Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Perdagangan Internasional mengharuskan Indonesia membuka diri bagi masuknya produk ? produk import kedalam pasar domestic. Hal ini memang membawa dampak positif bagi konsumen. Yaitu tersedianya pilihan barang untuk dikonsumsi. Namun, selaras dengan hal tersebut harus ditingkatkan standar kelayakan serta keselamatan produk tersebut. Salah satu produk yang menjadi perhatian adalah produk impor tumbuhan dan buah ? buahan segar. Berdasarkan hal diatas, sangat penting untuk mengkaji mengenai sistem karantina produk impor tumbuhan dan buah ? buahan di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat secara komprehensif sistem tersebut, dan menentukan apakah sistem tersebut telah sesuai dengan aturan SPS Agreement dan peran pemerintah pusat dalam memaksimalkan sistem karantina di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan wawancara dengan Badan Karantina Pertanian dan Kementerian Pertanian Indonesia sebagai salah satu metode pengumpulan data. Penulis menyatakan bahwa UU No. 16/1992 wajib untuk diamandemen mengikuti perkembangan IPPC 1997 yang dirujuk oleh SPS Agreement dan Peran pemerintah untuk mengoptimalisasi system karantina adalah dengan meliberalisasi kebijakannya.

---

ABSTRACT
International trade realm obliges Indonesia to let import products into its Domestic market with openness. This caused positive impact for consumer. Which is the availability of products to consume. However, in line with it, products safety standard shall be upgraded. One of the products gained fully attention is holticulture products (Fresh vegetables and fruits). According to that, it?s substantial to review Indonesian?s policy about Agriculture Quarantine system for Imported Holticulture products. The purpose of this writings is to seek comprehensively and determine the conformity of such system against SPS Agreement, and Government?s role to optimize such system. This Writings shall be conducted normatively, and exclusive interviews with Agriculture Quarantine Agency and Ministry of Agriculture as data collection method. The researcher suggests that Act number 16/1992, shall be revised, conformed with IPPC 1997, which is referenced by the SPS Agreement, and Liberalisation is the key role for government in order to optimize Agriculture Quarantine system.

Abstrak :
Buku yang berjudul "An encyclopedia of small fruit" ini ditulis oleh Bob Gough. Buku ini merupakan sebuah buku ensiklopedia yang berisikan tentang profil buah-buahan.

Abstrak :
ABSTRAK
Buah pisang adalah buah dengan tingkat produksi tertinggi di Indonesia dengan total produksi 7,01 juta ton / tahun (Badan Pusat Statistik, 2017). Namun, kehilangan buah dari rantai pasokan, terutama proses distribusi, masih belum mendapat perhatian sehingga dampak dan jumlahnya tidak pasti. Penelitian ini bertujuan untuk mencatat kehilangan buah dari proses distribusi buah pada tahap petani, pedagang grosir, dan pedagang eceran dan memberikan saran untuk mengatasi masalah ini. Pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan pengambilan sampel langsung pada objek penelitian yang dipilih. Pengambilan sampel dilakukan di 3 lokasi berbeda untuk setiap tahap dan 10 sampel acak diambil di setiap lokasi. Data yang diperoleh kemudian akan diproses untuk menentukan kecenderungannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap petani tidak ada produksi limbah karena tanaman langsung dijual tanpa proses penyimpanan dan eliminasi. Pada tahap grosir, produksi rata-rata limbah adalah 1,98% dari total produksi. Sedangkan pada tahap pedagang eceran ada 2 jenis sampah, yaitu limbah pengangkut dengan rata-rata produksi sampah 0,67% dari total produksi, dan limbah harian dengan rata-rata produksi limbah 2,53% dari total produksi. Berdasarkan data yang diperoleh pada objek penelitian dan kemudian dianalisis oleh peneliti, diketahui bahwa penyebab utama dalam produksi limbah buah pada setiap tahap adalah proses penanganan. Sehingga peneliti menyarankan bahwa perlu mengubah sistem penanganan secara keseluruhan dalam implementasi setiap proses distribusi untuk mencegah produksi limbah. Selain upaya pencegahan ini, pelaksanaan upaya mitigasi juga dapat dilakukan melalui penggunaan kembali dan daur ulang limbah. Memanfaatkan limbah juga merupakan penerapan metode ekonomi sirkular yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi pelaksana, upaya untuk menggunakan kembali dan mendaur ulangnya meliputi: menggunakannya untuk pakan ternak, menyuburkan lahan perkebunan, dan mengolahnya menjadi produk permen.

---

ABSTRACT