Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam dalam menghimpun dana masyarakat. Tujuan Tesis ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan usaha tersebut merupakan penyimpangan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Koperasi No.25 Tahun 1992 jo Pasal 16 UU Perbankan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder. Tipologi penelitian bersifat eksploratoris evaluatif. Hasil penelitian adalah kegiatan usaha Koperasi Simpan Pinjam dalam menghimpun dana masyarakat merupakan penyimpangan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Koperasi No.25 Tahun 1992 jo Pasal 16 UU Perbankan.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the business activities of the Savings and Credit Cooperative in raising public funds. The objective is to determine whether such business activity is the deviation of the Article 44 of the Cooperative Law Number 25 Year 1992 in conjunction with Article 16 of the Banking Law. The methodology of the research is normative juridical with secondary data. Typology of research is exploratory evaluative. The result of the research is the business activities of the Savings and Credit Cooperative in raising public funds is a deviation of Article 44 of the Cooperative Law Number 25 Year 1992 in conjunction with Article 16 of the Banking Law.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pengaturan kedudukan dan peran organ koperasi dalam Undang-Undang Perkoperasian Indonesia serta dapat atau tidaknya prinsipprinsip korporasi diterapkan pada badan usaha Koperasi di Indonesia. Kedua hal tersebut akan digunakan untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung No. 1644K/PID/2013 yang secara garis besar berisikan mengenai perkara pidana penggelapan dalam jabatan secara berlanjut yang dilakukan oleh organ koperasi (Pengurus). Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan mengenai kedudukan dan peran organ-organ koperasi di dalam Undang-Undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992 belum cukup memadai bila dibandingkan dengan pengaturan mengenai kedudukan dan peran organ-organ di dalam Perseroan Terbatas yang terdapat dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007; Penerapan prinsipprinsip korporasi pada badan usaha koperasi di Indonesia belum cukup diatur secara jelas dalam Undang-Undang Perkoperasian, baik Undang-Undang No. 12 Tahun 1967, Undang-Undang No. 25 Tahun 1992, maupun Undang-Undang No. 17 Tahun 2012. Tidak seperti pengaturan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007; rupa-rupanya Majelis Hakim dalam perkara penggelapan Kopposindo tidak cukup mempertimbangkan dengan baik kedudukan dan peran organ-organ koperasi dan keberlakuan prinsip korporasi terhadap badan usaha koperasi dalam memutus perkara tersebut. ...... The focuses of this thesis are how the cooperative law regulates the position and role of the organs in cooperative entity and whether or not the corporate principles are implemented to the cooperative enterprises. Both of these will be used to analyze the verdict of Supreme Court number 1644K/PID/2013 that the outline is about the criminal case of embezzlement committed by the organ of the cooperative. Type of this research is qualitative normative juridical research methods. The results of this research show that the position and role of the organs regulated by the cooperative law still not sufficient when it’s compared with corporate law; implementation of corporate principles in cooperative in cooperative law (both are regulated in cooperative act 1967, cooperative act 1992, or cooperative act 2012) still not sufficient when it’s compared with corporate law; and apparently the judges did not use cooperative law, especially the part that regulates the position and role of the organs and implementation of corporate principles in cooperative, as one of their verdict considerations.