Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai praktik Ekspor Crude Palm Oil (CPO) di Indonesia dan membahas mengenai larangan Ekspor Crude Palm Oil (CPO) melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil yang kemudian ditinjau dari aturan WTO. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun hasil penelitian mengemukakan bahwa pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil. Kegiatan dagang berupa pembatasan Ekspor tersebut diatur dalam perjanjian WTO, Article XI GATT 1994 membahas khusus tentang pembatasan kuantitatif dengan Pasal yang berjudul "General Elimination Of Quantitative Restrictions". Pembatasan ekspor kuantitatif yang diatur di dalam WTO merupakan suatu hal yang dilarang kecuali apabila tindakan tersebut diatur dalam Article XI:2 GATT. Penjelasan mengenai pasal-pasal pengecualian dapat diketahui melalui temuan Panel dalam historis penyelesaian sengketa WTO dan GATT. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal pengecualian dalam GATT, tetapi peraturan tersebut tidak mengatur tentang pengawasan pelaksanaan sehingga walaupun dapat dinyatakan konsisten dengan perjanjian WTO, penerapan dari perjanjian tersebut rawan untuk mengakibatkan adanya pelanggaran yang berakibat adanya posibilitas inkonsistensi tindakan Indonesia dengan Perjanjian WTO yang dapat berujung kepada gugatan dari negara lain. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan pemerintah akan lebih mempertimbangkan urusan campur tangan dalam pembuatan kebijakan ekspor di masa depan. Hal ini akan menjadi faktor utama dalam proses pengeluaran regulasi yang berpotensi mempengaruhi pasar, dan juga membutuhkan pembentukan lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan.

---

This thesis discusses the practice of Exporting Crude Palm Oil (CPO) in Indonesia and discusses the prohibition on the Export of Crude Palm Oil (CPO) through Minister of Trade Regulation Number 22 of 2022 concerning Temporary Prohibition of Exports of Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined , Bleached and Deodorized Palm Olein, and Used Cooking Oil which are then reviewed from WTO rules. The research method used in this research is normative juridical. The research results show that the Indonesian government issued Minister of Trade Regulation Number 22 of 2022 concerning Temporary Prohibition of Exports of Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, and Used Cooking Oil. Trade activities in the form of export arrests are regulated in the WTO agreement, Article XI GATT 1994 specifically discusses quantitative explanations with an article entitled "General Elimination of Quantitative Restrictions". Quantitative export restrictions regulated in the WTO are prohibited unless such actions are regulated in Article XI:2 GATT. Explanations regarding these articles can be found through the Panel's findings in the history of the WTO and GATT settlements. Regulation of the Minister of Trade Number 22 of 2022 has fulfilled the elements in the Articles referred to in the GATT, but this regulation does not regulate implementation supervision so that even though it can be declared consistent with the WTO agreement, the implementation of the agreement is prone to resulting in violations which result in the possibility of inconsistent actions. Indonesia with the WTO Agreement which could end in lawsuits from other countries. By conducting this research, it is hoped that the government will take more consideration into matters of intervention in policy making in the future. This will be a major factor in the production regulation process which has the potential to influence the market, and will also form the establishment of a special institution responsible for carrying out supervision."

"Skripsi ini membahas mengenai Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Penetapan Harga Referensi pada Crude Palm Oil (CPO) dalam Upaya Pemerintah Memperkuat Komoditas CPO. Kelapa sawit merupakan salah satu produk perkebunan yang memiliki nilai tinggi dan sebagai penambah devisa negara.Aktor pembuat kebijakan memiliki kewenangan dalam membentuk kebijakan publik. Pembuatan kebijakan publik memiliki tujuan sebagai salah satu solusi dalam mengatasi permasalahan yang ada dalam masyarakat. Penetapan harga referensi pada CPO merupakan langkah pemerintah dalam menahan laju ekspor. Kebijakan ini dibuat memiliki tujuan memenuhi pasokan dalam negeri, mengantisipasi kenaikan harga CPO di pasar internasional, hilirisasi industri dan menjadi harga rata-rata dan harga patokan dalam penetapan harga ekspor pada CPO. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa alur proses formulasi penetapan harga refrensi pada CPO dilakukan oleh tim penetapan harga dimana aktor terkait memberikan usulan harga patokan ekspor yang berasal dari bursa Indonesia (ICDX), bursa Mayalsia (MDX) dan Rotterdam yang memperhitungkan harga CPO internasional. Selanjutnya penetapkan harga refrensi CPO ini yang menjadi acuan dalam penetapan tarif Bea Keluar yang dibuat oleh Menteri Keuangan. Serta terdapat peran dan aktor yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan penetapan harga refrensi pada ekspor CPO

---

This thesis discusses the Analysis of the Role of Actors in the Formulation of Reference Pricing Policies on Crude Palm Oil (CPO) in the Government's Efforts to Strengthen CPO Commodities. Oil palm is one of the plantation products that has high value and as an addition to foreign exchange. Policy-making actors have the authority to shape public policy. Public policy making has a goal as a solution in overcoming problems that exist in society. Setting the reference price for CPO is a step taken by the government to curb the rate of exports. This policy was made with the aim of meeting domestic supply, anticipating rising CPO prices in the international market, downstreaming the industry and becoming the average price and benchmark price in setting export prices for CPO. This study uses a qualitative approach using qualitative techniques. The results of this study explain that the flow of the reference price fixing formulation process for CPO is carried out by the pricing team where the related actors provide export benchmark prices from the Indonesian stock exchange (ICDX), the Mayalsia stock exchange (MDX) and Rotterdam which takes into account international CPO prices. Furthermore, the CPO reference price set is the reference in determining the Export Duty rate made by the Minister of Finance. There are also roles and actors involved in the process of formulating reference price fixing policies on CPO exports."