Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dinamika perkembangan organisasi lokal, menunjukkan fenomena yang menarik untuk melihat bagaimana organisasi lokal tersebut dapat melakukan interaksi sosial yang saling mempengaruhi dengan lingkungannya. Karang Taruna sebagai salah satu organisasi yang telah lama ada di tingkat grassroot (desa/kelurahan) pada perkembangannya menunjukkan peran dalam penanganan masalah sosial yang ada di lingkungannya. Perhatian berbagai pihak terhadap Karang Taruna masih cukup besar dimana pemerintah dalam hal ini Departemen Sosial RI memberikan dukungan dalam rangka meningkatkan kinerja Karang Taruna melalui Program Pemberdayaan Karang Taruna. Program pemberdayaan Karang Taruna dengan dukungan dana APBN tersebut pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi melalui Instansi Sosial. Secara fisik program pemberdayaan Karang Taruna dapat dilaksanakan dengan baik, namun secara fungsional keberhasilan pelaksanaan program pemberdayaan Karang Taruna tersebut masih menjadi pertanyaan besar sehingga sangat memerlukan kajian mendalam. Berkaitan dengan hal tersebut, penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk mengetahui dampak pelaksanaan program pemberdayaan Karang Taruna melalui studi kasus terhadap salah satu Karang Taruna sasaran program pemberdayaan Karang Taruna, dengan melakukan kajian mendalam terhadap beberapa komponen kegiatan yang penting bagi keberlangsungan Karang Taruna. Komponen kegiatan dimaksud mencakup : a) kegiatan manajemen organisasi; b) kegiatan usaha ekonomi produktif; c) usaha kesejahteraan sosial; d) hubungan eksternal dan internal Karang Taruna. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah: a) Mengetahui dampak pelaksanaan program pemberdayaan terhadap perkembangan kegiatan Karang Taruna Pemuda Harapan sebagai fokus penelitian; baik kegiatan manajemen organisasi, usaha kesejahteraan sosial, usaha ekonomis produktif, dan hubungan Karang Taruna; b) Mengetahui bagaimana kemampuan Karang Taruna Pemuda Harapan dalam memberdayakan berbagai sumber daya internal organisasi dan lingkungannya, serta pengaruh lingkungan terhadap keberadaan Karang Taruna; c) Mengetahui pelaksanaan pemberdayaan terhadap Karang Taruna Pemuda Harapan Desa Kertawangi, jika dikaitkan dengan konsep pemberdayaan dimana Karang Taruna sebagai sasaran program diberi kewenangan dan keleluasaan dalam merencanakan, melaksanakan maupun menilai kegiatan pemberdayaan yang diterimanya. Unit analisa yang peneliti gunakan adalah Karang Taruna Pemuda Harapan Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung, dengan menggunakan informan sebagai sumber data primer yaitu pengurus dan warga Karang Taruna, aparat pemerintah desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi, para tokoh masyarakat, pengusaha lokal, dan akademisi. Jumlah keseluruhan informan yang diwawancarai adalah 26 orang. Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara langsung dan mendalam (indepth interview) dengan menggunakan panduan wawancara. Selain itu, sebagai bahan penunjang dilakukan penelusuran data sekunder yang diperoleh dari catatan, dokumen, data-data geografis dan demografis lokasi studi. Terdapat empat aspek kegiatan dan indikatornya, yaitu: 1) aspek usaha ekonomis produktif dilihat dari dimensi program kerja, pengorganisaian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan; 2) aspek manajamen organisasi dilihat dari dimensi program kerja dan sarana prasarana organisasi; 3) aspek usaha kesejahteraan sosial dilihat dari dimensi program kerja, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan; 4) aspek hubungan mencakup dimensi hubungan internal dan eksternal; 5) aspek program pemberdayaan Karang Taruan mencakup dimensi substansi program, proses penyusunan program, dan pelaksanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pelaksanaan pemberdayaan Karang Taruna mempunyai pengaruh terhadap terj adinya peningkatan kegiatan Karang Taruna, khususnya pada kegiatan usaha ekonomis produktif, namun tidak memberikan dampak positif terhadap bidang kegiatan lainnya. Keberadaan Karang Taruna Pemuda Harapan sangat dipengaruhi faktor lingkungan seperti : pemerintah desa, kecamatan dan kabupaten, Badan Perwakilan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan kelompok pengusaha. Program pemberdayaan Karang Taruna yang disusun masih bersifat top down, belum melibatkan berbagai kalangan maupun Karang Taruna. Sehingga program tersebut belum sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan Karang Taruna. Berdasarkan hasil penelitian, dirancang suatu strategi perencanaan pembangunan sosial yang sesuai dengan karakteristik Karang Taruna dan kondisi wilayahnya. Program yang ditawarkan adalah Model Pemberdayaan Karang Taruna Melalui Pendampingan. Model ini merupakan paduan antara pendekatan perencanaan sosial dengan pengembangan komunitas lokal, dimana program pemberdayaan Karang Taruna disusun melalui proses perencanaan sosial yang pelaksanaannya mengutamakan partisipasi Karang Taruna dan masyarakat, dengan menempatkan pendamping sebagai mitra dalam pelaksanaannya.

Abstrak :
Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan program pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara nasional dengan biaya yang cukup besar dan merupakan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia, adalah alasan pentingnya diadakan penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka permasalahan penelitian adalah "apakah praktek pemberdayaan masyarakat melalui program IDT mendorong berkembangnya masyarakat mandiri?". Secara umum tujuan penelitian adalah untuk mengetahui atau memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pemberdayaaan masyarakat oleh pendamping melalui program IDT. Teori dan konsep yang dijadikan sebagai landasan dalam penelitian adalah teori dan konsep tentang pemberdayaan (empowerment), pengembangan masyarakat (community development), kemiskinan, dan program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa : wawancara, studi kepustakaan, dan studi dokumentasi. Dari hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa pengetahuan yang diberikan berupa pengetahuan tentang program atau proyek IDT, pemberian motivasi, dan pendekatan partisipatif dalam memberdayakan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan secara umum bahwa praktek pemberdayaan masyarakat melalui program IDT belum mendorong ke arah berkembangnya masyarakat mandiri. Untuk itu maka saran yang diaiukan adalah perlunya menumbuhkan kesadaran masyarakat dan memperkuat daya atau potensi yang dimiliki.

Abstrak :
Sesuai dengan UU No. 19 tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara, misi rumah sakit adalah urituk menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Pasal 68 dan 69 mengamanatkan- untuk membentuk suatu Badan Layanan Umum (BLU) yang bersifat nirlaba, yang dikelola secara profesional dan independen serta dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan juga untuk menghasilkan pelayanan yang berkualitas dan terjangkau yang sumber pembiayaannya berasal dari tarif yang dikenakan kepada pengguna jasa dan dari subsidi Pemerintah. BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan 1 atau jasa yang dijual tanpa meroari keuntungan dan dalarn melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas (PP No. 23 tahun 2005 tentang Pcngelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( BLU ) ). Untuk mengetahui persepsi stakeholder, kelebihan dari BLU dan faktorfaktor yang menghambat serta solusinya di Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin (RSHS ) Bandung - Sawa Barat tahun 2006. Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen pada Rumeh Sakit Dr. Hasan Sadikin ( RSHS ) Bandung - Sawa Barat pads bulan Juni sampai dengan Juli 2006. Hasil Penelitian : Menunjukkan bahwa Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin ( RSHS ) Bandung sudah melakukan persiapan untuk menjadi rumah sakit dengan Pala Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( PPK -- BLU ). Hal ini dapat dilihat dari rencana kerja yang dibuat, perubahan-perubahan yang ada serta kebijakan I keputu'san yang dibuat pimpinan di RSHS Bandung dan dipatuhi oleh angotaanggotanya, antara lain : Perubahan budaya kerja rrelalui pelatihan, Secara keuangan lebih. balk karena berpikir secara akrual basis sehingga bisa lebih efektif dan efisien, Sumber daya 1 asset dapat dikelola oleh nimah sakit sendiri, Perubahan perilaku 1 mindset dari birokrat ke enterpreuner, Perubahan performa ( lebih rapi ), Peningkatan pendapatan karyawan, Manajemen operasional berjalan balk, Membangun sistem manajemen di tiap level RSHS Bandung secara terintegrasi yang berfokus pada customer oriented, Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RICA - KL) dan Rencana Bisnis Anggaran ( RBA) sejak tahun 2006. SDM yang sangat beragam, sehingga sosialisasi dan perubahan yang dilakukan rumah sakit sehubungan dengan perubahan PPK - BLU jadi agak lambat, Peraturan MenKeu belum lengkap sehingga Standar Operasional Prosedur ( SOP ) pun belum lengkap. ]ika rumah sakit berubah menjadi rumah sakit dengan PPK - BLU tidak masalah asalkan tetap survive dan berkembang lebih baik serta tetap dapat menjalankan fungsi sosial sesuai Pancasila dan UUD 45 dan fungsi usaha tetap berjalan baik tanpa melepas tanggung jawab sosial, memberikan aspek manfaat bagi sernua pihak serta memberikan pelayanan bagi masyarakat dengan memperhatikan aspek-aspek efisiensi, efektifitas, bermutu dan terjangkau.

---

As according to UU No. 19 in year 2003 about Exchequer of Nation, hospital mission is to guarantee available of health service for all society. Section 68 and 69 commending to form Public Service ( BLU ) having the character of nirlaba, managed professionally and independent and also foul-led to increase service to society in order to moving forward public prosperity and educate life of nation, as well as to yield service which with quality and reached by which source of its defrayal come from imposed tariff to service user and from governmental subsidy. BLU is institution in governmental environment which formed to give service to society in the form of goods supply and 1 or sold service without searching advantage and in conducting its activity is relied on efficiency and productivity principle (PP No. 23 year 2005 about Finance Management of Public Service ( BLU ). To find stakeholder perception, excess from BLU and factors pursuing and also solution its in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung - West lava in year 2006. Research by using approach qualitative through in depth interview and document study in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung - West Java in June to July 2006 Result Indicating that Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung have conducted preparation to become hospital with Finance Pattern Management of Public Service (PPK - BLU ). This Matter can be seen from made activity plan, existing change and also policy / decision made by director in Dr. Hasan Sadikin Hospital Bandung and obeyed by officer, for example : Cultural change of activity through training, monetaryly better because thinking by acrual bases so that can more effective and is efficient, Resource 1 asset can be managed by hospital, Behavioral change 1 mindset from bureaucrat to enterpreuner, change of Performa, Make-Up of earnings of employees, Operational management work well, Develop Build management system in every level integrated which focusing at oriented customer, Compiling Plan Work Budget Ministry (RKA - KL) and Plan Business Budget ( RBA) since year 2006. Immeasurable Human Resource which is very, so that conducted by change and socialization is hospital referring to change of Finance Pattern Management of Public Service ( PPK - BLU )-become rather tardy, Regulation of Minister for Finance not yet complete so that Standard Operational Procedure ( SOP ) even also not yet is complete. If hospital turn into hospital with Finance Pattern Management of Public Service ( PPK - BLU) do not the problem of so long as remain to survive and expand better and also remain to earn to run social function according to Pancasila and UUD.