Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
Aritonang, Dinoroy Marganda, author
The problem of temporary dismissal of public officials frequently emerges along with the problem of corruption eradication. some public officials who don't agree with the temporary dismissal procedures usually requested a petition or judicial review process to constitutional court (MK) related laws regulating about his/her public position. the procedures...
Bandung: Lembaga pengembangan administrasi STIALAN Bandung, 2012
JIA 9 : 1 (2012)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Syahreza Hardyawan, author
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah menciptakan suatu lembaga baru bernama Majelis Kehormatan Notaris yang memiliki kewenangan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat...
Depok: Universitas Indonesia, 2017
T46923
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Sirait, Julianto Salomo Parluhutan, author
ABSTRAK
Di era reformasi, pemilihan umum (pemilu) adalah wujud nyata demokrasi yang memberikan hak kepada setiap orang untuk memilih dan terkhusus untuk dipilih sebagai hak konstitusional warga negara untuk turut serta dalam pemerintahan. Akan tetapi, dalam setiap pemilu hak seseorang untuk dipilih tersebut harus memenuhi persyaratan aturan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai...
2020
T55038
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Pamungkas Satya Putra, author
[ABSTRAK
Air sebagai benda sosial (res commune) merupakan hak asasi manusia yang
fundamental dan saling berhubungan dengan hak-hak asasi lainnya. Hal tersebut
diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Bab XA Pasal 28H, dan Bab XIV Pasal 33 ayat (3). Konstitusionalitas
menegaskan tentang hak penguasaan negara terhadap air untuk dipergunakan
sebesar-besar kemakmuran rakyat....
Jakarta: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2014
T42224
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Imam Heykal Djajadiningrat, author
ABSTRAK
Dalam hal ihwal negara dalam keadaan kegentingan yang memaksa, Pasal 22 UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perppu. Namun timbul problema hukum mengenai siapakah yang menentukan kapan terjadinya “hal ihwal kegentingan yang memaksa” tersebut, dan siapa yang menentukan keadaan seperti apakah kondisi kegentingan yang memaksa telah terpenuhi, sehingga...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T39317
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library