Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut diakui dalam konstitusi Indonesia, namun dalam penanganan peristiwa Bom Bali I, menunjukkan hak atas perlindungan dari hukum pidana yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak mutlak di Indonesia. Penelitian ini mengkaji penerapan asas non retroaktif dalam peradilan kasus Bom Bali I, sehingga diketahui alasan kenapa diterapkannya prinsip retroaktif, dan diketahui apakah putusan pidana terhadap pelaku Bom Bali I memiliki keberlakuan hukum. Pendekatan yang dipergunakan diantaranya: interpretasi oleh mereka yang melaksanakanperadilan pidana, pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang berkaitan dengan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana, dan pendekatan konsep (conseptual approach) digunakan untuk memahami konsep-konsep "aw-in-action" dalam penerapan asas legalitas dan asas non retroaktif. Terhadap kejahatan yang luar biasa (terorisme), pemberlakuan prinsip retroaktif merupakan representasi hak para korban untuk mendapatkan/mencapai keadilan yang penerapannya bersifat terbatas. Tolak ukur keadilan dalam masyarakat dijadikan alasan utama dalam menyimpangi asas fundamental dalam sistem peradilan, yang dapat berdampak merusak tatanan penegakan hukum di Indonesia. Proses penegakan hukum terhadap pelaku Bom Bali I tetap memiliki keberlakuan hukum karena aturan yang digunakan telah disahkan sesuai sesuai konstitusi negara dan diterima oleh sebagian besar masyarakat, jadi dapat dikatakan "rasa keadilan mengenyampingkan asas fundamental". (A.A Ngr Jayalantara, NPM: 1006788933). ......Right not to be prosecuted under retroactive law is recognized in the constitution of Indonesia, but in handling the 1st Bali bombing incident, application of the right to protection from retroactive criminal law is a human right was not always absolute in Indonesia. This study examines the application of the principle of non retroactive in judicial case of the 1st Bali Bombing, so in mind the reason why the principle of retroactive are applicated, and known whether that the decision punishment of Bali bombers are have legal validity. The approach that used such as: the interpretation by those how implemented criminal justice, regulatory approach (the statute approach) that relating to the enforcement of the criminal justice system, and conceptual approach that used to understand the concept of "law-in-action" in the application of the principle of legality and the principle of non retroactive. For extra ordinary crimes (terrorism), the application of retroactive principle represent a rights of victims to get/achieve justice that its application is limited. The Measure of justice in society in the main excuse deviate fundamental principle in the judicial system, which can have devastating effects on the order of law enforcement in Indonesia. Law enforcement against perpetrators of the 1st Bali Bombing still have legal validity because rules that are used have been validated according to the state constitution and accepted by most people, so it can be said to be "justice set aside the fundamental principle ". (A.A Ngr Jayalantara, NPM: 1006788933)

Abstrak :
Trauma merupakan kondisi psikologis yang dialami seseorang. Kehadiran trauma dapat direpresentasikan ke dalam sebuah karya arsitektur melalui proses memori. Arsitektur sebagai tempat memori tersebut direkam menjadi hal yang penting. Skripsi ini membahas karya arsitektur yang terbentuk dari memori atas trauma yang terekam di masyarakat dan kemudian memberikan persepsi, serta memori yang baru bagi para pengunjungnya. Dalam skripsi ini, dibahas dua karya arsitektur yang mengandung unsur trauma serta memori kolektif, yang mana keduanya memberikan persepsi serta pengalaman yang berbeda bagi pengunjung. Kesimpulan dari skripsi ini adalah trauma merupakan ilmu psikologi yang dapat menjadi gagasan atau ide bagi arsitek dalam perancangan arsitektur. ......Trauma is a pshycological condition. The presence of trauma could be represented into architectural design through memories. Architecture as a place where the memory takes place becomes important. This thesis discusses about architectures which are formed by memory of trauma. This memory is recorded in society and then gives some perceptions and new memory for the visitors. In this thesis, there are studied about two architectures which contain trauma and collective memory where both of them give different perception and experience for the vistitors. Conclusion from this thesis is trauma as a pshycologic science could be an idea for architect in architecture design.

Abstrak :
Peristiwa peledakan bom yang terjadi di Kuta Bali pada tanggal 12 oktober 2002 yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Bom Bali I dapat dikatakan sebagai sebuah bencana besar bagi Indonesia, sehingga diperlukan adanya suatu tindakan-tindakan "istimewa" oleh pemerintah, khususnya Polri. Dalam peledakan yang menelan korban terbesar kedua setelah tragedi 11 September 2001 tersebut, Indonesia (khususnya Polri) dibantu oleh banyak negara-negara lain yang peduli akan peristiwa tersebut. Bantuan tersebut datang antara lain dari negara Inggris, Jerman, Jepang, Australia, New Zealand, Amerika, Perancis, Belanda, Swedia dan Singapura. Sementara untuk memfasilitasi koordinasi antar negara tersebut, Australia dipilih sebagai koordinatornya. Bantuan dari negara-negara tersebut selain berupa bantuan kemanusiaan, juga dengan mengirimkan tenaga-tenaga ahli untuk mereka untuk dapat membantu proses identifikasi, investigasi dan bantuan forensik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada tahun 2002 (khususnya setelah peristiwa 12 Oktober) banyak kerjasama dalam bidang keamanan khususnya mengenai terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah dengan negara-negara lain. Salah satunya yang akan dibahas disini adalah kerjasama keamanan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Australia melalui Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Australian Federal Police (AFP). Terkait dengan penulisan ini, berdasarkan uraian singkat tersebut yang akan menjadi pokok permasalahan adalah Bagaimana ruang lingkup serta proses kerjasama Kepolisian Republik Indonesia dengan Australian Federal Police dalam penanganan terorisme di Indonesia (studi tentang pengungkapan kasus Bom Bali I)? Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk menggambarkan tentang ruang lingkup serta proses kerjasama yang dilakukan oleh Polri dengan AFP dalam penanganan terorisme di Indonesia. Dalam menganalisa permasalahan tersebut, penulis menggunakan konsep kerjasama keamanan yang diungkapkan oleh Albert Zaccor, sementara untuk kerjasama kepolisian digunakan konsep yang dikemukakan oleh Mathieu Deflem. Mengenai terorisme digunakan konsep yang kemukakan oleh beberapa ahli, salah satunya adalah James Andrew Lewis. Adapun metode penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan tersebut adalah deskriptif analitis melalui penelitian kepustakaan atas dokumen-dokumen yang relevan. Kerjasama yang dilakukan antara Polri dan AFP adalah ditujukan untuk peningkatan kapasitas atau capacity building Polri. Kerjasama tersebut sangat menekankan pada tingkat individu dan kelembagaan, dalam artian disini adalah kerjasama yang dilakukan tersebut adalah untuk meningkatkan kapasitas personil Polri dan lembaga Polri. Kerjasama yang dilakukan tidak menyentuh pada level sistem. Oleh karena itu kerjasama yang telah dilakukan selama ini walaupun telah memberikan kemajuan yang sangat berarti bagi Polri dalam penanganan masalah terorisme namun dirasakan masih belum maksimal.

---

The bombing that happens in Bali on October 2002, which latter known as 1st Bali Bombing can be categorized as a major incident for Indonesia, were taken as a special case to Indonesian National Police (Polri). That bomb incident costs a lot as they put it the worst incident that cost people?s life next to the 11 September 2001 incident in New York. Indonesian National Police were helped by various countries including England, Germany, Japan, US, France, Sweden and Singapore. In order to facilitate the coordination between countries, Australia were chosen as the coordinator. Various aids were sent to help Indonesia. The aids were related to humanitarian action. They also sent their experts to help the process of identification, investigation and forensic. Related to the aids that given after 12 October 2002, Indonesia has held a lot of cooperation with another countries. This thesis will describe the security cooperation that held by the Indonesian?s government that represented by the Indonesian National Police (Polri) and Australia that represented by the Australian Federal Police (AFP). The subject of the study is the process of cooperation between Polri and AFP in handling terrorism in Indonesia (a case study of enlightening the first Bali bombing). The objectives of the study is to describe the scope and process of the cooperation between Polri and the AFP in handling the terrorism in Indonesia. To analyze the subject, writer use the Albert Zaccor?s concept about Security Cooperation. For further explanations, writer use the Mathieu Deflem?s concept that explains Police Cooperation. To asserts the the definition of terrorism into the analysis, writer use various concepts, including the Concept of terrorism from James Andrew Lewis. The research methods that used in this study is an analytic descriptive thorough library study from the relevant documents. The cooperation between POLRI and AFP were meant to enhanced the capacities of Polri. The cooperation also emphasize in individual and institutional level, which are means that the cooperation that been done is to enhance the capacity of Polri?s personnel and the Polri?s institution. The cooperation does not touch the level system. Never less, although the cooperation already give a lot to Polri development, but it is still not enough.

Abstrak :

Abstrak :
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa akar atau mekanisme generatif yang memproduksi peristiwa terorisme Bom Bali 1. Penelitian ini didasarkan karena kebanyakan para filsuf dan ilmuwan ketika menganalisis fenomena terorisme hanya menganalisis sebab-sebab pada tataran kenyataan empiris atau domain aktual semata, padahal untuk mencegah peristiwa teror yang serupa terjadi lagi, kita perlu mengetahui penyebab dasar atau domain real dari suatu peristiwa terorisme. Oleh karena itulah penulis dalam penelitian ini berusaha menganalisis ontologi dari fenomena terorisme Bom Bali 1 melalui pendekatan realisme ontologi Roy Bhaskar, hal ini dilakukan dalam rangka untuk mencari struktur dasar yang memproduksi realitas teror Bom Bali 1, sehingga di masa depan kita dapat menghindari peristiwa yang serupa terjadi lagi. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah struktur dasar atau mekanisme generatif yang memproduksi peristiwa terorisme Bom Bali 1 adalah kejijikan moral konkret (concrete moral disgust). Kejijikan moral konkret disini dibedakan dari kejijikan moral yang menjadi basis dari adanya sense moralitas kita. Kejijikan moral konkret adalah kejijikan moral yang sudah terkonkretisasi oleh budaya, dimana rasa jijik tersebut muncul di saat sense moralitas kita sudah dipengaruhi oleh berbagai nilai-nilai budaya tertentu, sehingga antara satu individu dengan individu lain bisa timbul rasa jijik moral yang berbeda karena masing-masing punya konkretisasi moral budaya yang berbeda. ......The purspose of this reaserch is to find out what are the generative roots or mechanism that produce the Bali Bombing 1 terorist incident. Writer doing this research is because when most philosopher and scientist analyze the phenomenon of terrorism, they only analyze the cause at the level of empirical reality or the actual domain, whereas to prevent similar terror events from happening again, we need to know the basic cause or real domain of terrorist incident. Thats why author in this study try to analyze the ontology of the Bali Bombing 1 terrorist phenomenon through Roy Bhaskar ontology realism, this is done to find the basic structure that produces the reality of the Bali Bombing 1 terror, so that in the future we can avoid similar events it happen again. The conclusion drawn from this research is that basic structure or generative mechanism that produced the Bali Bombing 1 terrorism is concrete moral disgust. The concrete moral disgust here is distinguished from the moral disgust that has been concretized by culture where this disgust appears when our sense of morality has been influenced by centainly culture values, so that between one individual and another individual a different  sense of moral disgust can arise because each have different cultural moral concretions.