacy owned in order to develop competencies that should be possessed by the pharmacist profession Study of drug and food control is a process of thorough scrutiny of the upstream and downstream processes which includes pre market monitoring and post market surveillance which are all aimed to protect public from sub standard products Standardization Directorate of Threapeutics Products and Household Health plays a role in pre market monitoring through the provision of guidance to pharmaceutical industry preparation of standards guidelines and regulations related to therapeutic products and household health as well as assessment and evaluation reports and bioequivalence test protocols against certain drug products as part of drug registration requirements."

"ABSTRAKPraktik Profesi Apoteker PKPA dilaksanakan di Badan Pengawasan Obat dan Makanan telah berlangsung selama satu bulan dimulai pada tanggal 6 Maret ndash; 31 Maret 2017. Kegiatan Praktik Profesi Apoteker PKPA ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, dan menerapkan peranan Apoteker di bidang Pemerintahan; mengetahui dan memahami tugas dan fungsi Badan Pengawas Obat dan Makanan serta meningkatkan pemahaman tentang peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker di dalam lembaga pemerintahan Badan Pengawas Obat dan Makanan; memahami dan menjelaskan kegiatan Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tugas khusus yang diberikan berjudul Studi Reevaluasi Produk. Tujuan penyusunan tugas khusus ini adalah untuk mengetahui aspek apa saja yang diperlukan Badan Pengawas Obat dan Makanan khusus yang merupakan tugas dari Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi dalam menilai kembali produk yang telah beredar.

---

ABSTRACTProfession Internship at the Food and Drug Administration was held for one month starting on March 6 to March 31, 2017. The Pharmacist Profession Practice PKPA activity aims to know, understand and apply the role of Pharmacist in the field of Government Know and understand the duties and functions of the Food and Drug Control Agency and increase understanding of the role, functions and responsibilities of pharmacists within government institutions of the Food and Drug Control Agency Understand and explain the activities of the Directorate of Drug and Biological Product Assessment of the Food and Drug Control Agency. Special assignment given entitled Product Reevaluation Study. The purpose of this special assignment is to know what aspects of the Special Drug and Food Control Agency are required by the Directorate of Drug and Biological Product Assessment in re evaluating the products already in circulation."

"Praktek kerja profesi di Badan Pengawas Obat dan Makan Republik Indonesia Periode Maret 2018 bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang organisasi, tugas dan fungsi Badan POM khususnya di Direktorat Registrasi Obat. Praktik kerja profesi juga bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap calon apoteker terhadap peranan, tugas dan tanggung-jawab apoteker di Badan POM serta ketrampilan dan pengalaman praktis dalam pelaksanaannya. Praktik kerja profesi juga memberikan gambaran terhadap calon apoteker tentang gambaran nyata permasalahan kefarmasian di Badan POM. Praktik kerja profesi dilakukan selama satu bulan dengan tugas khusus yaitu ldquo;Kajian Status Bioekivalensi Tamoxifen rdquo; yang bertujuan untuk mengetahui apakah Tamoxifen perlu dimasukan ke dalam daftar obat yang wajib melakukan bioekivalensi. Tugas khusus dilakukan dengan mengumpulkan referensi mengenai Tamoxifen dan kemudian menganalisis referensi tersebut terhadap peraturan-peratuan bioekivalensi yang berlaku.

---

Internship at di Badan Pengawas Obat dan Makan Republik Indonesia Period March 2018 aims to understand about organization, task, and function of Badan POM, especially in Direktorat Registrasi Obat. Internship also aims to give understanding for apotechary candidate about the roles, tasks, and responsibilities of apothecary in Badan POM, also skils and experiences to do it. Internship also gives apotechary candidate an insight of real problems in Badan POM. Internship was conducted for one month with special assignment ldquo;Review on Bioequivalency Status of Tamoxifen rdquo; that aims to know whether Tamoxifen needs to be included on list of drug that required to do bioequivalence bioequivalence test or not. Special assignment was conducted by collecting references about Tamoxifen and then analyse them based on regulations about bioquivalence."

"Sistem Informasi Penempatan Apoteker Dalam Pelaksanaan Wajib Kerja Sarjana di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan untuk menunjang perencanaan penempatan apoteker dalam pelaksanaan Wajib Kerja Sarjana. Namun saat ini sistem informasi yang berjalan hanya menyajikan informasi secara agregat yaitu nama tempat/wilayah/daerah dan jumlah formasi apotekernya.Tujuan penelitian ini untuk memperoleh hasil analisis sistem pelaksanaan proses penempatan apoteker dalam rangka pelaksanaan Wajib Kerja Sarjana di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dengan tepat waktu.Upaya untuk analisis sistem ini, dilakukan dengan metode penggalian informasi dengan menggunakan wawancara mendalam (in-depth interview) dan telaah dokumen dan dianalisis dengan metode pendekatan kualitatif.Dan hasil penelitian ini dapat diidentifikasi, bahwa bila disusun dalam analisis SWOT dapat dijabarkan; kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunity) dan hambatan/kendalalancaman (threat), dimana strategi yang harus diambil dalam analisis sistem informasi penempatan apoteker dalam pelaksanaan Wajib Kerja Sarjana (WKS), perlu adanya prosedur baku untuk mekanisme penempatan apoteker dalam rangka Wajib Kerja Sarjana dan serta melihat akan kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman daripada instansi yang terkait dengan permasalahan Wajib Kerja Sarjana, khususnya apoteker, sehingga penempatan apoteker tepat pads waktunya.Rencana perubahan atau dengan perkembangan organisasi unit kerja Ditjen POM menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dengan berlakunya otonomi daerah dapat menjadikan Badan POM bisa mandiri dalam hal penempatan apoteker dalam rangka Wajib Kerja Sarjana.Daftar bacaan : 24 (1961 - 2000).

---

Aphotheker Placement Information System Analysis in Applied of Graduate Work Compulsory (Wajib Kerja Sarjana) at National Agency of Drug and Food ControlAphotheker placement information system analysis in applied of Graduate Work Compulsory (GWC) can provide supporting information which is needed for planning of Aphotheker placement in applied of GWC. However the information system which is applied now, only provided information in the agregate way such as name/place/province/region or amount of aphotheker formation.The objective of this study is to get analysis result of Aphotheker placement information system in applied of GWC at National Agency of Drug and Food Control in order to make it on time. The effort for analysis of this system is carried out with information excavation methode with using in depth interview, document study and analysis with qualitative approach methode.From this study, it can be identified, if it is compesed in SWOT analysis, the SWOT analysis can be elaborated; strength, weakness, opportunity, threat, where a strategy should be taken in aphotheker placement information system in applied of GWC, a mechanism standard procedure is needed on aphotheker placement in applied of GWC by considering strength, weakness, opportunity and threat of authority which is related with GWC problem, especially aphotheker, so placement of aphotheker could be carried out on time.Planning to change or with development of Directorat General of Food and Drug Control become National Agency of Drug and Food Control and by commencing of region authority, it makes the National Agency of Drug and Food Control could stand alone for placement of aphotheker in applied of GWC.Bibliography : 24 (1961 - 2000)"

"Produk-produk yang beredar di masyarakat belum tentu berkualitas baik dan aman bagi kesehatan. Pada satu sisi masyarakat diuntungkan dengan banyaknya pilihan yang tersedia untuk memenuhi berbagai kebutuhan namun di sisi lain kemampuan masyarakat masih belum memadai untuk memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Keadaan itu terus min dan berbagai pertanyaan, keluhan atau pun pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Unit Layanan Pengaduan Konsumen. Dalam tahun 2001 tercatat sejumlah 1152 pertanyaan/keluhan telah disampaikan ke Badan POM dalam berbagai aspek.Tidak semua pertanyaan yang masuk tersebut dapat dijawab, tercatat sejumlah 192 (16,67%) yang tidak terjawub. Dari studi di ULPK diketahui bahwa tidak terjawabnya pertanyaan konsumen disebabkan belum tersedianya basis data produk.Solusi yang ditawarkan adalah pengembangan sistem ULPK berupa penyusunan basis data dan peran t hmak program aplikasinya. Hasil yang diperoleh adalah pengembangan basis data pada masing-masing unit teknis yang dapat diakses langsung oleh ULPK melalui jaringan komputer sederhana (peer to peer LAN), Untuk mengambil data tersebut di ULPK dirancang form pengaduan konsumen dengan fasilitas searching, sementara outputnya adalah form informasi produk yang bersifat on screen, tidak dapat diedit oleh ULPK dan hanya digunakan untuk menjawab pengaduan konsumen secara langsung.Dapat disimpulkan disini bahwa. dean upaya pengorganisasian basis data di berbagai unit teknis, ULPK dapat meningkatkan outputnya berapa informasi langsung kepada konsurnen sehingga tugas dan fungsinya sebagai pemberi layanan informasi kepada massyarakat dapat ditingkatkan. Agar sistem ULPK yang telah dikembangkan ini dapat berjalan dengan baik; diperlukan dukungan manajemen berupa Keputusan atau Ketetapan Sekretaris Utama Badan POM yang mewajibkan unit teknis untuk berbagi data/informasi kepada UI.PK. Untuk pengembangan sistem ini di masa mendatang dapat ditingkatkan ke arah aplikasi web yang dapat diakses langsung oleh masyarakat konsumen.

---

The technology advancement enable industries increase their productivity, but in fact there is no guarantee all product is save to be consumed, On site, people can find and choose their need in the market with various chosen but in the other side the people knowledge still poor to select the save and good product for their health.

According to ULPK annual report 2001, then: are 1152 questions addressed to ULPK but unfortunately 192 (16,67%) are not responded. The study in ULPK showed that the lack of product information is the failure resources.

The solution proposed is product database model development in each technical unit that can be accessed by ULPK computer. ULPK can access that data by customer service form completed with data searching facility. Output of this process is product information form on ULPIC computer screen. The on screen product information form can not be edited by ULPK, this limitation is designed to have data security for each technical unit. The input and output form designed to make the report task is easier for ULPK operator.

It is conclude that by developing database in each unit, the ULPK output could be increased. The management support is needed to enable the system run properly such as Sestama decree in other W guaranty the unit share the data with ULPK. In the future, this system could be develop by enabling consumer access the product information by web site,"

"ABSTRAKPraktek Kerja Profesi Apoteker di Badan POM RI bertujuan untuk memahami fungsi dan tanggung jawab seorang apoteker di Badan POM. Badan POM merupakan institusi pemerintah yang bertanggung jawab dan berwenang dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. Apoteker berperan dalam menyusun kebijakan, pengawasan, manajemen standar kualitas, regulasi keamanan dan jaminan mutu, serta fungsi administrasi. Peran apoteker sebagai salah satu tenaga kerja pendukung di Badan POM RI akan menjadikan pengawasan obat dan makanan lebih efektif dan efisien. Tugas khusus yang diberikan selama PKPA yaitu Kajian Bahaya Merokok Bagi Kesehatan. Tujuan dari tugas khusus ini adalah mengetahui bahaya merokok bagi kesehatan dan pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi bahaya tersebut

---

ABSTRACTWork Practice Pharmacist Profession at Indonesia National Agency of Drug and Food Control aims to understand the functions and responsibilities of a pharmacist in Indonesia National Agency of Drug and Food Control. Indonesia National Agency of Drug and Food Control is a government institution that is responsible and authorized to conduct drug and food control. Pharmacists play a role in policy formulation, supervision, management quality standards, safety regulations and quality assurance, as well as administrative functions. The role of the pharmacist in Indonesia National Agency of Drug and Food Control will make the supervision of medicines and foods more effective and efficient. Special assignment given during PKPA namely The Danger of Smooking for Healthy Review. The purpose of this special task is to know the dangers of smoking to health and the precautions taken to reduce such hazards."

"ABSTRAKBadan Pengawas Obat dan Makanan merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementrian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan berkoordinasi dengan Menteri Kesehatan di bidang pengawasan obat dan makanan. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang sesuai dengan fungsinya. Apoteker merupakan profesi di bidang kesehatan yang berperan dalam bidang obat-obatan, dapat berperan sebagai pengawas terhadap produk kesehatan yang beredar di masyarakat seperti obat, obat tradisional, dan kosmetik di Badan POM. Praktek Kerja Profesi di Badan POM yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2016 bertujuan agar dapat mengetahui tugas, fungsi, serta ruang lingkup kegiatan yang dilakukan oleh Badan POM.

---

ABSTRACTRepublic of Indonesia National Agency of Drug and Food Control is Government Institution Non Ministry that is responsible directly to the President and coordinating with Ministry of Health in controlling food and drug. Therefore, it needs human resources meeting with the requirements of the function. Pharmacist is a profession in health section having a role in drugs section, which function is as a controller of health product that circulating in Indonesia, such as medicine, traditional medicine, and cosmetics in the National Agency of Drug and Food Control. Internship at NA-DFC that was held in March 2016, was aimed to know and learn about tasks, function, and scope of activity that was hekd by NA-DFC."

"Dalam rangka peningkatan peredaran kosmetik lokal maupun impor di Indonesia, pemerintah telah membuat ketentuan mengenai notifikasi kosmetik untuk melindungi masyarakat dari kosmetik yang membahayakan kesehatan. Namun pada kenyataannya, tingkat peredaran kosmetik tanpa notifikasi masih cukup tinggi. Salah satu nya pada sarana salon kecantikan. Sebagai pelaku usaha, salon kecantikan dianggap mengabaikan hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Terkait dengan pelindungan konsumen atas kosmetik dan penggunaan kosmetik tanpa notifikasi, skripsi ini akan membahas mengenai pengaturan notifikasi kosmetik, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh salon kecantikan, dan tanggung jawab salon kecantikan terhadap kerugian konsumen. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa setiap kosmetik yang diedarkan harus memiliki izin edar berupa notifikasi; terkait penggunaan kosmetik impor tanpa notifikasi, salon kecantikan telah melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika, dan beberapa peraturan BPOM RI; dan salon kecantikan dapat diminta pertanggungjawaban perdata maupun pidana atas kerugian konsumen akibat penggunaan kosmetik tanpa notifikasi. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara.

---

By the massive flow of local and imported cosmetics in Indonesia, the government has issued strict regulation regarding cosmetics notification to protect its citizen from the dangerous risks of cosmetics. But in fact, the circulation of cosmetics without the notification is still high. One of the cases occured in beauty salon. As a businessman, beauty salon has disregard the consumer rights as mentioned in the Act No. 8 of 1999 on Consumer Protection. Related to consumer protection on cosmetics and the usage of cosmetics without the notification, this thesis will discuss regarding cosmetics notification regulations, violation by the beauty salon, and beauty salon responsibility to the consumer who suffered losses. From this research, it can be concluded that every cosmetics that will be circulated must have a marketing authorization in the form of notification related to the usage of imported cosmetics without the notification, beauty salon has disregard several provisions of the Consumer Protection Act, Health Act, Government Regulation No. 72 of 1998 on the Safeguarding of Pharmaceutical Preparation and Medical Devices, Regulation of the Minister of Health No. 1176 MENKES PER VIII 2010 of Cosmetics Notification, and some rules of BPOM RI also, beauty salon can be held accountable of private and civil liability due to consumers losses. This research is used with the normative method of written law, which based on literature and interview."