Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas analisa manajemen pajak penghasilan pada PT. IPS, khususnya pajak penghasilan badan pada tahun 2008 dalam upaya mencapai efisiensi beban pajak. Penelitian ini adalah studi kasus. Hasil Penelitian menyarankan agar PT. IPS melakukan koreksi atas penghasilan final dan non final, agar tidak menyebabkan beban pajak yang lebih besar, serta melakukan pembetulan atas SPT Masa PPh Pasal 23 untuk melaporkan objek yang seharusnya terutang PPh Pasal 23. ......This research discuss about analysis of income tax management on PT. IPS particularly income tax in 2008 in achieving efficiency of tax expense. This research is a case study. Results of the study suggest that PT IPS to revise the Corporate Income Tax Return regarding corrections on the final and non-final income, to avoid the larger administrative sanction, as well as perform revision of the Article 23 Income Tax Return to disclose all transaction that subjected to Income Tax.

Abstrak :
Tesis ini melakukan analisis terhadap beban pajak dengan mengukur corporate tax ratio dan Total Tax Contribution Ratio dari Wajib Pajak Badan antar provinsi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data-data yang berasal internal Direktorat Jenderal Pajak, terutama data-data dalam Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan dan penerimaan pajak riil dari Surat Setoran Pajak. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi karakteristik beban pajak Wajib Pajak Badan berdasarkan besar kecilnya usaha untuk memperoleh pemungutan pajak yang adil. Dari hasil penelitian, sebagian besar provinsi memiliki beban pajak yang kurang ideal dan rendah. Provinsi Sumatera Utara, Lampung, Jambi, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Bali yang memiliki karakteristik beban pajak yang baik dan cukup tinggi. ......This thesis performed analysis for tax burden with measuring corporate tax ratio and total tax contribution ratio of interregional corporate tax payer. This quantitative research using data from data base of Directorate General of Taxation, especially annual tax return and tax payment data. This research designed to identify the characteristics of corporate tax burden according to the size of the corporate tax payer to obtain fair tax collection. This research conclude that only province of North Sumatera, Lampung, Jambi, Central Java, DIY, East Java, Central Kalimantan, South Sulawesi, North Sulawesi and Bali which are having tax burden agree with size hypothesis.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang harmonisasi antara ketentuan yang dibuat Pemerintah Pusat dengan ketentuan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dalam kaitannya dengan pungutan retribusi menara telekomunikasi melalui studi kasus Pemerintah Kota Lampung. Di dalamnya juga membahas tentang jenis-jenis pungutan retribusi yang dapat dikenakan terkait keberadaan menara telekomunikasi, tata cara pemungutan, serta bagaimana konsep harmonisasi pungutan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada ketentuan Pemerintah Pusat. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa terkait keberadan menara telekomunikasi, Pemerintah Daerah sebaiknya perlu membuat suatu aturan khusus retribusi menara telekomunikasi dengan memperhatikan asas harmonisasi dan hirarki serta kendala-kendala sosial-politik yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya.

---

This thesis discusses the harmonization of provisions between central & regional/ district government related to Telecommunication Tower Retributions through case studies of Lampung Local Government. It also discusses the types of payments that may be imposed related to telecommunication tower existence, procedures of payment collectingg, and models of harmonization in retributions of tower telecommunication made by local government refers to the regulations of the Central Government. This study is a descriptive qualitative research design. The results suggest that in related to tower existance, local government should have to prepare special regulation with regard to the principle of telecommunications towers and the harmonization of the hierarchy and the constraints of social-political that may arise in its implementation.