Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis membahas mengenai latar belakang dilarangnya perjanjian penetapan harga dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta kesesuaian Putusan Komisi Persaingan Usaha Tidak Sehat Nomor 04/KPPU-I/2016 dengan ketentuan peraturan yang ada di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian ini hukum normatif. Secara umum, tujuan dibentuknya UU No. 5 Tahun 1999 adalah untuk menciptakan suatu persaingan yang sehat diantara pelaku usaha pesaing. Salah satu praktek monopoli yang dilarang adalah perjanjian penetapan harga. Sehingga penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan harga dilarang karena banyak terjadi praktek konglomerasi pada tahun 1998. Dalam pembuktiannya KPPU menggunakan pembuktian circumstantial evidence. Pembuktian secara circumstantial evidence cukup sulit karena tidak ada bukti dokumen yang mengarahkan langsung kepada pelanggaran, sehingga KPPU diharuskan melakukan penyelidikan untuk mendapatkan bukti yang dibutuhkan. Salah satu kasus penetapan harga yang diputuskan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha baru-baru ini mengenai kasus kartel harga yang melibatkan dua perusahaan besar yaitu PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dengan PT Astra Honda Motor. Putusan Nomor 04/KPPU-I/2016. Dalam Putusannya Yamaha-Honda terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 UU No. 5 Tahun 1999 yaitu penetapan perjanjian penetapan harga motor skutik 110-125cc. KPPU dalam menjerat kedua pelaku usaha tersebut menggunakan unsur price parallelism dan concerted action.Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa kedua unsur tersebut tidak terbukti. Penelitian juga menunjukan bahwa keputusan majelis KPPU tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kata Kunci : Penetapan Harga, Persaingan Usaha, KPPU. ......Thesis discusses about the background of the prohibition of pricing agreement of the Law Number 5 of the Year 1999 on Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition and Conformity of the Decision of Unfair Business Competition Commission Number 04 KPPU I 2016 with the provisions of existing regulations in Indonesia. This research Focused on the reasoning behind the ban of price fixing in the Law Number 5 of the Year 1999 on Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition and whether the Verdict of Commission of business competition supervisor has been done in accordance to the existing regulations. Thisresearch used juridical normative method that refers to positive law or written norms law. In general, the purpose of the establishment of Law no. 5 of 1999 is to create a healthy competition among competitors. Price fixing is prohibited because of the many conglomeration practices in 1998. Commission of business competition supervisor condoned the uses circumstancial evidence, which is difficult to do because there is no the process of proofment to point the violation of the rules. One of price fixing case which was handled by Commission of business competition supervisor recently involved 2 major company, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing with PT Astra Honda Motor. Commission of business competition supervisor found that Yamaha Honda was gulity of doing a price fixing on product scooter motorcycle 110 125cc, based on the element of price parallelism and concerted action. Thus make the verdict of Commission of business competition supervisor has not been done in accordance to the existing regulation. Keyword Price Determanation, Bussiness Competation, Business Competition Supervisor.

Abstrak :
Di tengah dinamika situasi politik dan ekonomi yang melanda Indonesia, dunia perbankan menjadi salah satu bagian yang sangat merasakan imbasnya. Tetapi dengan berjalannya waktu, kompetisi yang terjadi di antara bank menjadi semakin ketat dan mengharuskan setiap bank mengerahkan segala daya upaya dan strategi untuk memenangkan atau paling tidak bertahan untuk hidup. Salah satu strategi itu adalah komunikasi pemasaran secara etnis. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah seefektif apakah komunikasi antar etnik yang diterapkan divisi Marketing Communication Jakarta II Consumer Sales berdampak, strategi komunikasi apakah yang diterapkan dan yang terakhir adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat efek-tifitas dalam jasa perbankan. PeneIitian ini dilakukan dengan memakai pendekatan k-ualitatif dan dilaksanakan dengan metode wawancara mendalam kepada 6 informan, yaitu manajer area Jakarta II Consumer Sales, Marketing Communication Officer. Sales Officer dari distrik Gajah Marla Sales Officer dari distrik Kebon Jeruk, dan 2 staff divisi Marketing Communication Jakarta II Consumer Sales Area. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa komunikasi antar etnis yang dilakukan oleh divisi Jakarta II Consumer Sales yang didukung oleh divisi Marketing Communication-nya, berdampak sangat baik terhadap aktifitas perbankan divisi area tersebut. Sedangkan strategi yang dipakai adalah mulai dari tampilan fisik tiap cabang, pemilihan media, pemilihan kata-kata dalam media promosi, hadiah atau merchandise yang sesuai dengan keinginan nasabah dan segala bentuk kegiatan yang diadakan khusus untuk komunitas Tionghoa yang menjadi pangsa pasar divisi ini. Sebagai kesimpulan. meskipun divisi Jakarta II Consumer Sales ini memakai komunikasi antar etnis dalam kesehariannva dengan para calon nasabah dan nasabah, tetapi masih sangat kurang fokus dan terorganisir dengan baik, dan sebaiknya lebih banyak memberikan informasi kepada pangsa pasamya selain tentang produk perbankan yang ada, juga tentang sarana dan kemudahan yang di Bank Niaga.