Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Harga tanah semakin hari semakin meningkat. Harga tanah di setiap lokasi berbeda antara satu sama lain. Perbedaan harga tanah ini membentuk pola harga tanah. Pola harga tanah dipengaruhi oleh beberapa variabel diantaranya penggunaan tanah, aksesibilitas, jarak dari pusat kota dan jarak dari lokasi wisata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola harga tanah dan mengetahui faktor yang paling berpengaruh dalam harga tanah di Pulau Belitung bagian barat. Penelitian ini menggunakan unit analisis zona nilai tanah yang digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional pada penelitian terdahulu dan dilakukan pemodelan skoring serta pengalian angka indeks sebagai model untuk mendapatkan harga tanah tahun 2018. Untuk menentukan faktor yang mempengaruhi harga tanah dengan menarik garis grafik menggunakan jaringan jalan yaitu jalan arteri dan jalan lokal. Data yang digunakan berupa data sekunder penggunaan tanah, data zona nilai tanah terdahulu dan data jaringan jalan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semakin jauh dari pusat kota dan lokasi wisata, harga tanah semakin rendah. Harga tanah yang berada di jalan arteri lebih tinggi dibandingkan harga tanah yang berada di jalan lokal. Pusat kota dan lokasi wisata memengaruhi harga tanah namun harga tanah yang dekat dengan pusat kota lebih tinggi dibandingkan harga tanah yang dekat dengan lokasi wisata karena tingkat ekonomi di lokasi tersebut lebih tinggi dibandingkan di lokasi lain.

---

The land price is getting higher day by day. Land price in every location is different between another. Land price difference create land price pattern. Land price pattern is effected by some variable such as land use, accessibility, distance from city center and distance from tourist sites. This study aims to know land price pattern and to know which most influential factor in land price pattern in West of Belitung Island. This study use land price zonation from Badan Pertanahan Nasional from the previous study as analytical unit as scoring model and excavation index number to create model to get 2018 land prices. Defining factors that affect land price by drawing a graph line using road network which are arterial road and local road. Data used in the form of secondary data are land use, previous land price zonation and road network data. The results of this study indicate the further away from city center and tourist sites, land price is decreasing. Land price in arterial road is higher than land price in local road. City center and tourism areas affect the land price. Land prices that are closer to the city center are higher than land prices that are close to tourist sites because economic activity in that location higher than other location.

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu penyakit tidak menular yang memiliki persentase tertinggi sebagai penyebab kematian adalah penyakit kardiovaskuler yang erat kaitannya dengan hipertensi. Provinsi Bangka Belitung merupakan provinsi dengan prevalensi hipertensi tertinggi berdasarkan data Riskesdas 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara obesitas dengan hipertensi. Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dengan menggunakan data Riskesdas tahun 2013. Sampel penelitian yang diteliti adalah anggota rumah tangga usia ≥ 18 tahun yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi di Provinsi Bangka Belitung tahun 2013 adalah sebesar 28,4% (26,8%-30,1%) dan prevalensi obesitas di Provinsi Bangka Belitung tahun 2013 adalah sebesar 17,3% (15,9%-18,8%). Penduduk yang obesitas berisiko 2,9 kali lebih tinggi untuk hipertensi dibandingkan dengan penduduk yang tidak obesitas setelah dikontrol variabel konfounding. Faktor yang menjadi konfounding dalam hubungan antara obesitas dengan hipertensi dalam penelitian ini adalah usia (OR=3,4), pendidikan (OR=1,4), wilayah tempat tinggal (OR=1,3) dan status sosial-ekonomi (OR=1,3 (rendah); 1,3 (menengah)). Dibutuhkan penelitian lebih lanjut dengan metode kualitatif untuk mengetahui gambaran pola makan penduduk di Provinsi Bangka Belitung dan faktor yang mempengaruhinya.

---

ABSTRACT
One of non-communicable diseases that has highest percentage as causal of death is cardiovascular disease which associated with high blood pressure (hypertension). Bangka Belitung is a province which had the highest prevalence of hypertension based on Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013. This study conducted to determine the association between obesity and hypertension. This study used cross sectional study design and used data of Riskesdas 2013. Sample of this study is 18 years old or above household member in Bangka Belitung Province who meet inclusion and exclusion criteria. Result showed that prevalence of hypertension in Bangka Belitung Province 2013 is 28,4% (26,8%-30,1%) and prevalence of obesity in Bangka Belitung Province is 17,3% (15,9%-18,8%). Citizen who suffered obesity can increase risk 2,9 times higher than citizen who didn?t suffer obesity after other variables was controlled. Confounding variables in association between obesity and hypertension are age (OR=3,4), education level (OR=1,4), residence (OR=1,3), and sosial-economy status (OR=1,3 (low); 1,3 (middle)). Further qualitative study is needed to know about citizen?s eating behavior and factors that associate with it.

Abstrak :
Sektor pariwisata Kabupaten Belitung menerima penghargaan sebagai Indeks Destinasi Tertinggi Ketiga dan sekaligus sebagai destinasi yang menjanjikan di Indonesia, namun Pemerintah Kabupaten Belitung masih kurang memaksimalkan pembangunan sektor pariwisatanya. Penelitian ini menggambarkan mengenai Pelaksanaan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Belitung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Belitung belum dapat mengatasi permasalahan dasar dalam pembangunan destinasi pariwisata di Kabupaten Belitung akibat kepemilikan aset, kemudian dari segi promosi Pemerintah Kabupaten Belitung masih berpihak pada produk dari pengusaha menengah ke atas, dari segi industri Pemerintah Kabupaten Belitung sudah mengintegrasikan industri produk koperasi dan UMKM dari masyarakat ke dalam Galeri KUMKM Belitung, yang terakhir dari segi kelembagaan Pemerintah Kabupaten Belitung memang sudah membentuk beberapa komunitas untuk sektor pariwisata tetapi saat ini komunitas tersebut hanya sekedar formalitas. ...... Tourism sector of Belitung Regency has received the award for Top Three Destinations Index as well as a promising destination in Indonesia, but the Government is still lack of maximizing the development of Belitung tourism sector. This study illustrates the Tourism Development Policy Implementation in Belitung Regency. This study uses qualitative research with descriptive analysis. The result of this research can be described as follows, The Government of Belitung Regency can not resolve the underlying problems in the development of tourism destinations in Belitung Regency as the effect of the ownership of the asset. In terms of the promotion, Belitung Regency is still in favor of products from medium entrepreneurs to the top. In terms of industry, Belitung Regency has integrated industry products of cooperatives and SMEs from the community and put them to the Gallery KUMKM Belitung. Eventually, in terms of institution, Belitung Regency has initiate several communities to the tourism sector but at this moment the community is just a mere formality.

Abstrak :
PPATS merupakan camat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Masih tergabungnya pengaturan terkait kewenangan PPAT dan PPATS menyebabkan adanya kerancuan terkait apa saja aturan yang hanya mengikat PPAT dan apa saja aturan yang juga mengikat PPATS Terdapat 6 orang PPATS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang tersebar di 2 kabupaten yang justru memiliki jumlah PPAT yang lebih banyak apabila dibandingkan dengan 5 kabupaten lainnya yang tidak lagi terdapat PPATS. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pertanyaan terkait dengan tugas dan kewenangan PPATS di Indonesia menurut PP 37/1998 juga perubahannya, serta eksistensi PPATS di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian yang berbentuk evaluatif yaitu menilai dan menguji suatu hal tertentu dengan memberikan rumusan peningkatannya, serta data yang digunakan adalah data sekunder yang didukung dengan data primer. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masih tergabungnya aturan yang mengatur PPAT dan PPATS menyebabkan PPATS tidak optimal dalam menjalan kewenangannya. Eksistensi PPATS di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung juga dinilai tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dan kewenangannya. Saran yang dapat disampaikan adalah perlunya evaluasi dan perubahan hukum terkait pengaturan kewenangan PPATS, serta didalaminya pertimbangan-pertimbangan penunjukkan PPATS. ......PPATS is a subdistrict head appointed and authorized to make authentic deeds in areas where there are not enough PPAT. The incorporation of regulations related to the authority of PPAT and PPATS causes confusion regarding what rules only bind PPAT and what rules also bind PPATS. There are 6 PPATS in the Province of Bangka Belitung Islands spread across 2 districts which actually have more PPATS when compared to the other 5 districts where there are no more PPATS. This research is conducted to answer questions related to the duties and authority of PPATS in Indonesia according to PP 37/1998 and its amendments, as well as the existence of PPATS in the Bangka Belitung Islands Province. The research method is normative juridical research, with an evaluative research typology, namely assessing and testing a certain thing by providing an improvement formulation, and the data used is secondary data supported by primary data. This research concludes that the incorporation of rules governing PPAT and PPATS causes PPATS not to be optimal in exercising its authority. The existence of PPATS in the Bangka Belitung Islands Province is also considered no longer in accordance with its needs and authority. The suggestion that can be conveyed is the evaluation and legal changes related to the regulation of PPATS authority, as well as deepening the considerations for the appointment of PPATS.