Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan target pemerintah dalam peningkatan produksi minyak dan gas di lepas pantai, maka penggunaan bahan kimia dalam kegiatan produksi minyak dan gas semakin meningkat, hal ini memunculkan kekhawatiran akan potensi permasalahan kesehatan pekerja, oleh karenanya perlu dilakukan kajian risiko kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat risiko (risk rating/RR) kesehatan terkait pajanan dari kesebelas bahan kimia utama yang digunakan pekerja, pada proses produksi minyak dan gas di kapal FPSO XYZ tahun 2022. Metode Chemical Risk Assessment (CRA) yang digunakan adalah Stoffenmanager® 8 version 5.0 yang merupakan tools untuk menilai risiko kesehatan jalur pajanan inhalasi dan dermal dari penanganan enam bahan kimia oleh production technician di area kerja topside deck dan lima bahan kimia oleh utility operator di area kerja machinery deck. Hasil CRA menunjukkan bahwa tingkat risiko (RR) jalur inhalasi dimana satu bahan kimia kategori risiko tinggi (1,highest) delapan bahan kimia kategori risiko sedang (2, medium), dan dua bahan kimia risiko rendah (3, lowest). Sedangkan berdasarkan risk characterization ratio (RCR) pajanan inhalasi, ada dua bahan kimia yang diketahui nilai RCR task ≥ 1, yang berarti perkiraan konsentrasi emisi yang dihasilkan saat beraktivitas (task concentration estimation/TCE) terhadap potensi bahaya terhirup oleh production technician dan utility operator saat beraktivitas pada jarak yang dekat dengan sumber emisi, dikategorikan berbahaya atau risiko tidak dapat di tolerir (Unacceptable risk). Untuk tingkat risiko dermal efek lokal (skin local), sembilan bahan kimia masuk kategori risiko tinggi dan dua bahan kimia masuk kategori risiko sedang. Sedangkan tingkat risiko dermal efek sistemik (skin uptake), empat bahan kimia kategori risiko sedang, dan tujuh bahan kimia kategori risiko rendah. Hasil risk rating (RR) menentukan pula prioritas tindakan (Action Priority/AP) pengendalian risiko kesehatan. Rekomendasi pengendalian adalah menurunkan tingkat bahaya (HR) dengan melakukan penggantian bahan kimia (subtitusi) dengan bahan kimia yang lebih rendah tingkat bahayanya bagi kesehatan, dan untuk pajanan dermal (ER), otomatisasi proses penanganan, modifikasi teknik pekerjaan dengan membuat sistem penambahan bahan kimia secara gravitasi, menurunkan jumlah dosis pemakaian namun tetap efektif efisien (workplace-related modifiers), mengurangi waktu dan frekuensi penggunaan bahan kimia tersebut (activity time), penambahan ventilasi lokal (LEV) selain ventilasi mekanik, serta menggunakan baju khusus tahan kimia beserta sarung tangannya atau Chemsuit (control measures modifiers).......Along with the government's target to increase offshore oil and gas production,  the use of chemicals in oil and gas production activities tends to increase, this raises concerns about potential health problems for workers, therefore it is necessary to conduct a chemical health risk assessment. This study aims to analyze the health risk rating (RR) related to exposure to the eleven main chemicals used by workers in the oil and gas production process on the FPSO XYZ ship in 2022. The Chemical Risk Assessment (CRA) method that is used is Stoffenmanager® 8 version 5.0 which is a tool to assess the health risks of inhalation and dermal exposure lines from the handling of six chemicals by production technicians on the topside deck work area and five chemicals by utility operators on the machinery deck work area. The results of the CRA show that the risk level (RR) for the inhalation route is one chemical in the high-risk category (1,highest), eight chemicals in the medium risk category (2, medium), and two chemicals in the low-risk category (3, lowest). Meanwhile, based on the risk characterization ratio (RCR) of inhalation exposure, there are two chemicals whose RCR task value is ≥ 1, which means the estimated concentration of emissions produced during the activities (task concentration estimation/TCE) against the potential inhalation hazard by production technicians and utility operators when activities at a close distance to the emission source, are categorized as a dangerous or unacceptable risk. For the level of dermal risk of local effects (skin local), nine chemicals are in the high-risk category and two chemicals are in the medium risk category. While the level of risk of dermal systemic effects (skin uptake), four chemicals were in the moderate risk category, and seven chemicals were in the low-risk category. The results of the risk rating (RR) also determine the priority of action (Action Priority/AP) for controlling health risks. Control recommendations are to reduce the level of hazard (HR) by replacing chemicals (substitutions) with lower chemicals levels of danger to health, and for dermal exposure (ER), automation of handling processes, modification of work techniques by making chemical addition systems automatically. gravity, reducing the number of doses used but still being effective and efficient (workplace-related modifiers), reducing the time and frequency of using these chemicals (activity time), adding local ventilation (LEV) in addition to mechanical ventilation, and using special chemical resistant clothing and gloves or Chemical suit (control measures modifiers)."

"Penelitian ini memfokuskan pada analisa pertanggungjawaban Pelaku Usaha kepada Konsumen menurut hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia, Inggris, dan Belanda. Dalam hal Konsumen menderita kerugian yang disebabkan oleh produk yang diproduksi dan/atau diedarkan oleh Pelaku Usaha, maka berdasarkan product liability, Pelaku Usaha wajib bertanggungjawab kepada Konsumen. Atas dasar kerugian yang dialami Konsumen akibat produk cacat yang diproduksi dan/atau diedarkan oleh Pelaku Usaha, maka Pelaku Usaha wajib bertanggungjawab atas kerugian tersebut, namun tulisan ini tidak akan membahas mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun pengadilan, melainkan tulisan ini akan berfokus pada analisa pertanggungjawaban Pelaku Usaha terhadap Konsumen. Pada dasarnya, hukum Indonesia, dan hukum Inggris dan Belanda sebagai pembanding memiliki pengaturan yang berbeda-beda terkait product liability dan pengaturan tentang batasan tanggung jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen. Indonesia tidak menganut prinsip strict liability secara sempurna, dimana prinsip strict liability dalam UU Perlindungan Konsumen mensyaratkan adanya unsur kesalahan, yang mana hal ini berbeda dengan hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Inggris dan Belanda. Selain itu, mengacu pada Product Liability Directive yang dikeluarkan oleh Uni Eropa, hukum Inggris dan Belanda melarang adanya ketentuan pembatasan pertanggungjawaban Pelaku Usaha kepada Konsumen untuk hal-hal tertentu, sebagaimana yang tercermin pada masing-masing peraturan perundang-undangannya (CPA 1987 (Inggris), CRA 2015 (Inggris), NBW (Belanda)) (dan yurisprudensi). Hal ini berbeda dengan hukum Indonesia, yang mana UU Perlindungan Konsumen sama sekali tidak mengatur ketentuan larangan pembatasan tanggung jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen. Sebagai kesimpulan, UU Perlindungan Konsumen dapat mengadopsi ketentuan hukum perlidungan konsumen yang berlaku di Inggris dan Belanda, yang mana pada hukum tersebut telah diatur ketentuan definisi “produk cacat” yang merupakan pilar dalam menentukan tanggung jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen, pengaturan dan implementasi strict liability yang jelas, dan pengaturan yang jelas mengenai larangan pembatasan tanggung jawab Pelaku Usaha kepada Konsumen.......This study focuses on the analysis of the liability of Business Actors to Consumers according to consumer protection laws in force in Indonesia, England and the Netherlands. In the event that the Consumer suffers a loss caused by the product produced and/or distributed by the Business Actor, then based on product liability, the Business Actor is responsible to the Consumer. On the basis of losses suffered by consumers as a result of defective products produced and/or distributed by Business Actors, Business Actors are obliged to be responsible for these losses, however this study will not discuss the dispute resolution mechanism either through the Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) or the courts, but this study will focus on the analysis of the accountability of Business Actor to Consumer. Fundementally, Indonesian law, and English and the Netherlands law as comparisons have different regulations regarding product liability and limits of liability of Business Actos to Consumers. Indonesia does not adhere the strict liability principle perfectly to its regulations, in which the strict liability principle in the Consumer Protection Law (UU Perlindungan Konsumen) requires an element of fault, where such regulation is different from the prevailing consumer protection laws of England and the Netherlands. In addition, referring to the Product Liability Directive issued by the European Union (EU), English and Dutch laws prohibit provisions limiting the liability of Business Actors to Consumers for certain matters, as reflected in their respective laws and regulations (CPA 1987 (England) , CRA 2015 (England), NBW (the Netherlands)) (including jurisprudence). This is different from Indonesian law, where the Consumer Protection Law (UU Perlindungan Konsumen) does not regulate prohibition to limit the responsibility of Business Actor to Consumers. In conclusion, the Consumer Protection Law (UU Perlindungan Konsumen) shall adopt the provisions of consumer protection law of English and Dutch Law, where these laws have regulated the definition of "defective product" which is a pillar in determining the responsibility of Business Actor to Consumers, clear and definite regulation regarding the implementation of strict liability and the prohibition Business Actor responsibility to Consumers."