Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini dimotivasi oleh kebijakan Pemerintah Daerah mengenai penyesuaian tarif yang disebabkan oleh peningkatan biaya produksi pelayanan kesehatan Puskesmas di wilayah DKI Jakarta yang ditetapkan dengan PERDA Nomor 3 Tahun 1999. Ketentuan tarif ini ditetapkan untuk semua Jenis pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan dasar. Tentunya, seiring dengan tuntutan akan kualitas pelayanan Puskesmas yang harus semakin baik serta pesatnya perkembangan Puskesmas di DKI Jakarta dari tahun ke tahun, maka sangat perlu dilakukan kajian analisis biaya Puskesmas untuk mengetahui besar biaya satuan unit-unit pelayanan kesehatan dasar oleh Puskesmas sebagai penentu arah kebijakan Pemerintah Daerah selanjutnya di bidang pelayanan kesehatan. Pada penelitian ini untuk mendapatkan biaya satuan (unit cost) dilakukan kegiatan distribusi biaya, yaitu kegiatan membagi habis seluruh biaya dari unit penunjang ke unit produksi yang output layanannya dijual. Untuk dapat melakukan distribusi biaya diperlukan semua data biaya total yang dikeluarkan. Komponen biaya tersebut merupakan komponen biaya asli, belum didistribusikan ke unit produksi atau belum ditambah alokasi biaya dari unit lain. Metode distribusi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Double Distribution Method. Selain itu, studi ini hanya memfokuskan kajian pada satu sampel Puskesmas Kecamatan yang sudah mendapatkan akreditasi ISO 9001:2000 untuk standar pelayanan kesehatan dasar yang diberikan, yaitu Puskesmas Kecamatan Tambora selama tahun anggaran 2003. Dari hasil penelitian, didapatkan hasil perhitungan biaya satuan dengan memperhitungkan full cost berturut-turut pada unit BP (Balai Pengobatan Umum) ,BPG (Balai Pengobatan Gigi), KIA (Kesehatan Ibu Dan Anak), KB (Keluarga Berencana), dan UGD (Unit Gawat Darurat) adalah sebesar Rp. 22.451,- (dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah); Rp. 93.463,- (sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah); Rp. 105.751,- (seratus lima ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah); Rp. 341.579,- (tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah); dan Rp. 64.673,- (enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah). Dengan perhitungan di atas bila dibandingkan dengan ketentuan tarif PERDA 3/1999, maka unit pelayanan KB memperoleh subsidi terbesar dengan jumlah subsidi per pasien sebesar Rp. 339.579,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Selanjutnya disusul oleh unit KIA dengan besar subsidi per pasien Rp. 103.751,- (seratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah). Peringkat ketiga dan keempat yang memperoleh subsidi terbesar adalah BPG clan UGD dengan besar subsidi per pasien berturut-turut adalah Rp. 91.463,- (sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dan Rp. 54.673,- (lima puluh empat ribu ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).). Sedangkan yang menerima subsidi perpasien terkecil adalah unit Balai Pengobatan Umum (BP) dengan besar subsidi Rp. 20.451,- (dua puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah). Berdasarkan hasil analisa biaya di atas, maka besar selisih sangat berhubungan dengan jumlah output produksi, semakin besar jumlah kunjungan pasien maka biaya satuan akan semakin kecil atau unit tersebut akan semakin efisien. Apabila hal itu terjadi, maka besar biaya subsidi yang diberikan juga akan semakin kecil. Oleh karena itu, upaya pemasaran di Puskesmas Kecamatan Tambora khususnya terhadap unit-unit pelayanan kesehatan dasar di dalamnya sangat diperlukan guna meningkatkan jumlah kunjungan pasien atau jumlah output produksi. Selain itu diperlukan kajian Iebih lanjut mengenai ATP (Ability to Pay) serta WTP (Willingness to Pay) masyarakat di Kecamatan Tambora pada khususnya dan di Propinsi DKI Jakarta pada umumnya. Dan perlu juga dipertimbangkan prinsip pemberian subsidi silang dalam proses kebijakan penetapan tarif pelayanan kesehatan dasar Puskesmas oleh Pemerintah Daerah di masa yang akan datang.

Abstrak :
Kebijakan pelayanan kesehatan dasar Puskesmas gratis di Kota Medan telah memasuki tahun kelima. Dalam masa tahun lima tahun pelaksanaan kebijakan pelayanan kesehatan dasar gratis tentunya perlu dikaji keberhasilan kebijakan ini dalam meningkatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu bagi penduduk Kota Medan. Pelayanan kesehatan yang bermutu harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat atau pasien antara lain pelayanan dilaksanakan dengan sopan santun, tepat waktu, sesuai dengan budaya setempat dan terjangkau dengan kemampuan ekonomi masyarakat serta efektif menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Apabila kebutuhan terhadap pelayanan bermutu ini terpenuhi maka pasien atau masyarakat akan merasa puas dan pada akhirnya meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepuasan pengunjung Puskesmas Glugur Darat dan Darussalam dalam pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas Tahun 2005. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Wawancara terhadap responden pengunjung puskesmas dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan wawancara mendalam terhadap informan kepala Puskesmas dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Variabel terikat adalah kepuasan pengunjung yang meliputi dimensi reliability, responsiveness, empathy, assurance dan tangible, sedangkan variabel babas adalah karakteristik pengunjung dan frekuensi kunjungan. Karakteristik pengunjung meliputi pendidikan, pekerjaan dan penghasilan. Analisis dilakukan dengan chi square dan regresi logistik gander. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepuasan pengunjung di Puskesmas Darussalam adalah 37% sedangkan tingkat kepuasan pengunjung di Puskesmas Glugur Darat adalah 32%. Hasil analisis bivariat menunjukkan adanya hubungan antara pendidikan, pekerjaan dan penghasilan serta frekuensi kunjungan ke puskesmas dengan kepuasan pengunjung. Hasil analisis multivariat menunjukkan adanya hubungan antara tingkat pendidikan dan frekuensi kunjungan ke Puskesmas dengan kepuasan pengunjung di Puskesmas Glugur Darat dan Darussalam. Diperlukan upaya antisipasi sedini mungkin dalam meningkatkan kepuasan pengunjung Puskesmas melalui upaya peningkatan kinerja seluruh staf dan pimpinan Puskesmas dengan dukungan dana, sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan puskesmas dari Pemerintah Kota Medan sehingga Kebijakan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas Kota Medan dapat tercapai secara optimal.

---

Free Puskesmas basic health service in Medan City after fifth year. In five year of free basic health services policy execution, perhaps the success of this policy in improving health service that achievable and certifiable for Medan City society need to studied. Certifiable health service has to fulfill public needs and patient, for example service done with well mannered, time precise, appropriate with local culture, achievable for public economies and effective in curing diseases. If needs for this certifiable service fulfilled, the patient and public will satisfy and finally improving health service exploiting. This research aim is to analyze visitor satisfaction rate of Puskesmas Glugur Darat and Darussalam in free basic health service in Puskesmas year 2005. Data gathering do by interview and observation. Interview to Puskesmas visitor as the respondent is using questioner and circumstantial interview to Puskesmas chief informant is using interview manual. Bonded variable is visitor satisfaction that included reliability, responsiveness, empathy assurance and tangible, while free variable is visitor characteristic and visit frequency. Visitor characteristic is education, job and earnings. Analysis does by chi-square and double logistic regression. Research result shows visitor satisfaction rate in Puskesmas Darussalam is 37% while visitor satisfaction in Puskesmas Glugur Darat is 32%. Bivariate analysis shows connection between education, job and earnings and visit frequency to puskesmas with visitor satisfaction. Multivariate analysis result shows connection between education level and visit frequency to Puskesmas with visitor satisfaction in Puskesmas Glugur Darat and Darussalam. Need effort to anticipate earlier in improving Puskesmas visitor satisfaction through performance improving from entire Puskesmas staff and chief with financial support, medium and pre-medium suited with Puskesmas needs from Medan City Government so that Free Basic Health Service in Puskesmas Medan City can achieved optimally.

Abstrak :
Karies gigi merupakan masalah kesehatan global dan penyakit gigi yang paling tinggi prevalensinya. Peningkatan masalah penyakit karies gigi di Indonesia masih mengkhawatirkan berdasarkan tren prevalensi pada Riskesdas 2007 sampai 2018, sedangkan Pemerintah telah menetapkan target Indonesia Bebas Karies 2030 untuk kelompok usia 12 tahun. Tren peningkatan prevalensi dan keparahan penyakit karies gigi terjadi pada semua umur, karena itu, tujuan penelitian ini adalah meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengalaman karies di Indonesia melalui data populasi Indonesia dengan pendekatan siklus kehidupan. Metode: Analisis data sekunder dari Riskesdas 2018 berdasarkan kelompok usia menurut WHO, yaitu kelompok usia 5, 12, 15, 35-44 dan 65-74 tahun. Hasil: Besar sampel untuk masing-masing kelompok usia adalah 668, 690, 649, 8123 dan 2602 subjek. Prevalensi penyakit karies gigi pada masing-masing kelompok usia adalah 93,4%, 68,8%, 68,1%, 92,1% dan 95,2%. Faktor yang paling berpengaruh terhadap pengalaman karies pada kelompok anak dan remaja, adalah variabel persepsi tentang masalah kesehatan gigi, dengan nilai asosiasi Odds Ratio (OR) berkisar antara 3,066 sampai dengan 11,714. Faktor sosioekonomi dan pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi juga menunjukkan hubungan yang bermakna dengan pengalaman karies anak dan remaja. Faktor yang paling berpengaruh terhadap pengalaman karies pada kelompok dewasa adalah jenis kelamin (OR=2,007;95%CI 1,703-2,366). Sedangkan untuk kelompok lansia, faktor yang paling berpengaruh terhadap pengalaman karies adalah faktor kecukupan tenaga dokter gigi di puskesmas pada tingkat provinsi (OR=1,626;95%CI 1,069-2,475). Faktor merokok aktif menunjukkan asosiasi yang kuat (OR>1; p<0,05) di kelompok dewasa dan lansia.  Kesimpulan: Faktor yang berpengaruh terhadap pengalaman karies berbeda pada setiap kelompok usia. Hal ini berimplikasi pada program pencegahan penyakit karies gigi. ......Dental caries is a global health problem and the highest prevalence of dental disease. The increase in the problem of dental caries in Indonesia is still worrying based on the prevalence trend in Riskesdas 2007 to 2018, while the Government has set the 2030 Caries-Free Indonesia target for the 12 year age group. The trend of increasing prevalence and severity of dental caries occurs at all ages, therefore, the purpose of this study is to examine the factors that influence the caries experience in Indonesia through Indonesian population data with a life cycle approach. Methods: Analysis of secondary data from Riskesdas 2018 based on age groups according to WHO, namely age groups 5, 12, 15, 35-44 and 65-74 years. Results: The sample sizes for each age group were 668, 690, 649, 8123 and 2602 subjects. The prevalence of dental caries in each age group was 93.4%, 68.8%, 68.1%, 92.1% and 95.2%, respectively. The most influential factor on the caries experience in the group of children and adolescents is the variable perception of dental health problems, with the association value of Odds Ratio (OR) ranging from 3.066 to 11.714. Socioeconomic factors and utilization of dental health services also showed a significant relationship with the caries experience of children and adolescents. The most influential factor on the caries experience in the adult group was gender (OR=2.007; 95%CI 1.703-2.366). As for the elderly group, the most influential factor on caries experience was the adequacy of dental personnel at Public Health Centre at the provincial level (OR=1,626; 95%CI 1.069-2.475). The active smoking factor showed a strong association (OR>1; p<0.05) in the adult and elderly groups. Conclusion: The factors that influence the caries experience are different in each age group. This has implications for the dental caries prevention program.

Abstrak :
The major cause of mortalities in Indonesia shifs to Non Communicable risk faktors that related to physiological factors (intermediate risk factors) i.e. hypertension, obesity, and central obesity, diabetes....

Abstrak :
Diarrhoeal diseases become the second coused of death of the under-fives, the third in infant and the fifth at all people in Indonesia....

Abstrak :
Background: Each kidney injury may develop into chronic kidney disease (CKD) and end stage renal disease (ESRD) that associates with high mortality and socio-economic burden. There is limited data about clinical characteristics of children having CKD in developing countries, espesially in Indonesia. Objective: To describe clinical profiles and characteristics of kidney diseases in adolescents aged 15-18 years. Methods: This study was a cross-sectional study which used data from National Basic Health Survey (Riskesdas) 2013. There were 2 data groups. The first data group included questionnaires about history of kidney stone disease, hypertension, chronic renal failure, antihypertension administration, and blood pressure measurement. The second data group included subsamples of the first group which had laboratory test results, i.e. hemoglobin and serum creatinine levels. All of the data were classified by nutritional status, estimated glomerulofiltration rate (eGFR), blood pressure classification, and hemoglobin level. Results: Among 52,454 adolescents in the first data group, 20,537 (39%) had kidney diseases with female predominance and good nutritional status. Other findings found were history of kidney stone disease (0.2%), chronic renal failure (0.1%), history of hypertension (0.6%), antihypertensive agents consumption (0.1%). Prehypertension and hypertension were found in 51% and 48.3% of adolescents, respectively. Adolescents with decreased eGFR were accounted for 1.4%. Conclusion: The proportion of prehypertension and hypertension in adolescents aged 15-18 years in Indonesia is high. Hence, routine blood pressure measurement is important for early detection and prevention of kidney disease progression.

Abstrak :
Tujuan perencanaan kebutuhan obat terpadu di kota atau kabupaten adalah untuk mengoptimalkan dana obat melalui peningkatan koordinasi unit-unit kerja yang terkait dengan perencanaan obat sehingga perencanaan obat menjadi lebih efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan mutu dan memperluas cakupan pelayanan kesehatan. Di kota Solok Sumatera Barat telah dibentuk Tim Perencanaan Obat Terpadu pada tahun 1999, Tim ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Solok nomor 188.4513431SK-WSL/1999. Kenyataannya tim dimaksud belum dapat bekerja dengan baik hal ini terlihat belum sesuainya jumlah dan jenis obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan dasar di kota Solok. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran sistem mutu perencanaan kebutuhan obat terpadu untuk unit pelayanan kesehatan dasar di kota Solok tahun 2000, yang dilihat dengan pendekatan sistem pemasok, masukan, proses, keluaran, dan pelanggan. Penelitian ini dilakukan dengan memakai metoda kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan pemasok, Tim perencanaan obat terpadu, dan informan pelanggan, serta dilakukan penelusuran dokumen pada pencatatan obat yang ada. Dari hasil penelitian ini terlihat tingkat ketersediaan informasi (pemasok ) untuk perencanaan kebutuhan obat sudah baik, sudah ada tim perencanaan kebutuhan obat terpadu di kota Solok namun Surat Keputusan Walikota Solok mengenai pembentukan tim belum mencantumkan tugas dan fungsi personil secara, jelas dan tegas. Sedangkan tenaga yang terlibat dalam perencanaan kebutuhan obat terpadu sudah baik, terlihat dari pendidikan formal yang dimiliki, dan mereka telah mengikuti pelatihan pengelolaan obat. Tidak tersedianya dana untuk perencanaan kebutuhan obat terpadu. Data untuk perencanaan kebutuhan obat selalu tersedia, belum adanya mekanismen kerja secara tertulis, dan belum efektifnya koordinasi antara personil tim perencanaan obat terpadu, Panitia pengadaan obat telah mempergunakan lembar perencanaan kebutuhan obat untuk dasar pengadaan obat tahun 2000. Untuk terlaksananya perencanaan kebutuhan obat sesuai dengan jumlah, jenis dan pengadaannya tepat waktu perlu ditingkatkan pemahaman azas pengelolaan obat terpadu (pemberdayan daerah, koordinasi, keterpaduan) baik pada Pemerintah Kota Solok, maupun pada Tim perencanaan obat terpadu kota Solok.

---

Quality System Analysis of Integrated Drug Need Plan for Basic Health Service Unit in Solok City in the Year of 2000 The objectives of integrated drug need plan in the city or in the regency is to optimize the drug-fund through increase of job coordination units related to drug plan so that drug plan becomes more effective and efficient in increasing the quality and in extending the scope of public health service In the city of Solok, West Sumatera has been formed by the integrated drug plan team in 1999. This team is formed based on the decision letter of Solok Mayor No. 188.4513431SK-WSLJ1999. In fact, intended team cannot operate well and this case is seen not accorded with the amount and sort of drugs for the basic health service need in Solok Hence, this investigation intention is to know the system description of integrated drug need plan quality system for the basic health service unit in Solok in the year of 2000 can be seen by using the approach system (supplier, input, process, output, and customer). This observation is performed by using the quality method. Data collection is performed by using the deep interview ti the supplier's informant, integrated drug plan team, and customer informant, and the existed record From this observation result is seen the level of information availability of well-needed drug plan, has provided the integrated drug need plan team in Solok, but the sion Letter of Solok Mayor concerning the formation team not mentioned about the task and function of personnel in detailed, clear, confirmed. While, the involved staffs in the integrated drug need plan has been good which can be seen from owned formal education, has followed the drug management training. The drugs are not provided for the integrated drug need plan. Data for the integrated drug plan is always provided, and unexisted mekanisme jobs in written and uneffectiveness of coordination among the team personnel integrated drug plan, and drug supply committee have utilized the sheet of drug need plan for the basic supply of need in 2000. In performing the plan of drug need in accordance with the amount and availability on time needs to increase the principle apprehension of integrated drug management (local empowerment, coordination, integration) either in Solok government or integrated drug plan team in Solok Bibliography: 55 (1981-2001)

Abstrak :
ABSTRAK
Preeklamsia/eklamsia merupakan salah satu penyebab utama penyumbang kematian ibu di Indonesia.Angka kematian ibu di Indonesia saat ini tergolong masih tinggi di negara Asia.Salah satu penyebab terjadinya preeklamsia/eklamsia diduga adalah adanya obesitas pada ibu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi dan prevalensi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya preeklamsia/eklamsia serta mengetahui hubungan antara obesitas dengan kejadian preeklamsia/eklamsia pada ibu saat hamil atau bersalin di Indonesia tahun 2010 setelah dikendalikan oleh variabel usia ibu, jumlah paritas, pekerjaan ibu, tingkat pendidikan ibu, status ekonomi, berat badan lahir bayi, riwayat merokok, riwayat abortus, kunjungan pelayanan antenatal dan kualitas pelayanan antenatal. Desain studi yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross sectional menggunakan analisis multivariat dengan uji regresi logistic ganda. Sampel penelitian dengan mengambil semua sampel Riset Kesehatan Dasar tahun 2010 yang eligible dari 33 provinsi yaitu sebanyak 5.112 responden (obesitas sebanyak 680 responden dan tidak obesitas sebanyak 4.432 responden), yang diambil dengan metode stratified two stagecluster design. Hasil penelitian terlihat prevalensi obesitas sebesar 13,30% dan preeklamsia/eklamsia sebesar 3,91%. Terdapat hubungan obesitas dengan kejadian preeklamsia/eklamsia dengan Odd Ratio (OR) sebesar 1,88 (95% CI 1,33-2,66) setelah dikontrol oleh variabel usia ibu, berat badan lahir dan riwayat merokok. Jadi obesitas merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam menyebabkan terjadinya preeklamsia/eklamsia.Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat perlu berperan aktif dalam upaya pencegahan terjadinya preeklamsia/eklamsia dengan menjaga berat badan ideal sejak usia remaja sehingga tidak mengalami obesitas pada saat hamil.

---

ABSTRACT
Preeclampsia/eclampsia is one of the major causes of maternal mortality in Indonesia. The maternal mortality rate in Indonesia is still relatively high in Asian countries. One of the causes of preeclampsia/eclampsia is maternal obesity. The aim of this studyis to know the distribution and prevalence of the factors that could affect the occurrence of preeclampsia/eclampsia and to know the association of the obesity and preeclampsia/eclampsia in the mother during pregnancy or delivery in Indonesiain 2010,after controlled by maternal age, parity, mother's occupation, mother's education level, economic status, birth weight, history of smoking, history of abortion, antenatal visits and quality of antenatal care variable. Study design is cross-sectional using multivariate analysis with multiple logistic regression. The study sample by taking all sampled that eligible in 2010 Basic Health Survey are 5,112 respondents (680 respondents obese and 4,432 respondents non-obese). Study result is shown the prevalence of obesity was 13.30% and preeclampsia/eclampsia was 3.91%. There is a relationship of obesity and preeclampsia/eclampsia with Odds Ratios (OR) of 1,88 (95% CI1,33 to 2,66) after controlled by maternal age, birth weight and smoking history variable. So, obesity is a significant factor in the cause of preeclampsia/eclampsia. Therefore, the government and community should play an active role in the prevention of preeclampsia/eclampsia with maintaining a healthy weight since their teens so not obese during pregnancy.

Abstrak :
Perspektif agama arus utama yang menentang homoseksualitas dan ekspresi lintas gender, menimbulkan dilema bagi individu LGBTQ, terutama bagi mereka yang tumbuh dengan afiliasi agama tertentu. Hal ini kemudian dapat menimbulkan konflik antara identitas gender/seksualitas dengan religiositas dalam diri mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana individu memandang dan menghadapi konflik antara status religiositasnya terhadap identitas gender dan seksualitasnya dari waktu ke waktu. Peneliti menggunakan metode kualitatif, khususnya pendekatan grounded theory, yang memungkinkan peneliti untuk berfokus pada proses pembentukan atau pengembangan teori. Partisipan berjumlah enam orang dengan teknik pengambilan sampel secara purposive dan snowball, dengan kriteria: 1) merupakan bagian dari LGBTQ; 2) pernah atau sedang menganut agama tertentu, dan; 3) berusia setidaknya di atas delapan belas tahun. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara semistruktur, kemudian dianalisis menggunakan metode thematic analysis. Peneliti kemudian menyusun “Model Integrasi dengan Konflik antara Identitas Gender/Seksualitas dengan Religiositas” yang dikembangkan dari Model Pembentukan Identitas Gender oleh Cass (1978). Model ini terdiri dari tahap Nonconform, Questioning, Conflict, Exploration, Self-Identify, Compromise, Self-Integration, dan Spiritual Integration. Selain itu, peneliti mengamati bagaimana penilaian kognitif dan keterikatan kepada agama sebagai komunitas dapat berperan menyelesaikan adanya konflik antara identitas gender/seksualitas dengan religiositas. ......The mainstream religious perspective that opposes homosexuality and cross-gender expression creates a dilemma for LGBTQ individuals, especially those who grew up with a specific religious affiliation. This can result in internal conflict between gender and religiosity. The present study aims to explore how individuals perceive and cope with the conflict between their religious status and gender and sexual identity over time. The researcher used qualitative methods, specifically the grounded theory approach, which allowed for a focus on the process of theory formation and development. Six participants were selected using purposive and snowball sampling criteria: 1) they identified as part of the LGBTQ community; 2) they had practiced or were currently practicing a particular religion, and; 3) they were at least eighteen years old. Data was collected through semi-structured interviews and analyzed using thematic analysis. The researcher developed an "Integration Model with Gender- Religiosity Conflict" derived from Cass's (1978) Gender Identity Formation Model. This model consists of the following stages: Nonconform, Questioning, Conflict, Exploration, Self-Identify, Compromise, Self-Integration, and Spiritual Integration. Additionally, the researcher observed how cognitive appraisal and attachment to religion as a community can play a role in preventing gender-religiosity conflict. This study provides insight into the experiences of LGBTQ individuals who also have a religious affiliation and may be struggling with conflicting identities. The model developed in this study can be used as a framework for understanding and supporting individuals going through this process.