Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Nur Alia Safriana
Abstrak :
Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan mariage forc/em>atau pernikahan paksa di Prancis pada masa pemerintahan Jacques Chirac dan François Hollande. Kebebasan individu untuk menikah direnggut oleh adanya praktik pernikahan paksa yang mana bertolak belakang dengan prinsip negara Prancis yang tertulis dalam Konstitusi Republik Kelima tahun 1958. Perbedaan sikap Prancis dalam melawan fenomena pernikahan paksa diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan yang disahkan oleh kedua presiden. Berawal dari pengesahan kebijakan pertama yang memperketat kontrol praktik pernikahan paksa, hingga dibentuknya hukum pidana pada pelaku pernikahan paksa. Karakteristik kebijakan dari kedua masa pemerintahan yang berdampak terhadap praktik pernikahan paksa di Prancis penting untuk dibahas berdasarkan pengaruh ideologi politik dan kepentingan otoritas publik pada kedua masa pemerintahan. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik studi literatur, penelitian ini memaparkan kebijakan Jacques Chirac dan Fraois Hollande serta kondisi sosial masyarakat pada masanya untuk menguraikan keterkaitan ideologi politik kedua pemerintahan, sikap Prancis terhadap pernikahan paksa pada periode itu, serta dampak implementasi terhadap jumlah praktiknya. Melalui analisis dengan konsep ideologi politik dan konteks pada masa kedua pemerintahan, ditemukan bahwa ideologi politik tidak sepenuhnya menjadi faktor pengendali sikap Prancis pada kedua masa pemerintahan, mementingkan perlindungan wanita dan anak secara keseluruhan, dan bukan mengangkat imigran sebagai fokus utama permasalahan.
This article aims to explain the differences and similarities of mariage forc or forced marriage in France under Jacques Chirac and François Hollande presidency. Individual freedom to marry were torn by the existence of the practice of forced marriage which is contrary to the principle of France written in Fifth French Republic Constitution 1958. Frances different attitude in fighting against this phenomenon is manifested in policies made by the two presidents. Starting from the first policy ratification which reinforce control of the marriage, until the creation of criminal law on perpetrators of the practice. The policies characteristic of the two presidency that have impacts on the practice are important to be discussed based on the influence of political ideology and the interests of public authorities in both presidency. Using qualitative methods and literature study techniques, this study describes Jacques Chirac and Franois Hollandes policies and the social conditions of society at the time to describe the interrelationships of the political ideologies of the two presidency, the attitude of France to forced marriage in that period, and the impact of implementation on the number of practices. Through analysis with the concept of political ideology and the context of the two presidency, found that political ideology was not entirely a controlling factor of French attitudes in both presidency, but rather concerned with the protection of women and children in general, rather than focused on the immigrant.
Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library
Riska Elvriza
Abstrak :
ABSTRAK
Masa cohabitation pertama pada Republik V Prancis dimulai dengan diangkatnya Jacques Chirac sebagai perdana menteri. Presiden Prancis Francois Mitterrand memilih Jacques Chirac sebagai perdana menteri setelah koalisi partai kanan berhasil memenangkan pemilihan legislatif tahun 1986.
Francois Mitterrand yang berasal dari Partai Sosialis dan beraliran kiri harus bekerja sama dengan Jacques Chirac dari RPR (Rassemblement pour la Republique) yang beraliran kanan untuk menjalankan pemerintahan. Banyak konflik yang timbul karena perbedaan politik di antara keduanya.
Saling akomodasi antara Francois Mitterrand dan Jacques Chirac terjadi pada saat pembentukan kabinet. Jacques Chirac menyetujui untuk melibatkan Francois Mitterrand dalam pembentukan kabinet. Sebagai gantinya, Jacques Chirac meminta dilibatkan dalam pengambilan keputusan masalah luar negeri. Namun, pada saat penetapan kebijakan, tidak ada akomodasi di antara keduanya. Francois Mitterrand menolak kebijakan yang diambil oleh cabinet Jacques Chirac dengan cara menolak menandatanganinya atau melalui wakil-wakilnya di parlemen.
2001
S13453
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
