Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Study on mangrove forest in the coastal zone of Lampung bay,Province of lampung was carried out on March 12-30,2007 . The data was collected from 8 stationsm(Pidada bay,Limbungan,Puhawang Kecil Island,kalangan,Klagian Island,Kapuran,Ringgung and Hurun Bay) based on the transect method...."

"Tujuan tesis ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Karimun. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kuantitatif dengan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP). Penelitian dilaksanakan dengan cara menyebar kuesioner kepada para “expert” sebanyak 12 responden yang terdiri dari pelaksana kebijakan, pemerhati kebijakan dan dianggap paling tahu permasalahan kegiatan pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Karimun.Fokus penelitian ini adalah memberikan penilaian pada bobot stakeholder dan kriteria proyek yang telah disusun secara sistematis dalam suatu hirarkis melalui skala perbandingan. Stakeholder yang menjadi pemerhati pelaksanaan pengembangan kawasan pesisir terdiri dari : DPRD, LSM, Asosiasi Kelompok Nelayan, Media Massa dan Dosen, Kriteria evaluasi dalam pengembangan kawasan pesisir yaitu : Efektifitas, Efisiensi dan Responsivitas dengan Objek kriteria untuk melihat evaluasi terdiri dari : Input, Output dan Benefits. Adapun proyek yang menjadi fokus dalam pelaksanaan pengembangan kawasan pesisir adalah : Coastal Road, Pemukiman Nelayan Sei. Ayam, dan Pengembangan Kawasan Mangrove.Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Karimun lebih menonjol pada sisi stakeholder Media Massa, hal tersebut ditunjukan dengan bobot prioritas tertinggi dalam analisis (0,236) dibandingkan dengan 4 stakeholder lainnya. Secara umum pada setiap stakeholder kebijakan, kriteri efektifitas merupakan kriteria yang paling penting dalam pelaksanaan kebijakan. Objek kriteria pada kriteria evaluasi yang paling penting dan mendapatkan bobot tertinggi yaitu benefits dengan bobot (0,559). Hasil sintesa hirarki dan analisis keseluruhan menunjukan bahwa rekomendasi alternatif proyek yang disarankan di masa yang akan datang adalah pelaksanaan proyek Coastal Road dengan bobot tertinggi sebanyak 0,529. ......The aim of this thesis to evaluate the development of coastal policy in the Karimun Regency. This research was conducted by quantitative methods approach Analytical Hierarchy Process (AHP). The research was conducted by way of questionnaires to spread the "expert" as many as 12 respondents consisting of policy implementation, and policy observers deemed most problems of coastal development activities in Karimun Regency.This research focused an assess project focus and criteria which sistematically arranged in a hierarchy with pairwise comparison. Stakeholders become observers of the implementation of coastal development consists of: Parliament, NGOs, Association of Fishermen Group, Mass Media and Lecturers, the evaluation criteria in the development of coastal areas, namely: effectiveness, efficiency and responsiveness of the attractions to see evaluation criteria consists of: Input, Output and Benefits. The project was the focus in the implementation of the development of coastal areas are: Coastal Road, Settlement Fishermen Sei. Chicken and Mangrove Area Development.The results showed that the policy of coastal development in the District Karimun more prevalent in the mass media stakeholders, it is indicated by the weight of the highest priorities in the analysis (0.236) compared with 4 other stakeholders. In general, at each stakeholder policy, kriteri effectiveness is the most important criterion in the implementation of the policy. Attractions on the criteria most important evaluation criteria and get the benefits with the highest weight is the weight (0.559). The synthesis and analysis of the overall hierarchy shows that the recommended project alternative recommendations in the days to come is the implementation of the Coastal Road project with the highest weight as much as 0.529."

"Dengan meningkatkan pembangunan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat di perkotaan menjadikan terjadinya gerakan pemusatan, persaingan pemanfaatan ruang, ketidakseimbangan ruang dan kerusakan kualitas lingkungan. Perkotaan Pesisir Teluk Banten mengalami keadaan seperti ini, sehingga diperlukan jalan keluar yang merupakan tujuan penelitian ini yaitu melalui perencanaan pengembangan ruang untuk membuat ruang kegiatan dan perlindungan melalui pengelolaan keterpaduan antara stakeholders, sumberdaya dan jasa-jasa lingkungan di wilayah pesisir.Sampai saat ini belum ada definisi yang baku mengenai batas wilayah pesisir (coastal zone), tetapi terdapat kesepakatan umum bahwa wilayah pesisir adalah wilayah peralihan antara daratan dan lautan, dan menurut pendapat lain wilayah pesisir adalah bukan hanya wilayah pertemuan antara daratan dan lautan, tetapi lebih menjadi tempat terkonsentrasinya antara kepentingan kegiatan manusia dan lingkungan pesisir serta lautnya. Wilayah pesisir adalah daerah yang kaya akan sumber daya daratan dan laut, dan Indonesia adalah negara kepulauan dengan 63 % luasnya berupa perairan, serta Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dan 17.508 pulau dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dan luas laut sekitar 3,1 juta km 2 (0,3 juta km 2 perairan territorial, dan 2,8 juta km 2 perairan nusantara) atau 62 % dari luas teritorialnya, serta Indonesia diberi hak pengelolaan laut oleh UNCLOS 1982 (United Nation Convention on the Law of the Sea, 1982) berupa Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) seluas 2,7 juta km 2 atau 200 mil laut dari garis pantai pada surut terendah (base line). Selain itu wilayah pesisir dan lautan Indonesia memiliki kekayaan dan keanekaragaman spesies, sumber daya alam dapat pulih (renewable), seperti perikanan, hutan bakau dan terumbu karang, dan juga sumber daya tidak dapat pulih (unrenewable), seperti minyak bumi, gas, mineral dan bahan tambang lainnya, sehingga wilayah perkotaan pesisir untuk masa akan datang dapat menjanjikan penyediaan sumber daya untuk memberi kehidupan matapencaharian masyarakatnya.Perkotaan Pesisir Teluk Banten adalah tempat yang terletak 62 Km sebelah barat Jakarta, saat ini telah mengalami persaingan pemanfaatan ruang, ketidakseimbangan ruang, tumpang tindih ruang dan kerusakan lingkungan. Hal ini ditandai dengan banyaknya lahan basah berubah menjadi lahan terbangun, kerusakan terumbu karang, erosi dan akresi di garis pantai. Untuk itu diperlukan pengelolaan yang memadukan antara kegiatan sosial-ekonomi dan ambang batas daya dukung lingkungan. Banyak sudah cara pengelolaan untuk perkotaan pesisir, seperti Watershed Management (WM) dan Ocean Management (OM), tetapi karena hanya menganalisis satu atau dua sektor sehingga sampai saat ini tidak menyelesaikan masalah, karena wilayah pesisir adalah ruang yang kompleks. Integrated Coastal Management (ICM) adalah metode pendekatan yang terpadu (antar pemerintah, antar media, antar sektor, antar disiplin ilmu dan antar kehidupan) serta dinamis untuk pengelolaan wilayah di atasnya, wilayah pesisir dan lautannya untuk terciptanya pembangunan yang sustainable (optimum, berdayadukung dan berkelanjutan).Untuk analisis ICM diperlukan analisis ruang, seperti anaslisis kecenderungan, analisis aliran barang untuk ruang ekonomi, analisis distribusi untuk ruang sosial, dan sistim informasi geografi (SIG) dan pertampalan peta untuk ruang fisik, sehingga dapat tercipta ruang yang mendukung lingkungan. Hasil analisis ini diharapkan dapat mewujudkan pembangunan sustainable, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

---

Urban development by government, investor and community made treager of polarization effects, conflict of space use, space unbalancing and damaging of environment quality. That is the fact of Coastal Urban on Banten Gulf recently, so that needed the way out the purpose of this research through development space planning that makes space for activity and protection through integrated management among stakeholders, resources, environmental services on the coastal region.

Recently, there's no absolute definition about coastal zone limit, but it's common agreement that coastal zone is similar with transitional zone among continent and ocean, according to other opinion that the coastal only transitional zone among continent and ocean, moreover that be zone for human activity and coastal-sea environmental. Coastal zone is the area that full of resources. Indonesia is large archipelagic country in the world with content of 63 % sea square and 17,508 islands with coastline length 81,000 km, Indonesia entitled rights of management sea by UNCLOS 1982 (United Nation Convention on the Law of the Sea, 1982) that is Exclusive Economic Zone on width of 2.7 millions km2 or 200 miles from coastal base line. Besides, Indonesia's coastal and sea have variety species (biodiversity), renewable resources (fishery, mangroves, coral reef) and un-renewable resources (petroleum, gas, mineral), with the kind of this resources urban region could be supplier resources on the future.

The Coastal Urban of Banten Gulf took place about 62 km western from Jakarta, that this time conflicting of space use, space unbalancing, space overlapping use and damaging of environmental quality. It's marked by removed use wet lands become built area, coral reef damage, erosion and sedimentation on coastline. That effects needed integrated management on social, economy and environmental. A lot of method management for coastal urban, example: Watershed Management (WM) and Ocean Management (OM), but it's only analyze partial sector so that recent yet problem solving. Integrated Coastal Zone Management (ICM) is integrated method approach (among governmental, media, sector, and inter-disciplinary) and also dynamic process for sustainable development of upland, coastal zone and ocean.

ICM analyses used spatial analyses, that is tendency analyses, shift share analyses, goods flow analyses for economic space, distribution analyses for social space, Geography Information System (GIS) and overlay for physical space), so that could create space supporting environmental. Outcomes from this analyses expected to sustainable development that reflecting economic growing that can improving human quality."

"The southern coast of the North Sea is mainly protected by a single line of defence against flooding. The traditional means for heightening and strengthening the existing coastal barriers are limited due to the increased enormous resource costs, i.e. building materials, funding and space. On the other hand, further interests and needs such as tourism, nature conservation and agriculture demand an integrated planning process according to the principle of a sustainable coastal development. The spatial protection concepts discussed in the book provide new options for sustainable coastal development in line with the integration of several types of land use. Furthermore, the multifunctional coastal protection zones offer new opportunities for the application of different options for coastal protection, i.e. holding the line, accommodation or retreat. This book also provides a sound basis for an integrated planning process in coastal zones combining participatory methods with adapted --tools from socio-economic and ecologic evaluation"