Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang pemberian izin pertambangan batu bara, di antaranya adalah di Kabupaten Berau. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara dan juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan yang luas kepada pejabat daerah untuk memberikan izin usaha pertambangan membuat penerbitan izin usaha pertambangan seperti tidak bisa dikendali. Izin usaha pertambangan yang dikeluarkan oleh pejabat setempat banyak yang melanggar peraturan perundang-undangan, seperti luas wilayah izin usaha pertambangan yang melebihi ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Akibat dari penerbitan izin usaha pertambangan yang tidak terkendali tersebut, membuat dampak yang sangat besar, seperti tumpang tindih hak pengusahaan pertambangan dengan hak pengelolaan sumber daya alam lainnya dan berbagai penolakan masyarakat sekitar terhadap penerbitan izin usaha pertambangan yang baru. Dari hal tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang kewenangan pemerintah daerah dalam pemberian izin pertambangan batu bara di Kabupaten Berau sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batu Bara, dan hambatan dan solusi dalam pemberian izin pertambangan batu bara di Kabupaten Berau setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batu Bara. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis. Hasil penelitian menyarankan bahwa segera dilakukan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Batu Bara untuk menyelaraskan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah terkait dengan kewenangan Bupati dan Walikota yang tidak lagi berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan.

---

This thesis discusses the granting of coal mining, among which are in Berau. Since the enactment of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal as well as Law No. 32 Year 2004 on Regional Government which provides broad authority to local officials to provide mining license makes mining permit such issuance could not are controlled. Mining permit issued by local officials who violate many laws and regulations, such as the area of the mining permit that exceed the provisions laid down by law. As a result of the issuance of the mining permit uncontrolled, making a huge impact, such as mining concessions overlap with the right management of natural resources and a variety of local community rejection of the issuance of new mining permit. From this, the authors wanted to examine more deeply about the local government authority in granting coal mining in Berau before and after the enactment of Law No. 4 of 2009 on Mining and Coal, and the barriers and solutions in coal mining permits in Berau regency after the enactment of Law No. 4 of 2009 on Mining and Coal. This research is a normative juridical research, ie research that emphasizes the use of legal norms in writing. Results suggest that immediate revision of Law No. 4 of 2009 on Mining and Coal to align with Law No. 23 of 2014 on Regional Government relating to the authority of regents and mayors are no longer authorized to issue Mining Permit.

Abstrak :
[ABSTRAK
Booming batubara dalam sepuluh tahun terakhir memunculkan industri tambang yang menjadi tulang punggung terbentuknya kota tambang. Penelitian ini bertujuan untuk menilai keberlanjutan Beraudan Paser di Provinsi Kalimantan Timur sebagai kota tambang.Industri tambang disini akan memasuki tahap pascatambangpada tahun 2024. Keberlanjutan kota dinilai dengan perbandingan PDRB sektor-sektor penyusun struktur ekonomi. Metodologi yang dilakukan yaitu dengan depth interviews dengan pemangku kepentingan seperti Bupati, Kepala Teknik Tambang dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan di Paser dan Berau sejak 1993-2013 belum dapat mentransformasi sumber daya alam (SDA) tidak terbarukan menjadi sumber daya manusia (SDM) yang lebih baik, sehingga pembangunan di kedua kota tambang tersebut berpotensi tidak berlanjut menurut definisi lunak pembangunan berkelanjutan. Lima tahun terakhir kualitas masyarakat Berau lebih dari 60% berpendidikan SMP. Pendidikan masyarakat yang rendah, tidak mampu mengelola SDA secara optimal. Interaksi manusia dari luar sebagai pekerja tambang membentuk rente ekonomi yang menumbuhkan interaksi sosial dan ekonomi lebih tinggi dibandingkan interaksi sosial ekonomi antar penduduk lokal. Pekerja tambang yang bermigrasi ke luar Paser dan Berau akan menurunkan rente ekonomi yang telah terbangun sejak tahun 1993. Valuasi ekonomi lingkungan dapat digunakan untuk menilai SDA, SDM, dan sumber daya buatan di Paser dan Berau. Nilai SDM, SDA terbarukan, dan sumber daya buatan di Berau lebih besar dibandingkan Paser, namun kualitas sumber daya manusia Berau dan Paser masih rendah dan belum dapat mengelola sumber daya alam secara optimal.

---

ABSTRACT
Coal booming in the last ten years, made the mining industry as the backbone of the mining town forming. This study aims to assess sustainability at Berau and Paser District in East Kalimantan Province as a mining town, where in 2024 the mining industry will enter the stage of post-mining. Sustainability cities assessed by comparison of GDP sectors making up the structure of the economy. The methodology is made by depth interviews with stakeholders such as Regent, mining manager and community leaders. The results showed that the development in Paser and Berau since 1993-2013 have not been able to transform the non- renewable natural resources into human resources better, so that development in both the mining town has potentially unsustain according to the soft definition of sustainable development. In last five years the quality of Berau people more than 70% graduated from junior high school. It is not enough to manage the environmentoptimallty. Human interaction from the outside as the miners had formed multiplier economic effect, where it was fosters social and economic interaction higher than socio-economic interaction between the local residents. Migrating miners will reduce economic rents that have been built since 1993Economic valuation of natural resources and the environment can be used to assess natural resources (NR), human resources (HR), and man-made resources (MMR) in Paser and Berau. HR value, NR value, and MMR in Berau greater than the value of HR, NR value, and MMR in Paser, but the quality of human resources and Paser Berau is still low and has not been able to manage natural resources optimally., Coal booming in the last ten years, made the mining industry as the backbone of the mining town forming. This study aims to assess sustainability at Berau and Paser District in East Kalimantan Province as a mining town, where in 2024 the mining industry will enter the stage of post-mining. Sustainability cities assessed by comparison of GDP sectors making up the structure of the economy. The methodology is made by depth interviews with stakeholders such as Regent, mining manager and community leaders. The results showed that the development in Paser and Berau since 1993-2013 have not been able to transform the non- renewable natural resources into human resources better, so that development in both the mining town has potentially unsustain according to the soft definition of sustainable development. In last five years the quality of Berau people more than 70% graduated from junior high school. It is not enough to manage the environmentoptimallty. Human interaction from the outside as the miners had formed multiplier economic effect, where it was fosters social and economic interaction higher than socio-economic interaction between the local residents. Migrating miners will reduce economic rents that have been built since 1993Economic valuation of natural resources and the environment can be used to assess natural resources (NR), human resources (HR), and man-made resources (MMR) in Paser and Berau. HR value, NR value, and MMR in Berau greater than the value of HR, NR value, and MMR in Paser, but the quality of human resources and Paser Berau is still low and has not been able to manage natural resources optimally.]

Abstrak :
Studi kesesuaian lahan untuk pengembangan silvofishery kepiting bakau (scylla serrata) telah dilakukan di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Penelitian dilakukan pada bulan April-Agustus 2012. Penelitian dilakukan berdasarkan pengumpulan data dari penginderaan jauh dan sistem informasi geografis (GIS) untuk pengolahan data spasial.

Abstrak :
Barau delta is a coastal ecosystem where man-made activities are relatively low. The present study has investigated spatial distribution of Pb,Cr,Cu and Zn in sendiments and their implication to benthic biota....

Abstrak :
Penelitian dengan judul Studi Tentang Potensi dan Kapasitas Penerimaan Pajak Hotel Pemda Kabupaten Berau, ini dilatar belakangi oleh keluarnya UU No.18 tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi, pajak daerah Kabupaten terdiri dari (a). Pajak hotel dan restoran; (b). Pajak hiburan; (c). Pajak reklame; (d). Pajak penerangan jalan; (e). Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan e; (f). Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan, kemudian dengan diubahnya UU No.18 tahun 1997 ini, menjadi UU No.34 tahun 2000, maka pajak hotel perpajak dengan pajak restoran, dalam artian berubah urutan (butir), yaitu pajak hotel pada butir (a) dan pajak restoran menjadi pada butir (b), begitu juga terhadap pajak yang bersangkutan di dalam pajak daerah. Pajak hotel sebagai salah satu subsektor yang panting dalam menopang bagi pendapatan daerah yang diharapkan dapat penggerak perekonomian daerah setempat. Perkembangan yang cukup baik pada subsektor hotel ditandai pula oleh meningkatnya jumlah hotel dan kamar yang tersedia sejalan dengan tingkat pemanfaatan kamar perhari dalam satu tahun (365 hari) oleh masyarakat. Dengan perkembangan jumlah hotel, jumlah kamar dan tingkat pemanfaatan tersebut, perkembangan subsektor hotel ini selesai pemanfaatan dari aspek perkembangan aktivitas ekonomi juga memiliki peranan yang cukup besar sebagai sumber pendapatan daerah. Dari latar belakang tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah kapasitas Pemda Kabupaten Berau dalam mengaktualisasikan keluarnya Perda Kabupaten Berau Nomor 10 tahun 1998 dan disahkan dengan keputusan Mendagri Nomor 973. 44-428 tanggal 7 Mei 1999. Bertolak dari pemikiran ini, penelitian bertujuan melacak penerimaan pajak hotel dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan, kapasitas dan potensi penerimaan pajak hotel sesuai dengan keadaan objeknya. Metode di gunakan dalam penelitian tersebut adalah secara "Representatif Tax System" dengan memperhatikan langkah-langkahnya yaitu (1). Mengidentifikasikan basis secara tepat; (2). Menghitung tarif efektif; (3). Kemudian dilanjutkan perkalian antara tarif efektif dengan basis dan menghasilkan kapasitas relatif. Penerimaan pajak hotel di anggap optimal apabila sesuai dengan kapasitasnya, dan kapasitas itu dikatakan optimal jika sama dengan potensi penerimaan pajak hotelnya, yang kemudian dengan mempertimbangkan faktor-faktor penyebab yang di anggap optimal dari atau sebaliknya dan atas perhitungan potensi penerimaan pajak sesuai dengan keadaan objeknya menunjukkan potensinya jauh lebih besar dibandingkan dengan kapasitas penerimaan Pemda Kabupaten Berau, ini berarti kapasitas penerimaan Pemda belum optimal dalam pencapaian potensi penerimaan pajak hotel, hal ini terjadi disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut: a. Tingkat keterampilan (SDM) personil/pegawai Pemda Berau dalam mengaktualisasikan Perda Nomor 1O tahun 1998 belum terlaksanakan sebagaimana mestinya. b. Sarana dan prasarana belum memadai dalam arti masih terbatas. c. Ketidak mampuan Pemda Berau dalam melakukan pengawasan/kontrol. d. Dari pihak pengelola hotel sebagal wajib pajak tidak melaporkan hasil yang sesungguhnya ada. e. Lemahnya peraturan yang berkenaan di bidang perpajakan, khususnya pajak hotel oleh pihak Pemda Kabupaten Berau. Bertolak dari potensi dan kapasitas penerimaan pajak hotel Pemda Kabupaten Berau, bahwa sehubungan dengan perlakuan pengecekan terhadap daerah-daerah lain di Kalimantan Timur, melalui pengkajian secara komperatif dengan mempertimbangkan faktor-faktor penyebab seperti telah disebutkan diatas, ternyata kapasitas penerimaan Pemda Kabupaten Berau jauh lebih besar dibandingkan dengan kapasitas relatifnya, hal ini disebabkan bahwa tarif efektif yang dimiliki Pemda Kabupaten Berau jauh lebih besar dibandingkan dengan tarif efektif relatif yang diasumsikan sebagai tarif efektif yang semestinya diterima oleh setiap Pemda Kabupaten di Kalimantan Timur, namun demikian bahwa kapasitas penerimaan Pemda Berau belum mencapai secara optimal atas potensi penerimaan pajak hotel yang sesungguhnya ada. Oleh karena itu dari pihak Pemda Kabupaten Berau disamping sehubungan dengan masih tingginya kesenjangan antara potensi pajak hotel dengan penetapan target pajak, juga belum tercapainya potensi penerimaan pajak hotel sesuai dengan keadaan objeknya, maka pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan, baik dalam penetapan target pajak, pengumpulan/pungutan maupun dalam sistem pengawasan Pemda Kabupaten Berau khususnya Bagian Keuangan Sekwilda, Dinas Pendapatan, Bidang Perekonomian (Bappeda), Bagian Ekonomi Daerah agar dapat memperlakukan prosedur pemungutan pajak hotel sebagaimana mestinya (sejalan dengan UU yang berlaku). Metode taksasi yaitu penaksiran pungutan pajak berdasarkan kesepakatan antara pihak pengelola hotel dengan pihak Dinas pendapatan seyogyanya di hindari di ganti dengan perhitungan-perhitungan objeknya dan akurat dari Dinas pendapatan daerah.

Abstrak :
The thesis explores the actual processes of interaction between global and local actors regarding marine conservation and aquaculture development. The objective of the thesis is to analyse the collaboration, friction, and the cultural-historical, social, political, and economic contestations of the value and meaning of conservation from the perspectives of the district governmental agencies, the district head, local entrepreneurs and industry, and the international NGO. Concentrating on the dynamics of this global-local interface this thesis adds to existing literature because it helps us to understand why global environmental networks often face contention and even fail to be effective in their attempts to implement regulations or standards for a more sustainable production of coastal resources. The data were gathered during long-term anthropological fieldwork combining a political-ecology approach with environmental anthropology.

Abstrak :
ABSTRACT
Fisheries based livelihoods in the Berau Delta are diverse. The everyday life of small-scale fishers shows that gear diversification, changing fishing gear over a lifetime and practical knowledge to access good fishing grounds in the rich coastal waters are the main livelihood strategies developed by fishers. Fishing practices in the coastal frontier of Berau are influenced by the Bugis habitus of patronage networks between the punggawa and the dependent fishers. An essential element in decision making of fishers is their embeddedness in political-economic patronage networks as the result of the values, interests and knowledge contestations. Livelihood trajectories of different fishers from various classes confirm that as social actors, whether rich or poor, they have the agency to search for better livelihoods.