Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas tentang upaya Amerika Serikat, dalam rangka mengurangi dampak negatif budaya konsumsi minuman beralkohol di masyarakat pada masa Pemerintahan Woodrow Wilson (1913-1921). Kondisi ini dinilai sangat mengganggu ketertiban umum, kebiasaan ini menimbulkan banyak masalah yang berkaitan dengan moralitas dan produktivitas masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, munculnya amandemen ke-18 Konstitusi Amerika Serikat yang menghasilkan undang-undang berupa peraturan yang tegas mengenai peredaran dan penggunaan minuman beralkohol. Regulasi Volstead Act dimulai pada tahun 1917. Implementasi Volstead Act pada tahun-tahun berikutnya, mulai tahun 1919, memicu peningkatan angka kejahatan mafia di kota-kota urban di Amerika Serikat, khususnya di Chicago, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Munculnya sosok mafia di kota Chicago yang dipimpin oleh Al Capone merupakan studi kasus dampak larangan tersebut di Amerika Serikat. Kondisi ini menyebabkan penolakan terhadap volstead act dengan lahirnya amandemen ke-21 yang mencabut amandemen ke-18, dimana status pengaturan dan pengendalian minuman beralkohol dikembalikan kepada kewenangan masing-masing pemerintah negara bagian untuk memberikan status hukum kepada minuman beralkohol. Dalam tulisan ini, kita melihat berbagai masalah yang muncul dari implementasi Volstead Act, dari aspek ekonomi dan sosial budaya di Chicago, AS selama masa prohibition. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode sejarah. Metode ini digunakan dalam penulisan karena langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan berupa pengumpulan sumber-sumber sejarah yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu masalah penerapan volstead act, berbagai masalah yang ditimbulkan, pro kontra dan solusi yang bersumber dari berbagai arsip, surat kabar, buku dan jurnal. Kemudian, diverifikasi, ditafsirkan oleh penulis, dan akhirnya dimasukkan ke dalam historiografi.......This paper discusses the efforts of the United States, in order to reduce the negative impact of the culture of consuming alcoholic beverages in society during the Woodrow Wilson Administration (1913-1921). This condition is considered very disturbing public order, this habit causes many problems related to the morality and productivity of society. To overcome this, the emergence of the 18th amendment to the United States Constitution resulted in a law in the form of strict regulations regarding the distribution and use of alcoholic beverages. The Volstead Act regulation began in 1917. The implementation of the Volstead Act in the following years, starting in 1919, triggered an increase in mafia crime rates in urban cities in the United States, especially in Chicago, both in terms of quality and quantity. The emergence of The Outfit mafia figure in the city of Chicago led by Al Capone is a case study of the impact of the prohibition in the United States. This condition led to the rejection of the volstead act with the birth of the 21st amendment which revoked the 18th amendment, where the status of regulation and control of alcoholic beverages was returned to the authority of each state government to grant legal status to alcoholic beverages. In this paper, we look at various problems that arise from the implementation of the Volstead Act, from the economic and socio-cultural aspects in Chicago, USA during the prohibition period. The method used in this paper is the historical method. This method is used in writing because the steps taken in writing are in the form of collecting historical sources related to the research topic, namely the problem of applying Volstead's law, various problems caused, pros and cons and solutions sourced from various archives, newspapers, books and journals. Then, it is verified, interpreted by the author, and finally incorporated into historiography."

"Pandemi Covid-19 membawa tantangan terhadap bagaimana pandanangan hukum internasional menanggapi penyebaran penyakit menular melalui penerbangan internasional. Dalam menanggapi penyeabran penyakit menular, negara-negara memberlakukan serangkaian kebijakan untuk mencegah penyebaran penyakit tersebut, termasuk dalam menanggapi Covid-19. Salah satu kebijakan yang dilakukan adalah pembatasan penerbangan sipil internasional. Fenomena tersebut perlu dilihat baik dari sudut pandang hukum udara internasional melalui Konvensi Chicago 1944 maupun dari sudut pandang hukum kesehatan internasional melalui International Health Regulations 2005. Oleh sebab itu, penelitian ini menganalisis bagaimana ketentuan hukum internasional pada pencegahan penyakit menular melalui penerbangan internasional, praktik-praktik terdahulu terkait dengan pembatasan penerbangan internasional untuk mencegah penyebaran penyakit menular, dan pandangan hukum internasional terhadap penanganan Covid-19 dalam konteks lalu lintas dan penerbangan internasional. Dalam menganalisis permasalahan tersebut, peneltian ini menggunakan metode deskriptif untuk menjelaskan peran dari aturan-aturan yang ada dan praktik terdahulu terkait dengan pembatasan penerbangan internasional dalam mencegah penyakit menular. Penelitian ini menggunakan referensi baik dari Konvensi Chicago 1944, International Health Regulations 2005, maupun panduan serta pendoman dari organisasi internasional terkait. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa sebagian besar kebijakan yang diambil oleh negara-negara telah merefleksikan ketentuan dalam Konvensi Chicago 1944 maupun International Health Regulations 2005. Walaupun demikian, beberapa kebijakan seperti pembatasan penerbangan dari negara-negara tertentu, perlu dilihat kembali agar dapat merefleksikan isi dari Konvensi Chicago 1944 maupun Internaitonal Health Regulations 2005.......Covid-19 pandemic has brought challenges towards how international law views and responds towards the spread of communicable disease through international flight. In responding towards the spread of communicable disease, states imposed a series of policies to prevent the spread of such disease, including Covid-19. One of those policies is through flight restrictions. This phenomenon needs to be viewed from the perspective of international air law through Chicago Convention 1944 and from the perspective of International Health Regulations 2005. Therefore, this research analyze how international law regulates the prevention of the spread of communicable disease, previous policies regarding flight restrictions to prevent the spread of communicable disease, and how international law views the response towards Covid-19 from the context of international flight and traffic. This research uses refferences Chicago Convention 1944, International Health Regulations 2005, and subsequent documents from related inernational organizations. This research finds that most of the policy that states implemented has reflected the regulation under Chicago Convention 1944 and International Health Regulations 2005. Although most of the policies has been reflected, several policies that states implemented, such as travel restrictions from specified countries, needs to be reviewed in order to truly reflect both the Chicago Convention 1944 and International Health Regulations 2005."

"ABSTRAKSkripsi ini merupakan penelitian tentang puisi-_puisi Carl Sandburg yang terdapat dalam kumpulan puisi pertamanya, Cicago Poems, yang terbit pada tahun 1916. Hal ini dilakukan mengingat adanya beberapa pendapat yang menyatakan bahwa kumpulan puisi tersebut berupa kritik sosial di jamannya, serta sebagai cerminan masyarakat pada waktu itu. Tujuan ditulisnya skripsi ini adalah untuk menunjukkan bahwa suatu karya sastra tidak dapat dipisahkan dari masyarakat dan jaman di mana pengarang hidup; bahwa puisi-puisi Carl Sandburg yang tercakup dalam Chicago Poems_ merupakan cerminan dari kenyataan akan suatu masyarakat kelas bawah kota Chicago di awal abdi 20; bahwa walaupun Sandburg mengemukakan tentang perbedaan kelas dan menyuguhkan gambaran masyarakat kelas bawah, puisi-puisinya bukanlah tergolong sloganisme. Upaya pengungkapan pandangan Sandburg tentang masyarakat kelas bawah kota Chicago, serta hubungan antara karya sastra, pengarang dan jaman, ditempuh dengan memadukan latar belakang kehidupan Sandburg, latar belakang jaman serta gaya Bahasa dan citraan yang banyak terdapat dalam puisi-puisinya. Lima buah puisi dari kumpulan puisi _Chicago Poems dipilih sebagai data, yaitu The Harbor Mi ll-Doors, Population Drifts, Graceland dan Child of the Romans. Kelima puisi ini menurut hemat penulis, cukup bisa mewakili puisi-puisi Sandburg yang lain yang tergabung dalam kumpulan puisi Chicago Poems_ Analisis dilakukan mela1ui dua buah pendekatan, yaitu pendekatan sosiologis dan pendekatan formalistik. Pendekatan forrnalistik disini digunakan hanya sejauh yang menunjang pendekatan sosiologis yang mempunyai porsi utama. Dari analisis tersebut dibuahkan satu kesimpulan, bahwa suatu karya sastra memang tidak dapat dipisahkan dari latar belakang jaman dan pengarangnya. Selain itu juga dibuktikan, bahwa puisi-puisi Sandburg dalam _Chicago Poems bukanlah puisi-puisi sloganisme yang menyerang golongan masyarakat tertentu, tetapi merupakan suatu ajakan untuk bersimpati kepada kehidupan masyarakat tertentu.

---

"

"Mobilitasnya yang tinggi dan kemampuan menempuh jarak jauh lebih cepat dibandingkan transportasi lainnya adalah beberapa alasan yang membuat pesawat menjadi mode transportasi yang penting sekarang ini. Secara ilmiah, dengan alasan tersebut, pesawat dapat dikategorikan sebagai benda bergerak, begitu juga konvensi internasional terkait pesawat mengaturnya. Namun undang-undang di Indonesia menyatakan sebaliknya. Meskipun dianggap sebagai benda tidak bergerak, jaminan hipotek atas pesawat tidak lagi berlaku sejak berlakunya UU No. 1/2009 tentang Penerbangan, yang menyatakan jaminan atas pesawat adalah kepentingan internasional sebagaimana diatur dalam Cape Town Convention. Akan tetapi, kepentingan internasional ini tidak diakui dalam hukum jaminan yang berlaku di Indonesia, sehingga jaminan atas pesawat di Indonesia menjadi tidak pasti. Selain itu, benda terdaftar juga belum diakui di Indonesia, sehingga prinsip lex rei sitae berkembang dan memunculkan prinsip lex registri. Meskipun tidak diatur dalam suatu ketentuan hukum tersendiri, lex registri sudah diakui di Indonesia. Dengan mendaftarkan pesawat untuk dapat beroperasi dan terbang di, dari, dan ke Indonesia sudah secara implisit menghadirkan situs artifisial bagi pesawat. Sehingga dalam skripsi ini akan membicarakan tentang status kebendaan pesawat yang akan mempengaruhi hukum yang akan berlaku terhadap pesawat, sekaligus perkembangan dari cara penentuannya.Mobilitasnya yang tinggi dan kemampuan menempuh jarak jauh lebih cepat dibandingkan transportasi lainnya adalah beberapa alasan yang membuat pesawat menjadi mode transportasi yang penting sekarang ini. Secara ilmiah, dengan alasan tersebut, pesawat dapat dikategorikan sebagai benda bergerak, begitu juga konvensi internasional terkait pesawat mengaturnya. Namun undang-undang di Indonesia menyatakan sebaliknya. Meskipun dianggap sebagai benda tidak bergerak, jaminan hipotek atas pesawat tidak lagi berlaku sejak berlakunya UU No. 1/2009 tentang Penerbangan, yang menyatakan jaminan atas pesawat adalah kepentingan internasional sebagaimana diatur dalam Cape Town Convention. Akan tetapi, kepentingan internasional ini tidak diakui dalam hukum jaminan yang berlaku di Indonesia, sehingga jaminan atas pesawat di Indonesia menjadi tidak pasti. Selain itu, benda terdaftar juga belum diakui di Indonesia, sehingga prinsip lex rei sitae berkembang dan memunculkan prinsip lex registri. Meskipun tidak diatur dalam suatu ketentuan hukum tersendiri, lex registri sudah diakui di Indonesia. Dengan mendaftarkan pesawat untuk dapat beroperasi dan terbang di, dari, dan ke Indonesia sudah secara implisit menghadirkan situs artifisial bagi pesawat. Sehingga dalam skripsi ini akan membicarakan tentang status kebendaan pesawat yang akan mempengaruhi hukum yang akan berlaku terhadap pesawat, sekaligus perkembangan dari cara penentuannya.

---

High mobility and ability to reach far destination in a short span of time compared to other transportation modes are some of the reasons as to why airplane is becoming significant in modern life. Scientifically speaking, with the same reasoning, an aircraft can be categorized as a movable object. International conventions regarding airplane assumes the same. However, recurring Indonesian regulation states the otherwise. Even though aircraft is considered immovable object in Indonesia, mortgage upon an aircraft no longer prevails after Aviation Act 2009 puts into force, in which stated security rights of an aircraft is international interest as defined in Cape Town Convention. Even though recognized, the form of international interest is not known under any security rights in Indonesia, which makes security rights of an aircraft is not yet determined. Other than that, registered object is not yet recognized in Indonesia. This leads lex rei sitae enforcability developed into lex registri and is now applicable to registered ones. By registering the airplane in Indonesia in order to be able to operate and fly in, from, and to Indonesian air territory, lex registri has been acknowledged, though implicitly, and this leads an aircraft to have artificial situs. This article will discuss about property law aspects of an aircraft and its effect on applicable law towards an aircraft, as well as development of determinating manner of the applicable law."