Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis dan penyebab utama sengketa pengakuan biaya dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) perusahaan batubara. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi untuk menghindari terjadinya sengketa yang sama di masa yang akan datang. Penelitian ini berfokus kepada perusahaan batubara yang telah menandatangani Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) dengan pemerintah Indonesia. PKP2B adalah satu-satunya mekanisme agar perusahaan mendapatkan ijin melakukan pertambangan batubara di wilayah Indonesia. Sengketa perusahaan PKP2B dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berlangsung bertahun-tahun. Penelitian ini menggunakan The Theory of Legal Interpretation dan Konsep Interpretasi Hukum dalam menganalisis masalah sengketa dan menawarkan solusi atas masalah tersebut. Berdasarkan wawancara dan analisis dokumen, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab utama sengketa biaya adalah perbedaan interpretasi atas Undang-Undang PPh dan klausul perpajakan dalam dokumen PKP2B. Berdasarkan Konsep Interpretasi Hukum, untuk memahami peraturan dengan jelas dan menghindari sengketa, perusahan batubara dan DJP perlu melihat Undang-Undang PPh dan kontrak PKP2B secara sistematikal dan historikal. Penelitian ini juga merekomendasikan perusahaan batubara untuk patuh terhadap peraturan administrasi perpajakan dan mengajukan surat penegasan ke DJP jika masih terdapat klausul perpajakan yang tidak jelas.......This study aims to identify the types and the main causes of disputes in the expense recognition for Indonesia coal mining companies. This study provide recommendation on how to avoid the same disputes in the future as well. We focus on coal mining companies which had Coal Contract of Work (CCOW/PKP2B) with the government of Indonesia. CCOW is the only way for a company to get coal mining permits in Indonesia. This study uses The Theory of Legal Interpretation and The Law Interpretation Concept in analyzing the problems and offering solutions. Based on interviews and analysis of legal documents, our result shows that the main cause of the expenses dispute problem is a different interpretation of Income Tax Law and tax clause in CCOW. Referring to the law interpretation concept, to clearly understand the rules and prevent disputes, coal mining companies and DGT need to see the tax law and CCOW systematically and historically. This study also recommends that coal mining companies can avoid expense recognition disputes by complying with the tax administration guidance and ask for a private ruling if there are questionable clauses."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menganalisis implikasi amandemen PKP2B Generasi 3 terhadap beban pajak yang ditanggung Perusahaan (Effective Tax Rate) serta Manajemen Pajak yang harus dilakukan oleh perusahaan pasca amandemen PKP2B tersebut. Amandemen PKP2B merupakan amanat dari terbitnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang mengatur bahwa ketentuan-ketentuan di dalam pengusahaan pertambangan yang tercantum dalam PKP2B harus disesuaikan dengan UU Minerba. Salah satu pokok perubahan adalah mengenai peningkatan penerimaan negara dimana ketentuan perpajakan berubah dari ketentuan Undang-undang Tahun 1994 menjadi ketentuan Undang-undang yang berlaku saat ini (prevailing law). Penelitian ini membahas mengenai Manajemen Pajak yang harus dilakukan perusahaan pasca perubahan rezim perpajakan tersebut yang meliputi kepatuhan pajak (tax administration), tax planning dan strategi apabila terdapat pemeriksaan pajak. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif. Unit analisis yang digunakan adalah sebuah perusahaan batubara PKP2B Generasi 3 yang berlokasi di Kalimantan Timur dan Tengah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya amandemen PKP2B akan mengakibatkan Effective Tax Rate meningkat. Manajemen Pajak yang dapat dilakukan agar beban pajak menjadi efisien diantaranya adalah Tax Planning dalam PPh Badan seperti pengajuan Penetapan Daerah Tertentu, pengawasan terhadap Debt to Equity Ratio (DER) dan sebagainya. Selain Tax Planning, perusahaan juga harus menerapkan kepatuhan administrasi sesuai dengan Ketentuan Prevailing untuk menghindari sanksi bunga atau denda. Penelitian ini juga dapat menjadi evaluasi kebijakan Amandemen PKP2B yang dilakukan oleh Pemerintah.

---

ABSTRACT

This research is aimed to analyze the implications of the 3rd generation CCoW amendment to the company's effective tax rate and tax management that can be applied by the company after the amendment of CCoW. The amendment of the CCoW is a mandate from the issuance of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining (Minerba Law) that stipulate the provisions in CCoW mining concessions must be amended according to the Minerba Law. One of the main points of change is the increase in state revenues where the taxation provisions change from the 1994 Law to the prevailing law. This research discusses about Tax Management which can be applied by the company after the change of tax regime which covers tax administration, tax planning and strategy if there is tax audit. The study used a case study approach with qualitative method. The unit of analysis used is CCoW 3rd Generation coal company located in East and Central Kalimantan. From this research can be concluded that Amendment of CCoW increase Effective Tax Rate. Tax Management that can be performed is Tax Planning in the Corporate Income Tax therefore the tax expense can be efficient. For instance, submission of Specific Areas, supervision of Debt to Equity Ratio (DER) and so on. In addition to Tax Planning, companies should also apply administrative compliance based on Prevailing Provisions to avoid any interest or penalties. This research may also be an evaluation of the CCoW Amendment policy undertaken by the Government."