Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas dinamika politik dalam penyusunan peraturan daerah dengan mengambil studi kasus dalam penyusunan Perda Nomor I Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor. Dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan bagaimana partisipasi politik yang dilakukan oleh fraksi-fraksi serta bagaimana interaksinya dengan berbagai pihak dalam rangka mempengaruhi proses penyusunan Raperda tentang RTRW Kota Bogor. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kepentingan dari semua pihak dalam proses penyusunan Perda nomor 1Tahun 2001 tentang RTRW Kota Bogor Tahun 1999-2009 dapat terserap atau terwadahi serta faktor-faktor apa yang berpengaruh dalam proses penyusunan Perda Nomor 1 Tahun 2001 tersebut.Untuk menganalisa masalah tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis melalui pendekatan studi ekplanatif. Sedangkan untuk pengumpulan datanya dilakukan melalui : (1) wawancara mendalam, dan (2) pengamatan langsung di lapangan, serta didukung data dari hasil persidangan baik berupa catatan notulen maupun dari surat-surat rekomendasi fraksi-fraksi dan komisi atau surat pengaduan dari masyarakat.Hasil penelitian cenderung menunjukkan bahwa adanya tekanan dari kelompok kepentingan tertentu terhadap fraksi-fraksi di DPRD Kota Bogor yang menyebabkan terdapatnya beberapa pokok-pokok kebijaksanaan pengecualian dalam pembenahan dan penataan ruang wilayah Kota Bogor seperti yang tercantum dalam pasal 12 Perda Nomor 1 tahun 2001 tentang RTRW Kota Bogor.Argumentasi yang dapat dikemukakan, dengan adanya kebijaksanaan pengecualian tersebut, diharapkan dapat memberikan peluang bagi investor dalam rangka ikut serta mendorong pembangunan di wilayah Kota Bogor. Dengan demikian, urgensi dan argumentasi fraksi-fraksi dalam memberikan kebijaksanaan pengecualian tersebut cenderung didasarkan dalam kerangka pragmatisme ekonomi-politik.Pokok-pokok kebijaksanaan pengecualian tersebut diambil setelah memperoleh kontribusi dari para anggota pansus dan hasil hearing Pansus dengan pihak eksekutif, sehingga formulasinya cenderung memiliki bobot kepentingan kelompok tertentu dan kepentingan pemerintah serta lingkungan wilayah sekitar. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa masukan materi formulasi kepada pansus. Dengan demikian, proses penyusunan Perda Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor cukup sarat dengan muatan politis fraksi-fraksi dan tekanan dari kelompok tertentu serta dari pemerintah. Artinya bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan cenderung bersifat mobilized participation yang didominasi melalui kegiatan lobby para kader partai dan melalui aktivitas organisasi dari masing-masing fraksi yang diwakilinya."

"Dewasa ini usaha pembangunan masyarakat Islam dihadapkan kepada berbagai persoalan. Salah satu persoalan yang sangat penting diperhatikan adalah belum tersedianya sumber dana tetap yang terus-menerus dapat mendukung usaha pembangunan tersebut. Selama ini pembangunan tempat peribadatan dan sarana keagamaan, pendidikan, dakwah, pengkaderan dan pembinaan anak yatim dan fakir miskin pada umumnya terbentur masalah dana.Adapun dalam masalah dana pembangunan, Islam mengemukakan sejumlah konsep, antara lain zakat, infak, sadaqah, wakaf, dan harta agama lainnya. Dengan sumber dana agama tersebut sebenarnya umat Islam memiliki potensi yang cukup besar untuk mendukung perwujudan kesejahteraan ummat dan pembangunan. Salah satu dana keagamaan sebagaimana yang disebut di atas adalah zakat, rukun Islam ketiga yang wajib ditunaikan oleh wajib zakat (muzakki)."

"Tesis ini menggambarkan tentang motivasi para anggota unit operasional Satuan lntelijen dan Pengamanan di Polresta Bogar dalam bekerja. Adapun masalah penelilian adalah ?apakah perilaku individu para anggota unit operasional Satuan lntelijen dan Pengamanan di Polresta pemahaman anggota alas tujuan organisasi, hasif kerjaJprestasi, supervisilpenyeliaan, tanggungjawab, hubungan antarpribadi, kondisi kerja, dan penghasilan.Tesis ini menunjukkan bahwa motivasi anggota dalam bekerja merupakan faktor yang sangat menentukan dalam pelaksanaan tugas unit operasional Satuan lntelpam Polresta Bogar, mengingat terbatasnya dukungan sarana dan prasarana yang disiapkan oleh dinas. Tesis membahas gambaran urnum Kepolisian Resort Kola Bogar, gambaran umum unit operasional Satuan lntelpam Polresta Bogar, faktor-faklor yang dapat mempengaruhi motivasi dalam bekerja dan pembahasan tentang korelasi antara laktor-faklor yang diteliti dengan motivasi anggota unit operasional dalam bekerja.Tesis ini menyimpulkan bahwa para anggota unit operasional Satuan lntelpam di Polresta Bogar belum bekerja sesuai dengan prosedur kerja yang benar_ Selain itu disimpulkan pula bahwa motivasi dalam bekerja yang dimiliki anggota unit operasional cukup balk. Juga dilakukan panilaian terhadap kinerja unit operasional serta ditemukan adanya penyimpangan yang dilakukan oleh Satuan lntelpam Adapun saran yang diberikan bertujuan untuk memperbaiki kinerja unit operasional Satuan Intelpam Polresta Bogor agar mereka tidak melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya."

"Penelitian dalam penyusunan tesis ini terfokus pada kebijakan pembangunan pertanian dalam upaya pemberdayaan masyarakat petani di Kabupaten Bogar dalam kaitannya dengan optimalisasi peran Pemda,Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Permodalan SektorPertanian. Ketiga komponen tersebut merupakan unsur terpenting dalam pembangunan daerah khususnya pada sector pertanian yang pada umumnya didomonasi oleh masyarakat yang masih bersifat tradisional. Memperhatikan perbedaan peran ketiga komponen tersebut, maka dalam tesis ini dikemukakan aspek-aspek teoritis serta deskripsi yang selama ini dijalankan oleh ketiga komponen tersebut bagi masyarakat petani di Kabupaten Boger. Pada kenyataannya, selama ini peran kefiga komponen itu belum berjalan secara optimal. Hal ini tergambar pada kinerja pembangunan sektor pertanian yang masih menampalkan masyarakat petani sebagai entitas terendah dari tala niaga pertanian yang cukup panjang diKabupaten Bogar.Untuk membarikan gambaran yang lebih transparan terhadap perkembangan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Boger, dalam tesis ini juga dikemukakan aspek-aspek yang berkaitan dengan masyarakat petani di Kabupaten Bogor. Secara umum, usaha pertanian yang dilakukan masih barsifat tradisional dengan penyebaran komoditi yang tidak merata pada sefiap wilayah kecamatan di Kabupaten Bogor. Di samping itu, belum ada produk unggulan wilayah yang secarakonsisten dapat dikembangkan masyarakal petani di Kabupaten Bogor.Dari kajian tentang kebijaan pemda dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Bogor ini, penulis memandang perlu adanya optimalisasi peran masyarakat yang diwujudkan dalam lembaga swadaya masyarakat dan optimalisasi lembaga permodalan. Optimalisasi kedua lembaga tersebut dipacu elalui produk-produk kebijakan pemda dalam pembangunan pertaniannya."

"Potensi penerimaan PBB yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan PBB di Kota Bogor. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis potensi penerimaan PBB yang sebenarnya dan peubah-peubah yang mempengaruhi realisasi penerimaan PBB di Kota Bogor, serta analisis efisiensi pemungutan PBB.Data penelitian ini adalah jumlah penduduk, PDRB (Harga Konstan), dan Indeks Harga Konsumen di Kota Bogor sebagai peubah bebas, serta realisasi penerimaan PBB sebagai peubah terikat. Sedangkan data untuk potensi penerimaan PBB adalah data Hasil Assessment Sales Ratio Kota Bogor, data tunggakan, dan penyelesaian permohonan keberatan dan pengurangan. Periode data adalah tahun 1990/1991 sampai dengan tahun 2004 dan diperoleh dari sumber intern Direktorat PBB dan BPHTB, Kantor Pelayanan PBB Bogor, Badan Pusat Statistik Kota Bogor, maupun laporan publikasi. Untuk melihat pengaruh peubah bebas terhadap peubah terikat, mengunakan regresi linier berganda dan menggunakan bantuan software SPSS. Pengujian yang dilakukan adalah uji asumsi klasik yaitu uji multikolonieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji statistik, yaitu: uji-t statitistik, uji-F statistik dan uji koefisien determinasi. Untuk penghitungan potensi penerimaan dilakukan dengan penyesuaian terhadap harga pasar wajar berdasarkan Hasil Assessment Sales Ratio di Kota Bogor. Sedangkan analisis efisiensi pemungutan PBB dilakukan dengan menghitung persentase antara biaya pemungutan PBB dengan penerimaan PBB yang berhasil dipungut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk,PDRB, dan IHK berpengaruh secara signifikan dan bersifat elastis terhadap realisasi penerimaan PBB di Kota Bogor. Model memiliki koefisien determinasi sebesar 97,1%. Semua peubah bebas mempunyai pengaruh positif terhadap realisasi penerimaan PBB dan bersifat elastis. Potensi riil penerimaan PBB jauh di atas target dan realisasi penerimaan PBB. Potensi riil inilah yang harus dijadikan dasar penetapan target/rencana penerimaan PBB. Rata-rata tingkat efisiensi pemungutan PBB di Kota Bogor tahun 2003 dan 2004 adalah sebesar 2,73% per tahun (sangat efisien).Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu Kantor Pelayanan PBB Bogor dan Pemerintah Kota Bogor dalam merumuskan kebijakan penerimaan PBB di Kota Bogor."

"Pertumbuhan perumahan dan kota-kota baru di wilayah Bogor, Tangerang Bekasi sangat pesat sejak dikeluarkannya kebijakan izin lokasi pada tahun 1993 sebagai bagian dari kebijakan PAKTO-23- yang memberi banyak kemudahan berupa penyederhanaan prosedur perolehan izin lokasi dan kemudahan dalam penguasaan tanah. Kemudahan ini mengakibatkan penguasaan lahan yang sangat luas sampai ke wilayah-wilayah pinggiran. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mekanisme dan isi dari kebijakan izin lokasi dan dampaknya pada perilaku pengembang perumahan di wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi. Penelitian ini juga menggambarkan dampak ikutan dari perilaku pengembang perumahan di wilayah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian disikriptif dengan menggunakan metode studi kasus. Wilayah studi kasus yang dipilih adalah Kabupaten Tangerang. Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh pemerintah berisi tentang berbagai kewenangan yang menumpuk pada satu perangkat kebijakan. Kewenangan itu adalah hak monopoli dalam penguasaan tanah, pembatalan hak atas tanah yang ada dan kewenangan pemecahan hak atas tanah. Dengan demikian, izin lokasi dapat menjadi "surat sakti" bagi pengembang untuk menguasai lahan. Begitu kuatnya kewenangan yang ada dalam Izin lokasi mempengaruhi perilaku pengembang dalam perolehan izin lokasi. Pengembang harus melakukan lobi untuk mendapatkan izin lokasi skala besar sehingga mendorong munculnya perilaku rent-seeking baik yang dilakukan oleh pengembang maupun pejabat administratif. Sementara itu, penetapan waktu dan biaya resmi dalam memperoleh izin lokasi tidak realistis sehingga dalam praktek dibutuhkan waktu lebih lama dan biaya yang cukup besar. Izin lokasi juga mempengaruhi perilaku pengembang dalam penentuan lokasi pengembangan. Faktor yang paling mempengaruhi penentuan lokasi pengembangan adalah harga tanah, permintaan pasar, kesesuaian dengan tata ruang dan aksesibilitas. Izin lokasi mempengaruhi perilaku pengembang dalam penguasaan lahan. Penguasaan lahan yang berlebihan tanpa didukung oleh sumber daya yang cukup, menyebabkan luasan tanah yang tercantum dalam izin lokasi tidak dapat dikuasai seluruhnya oleh pengembang dan kalaupun semua luasan tanah yang tercantum dalam izin lokasi dapat dikuasai, pengembang tidak mampu membangun seluruhnya. Hal ini mengakibatkan adanya blighted land dan idle land yang sangat besar di wilayah Bogor, Tangerang dan Bekasi. Perilaku pengembang dalam penguasaan tanah dalam skala luas berdampak pada terjadinya inefisiensi dan ketidakadilan dalam penggunaan tanah sehingga menyebabkan adanya biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat. Penguasaan lahan yang berlebihan juga memberikan sumbangan terhadap terjadinya krisis sektor properti pada awal 1998. Rekomendasi bagi penyempurnaan kebijakan di masa yang akan datang adalah pertama, menyederhanakan proses perizinan dengan melaksanakan penggabungan izin prinsip dan izin lokasi menjadi satu "izin baru." guna mencegah ekonomi biaya tinggi dalam pengurusannya; kedua, memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada Pemerintah Daerah untuk sepenuhnya melaksanakan pengaturan di bidang pertanahan; ketiga, melaksanakan kebijakan pertanahan secara lebih terbuka untuk mendorong peran serta masyarakat dalam proses perencanaan rata ruang dan pengawasan pelaksanaan pembangunan."

"Evaluation on Management of Nutrition Program Implementation on Health Center in Bogor, 1999Health Center gives health service to whole people in Indonesia. Its aim to prevent nutrition problems and to improve nutrition status. In Health Center, there are several employee like nutritionist, nurse, midwife, and others. Bogor was located on West Java and near Capital of Indonesia. Total population on 1999 approximately 680.541 people. Bogor has 23 Health Centers, 31 sub districts, and 37 villages. All of Health Centers implement nutrition program, but it was low targets for DIS, NIS, and PEM, except in 1999/2000. At the present time, management is one of important instrument on health development So, it has to efficient and effective. The study was aimed to get information about evaluation on input (human resource, cost, and facility), process (planning, leadership, and controlling), and output (D/S, NIS, PEM) in implementation of nutrition program. The study was conducted at 6 Health Centers. Data collecting was got from in depth interview and focus group discussion by questionnaire to input and process variable, where as output use secondary data from annual report at Dinkes, 1999. Data analysis use triangulation and was compared between interview result and theory. The result of this study show that input (human resource, cost, and facility) was less and process (planning, organization, leadership, controlling) always exist. The target (NIS, KIS) was increased. Organization gives support to achieve the program. Leader is determinant to moving his staff on implement the program. On the other hand, report monthly was needed to do controlling. Result of under five years (balita) weighing in Bogor show that poor nutrition (medium PEM) are 3,3% (2047 children) and children that weighing are 100%. To intervention poor nutrition, there are fund from APBD II and other from Social Safety Network for Health. Where, it implementation by giving adding food to recovery. On this study, community involvement is necessary and we need one policy about Pozi (Pojok Gizi) Program."

"Penelitian ini dimotivasi oleh kondisi Kabupaten Bogor yang mempunyai lokasi sangat strategis, yakni relatif dekat dengan ibukota negara dengan akses ke daerah lain yang relatif mudah dan lancar. Hal tersebut dapat menjadi peluang tetapi juga dapat merupakan ancaman apabila Kabupaten Bogor tidak dapat mengelola sumber daya alam dan manusianya dengan baik. Peluang yang diperoleh adalah apabila sumberdaya yang ada dapat dikelola dan dipasarkan dengan baik, baik dalam wilayah internal Kabupaten Bogor sendiri maupun dalam wilayah Jabotabek, Jawa Barat dan Nasional, Tetapi ancamannya adalah apabila produksi dan kualitas yang dihasilkan sektoral rendah, maka daerah lain yang berdekatan akan segera menggantikan posisi Kabupaten Bogor sebagai penghasil produk sektoral tersebut. Dan tentu saja Kabupaten Bogor hanya akan bertindak sebagai pengguna produk sektoral daerah lain saja.Penelitian ini mencoba menganalisis kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor. Selajutnya penelitian ini akan mengidentifikasi sektor-sektor strategis yang dapat dikembangkan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor. Sektor strategis yang akan dikembangkan adalah sektor yang memenuhi keunggulan ekonomi dan institusional baik di wilayah internal Kabupaten Bogor sendiri, maupun dalam lingkup Jabotabek, Propinsi Jawa Barat dan Nasional. Metode yang digunakan adalah analisis pertumbuhan sektor, analisis peranan sektor dalam PDRB, analisis Tabel Input-Output, analisis LQ, Shift Share dan Multiplier.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor strategis yang mempunyai performance lebih dominan dibandingkan sektor sejenis dalam lingkup Nasional dan lingkup Propinsi Jawa Barat adalah sektor industri pengolahan dan sub sektor restoran. Sektor strategis dalam lingkup Jabotabek adalah sub sektor peternakan, sektor industri pengolahan dan sub sektor restoran.Sedangkan untuk internal Kabupaten Bogor, sektor yang mempunyai peranan terbesar adalah sektor industri pengolahan, sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran.Sektor yang dapat dikembangkan baik internal Kabupaten Bogor maupun dalam iingkup Jabotabek, Jawa Barat dan Nasional adalah sektor Industri 1 pengolahan dan sub sektor Restoran. Dalam hal ini industri pengolahan yang dimaksud adalah industri pengolahan yang mampu mengolah produksi sektor pertanian dan potensi lokal lainnya.Sedangkan perkembangan sub sektor restoran sangat berkaitan erat dengan potensi pariwisata Kabupaten Bogor yang juga perlu lebih dikembangkan lagi.Diversifikasi potensi sektor ekonomi dirasakan semakin penting berkaitan dengan otonomi daerah, dimana daerah harus ditopang oleh seluruh potensi yang ada dalam wilayah tersebut. Untuk itu Pemerintah Daerah memegang peranan penting dalam mengkoordinasikan setiap arahan kebijakan sehingga sektor-sektor strategis tersebut dapat lebih dikembangkan."