Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kajian ini membahas kebijakan Countering America's Adversaries through Sanctions Act (CAATSA) yang diterapkan oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara yang melakukan pembelanjaan militer dengan Rusia, Iran, dan Korea Utara. Kebijakan CAATSA yang berbentuk sanksi embargo ini penting untuk ditelaah melalui berbagai perspektif ilmiah karena merupakan kebijakan sanksi ekonomi pertama Amerika yang diterapkan secara kolektif. Berbeda dengan sanksi embargo sebelumnya yang diaplikasikan secara personal terhadap suatu negara dengan alasan tertentu, CAATSA ditujukan terhadap semua negara kendati pada kenyataannya terdapat pengecualian. Penelitian mengenai CAATSA masih sangat terbatas, dengan fokus pembahasan pada sudut pandang hubungan Amerika-India, hukum penegakan sanksi embargo, proses pembuatan kebijakan Amerika, dan dampak ekonomi dari adanya sanksi embargo. Dengan menggunakan sudut pandang teori pembuat keputusan luar negeri sebagai kerangka analisis, tulisan ini membingkai standar ganda kebijakan CAATSA terhadap India. Temuan utama dalam tulisan ini yakni upaya pembebasan sanksi CAATSA terhadap India meski telah melakukan pembelian senjata S-400 adalah hasil bargaining dari para pembuatan kebijakan luar negeri Amerika Serikat untuk meredam China. Strategi India dalam Indopasifik sesuai dengan visi dan misi Amerika Serikat yakni America First yang tertuang dalam Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat tahun 2017. Standar ganda dengan cara membebaskan India dari sanksi CAATSA dikarenakan untuk mencegah rasa tidak aman India terhadap Amerika Serikat sebagai mitra yang dapat diandalkan, serta merusak kerja sama pertahanan dan keamanan kedua negara. ABSTRAK

---

ABSTRACT
This study discusses the policy of Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) which is applied by the United States to countries that carry out military spending with Russia, Iran and North Korea. This CAATSA policy in the form of an embargo sanction is important to be explored through various scientific perspectives because it is the first American economic sanction policy to be applied collectively. In contrast to the previous embargo sanctions that were applied personally to a country for some reason, CAATSA was aimed at all countries despite the fact that there were exceptions. Although this research on CAATSA is not much done, most of the previous studies looked at the perspective of American-Indian relations, enforcement of embargo sanctions, American policy-making processes, and the economic impact of embargo sanctions. Using the point of view of foreign decision-making theories as an analytical framework, this paper frames the liberation of CAATSA's policy towards India. The main inference in this paper is that CAATSA's sanction policy cannot be applied collectively because it will collide with other greater interests, and make the application ineffective due to the exclusion of some countries. Efforts to release CAATSA sanctions against India despite having purchased S-400 weapons is the bargaining result of the US foreign policy makers to reduce China. India's strategy in the Pacific is in line with the vision and mission of the United States, namely America First as stated in the 2017 United States National Security Strategy. The double standard by way of exempting India from CAATSA sanctions is to prevent India's insecurity towards the United States as a reliable partner, and undermining defense and security cooperation between the two countries.

Abstrak :
Tesis ini menjelaskan mengapa kebijakan luar negeri suatu negara dapat bersifat ambivalen. Analisis yang dibangun dalam tesis ini menggunakan kerangka pemikiran realisme neoklasik untuk menjelaskan kebijakan luar negeri Tiongkok yang ambivalen terhadap Indonesia pada kasus Laut Natuna Utara ditengah eratnya hubungan kedua negara. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri Tiongkok tengah mengalami pergeseran. Sejak menjadi Presiden Tiongkok pada tahun 2013, Xi Jinping menyerukan semangat untuk “berjuang meraih prestasi” sehingga menghasilkan kebijakan luar negeri yang lebih asertif. Hal ini dipengaruhi oleh adanya tekanan sistemik yang dihadapi Tiongkok dan orientasi strategis Xi Jinping. Tekanan sistemik yang dihadapi Tiongkok adalah adanya upaya dari negara-negara pesaing Tiongkok, baik di level regional maupun global, untuk menghambat kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan global. Sementara itu, sejak dipimpin Xi Jinping orientasi strategis Tiongkok bersifat eksternal dengan tujuan untuk mewujudkan ambisi menjadi negara yang kuat, sehingga dapat memperluas pengaruh politik dan ekonominya. ......This thesis aims to explain why a country can produce an ambivalent foreign policy. This study utilizes the framework of neoclassical realism to explain China's ambivalent foreign policy towards Indonesia in the North Natuna Sea case amid the close relations between the two countries. The results of this study indicate that China's foreign policy is undergoing a shift. Since becoming President of China in 2013, Xi Jinping has called for a “striving for achievements” narative which resulted in a more assertive foreign policy. This is influenced by the existence of systemic pressures faced by China and Xi Jinping's strategic orientation. The systemic pressure faced by China is the strategy of China's adversaries, both at the regional and global levels, to contain China's rise as a global power. Meanwhile, since being led by Xi Jinping, China's strategic orientation has been external with the aim of realizing the ambition to become a strong country, so that it can expand its political and economic influence.