Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Karya akhir ini dibuat untuk menganalisis pedoman akuntansi Bank Indonesia dibandingkan dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia untuk kemudian dibandingkan juga dengan kebijakan dan pedoman di bank sentral lain. Penelitian ini bersifat kualitatif dan ditulis dengan desain deskriptif analitis. Hasil analisis menyarankan agar BI menggunakan sepenuhnya standar akuntansi yang berlaku umum seperti best practices transparansi bank sentral lain. Dengan penggunaan standar umum ini, maka BI dapat meningkatkan transparansi laporan keuangannya dengan penggunaan metode yang disepakati dan dipahami bersama. Dalam rangka penerapan standar ini, BI perlu memperbaiki format neraca, laporan surplus defisit, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Selain itu, BI perlu juga untuk mengungkapkan nilai wajar dan manajemen risiko atas aset keuangannya, menilai kembali ketepatan klasifikasi aset keuangannya serta membuat skema pembagian surplus yang lebih fleksibel dan berbasis risiko......This thesis was made to analyze Bank Indonesia?s accounting guidelines, compared with Indonesian generally accepted accounting standards and also with the accounting policies and guidelines on other selected central banks. This study is qualitative in nature and written with descriptive analytical design. The results of the analysis suggested that BI should use generally accepted accounting standards, like for instance the best practices of transparency in other central banks. With the use of these standards, BI can enhance transparency of its financial reports by using publicly agreed and understood methods. In order to implement these standards, BI needs to adjust the format of its balance sheet, income statement, statement of changes in equity and statement of cash flows. In addition, BI should also disclose the fair value and risk management for its financial assets, reassess the accuracy of its financial assets classification and create more flexible and risk-based surplus-sharing scheme."

"Memprediksi laba merupakan salah satu tugas inti analis fundamental dalam menganalisis perusahaan. Sudah lama diketahui laporan keuangan memuat informasi-informasi penting menyangkut laba yang akan datang. Berlandaskan penelitian-penelitian Lev & Thiagarajan [LT] (1993), Abarbanell & Bushee [AB] (1997&1998), dan Richard J. Dowen [RD] (2001) diperoleh hasil mengenai implikasi-implikasi informasi laporan keuangan. Penelitian ini berlandaskan penelitian mereka, bagaimana variabel-variabel tertentu yang diindentifkasi dapat melengkapi informasi laporan keuangan serta bagaimana variabel-variabel tersebut berkaitan dengan kebijakan moneter yang dikeluarkan Bank Indonesia. Dalam penelitian ini juga dipertimbangkan efek faktor ekonomi makro yang lain yakni tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi.Dan penelitian diperoleh hasil bahwa untuk prediksi laba tahun 1998 tidak ada satupun variabel 'bebas yang berpengaruh. Begitu pula pengujian secara keseluruhan, diperoleh nilai uji ANOVA yang tidak signifikan serta S.E. of regression yang Iebih besar dari standar deviasi pertumbuhan laba. Sementara untuk prediksi laba tahun 1999 diperoleh hash ada empat variabel yang signifikan secara statistik. Keempat variabel tersebut adalah signal labs kotor, biaya administrasi dan penjualan, Iogsize, dan rasio book to market of equity. Uji ANOVA juga menunjukkan nilai yang signifikan. Demikian pula dengan nilai S.E. of regression menunjukkan nilai yang lebih kecil dari standar deviasi dari pertumbuhan labanya. Untuk prediksi laba tahun 2000 diperoleh hasil signal pengeluaran modal, rasio nilai buku terhadap nilai pasar, dan dividen signifikan secara statistik. Sedangkan untuk prediksi laba tahun 2001 dibuktikan bahwa signal pengeluaran modal, laba kotor, logsize, dan dividen signifikan secara statistik.Sementara itu dari sebelas variabel bebas yang digunakan dalam penelitian, hanya ada tiga variabel bebas yang signifikan dalam pengujian secara pooled section. Ketiga variabel tersebut adalah signal pengeluaran modal, laba kotor, dan logsize. Dengan nilai R-squared yang reiatif kecil, yakni 9.26% menunjukkan bahwa kemampuan model dalam menjelaskan prediksi laba tidaklah terlalu besar. Keseluruhan hasil regresi memberikan satu kesimpulan bahwa melakukan prediksi labs pads periode ekonomi yang tidak stabillkrisis berdasarkan informasi dalam laporan keuangan,apalagi jika laporan keuangan tersebut disusun pada kondisi ekonomi yang normal temyata sulit untuk dilakukan. Dengan mempertimbangkan signifikansi hubungan, dari keseluruhan model hanya variabel ukuran nilai pasar, pengeluaran modal dan Iaba yang relatif memiliki arah hubungan yang sama atau konsisten dengan hipotesis penelitian.Uji Mann-Whitney U memberikan hash bahwa kebijakan bank sentral yang restriktif dan ekspansif memiliki efek yang berbeda terhadap signal-signal fundamental. Signal-signal tersebut adalah perubahan EPS, persediaan, piutang dagang, pengeluaran modal, laba kotor, tenaga kerja nilai buku terhadap dan nilai pasar. Dalam situasi krisis ekonomi, bank sentral Iebih efektif jika mengambil kebijakan yang sifatnya ekspansif. Begitu pula dengan mempertimbangkan efek inflasi dan pertumbuhan ekonomi, kedua variabel makro tersebut memiliki efek yang berbeda terhadap signal-signal fundamental."

"Perekonomian kawasan Asia Tenggara, tidak terkecuali Indonesia baru saja mengalami gejolak, terutama menyangkut masalah nilai tukar masing-masing mata uang. Nilai tukar Baht-Thailand, Ringgit Malaysia maupun Rupiah Indonesia melemah. Dibandingkan dengan posisi awal tahun, saat ini Rupiah sempat terdepresiasi oleh dollar (US 5) Iebih dari 50 % (Kompas, 08 Oktober 1997).Dalam perkembangan selanjutnya perekonomian Indonesia ternyata semakin parah. Masalah kepercayaan terhadap kredibilitas pemerintah sangat menentukan sentimen pasar. Adanya kerusuhan dengan puncaknya terjadi pada pertengahan Mei 1998 rnemperparah keadaan ekonomi. Pergantian tampuk kekuasaan dari pemerintahan orde baru ke pemerintahan "Reformasi" pun belum mampu mengembalikan kepercayaan pasar.Mengikuti fenomena (gejolak) yang menimpa perekonomian kawasan Asia Tenggara tersebut, masalah fundamental ekonomi (Economy Fundamental) muncul. Sebagai contoh, Baht Thailand dan Rupiah Indonesia sama-sama melemah sampai titik yang sangat rendah."

"This paper provides evidence on the reactions of an emerging financial market to monetary policy announcements. We employ an instrumental variable estimation approach based on the "identification through heteroscedasticity" technique to estimate the impact of a change in the official interest rate and its surprise component on asset prices in Indonesia. The new methodology controls for possible feedback relationships between financial variables and official interest rate changes. Data study objects that I used in this thesis are samples of the stock price indexes of JSX, foreign exchanges and SBI rates. Data samples are daily rctums from JSX database and Bloomberg, respectively. Study period covers from August 03, 1998 to January 02, 2004, a total one thousand and fifteen (1415) observations based on trading dates. In our analysis, official interest rates have a smaller significant impact on stock market movements, driving them in the same direction as the change in stock prices. The results suggest that daily interest rates have a smaller significant impact on stock market movements within the period after the Bank Indonesia Act |999 to year 2004, driving them in the same direction as the change in stock prices. On the other hand before Bank Indonesia Act I999, I observe an influence of official interest MIC changes on short-term stock indices."

"Stabilitas sistem keuangan memiliki peran krusial untuk mewujudkan ketahanan perekonomian nasional. Salah satu elemen penting dalam stabilitas sistem keuangan adalah kebijakan makroprudensial, yaitu bidang ilmu yang fokus pada upaya mengantisipasi risiko sistemik yang dapat menimbulkan gangguan terhadap sistem keuangan. Penelitian ini menganalisis mengenai pelaksanaan kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas makroprudensial serta penguatan kewenangan berdasarkan best practices kewenangan bank sentral di negara lain dan tantangan sistem keuangan di era digital. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal, yakni mendasarkan pada hasil analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan terhadap topik penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia sebagai otoritas makroprudensial dilakukan melalui pengaturan instrumen kebijakan makroprudensial yang wajib dipatuhi oleh bank serta pengawasan atas pemenuhan kewajiban bank dimaksud. Selain itu, Bank Indonesia sebagai anggota KSSK, memiliki tugas untuk melakukan pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan salah satunya di bidang makroprudensial jasa keuangan. Selanjutnya untuk mewujudkan sistem keuangan yang lebih resilient, diperlukan penguatan kewenangan Bank Indonesia dengan menambahkan lembaga jasa keuangan non bank serta industri fintech dan aset kripto sebagai objek pengaturan dan pengawasan makroprudensial.......Financial system stability plays a critical role in achieving national economic resilience. One of the important elements of financial system stability is macroprudential, which focuses on efforts to anticipate systemic risks that can cause disruptions in the financial system. This research analyzes the implementation of Bank Indonesia's authority as a macroprudential authority and the strengthening of authority based on the best practices of central bank in other countries, and the challenges of the financial system in the digital era. This research is using the doctrinal research method. Based on the results of the research, the implementation of the duties and powers of Bank Indonesia as a macroprudential authority is carried out through the regulation of macroprudential policy instruments that must be complied with by banks. In addition, Bank Indonesia as a member of KSSK has the duty to monitor and maintain the stability of the financial system, one of which is in the area of macroprudential financial services. Furthermore, in order to achieve a more resilient financial system, it is necessary to strengthen the authority of Bank Indonesia by adding non-bank financial services institutions, as well as the fintech industry and crypto assets, as subjects of macroprudential regulation and supervision."

"Transaksi valuta asing Devisa Umum (DU) dan penjualan pembelian Uang Kertas Asing (UKA) memiliki celah terjadinya praktik kejahatan. Rumusan masalah pertama mengenai pengaturan transaksi valuta asing DU maupun UKA di  Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bank dan KUPVA Bukan Bank di Indonesia dan rumusan masalah kedua tentang peran Bank Indonesia (BI) dalam mengawasi transaksi tunai penjualan dan pembelian Dolar Amerika Serikat di Indonesia. Tujuan khusus penelitian mengetahui pengaturan transaksi valuta asing DU dan UKA di KUPVA Bank dan KUPVA Bukan Bank di Indonesia dan peran BI dalam mengawasi transaksi tunai penjualan dan pembelian Dolar Amerika Serikat di Indonesia. Metode penelitian yuridis normatif melalui wawancara dan dukungan data sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan pengaturan Transaksi Valuta Asing DU dan UKA di KUPVA Bank dan KUPVA Bukan Bank di Indonesia diatur dalam PBI dan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Pengaturan meliputi PBI No. 18/18/PBI/2016 dan PBI 18/19/PBI/2016 tentang Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah Antara Bank Dengan Pihak Domestik dan Pihak Asing, serta PBI lainnya. Selanjutnya kepada PPATK terdapat Laporan Transaksi keuangan Tunai dan Mencurigakan, serta Transfer Dana Dari/Atau keluar Negeri. Peran BI dalam mengawasi transaksi tunai penjualan dan pembelian Dolar Amerika Serikat di Indonesia belum maksimal karena pelaporan UKA hanya berupa pelaporan Lalu Lintas Kegitan Devisa. Sebaiknya pelaporan kepada PPATK melalui KUPVA Bank dan KUPVA Bukan Bank mencantumkan poin UKA sehingga dapat memastikan jika terjadi money laundering yang turut terintegrasi dengan BI dan OJK. Kepada BI dan OJK sebaiknya poin UKA juga dimasukkan dalam tiap laporan sebagaimana DU. ......General foreign exchange (DU) and foreign banknotes (UKA) have a gap to open chance for a criminal activities. First discussion issue is consist a regulation of DU and UKA in foreign exchenge transaction in KUPVA Bank and KUPVA Non Bank in Indonesia and second discussion issue consist of Bank Indonesias (BI) role in monitoring sales and purchase UKA of Dolar Amerika Serikat in Indonesia. Normative jurisdictional research formed to a prescriptive data collection through an interview, observation, and secondary data support. The result of research shown regulation DU and UKA in KUPVA Bank and KUPVA Non Bank are PBI 18/18/PBI/2016 of foreign transaction in Rupiah for local and international party, PBI KUPVA Non Bank, and other regulation. For PPATK such as report cash transaction and suspicious transaction, and other regulation. BIs role isnt completely maximum since UKA report from KUPVA Bank to BI is only a foreign activity traffic report. Furthermore, foreign activity traffic report not pointing a counterparty and the purpose in saling and purchasing transaction UKA. A suggest to PPATK is diliver in order a suspicious cash financial report and in or out abroad fund transfer should be attached a UKA point. And in order to ensure whether money laundering and another crime act found, BI and OJK should include UKA point in daily/monthly same as general foreign as well. PPATK report should be integrated with BI and OJK to crystalize a sycnchronity and cooperation to maintain Rupiah stability and to prevent crime."

"Proses pemberian independensi bank sentral di Indonesia dimulai dengan ditandatanganinya letter of intent kepada IMF tanggal 15 Januari 1998 oleh Presiden Soeharto. Langkah ini kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Keppres No.23/1998 tentang pemberian kewenangan kepada Bank Indonesia 031) yang memberikan kebebasan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian moneter, penentuan suku bunga, kurs, dan kebijakan devisa. Langkah itu diikuti dengan keputusan untuk tidak lagi memasukkan Gubernur BI di dalam Kabinet Reforrnasi Presiden Habibie, akhir Mei 1998. Akhirnya pada bulan Mei 1999 dikeluarkan UU No.23 Tahun 1999 tentang BI yang secara resmi memberikan status BI sebagai lembaga yang independen.Pemberian status independen kepada BI ternyata menimbulkan kontroversi karena independensi BI dinilai berlebihan bahkan muncul pendapat keberadaan BI seperti negara dalam negara. Gleh karena itu karya akhir ini berupaya untuk menjelaskan seberapa besar tingkat independensi BI saat ini (berdasarkan UU No.23 Tahun 1999) dibandingkan dengan independensi BI di masa lalu (berdasarkan UU No.13 Tahun 1968) serta membandingkannya dengan independensi bank sentral negara-negara lain. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, karya akhir ini akan melakukan pengujian terhadap hipotesis yang menyatakan bahwa tingkat independensi BI berdasarkan UU No.23 Tahun 1999 lebih besar dibandingkan dengan tingkat independensi BI berdasarkan UU No.13 Tahun 1968.Metode yang akan digunakan dalam pengukuran tingkat independensi BI adalah metode Cukiennan, yaitu dengan melakukan penilaian terhadap 16 variabel dari 4 aspek independensi yang terkandung dalam UU BI yaitu aspek : (1) prosedur pengangkatan dan masa jabatan dewan gubernur; (2) formulasi kebijakan dan anggaran; (3) tujuan bank sentral; dan (4) pembatasan pemberian kredit kepada pemerintah. Masing-masing variabel akan dinilai dari angka 0 sampai dengan angka 1, semakin besar nilai variabel menunjukkan adanya tingkat independensi yang semakin tinggi. Cukierman mengakui bahwa penggunaan independensi legal saja sebagai indikator tingkat independensi bank sentral memiliki kelemalian yaitu, pertama, independensi legal tidak lengkap dan tidak dapat menjelaskan kondisi riil batasan wewenang antara bank sentral dan penguasa politik di suatu negara, kedua, apabila independensi legal menjelaskan cukup tegas dalam prakteknya mungkin berbeda.Namun demikian independensi legal dapat digunakan sebagai indikator yang panting dengan alasan, pertama, independensi legal mengindikasikan tingkat independensi yang diberikan legislatif kepada bank sentral, kedua, hampir semua penelitian sistematis mengenai independensi bank sentral yang telah dilakukan para ahli mempercayakan semata-mata pada indikator independensi legal.Selain pengukuran secara kuantitatif, karya akhir ini juga akan menganalisis secara kualitatif terhadap beberapa variabel independensi BI berdasarkan UU No.23 Tabun 1999 dengan menggunakan, pertama, pendekatan teoritis yang digunakan oleh Amtenbrink yaitu dengan menganalisis independensi bank sentral dari 4 (empat) aspek yaitu aspek institusional, fungsional, organisasional, dan keuangan. Kedua, interpretasi secara sistematis terhadap beberapa issue dalam UU BI yang menjadi bahan perdebatan publik.Berdasarkan hasil pengukuran dengan metode Cukierman, tingkat independensi BI berdasarkan UU No.23 Tahun 1999 memperoleh nilai 0.67 sedangkan berdasarkan UU No.13 Tahun 1968 hanya memperoleh nilai 0.21. Kenaikan tingkat independensi yang signifikan terutama disebabkan adanya peningkatan independensi dalam penentuan kebijakan moneter dan independensi dewan gubernur BI.Tingkat independensi BI berdasarkan UU No.13 Tahun 1968 relatif rendah dibandingkan negara berkembang atau negara maju Iainnya. Bahkan urutan Indonesia masih di bawah Philipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Namun demikian berdasarkan UU No.23 Tahun 1999, tingkat independensi BI hampir sama dengan tingkat independensi negara Jarman dan melampaui tingkat independensi negara Amerika Serikat yang dianggap negara pelopor dalam independensi bank sentralnya.Kenaikan independensi yang sangat signifikan dalam penentuan kebijakan moneter tercantum dalam Pasal 10 UU No.23 Tahun 1999 yang menyatakan bawwa BI menentukan laju inflasi sebagai sasaran kestabilan nilai rupiah. Sasaran ini harus diumumkan dan kemudian menjadi goal untuk dicapai. Menurut penjelasannya, sasaran ini ditentukan secara tahunan menurut tahun kalender dan dapat berbeda dengan asumsi laju inflasi yang digunakan pemerintah dalam menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Di sini dapat menimbulkan masalah bagaimana kalau terjadi perbedaan tingkat inflasi yang dijadikan sasaran kebijakan moneter BI dengan asumsi pemerintah. Perbedaan ini dapat menimbulkan kebingungan masyarakat dan dunia usaha serta menambah ketidakpastian pasar yang justru harus dijaga.Selain hal tersebut di atas, sistem yang memberikan kebebasan bank sentral menentukan sendiri sasaran yang ingin dicapai dan bagaimana cara mencapainya juga mengandung kelemahan yaitu dapat mengurangi rasa tanggung jawab bank sentral dan membuka kemungkinan kurang cermatnya lembaga tersebut rnenentukan sasarannya. Bank sentral dapat saja menentukan sasaran yang gampang dicapai, akan tetapi belum tentu sasaran yang ditentukan itu relevan bagi pasar.Alternatif yang terbuka adalah bahwa sasaran laju inflasi ditentukan oleh pemerintah. Ini tidak menghilangkan independensi BI hanya saja independensinya bukan dalam penentuan sasaran tetapi dalam cara atau teknik mencapai sasaran termasuk menentukan sasaran antara dan pemilihan sarana (instrumen moneter) yang digunakan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Jadi BI bebas menentukan sasaran antara dan teknik bagaimana mencapai sasaran laju inflasi yang telah ditentukan pemerintah. Sistem ini telah diterapkan di Selandia Baru. Blinder mengatakan bahwa independensi bank sentral berarti bahwa lembaga ini bebas menentukan bagaimana cara mencapai sasaran yang telah ditentukan, dan keputusan-keputusan yang sudah dibuatnya sangat sukar bagi lembaga lain di dalam pemerintahan untuk mengubahnya. Akan tetapi kebebasan menentukan cara mencapai sasaran tidak berarti bank sentral menentukan sendiri sasaran tersebut. Sasaran ini ditentukan dalam sistem demokrasi oleh pejabat yang dipilih rakyat dan bank sentral menundukkan diri pada keinginan publik.Dalam sistem yang berlaku di Indonesia, presiden yang dipilih rakyat yang menentukan sasaran inflasi. Sistem penentuan sasaran moneter oleh presiden tetap memberikan kedudukan independen kepada bank sentral. Kebebasan yang diberikan kepada bank sentral bukan dalam menentukan sasaran moneter, tetapi dalam menentukan bagaimana cara mencapai sasaran tersebut. Fischer menyebutkan posisi bank sentral yang dernikian disebut sebagai instrument independence tetapi bukan goal independence.Dalam menentukan sasaran tunggal laju inflasi tersebut hendaknya BI dan pemerintah secara tegas menerapkan kerangka .kerja inflation targeting framework. Hal ini terutama untuk menciptakan kredibilitas bank sentral dengan mengumumkan target inflasi secara eksplisit dan diumumkan kepada publik sehingga masyarakat akan mengetahui sejauh mana usaha bank sentral mencapai target yang sudah diumumkan tersebut. Kredibilitas bank sentral ini penting karena akan mempengaruhi publik dalam membuat ekspektasi inflasi. Jika publik percaya bahwa bank sentral akan memegang janjinya untuk mencapai target inflasi, publik akan mengkalkulasi kegiatan usahanya berdasarkan tingkat inflasi yang sudah dijanjikan yang pada gilirannya akan membantu usaha bank sentral untuk menjaga kestabilan harga."

"ABSTRAK Sejak tanggal 4 Januari 1999, mata uang tunggal Eropa Euro mulai dipergunakan sebagai alat transaksi. Berlakunya Euro ditandai dengan mulai berfungsinya Bank Sentral Eropa (ECB) di sebelas negara anggota Uni Ekonomi dan Moneter (EMU). Latar belakang lahirnya Euro disebabkan oleh keinginan untuk menciptakan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik bagi anggotanya di tengah-tengah persaingan ekonomi global serta adanya suatu harapan agar segala bentuk konflik di Eropa tidak pernah terulang lagi. Kredibilitas Euro disadari akan terus meningkat, namun di masa-masa awal pelaksanaan ini masih terdapat beberapa masalah yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi pelaksanaan mata uang tunggal Eropa ini. Ada dua faktor yang hares diperhatikan para pengambilan keputusan di Eropa agar pelaksanaan Euro beserta institusi pelaksananya (ECB) dapat berjalan dengan baik; pertama, bagaimana mempertahankan kredibilitas ECB sebagai bank sentral yang independen. Kedua, Euro saat ini baru didukung oleh sebelas negara anggota dan akan lebih baik bila keempat negara anggota lainnya juga segera turut serta dalam mata uang tunggal Eropa. Dalam menciptakan kredibilitas ECB yang lebih baik ada beberapa indikator yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Proses pengambilan keputusan di dalam EMU relatif lebih ter-desentralisasi dibandingkan bank sentral yang umumnya ada, dan juga dirasakan adanya persaingan pcngaruh antara dua negara terbesar di dalam EMU, yaitu: Jerman dan Perancis. Di masa depan akan lebih baik bila ECB tetap mampu mempertahankan independensinya dari intervensi kepentingan nonekonomi.dari negara-negara tertentu. ECB dirancang sebagai institusi yang relatif independen dari sorotan publik. Namun dirasakan perlu bila dalam pelaksanaannya ECB juga memperhatikan transparansinya kepada publik Eropa melalui akuntabilitasnya di Parlemen Eropa. Kredibilitas ECB akan juga semakin baik bila ia mampu tetap mempertahankan stabilitas harga yang ada dan mampu mengurangi tekanan tehadap nilai Euro yang dikhawatirkan dapat menyebabkan defisit anggaran. Faktor kedua yang menjadi perhatian adalah masih adanya empat negara anggota Uni Eropa yang melakukan penundaan kedalam mata uang tunggal. Selain Yunani yang melakukan penundaan karena memang gagal memenuhi persyaratan ekonomi untuk masuk zone-Euro; maka ketiga negara lainnya (Inggris, Denmark, dan Swedia) lebih disebabkan alasan-alasan non-ekonomis; seperti: adanya isu nasionalisme/kedaulatan, belum mendapatkan dukungan publik, dan juga masih adanya kekhawatiran Euro tidak berhasil di masa awalnya. Walau diperkirakan penundaan ini hanya bersifat sementara melihat masa awal pelaksanaan Euro, namun akan lebih baik bila para pemerintah tersebut mengkondisikan tentang penggunaan mata uang tunggal Eropa Euro kepada masyarakatnya."