Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kasus harian COVID-19 Kota Depok termasuk yang tertinggi di Jawa Barat, akibatnya Puskesmas di Kota Depok mengalami beban ganda pada saat krisis pandemi COVID-19 yang menyebabkan gangguan pada pelayanan kesehatan. Kapasitas kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman Penyakit Infeksi Emerging (PIE) diperlukan demi terwujudnya ketangguhan Puskesmas. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan wawancara mendalam dan FGD. Hasil penelitian ini adalah pembahasan ketangguhan Puskesmas yang dinilai dari unsur kesiapan pada konteks yaitu kecukupan dan keahlian SDMK, pembiayaan terhadap wabah, layanan kesehatan di Puskesmas, pemenuhan kebutuhan obat dan alat kesehatan, penerapan regulasi yang bersifat promotif terhadap penanganan wabah, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pencegahan dan deteksi dini, serta informasi kesehatan yang disebarkan. Mekanisme dibutuhkan untuk mendukung kinerja konteks berupa koordinasi multisektoral yang melibatkan kolaborasi pentahelix dan juga rekomendasi One Health sebagai bentuk upaya identifikasi, deteksi, pencegahan dan respon. Adapun pendekatan 5S1T dan kegiatan peran serta masyarakat dinilai mampu mengoptimalkan mekanisme untuk mempercepat upaya penanganan wabah.   Pada akhirnya kesimpulan yang dapat ditarik mengenai kesiapan mencapai ketangguhan Puskesmas menghadapi PIE di Kota Depok belum sepenuhnya namun dapat dibangun dengan memperkuat unsur sistem kesehatan yang ditinjau pada aspek konteks berkaitan dengan mekanisme pendukung sehingga dapat mencapai ketangguhan Puskesmas. ......The daily cases of COVID-19 Depok City are among the highest in West Java. The Puskesmas in Depok City experienced a double burden during the COVID-19 pandemic crisis which caused disruption to health services. Preparedness capacity in dealing with the threat of Emerging Infectious Diseases (PIE) is needed for the realization of the resilience of the Puskesmas. This research is qualitative in nature with in-depth interviews and FGDs. The results of this study are a discussion of the resilience of the Puskesmas which is assessed from the elements of preparedness in the context, namely the adequacy and expertise of health care workforce, financing for outbreaks, health services at the Puskesmas, meeting the needs of medicines and medical devices, implementing promotive regulations for handling outbreaks, availability of supporting facilities and infrastructure prevention and early detection activities, as well as health information dissemination. Mechanisms are needed to support contextual performance in the form of multisectoral coordination involving pentahelix collaboration and also One Health recommendations as a form of identification, detection, prevention and response. The 5S1T approach and community participation activities are considered capable of optimizing mechanisms to accelerate efforts to deal with outbreaks. In the end, the conclusion that can be drawn regarding the readiness to achieve resilience of the Puskesmas in facing EID in Depok City is not yet complete, but it can be built by strengthening the elements of the health system which is reviewed in terms of context related to supporting mechanisms so that the resilience of the Puskesmas can be achieved.

 

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan hak cipta lagu dan/atau musik di Indonesia, terkhusus dalam pemanfaatan ciptaan guna memperoleh keuntungan ekonomi pada penyelenggaraan konser musik. Konser musik merupakan salah satu bentuk layanan publik yang bersifat komersial maka dalam penyelenggaraannya, pihak pengguna, yaitu Promotor memiliki kewajiban untuk membayar imbalan berupa royalti kepada Pencipta yang ciptaannya digunakan oleh Pelaku Pertunjukan. Pembayaran royalti tersebut didasari oleh adanya lisensi yang dilakukan oleh Promotor dengan LMK. Penelitian ini dilakukan untuk meneliti secara mendalam mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan konser musik, hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap subjeknya, dan solusi alternatif dalam hal mekanisme pengelolaan royalti pada penyelenggaraan konser musik di Indonesia dengan diberlakukannya sistem direct licensing yang telah diterapkan oleh beberapa LMK di luar negeri, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan norma hukum, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan serta dilengkapi dengan pendekatan kualitatif melalui adanya wawancara dengan narasumber. Adapun hasil dari Skripsi ini, yaitu dalam praktek pengelolaan royalti pada penyelenggaraan konser musik di Indonesia, para subjek belum mendapatkan imbalan yang wajar, minimnya kesadaran para Promotor untuk melakukan kewajiban dalam pengurusan lisensi dan pembayaran royalti, serta belum berjalannya sebuah sistem informasi dan data pada pendistribusian royalti lagu dan/atau musik di Indonesia. ......This thesis discusses the copyright arrangement of songs and/or music in Indonesia, specifically in the utilization of creation to obtain economic benefits in the organization of music concerts. Music concerts are one form of public service that is commercial in nature so in its implementation, the user, the Promoter has an obligation to pay a reward in the form of royalties to the Creator whose work is used by the Performer. The royalty payment is based on the license made by the Promoter with the CMO. This research was conducted to examine in depth the parties involved in organizing music concerts, the rights and obligations that must be fulfilled by each subject, and alternative solutions in terms of royalty management mechanisms for organizing music concerts in Indonesia with the enactment of a direct licensing system that has been implemented by several CMOs abroad, such as the United Kingdom and the United States. The research method used is normative juridical using a legal norm approach, provisions in laws and regulations and is complemented by a qualitative approach through interviews with sources. The results of this thesis, namely in the practice of royalty management in organizing music concerts in Indonesia, the subjects have not received reasonable compensation, the lack of awareness of the Promoters to carry out their obligations in managing licenses and royalty payments, and the absence of an information and data system on the distribution of royalties for songs and/or music in Indonesia.