Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKProses transaksi dalam sistem basis data terdistribusi harus memenuhi sifat atomik, artinya transaksi haruslah dilakukan sebagai satu kesatuan yang utuh atau tidak dilakukan sama sekali. Salah satu cara agar transaksi dapat dilakukan secara atomik adalah dengan menggunakan protokol 2-phase commit (2PC). Protokol 2PC adalah protokol yang banyak digunakan pada basis data terdistribusi untuk mencapai kesepakatan dalam hasil akhir pengerjaan sebuah transaksi yang melibatkan lebih dari satu pihak. Dalam tugas akhir ini akan dibuat suatu perangkat emulasi protokol 2PC yang diterapkan pada aplikasi Electronic Fund Transfer (EFT). Perangkat emulasi ini dibuat pada suatu jaringan komputer lokal (LAN) pada mesin SUN yang berbasiskan pada sistem operasi UNIX BSD 4.1.1. Emulasi akan menunjukkan segala kemungkinan kegagalan kerja pada satu atau lebih komputer yang diikuti oleh proses pemulihan berdasarkan pada aturan protokol 2PC. Hasil emulasi menunjukkan bahwa proses transaksi pada perangkat emulasi ini dapat berjalan secara atomic walaupun terjadi kegagalan kerja saat transaksi sedangberlangsung."

"ABSTRAKDikeluarkannya Undang-undang No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI telah menimbulkan suatu aturan yang baru terhadap sistem peradilan pidana, secara yuridis dalam tatanan kewenangan mengatur masalah kekuasaan kehakiman adalah sesuai yang diatur dalam pasal 24 UUD 1945. Hal ini telah tersisipkan dalam Undang Undang tentang TNI yang merujuk pada pasal 30 UUD 1945 tentang pertahanan negara. Hal ini membawa dampak yang sangat besar terhadap masyarakat yang terkena aturan tersebut, sebab harus memulai dari mana sedangkan aturan hukum yang mengatur hanya mengenai penundukan militer terhadap peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum dan penundukan militer kepada peradilan militer yang melakukan tindak pidana militer. Hal ini ada dua yurisdiksi yang mengadili anggota militer. Penelitian ini mencoba menyikapi persoalan yang terjadi dengan menginventarisir peraturan-perundangan yang dianggap perlu serta menganalisa kelemahan-kelemahannya dan memberikan saran dalam efektifitas pemberlakuannya. Dalam melaksanakan perintah Undang¬undang No. 34 Tahun 2004 ini perlu diperhatikan selain aspek yuridis juga aspek sosiologis dan psikologis, karena hukum akan menjadi kaidah yang mati apabila kaidah tersebut hanya berlaku secara yuridis, artinya harus juga mempertimbangkan faktor¬faktor lain yang akan mempengaruhi pemberlakuan hukum tersebut seperti budaya hukum dari anggota masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkena aturan tersebut. Apabila melihat pads kedudukan kepolisian sebagai penyidik terhadap semua tindak pidana sesuai yang di atur dalam Undang-undang No, 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dalam Undang¬undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatakan bahwa Polisi sebagai pejabat negara yang melakukan penyidikan, maka apabila hal ini dihadapkan dengan Undang-undang No. 31 Tahun 1997 yang mengatakan bahwa penyidik di lingkungan peradilan militer adalah Ankum, PaM dan Oditur, sama halnya yang berlaku dalam hukum militer Amerika Serikat bahwa penyidikan dilakukan oleh anggota militer yang ditunjuk oleh Undang-undangnya. Maka oleh karena itu, kedudukan Kepolisian umum sebagai penyidik terhadap semua tindak pidana tidak dapat diberlakukan juga kepada militer karena tidak ada landasan hukumya yang mengatur demikian. Untuk efektifitas pelaksanaan pemberlakuan Undang¬undang ini maka perlu menyiapkan aturan hukum terkait sebagai pendukung seperti pembenahan terhadap hukum materiilnya, atau memberlakukan sistem peradilan pidana campuran, atau merevisi Undang-undangnya. Dalam penelitian ini dilakukan usaha-usaha dalam menemukan sinkronisasi analisa normatif dan sosiologis yang akan menghasilkan jawaban-jawaban atas permasalahan¬permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

---

ABSTRACT

The promulgation of Law no. 34/2004 on Indonesian National Armed Forces marks the emergence of a new regulation in the criminal court system which juridically governs-at the level of authority-the judicial power pursuant to Article 24 of the 1945 Constitution. This issue has been incorporated in the Armed Forces Law referring to the Article 30 of the 1945 Constitution on state defense. This has brought tremendous impact to the people affected by the Law: it is unclear from where the prosecution should begin because the existing regulations only govern the military's submission to the general court in relation to general criminal cases as well as military's submission to the military court in the case of military criminal acts. Hence, there are two jurisdictions that are able to try military personnel. This research attempts to face this problem by listing the necessary legislations and analyzing their weaknesses as well as providing suggestions for their effective implementation. In the implementation of Law no. 34 Year 2004, the social and psychological aspects also need to be considered besides juridical aspect since a law will become an inapplicable norm if it is mere juridical. It signifies that other factors which influence the implementation, such as the legal culture hold by the members of society affected by the law should be taken into account. In view of the position of the police as criminal investigator, pursuant to Law no. 2/2002 on Police Force of the Republic of Indonesia and Law no. 8/1981 on Criminal Procedural Laws, the police is the state official who conducts investigation. However, if contrasted to Law no. 31/1997, the investigator within the military tribunal environment is the Ankum (Atasan yang berhak merrghukum) 'judging supervisor', the POM 'military police' and the military prosecutor. The same is also applicable in the US martial law where investigation is conducted by a personnel assigned by the law. Therefore, the position of police as investigator to any criminal cases is not applicable to the military situation due to the absence of appropriate legal basis. For an effective implementation of this Law, it is necessary to have supporting relevant regulations to refine the material law, impose mixed criminal tribunal, or revise the Law itself. In this study, several attempts have been performed to identify the harmonization between normative and sociological analyses which will find solutions to the problem."

"Bali, merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang rawan terhadap bencana tsunami, hal ini dikarenakan lokasi Bali dekat dengan segmen atau zona pertemuan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Pada tahun 1977, Bali terkena dampak tsunami yang terjadi akibat gempabumi pada zona megathrust Sumba, dan pada tahun 1994 terkena dampak dari tsunami akibat gempabumi pada zona megathrust daerah Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan proses penjalaran gelombang tsunami dan jangkauan inundasi. Penelitian akan berfokus untuk memodelkan tsunami akibat tsunami historik banyuwangi 7.8Mw, dan skenario gempa zona megathrust kekuatan 8.4 Mw dan 9.0Mw, dengan fokus area penelitian kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali. Pemodelan dilakukan menggunakan software ComMIT, dengan mengamati 3 titik pengamatan, area pantai Seminyak, pantai Kuta, dan pantai Kedonganan. Berdasarkan penelitian dibutuhkan waktu 29 hingga 32 menit untuk gelombang mencapai darat, dengan ketinggian maksimum gelombang 740 hingga 1557 cm. Sementara jangkauan maksimum tsunami 600 hingga 1600 meter dari garis pantai. 

---

Bali is a province in Indonesia that vulnerable to tsunamis, this is due to its location that lies near the convergent boundary of the Indo-Australian and Eurasian plates. In 1977, Bali got affected by the tsunami from Sumba’s megathrust earthquake, while in 1994 got affected by the tsunami from West Java’s megathrust earthquake. This research aims to model the propagation of the historical Banyuwangi’s tsunami with a magnitude  of 7.8Mw, and other scenarios of Bali’s megathrust segment earthquake with magnitudes of 8.4Mw and 9.0Mw, which were observed on three beach point, Seminyak beach, Kuta beach, and Kedonganan beach. Based on the simulation results, the tsunami wave took 29 to 32 minutes time, with a 740 to 1557 cm maximum wave amplitude. While the maximum propagation is 600 to 1600 m from the observed points."

"Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat mengalami kejadian gempa bumi 7.8 Mw yang menghasilkan tsunami besar pada 25 Oktober 2010 silam dan merenggut lebih dari 448 korban jiwa. Letaknya yang di sekitar segmen megathrust pada sesar Sumatera-Andaman menjadi faktor utama kerentanannya terhadap bencana tersebut. Penilitan ini bertujuan untuk mengamati penjalaran gelombang tsunami serta jauh area yang terdampak pada wilayah pemukiman. Proses yang dilangsungkan adalah simulasi propagasi gelombang serta inundasi tsunami menggunakan metode numerik MOST pada perangkat ComMIT. Tiga skenario sumber gempa disimulasikan dengan magnitudo 7.8 Mw, 8.4 Mw, dan 8.9 Mw yang diamati hasilnya pada tiga titik teluk di wilayah pulau Pagai Selatan. Berdasarkan hasil simulasi yang dijalankan, waktu tempuh tsunami dari episenter menuju Kepulauan Mentawai membutuhkan 12 hingga 20 menit, dengan ketinggian gelombang yang berkisar 360-2100 cm dengan kedalaman genangan di daratan berkisar 200-2190 cm di antara semua skenario. Area inundasi yang dihasilkan berkisar 40-720 m dari pesisir menuju empat area pemukiman di sekitar wilayah pengamatan. Kemudian, peta bahaya tsunami pada tiap skenario gempa dibuat berdasar dari area inundasi tersebut.

---

The Mentawai Islands of West Sumatra experienced a 7.8 Mw earthquake that generated a large tsunami on October 25, 2010 and claimed more than 448 lives. Its location near a megathrust segment on the Sumatra-Andaman fault is the main factor for its vulnerability to the disaster. This research aims to observe the propagation of the tsunami waves and the extent of the affected area in residential areas. The process carried out is a simulation of wave propagation and tsunami inundation using the MOST numerical method in ComMIT software. Three scenarios of earthquake sources were simulated with magnitudes of 7.8 Mw, 8.4 Mw, and 8.9 Mw which were observed at three bay points in the South Pagai island region. Based on the simulation results, the tsunami travel time from the epicentre to the Mentawai Islands takes 12 to 20 minutes, with wave amplitudes ranging from 360-2100 cm and inundation depths on land ranging from 200-2190 cm among all scenarios. The resulting inundation area ranges from 40-720 m from the bay coasts to four residential areas around the observation area. Then, a tsunami hazard map for each earthquake scenario is made based on the resulting inundation area."

"Deposit paleotsunami telah ditemukan di berbagai lokasi di Indonesia, diantaranya ialah di kawasan Pacitan, Kulon Progo, Cilacap, Pangandaran, serta kawasan Lebak, Banten. Penelitian kali ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan model yang ideal dalam penentuan luasan zona inundasi paleotsunami di sepanjang kawasan pesisir selatan Malingping, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten dengan metode pemodelan numerik finite difference melalui perangkat lunak ComMIT yang berbasis sistem MOST (Method Of Splitting Tsunamis). Kegiatan lapangan dilakukan guna mengidentifikasi keberadaan endapan paleotsunami pada kawasan lembahan atau swale. Beberapa skenario seperti peristiwa Pangandaran 2006, Aceh 2004, Tohoku 2011, serta gempa yang bersumber pada kawasan segmen megathrust Selat Sunda, dan megathrust sepanjang selatan Jawa digunakan dalam proses pemodelan untuk melihat karakteristik paleotsunami yang paling mungkin mengendapkan deposit di kawasan penelitian. Pemodelan dilakukan dengan berbagai macam skema yaitu dengan memanfaatkan unit source dengan bentuk segmen-segmen pada zona subduksi pada database ComMIT, serta menggunakan parameter sumber gempa yang dimasukkan secara manual untuk selanjutnya dilakukan pemodelan pada ComMIT. Hasil pemodelan menunjukkan skenario tsunami terburuk yang mungkin pernah terjadi di kawasan penelitian ialah peristiwa tsunami dengan nilai magnitudo mencapai 9.1Mw, dengan jangkauan inundasi maksimum sejauh 5,2 kilometer, serta amplitudo gelombang mencapai 32 meter, yang diperkirakan menjadi peristiwa tsunami yang mengendapkan deposit paleotsunami yang ditemukan di daerah penelitian.

---

Paleotsunami deposits have been found in various locations in Indonesia, such as in the Pacitan area, Kulon Progo, Cilacap, Pangandaran, and Lebak, Banten. This research was conducted with the aim of obtaining an ideal model in determining the area of the paleotsunami inundation zone along the southern coastal area of Malingping, Lebak Regency, Banten Province with the finite difference numerical modeling method through ComMIT software based on the MOST (Method Of Splitting Tsunamis) system. Field activities were carried out to identify the presence of paleotsunami deposits in the swale area. Several scenarios such as the Pangandaran 2006, Aceh 2004, Tohoku 2011, as well as earthquakes originating in the Sunda Strait megathrust segment area, and megathrust along the south of Java were used in the modeling process to see the characteristics of paleotsunami that were most likely to produced the tsunami deposits in the study area. Modeling is carried out with various schemes, such as using the ComMIT database unit source in the form of segments in the subduction zone, as well as using earthquake source parameters that are entered manually for further modeling on ComMIT. The modeling results show that the worst tsunami scenario that may have ever occurred in the study area is the tsunami event with a magnitude value of 9.1Mw, with a maximum inundation range of 5.2 kilometers, and a wave amplitude of up to 32 meters, which is estimated to be a tsunami event that deposits paleotsunami deposits found in the study area."

"Pasien HIV/AIDS mengalami kondisi depresi dan ansietas sebesar 20-40%, kondisi inidisebabkan karena penyakit yang dideritanya sehingga mempengaruhi dalam menerimadan menjalankan pengobatan serta perawatan. Tujuan penelitian mengetahui pengaruhAcceptance and Commitement Therapy dan Family Psychoeducation terhadapkemampuan menerima dan berkomitmen dalam mengatasi kondisi depresi dan ansietaspada pasien HIV/AIDS di RS Cipto Mangunkusumo Jakarta. Desain: Quasi EksperimenPre-Post test With control Group” dengan intervensi Acceptance Commitment Therapy(ACT) dan Family Psychoeducation (FPE) sampel 60 pasien HIV/AIDS, dengan caraConsecutive Sampling, 30 pasien mendapat ACT dan FPE dan 30 ACT. Hasil: pasienyang mendapat ACT dan FPE secara bermakna menurunkan kondisi depresi dan ansietaslebih besar dibanding hanya ACT. Pasien yang mendapatkan ACT dan FPE meningkatkemampuan menerima dan berkomitmen secara bermakna menurunkan kondisi depresilebih besar dibandingkan dengan hanya ACT. Rekomendasi penggunaan ACT dan FPEsebagai psikoterapi untuk menurunkan kondisi depresi dan ansietas pasien HIV/AIDS

---

HIV / AIDS patients experience depression and anxiety at 20-40%, this condition

is due to her illness that affect the treatment received and the running and

maintenance. Aim determine the influence of Acceptance and commitement

Therapy and Family psychoeducation on the ability to accept and commit and

overcome depression and anxiety in patients with HIV/AIDS in Cipto

Mangunkusumo hospital. Design: Quasi Experiments With Pre-post test control

group "with the intervention Acceptance Commitment Therapy (ACT) and Family

psychoeducation (FPE) samples of 60 patients with HIV/AIDS, with Consecutive

Sampling, 30 patients received ACT & FPE and 30 received only ACT. Results:

The patients were given ACT and FPE significantly reduced depression and

anxiety conditions are also bigger than just ACT. Patients who received ACT and

FPE obtained increased ability to accept and commit significantly reduced

depression greater than the ACT. Recommended use of ACT and FPE as

psychotherapy for depression and anxiety reduce HIV/AIDS patients."

"ABSTRAK Peristiwa bunuh diri yang dilakukan oleh Bripka Teguh Dwiyanto,seorang anggota Polri yang berdinas di Korps Brimob Polri pada tanggal 15 Mei2017 adalah kejadian bunuh diri yang dilakukan oleh anggota Polri untukkesekian kalinya. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penyebab anggotaKorps Brimob Polri seperti Bripka Teguh Dwiyanto dengan bidang tugaskontijensi melakukan tindakan bunuh diri.Dalam penelitian ini, permasalahan yang diteliti adalah bagaimanagambaran umum mengenai Kompi I Batalyon A Resimen III Pasukan PeloporKorps Brimob Polri, apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya bunuh diriyang dilakukan oleh personel Korps Brimob Polri serta bagaimana Polapembinaan anggota Polri untuk menghindari anggota melakukan bunuh diri.Penelitian ini menjelaskan tentang apa yang menjadi faktor penyebabterjadinya bunuh diri yang dilakukan oleh personil Korps Brimob Polri atas namaBripka Teguh Dwiyanto dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifatdeskriptif. Kemudian untuk sumber data dipilih dengan metode purposive dansnowball sampling. Pengumpulan data dalam metode ini digunakan tiga metode,yaitu : obesrvasi, wawancara mendalam dan studi dokumen. Adapun untukmetode analisis data, peneliti menggunakan 3 tahap yaitu reduksi data, penyajiandan verifikasi data.Dalam akhir penelitian, disimpulkan bahwa personel Korps Brimob Polriyang melakukan bunuh diri adalah karena faktor psikologis dimana yangbersangkutan sedang menjalani pemeriksaan secara internal terkait insidentertembaknya kaca pada sebuah rumah milik masyarakat dari senjata dinas.Dengan melihat kejadian ini, maka faktor psikologis dalam pembinaan SumberDaya Manusia Polri agar lebih mendapat perhatian dan Polri Pendidikan pelatihandi lembaga Polri agar mengakomodir jenis pendidikan yang bertujuanmeningkatkan kapasitas diri dari segi psikologis.

---

ABSTRACT Suicide case which carried out by Bripka Teguh Dwiyanto, a member ofPolice Corps active in Mobile Brigade Corps Brimob on May, 15th, 2017, wasthe incident by police personnel for the umpteenth times. The study discus aboutthe causative factors of commit suicide such a case like Bripka Teguh Dwiyantowith contingency function did.In this study, the problem examined a general overview about theCompany I Battalion, A Regiment of the III Army Corps Pioneer, the cause of thesuicide factor of the personnel Brimob Corps, and how a pattern guidance policepersonnel to avoid the members from committed suicide.This research explains what is the cause of suicide committed bypersonnel of Police Mobile Brigade Corps in the name of Bripka Teguh Dwiyantois using a descriptive qualitative approach. The source of data was selected in amethod of purposive and snowball sampling method. Data collected use threemethods observation, in depth interviews and study of documents. The dataanalysis methods it uses three stages, they are data reduction, presentation anddata reduction.The result of the study includes the cause of committed suicide of BrimobCorps personnel was because of psychological factor, where the recipient wasundergoing internal investigation related to the glass of resident rsquo s house whichshoot by the official weapon. It shows that the psychological factor for developinghuman resource of the police need to be more concerned, and such a specifiedtraining or education in order to increase the psychological capacity have to beaccommodated by the Police Force"

"Jumlah kejadian diabetes melitus semakin meningkat setiap tahunnya. Pasien diabetes melitus perlu mendapatkan informasi tentang diabetes melitus minimal setelah ditegakan diagnosa. Perawat sebagai edukator bisa memberikan edukasi terhadap pasien diabetes melitus agar terjadinya peningkatan pengetahuan dan merubah sikap pasien diabetes. Penyampaian edukasi melalui lisan perlu ditambahkan dengan modul, agar pasien dapat meninjau kembali materi yang telah diterima. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh edukasi dengan menggunakan self instructional module terhadap tingkat pengetahuan dan sikap tentang diabetes melitus pada pasien diabetes melitus tipe 2. Penelitian ini menggunakan desain quasi experimental dengan one group pretest postest dengan jumlah sampel 29 orang dengan diagnosa diabetes melitus tipe 2, pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis statistik menggunakan wilcoxon test. Terdapat pengaruh edukasi kesehatan self instructional module terhadap pengetahuan dan sikap pasien diabetes melitus p

---

The number of diabetes mellitus cases have been increasing every year. Diabetes mellitus DM patient needs to get informed about their DM lately after the patient had been diagnosed. Nurse should give the education to enhance patient knowledge and improve their attitude. Health education using modified module has benefit to support the patient in perfoming self learning. This study aimed to test the impact of education using the self instructional module to a level of knowledge and attitude about diabetes mellitus to diabetes mellitus patient type 2. This research used quasi experimental with one group pretest postest design with 29 person samples identified with diabetes mellitus type 2 diagnosis. Data were collected using questionaires. Statistic analysis was done by using wilcoxon test. The research result showed that there were differences of knowledge before and after education by self instructional module p 0,001 "