Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Penelitian ini menganalisis permasalahan dalam komoditas kedelai dan mengukur dampak swasembada kedelai bagi Indonesia serta mencari alternatif kebijakan lain yang berdampak baik bagi masyarakat. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat permasalahan dalam perkedelaian nasional seperti permasalahan benih, pupuk, perubahan cuaca, hama dan rendahnya harga kedelai dibandingkan palawija yang lain. Untuk mengukur dampak kebijakan kedelai terhadap para pelaku ekonomi, penelitian ini menggunakan Cost and Benefit Analysis. Hasil penelitian menyarankan bahwa kebijakan impor lebih menguntungkan dibandingkan jika pemerintah melakukan upaya swasembada kedelai.

---

This study analyzes the problems in soybean commodity and measures the impact of self-sufficiency soybean for Indonesia, as well as seeking for the policy alternative which gives good impact to the society. The finding of this study is there are problems in national soybean issue such as problems related with seeds, fertilizer, changes in weather, pest, and the low price of soybean compared to other commodity crops. To measure the policy impact of soybean towards society, this study uses Cost and Benefit Analysis. The result of this study recommends that import policy is more beneficial compared to when government puts efforts in self-sufficiency of soybean."

"Sebagai negara maju dan anggota OECD, Australia merupakan negara yang sangat aktif berkontribusi dalam pembangunan internasional dan pemberantasan kemiskinan melalui pemberian ODA (Official Development Assistance). Dalam rangka mengakselerasi tujuan ODA tersebut, Australia mengadopsi dan mengintegrasikan kebijakan Aid for Trade (AfT) yang secara internasional diluncurkan pada WTO Hongkong Declaration 2005 kedalam kebijakan bantuan luar negerinya pada tahun 2006. Kebijakan ini diambil dengan prinsip bahwa negara maju dapat membantu negara berkembang keluar dari kemiskinan dengan meningkatkan kapasitasnya dalam perdagangan internasional. Berbasis hal ini, sejak 2006, Australia mengimplementasikan kebijakan AfT dengan fokus regional di negara-negara ASEAN melalui bantuan infrastruktur, teknis, dan peningkatan kapasitas dengan inisiatif Greater Mekong Subregion Trade and Transport Facilitation (GMS TTF), ASEAN Australia Development Cooperation Partnership Phase II (AADCP II), dan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement Economic Cooperation Support Program (AAZNFTA ECSP). Berdasarkan hal ini, bila kebijakan AfT Australia ditujukan untuk membantu negara berkembang keluar dari kemiskinan, fokus regional Australia dalam kebijakannya tersebut dinilai timpang dengan kenyataan problematika kemiskinan yang lebih besar terjadi di kawasan lain seperti Afrika. Lebih daripada itu, jika dinilai dari aspek perdagangan internasional, tidak semua negara ASEAN merupakan mitra utama perdagangan dua arahnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa ASEAN menjadi fokus dalam kebijakan AfT Australia ini. Penelitian ini ditujukan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan menilai aspek kepentingan Australia dalam kebijakan luar negerinya terhadap ASEAN dengan kerangka konsep geoekonomi. Dalam pembahasannya, metode kualitatif akan digunakan untuk menjelaskan kepentingan geoekonomi Australia dalam kebijakan AfT-nya di ASEAN (periode 2006-2014). Analisis kepentingan geoekonomi Australia ini kemudian didasarkan pada tiga hal, yakni: 1) konektivitas perdagangan internasional Australia lintas kawasan, dimana akan membahas kepentingan Australia atas jalur perdagangan strategis di ASEAN yang menghubungkannya kepada mitra dagang utamanya; 2) posisi Australia dalam arsitektur ekonomi regional yang akan mengkaji keterlibatan Australia dalam proses pembentukan dan pemanfaatan perjanjian perdagangan bebas baik bilateral maupun regional, dimana kebijakan AfT Australia sebagai katalis dalam usaha tersebut; dan 3) potensi ekonomi ASEAN bagi Australia di abad Asia dengan penekanan pada potensi demografi ASEAN dan relasi investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) antara kedua pihak.

---

Australia, as developed country and member of OECD, is a country which actively contributes to international development and poverty eradication efforts via providing ODA (Official Development Assistance). In order to expedite the goal of its ODA, Australia adopts and integrates the Aid for Trade (AfT) policy which was internationally lauched at the WTO Hongkong Declaration 2005 to its aid policy in 2006. This policy was adopted with the principle of which developed countries could assist developing countries to leave poverty by increasing their capacity in international trade. Based on this, since 2006, Australia has been implementing AfT policy with regional focus towards ASEAN countries through infrastructure and technical assistance, as well as capacity building with the initiatives of Greater Mekong Subregion Trade and Transport Facilitation (GMS TTF), ASEAN Australia Development Cooperation Partnership Phase II (AADCP II), and ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement Economic Cooperation Support Program (AAZNFTA ECSP). In regards of this policy, if Australia’s AfT policy is directed to assist developing country to leave out poverty, the regional focus of Australia is considered to be inappropriate pertaining to the fact that the problem of poverty is bigger in another region, such as in Africa. Moreover, if it is considered from international trade aspect, it is not all of ASEAN countries which is the main two-way trading partner of Australia. This matter then rises question why ASEAN become the focus in Australia’s AfT policy.

This research is adressed to answer that question by considering the aspect of Australia’s interest in its foreign policy towards ASEAN with the conceptual framework of geoeconomics. Inside of explanation, the qualitative methode would be used to explain Australia’s geoeconomic interest in AfT policy in ASEAN (period of 2006-2014). The analysis of geoeconomic interest would then be established upon three things, which are: 1) the connectivity of Australia’s international trade across the region, which would explain Australia’s interest upon strategic trade pathways in ASEAN which connect Australia to its main trade partner; 2) Australia’s position in the regional economic architecture, which would further analyze Australia’s engagement in the process of establishing and utilizing free trade agreement bilaterally an regionally by which the AfT policy plays a role as catalyst towards those efforts; and 3) the ASEAN economic potential for Australia in the Asian century with the emphasis on demographic potential of ASEAN as well as foreign direct investment (FDI) relation on both parties."

"European Community (EC) saat ini merupakan salah satu organisasi regional yang mempunyai peran penting dalam perdagangan internasional. World Trade Organization (WTO) di lain pihak merupakan forum perdagangan internasional terbesar. Hubungan hukum keduanya menimbulkan banyak diskusi dan kontroversi. Permasalahan yang paling sering muncul adalah permasalahan common commercial policy (CCP) dan direct effect. Permasalahan pertama adalah masalah CCP eksternal EC pada forum WTO. EC bersama dengan negara-negara anggotanya menjadi anggota dalam Perjanjian WTO atau disebut juga sebagai mixed agreement yang disebabkan oleh fragmentasi kompetensi internal EC. Sebagian sektor dalam Perjanjian WTO merupakan kompetensi EC, sebagian merupakan kompetensi negara-negara anggota, dan sebagian merupakan shared competence. Keadaan ini kemudian mengakibatkan terdapat dua tahap negosiasi perdagangan yaitu internal EC dan pada saat negosiasi pada forum WTO yang menjadikan proses negosiasi dengan EC menjadi lamban. Selain itu pihak ketiga sukar dalam memutuskan pihak mana yang bertanggungjawab pada saat terjadinya pelanggaran terhadap Perjanjian WTO, terutama apabila akan mengajukan perkara pada Dispute Settlement Body (DSB) WTO. Permasalahan kedua adalah direct effect; ECJ pada tahun 1963 mengembangkan suatu doktin baru yang disebut dengan doktrin direct effect. Doktrin ini memberikan hak kepada individu hukum negara anggota untuk dapat menjadikan regulasi ataupun norma rezim hukum EC sebagai dasar hukum dihadapan pengadilan negerinya. Doktrin ini kemudian juga mencakup perjanjian internasional sehingga individu hukum dapat menjadikan pengaturan dalam suatu perjanjian internasional sebagai dasar hukum gugatannya di pengadilan negerinya sendiri. Pertanyaan yang muncul adalah apakah terdapat direct effect WTO dalam rezim hukum EC? Dalam analisis kasus-kasus ECJ jawabannya jauh dari afirmatif."

"This edited volume contains a comprehensive discussion. . .by many of the key contributors to the trade policy literature. The discussion is largely forward thinking, building on achievements that have persisted and survived the turbulence and much more primitive system of rules that have existed so far in the global financial architecture. An excellent supplementary text for international courses. Highly recommended."

"ABSTRAKThe relationship between Indonesia and European Union has already bond since years ago. An economic cooperation, especially in trade, was the beginning of it relation that made European Union an important business partner for Indonesia. Chapter one explains how European Union has a significant position in trade with Indonesia, where the percentage is more or less of 13 percent of Indonesian total trade worldwide. Mapping should be done in order divide Indonesian commodities into two parts, which are competitive commodities and uncompetitive commodities in European Union's market. There are several leading Indonesian commodities in European Union's market that should be secured ,and increased. Thus Indonesia is able to be more responsive to the European Union about the alternatives to increase market share. Commodities in this thesis are divided into five (5) categories such as fuels, agricultures and raw materials, food, ores and metals, and manufactures. Indonesia hopes that the integration of European Union will increase the export value of Indonesia to EU market, although there are some barriers in trading activities. One of the barriers is EU import policy that had been imposing to Indonesia export commodity, either tariff policy or non-tariff policy.Apparently, there are many perspectives about those trade policies that can be seen from European Union's (as the importer countries) and Indonesia's (as the exporter country) point of view. Because of that reason we have to recognize and identify -several factors that set up those policies such as Economic factor and Social-Politic factors.Finally, after the mapping and formulating factors of export activities, Indonesia is able to describe threat and opportunities in exporting commodities to the European Union's market. As results, the writer would like to give some opinions about alternative efforts to increase Indonesian export to European Union."