Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini memiliki tujuan memberikan bukti empiris untuk melihat apakah dalam beberapa tahun terakhir program sembako sebagai bantuan pangan dapat mencukupi asupan makanan bergizi dan berpengaruh terhadap angka prevalensi stunting di Indonesia. Program sembako salah satu instrumen bantuan pangan untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga dalam akses pangan juga untuk memenuhi kebutuhan gizi yang adekuat sebagai upaya dalam mencegah kejadian stunting. Metode yang digunakan yaitu Two-Stage Least Squares menggunakan STATA 16 dalam pengolahan untuk pengujian signifikasi terhadap penelitian. Hasil first stage IV2SLS menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara program sembako terhadap asupan gizi yang memadai yang selanjutnya hasil second stage menunjukkan bahwa semakin tinggi kecukupan asupan makanan bergizi rumah tangga maka akan menurunkan prevalensi stunting di Indonesia, selain itu ditemukan adanya pengaruh signifikan vaksin BCG dan kepemilikan sanitasi layak terhadap prevalensi stunting. Intervensi pemerintah untuk meningkatkan akses keragaman pangan diperlukan untuk memenuhi gizi yang adekuat schingga dapat memperkecil resiko terjadinya stunting. ......This study aims to provide empirical evidence to see whether in recent years Program Sembako as food assistance has been able to provide sufficient intake of nutritious food and have had an effect on the stunting prevalence rate in Indonesia. Program Sembako is one of the food assistance instruments to reduce the burden on household expenses in accessing food as well as to meet adequate nutritional needs as an effort to prevent stunting. The method used is Two-Stage Least Squares using STATA 16 in processing to test the significance of research. The results of the first stage IV2SLS show that there is a significant positive relationship between the Program Sembako and adequate nutritional intake, then the results of the second stage show that the higher the adequacy of household nutritious food intake, the lower the prevalence of stunting in Indonesia. In addition, there is a significant effect of the BCG vaccine and ownership of proper sanitation on the prevalence of stunting. Government intervention to increase access to food diversity is needed to meet adequate nutrition so as to minimize the risk of stunting.

Abstrak :
On Family planning and human reproductive health in Indonesia.

Abstrak :
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagai dasar untuk melakukan penangkapan dan penahanan yang dilakukan terhadap Raffi Farid Ahmad Namun terdapat permasalahan didalam perumusan kedua klausula ini dikarenakan didalam peraturan perundang undangan baik dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana KUHAP maupun Undang Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan secara jelas definisi dan penjelasan mengenai penggunaan bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup tersebut Hal ini penting untuk dibahas guna menjawab permasalahan mengenai sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahanan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika Untuk mendapatkan jawabannya penulis menganalisis putusan praperadilan yang diajukan oleh Raffi Farid Ahmad kemudian melakukan wawancara untuk mendukung data data sekunder yang penulis pergunakan dalam tulisan ini Melalui metode tersebut penulis mendapatkan suatu kesimpulan bahwa pemberian definisi mengenai bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup merupakan hal yang penting untuk diatur dan dijelaskan dalam KUHAP maupun Undang Undang Narkotika sehingga tercipta kepastian hukum.

---

In this paper the author discusses clauses of probable cause and reasonableness as a basis for arresting Raffi Farid Ahmad In the case these problems in the formulation of both clauses The use of the both clauses are not clearly explained and defined in Criminal Procedural Law KUHAP and the Narcotics Act It is important to be discussed in the order to answer the validity of the arrest and detention of a person that suspected did a crime especially the crime of narcotics The author has analyzed a pretrial hearing that has submitted by Raffi Farid Ahmad then conducted interview to support secondary data Through this method the author obtains a conclusion that giving a definition clauses of probable cause and reasonableness to be set and described in the legislation.

Abstrak :
ABSTRAK
Perlindungan hak tersangka sebagai salah satu bentuk perwujudan Hak Asasi Manusia dirasakan tidak lagi diutamakan dalam proses hukum pidana. Penetapan tersangka sebagai dasar pengenaan upaya paksa terhadap seseorang dalam proses hukum pidana tidak mengutamakan hak asasi manusia dan tidak sesuai asas due process of law. Bukti permulaan yang cukup sebagai dasar untuk menetapkan tersangka tidak diberikan definisi yang jelas dalam KUHAP, hal ini mengakibatkan banyak orang yang ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui prosedur yang jelas. Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data data sekunder melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, jurnal, dan skripsi. Melalui metode tersebut, penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pengaturan mengenai definisi bukti permulaan yang cukup sangat penting demi terciptanya kepastian hukum.

---

ABSTRACT
The protection suspect rsquo s rights as one of the manifestations of Human Rights is no longer a priority in criminal proceedings. Suspect Determination as a basis to execut forced efforts against a person in criminal proceedings is not prioritizing human rights and not according to the principle of due process of law. Probable cause as the base of suspect determination is not given a clear definition in the Criminal Procedure Code, this resulted in many people being designated as suspects without going through a clear procedure. This research was conducted by data collection method of secondary data through legislation, books, articles, journals, and thesis. Through this method, the authors conclude that the regulation of probable cause definition is essential for creating legal certainty.

Abstrak :
Pandemi COVID-19 menyebabkan terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat seperti dilarang berkerumun maupun masyarakat menjadi lebih aktif dalam ranah digital. Perubahan tersebut memunculkan tindak pidana yang sudah lama tiada, seperti melanggar UU Wabah Penyakit Menular, serta meningkatnya kasus pelanggaran UU ITE. KUHAP, sebagai pedoman untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, hingga upaya paksa, belum mengatur cara melakukan hal tersebut dalam situasi pandemi COVID-19. Skripsi ini akan membahas mengenai penyelidikan, penyidikan, upaya paksa, maupun bukti permulaan yang cukup dalam menangani kasus-kasus yang terjadi selama pandemi COVID-19 seperti Aksi Hardiknas 2021 tentang kerumunan dan Ravio Patra mengenai UU ITE, kemudian dianalisis dengan KUHAP serta hukum yang berlaku selama ini mengenai hal tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah selama pandemi COVID-19 belum terdapat peraturan baru mengenai pelaksanaan KUHAP di situasi ini, serta masih terjadinya tindakan penyelidik/penyidik di luar dari prosedur hukum yang diatur sejauh ini seperti menggunakan kekerasan, ancaman, kebohongan, atau melakukan interogasi yang tidak ada dalam KUHAP maupun turunannya. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan pelaksana KUHAP dalam situasi pandemi COVID-19 serta perlu segera disahkan RKUHAP agar dapat menjawab permasalahan yang ada dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia berdasarkan analisis dari dua kasus ini.

---

The COVID-19 pandemic has caused changes in people’s lives, such as being prohibited from gathering and people becoming more active in the digital realm. Due to these changes, there is an increasing trend cases of violation of the Infectious Diseases Outbreak Law and an increasing number of cases violating the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE). The Criminal Procedure Code (KUHAP) as a guideline for conducting investigations and forced efforts has not regulated how to execute those during COVID-19. This thesis will discuss investigations, forced efforts, and sufficient preliminary evidence in handling cases during COVID-19 such as Hardiknas 2021 Demonstration regarding crowds and Ravio Patra regarding UU ITE, which will be analyzed with the Criminal Procedure Code and applicable laws. This research was conducted using qualitative research methods in the form of normative juridical research. As the conclusions of this thesis, it is found that during COVID-19 pandemic, there were no new regulations regarding the implementation of the Criminal Procedure Code and the actions used by investigators outside of the legal procedures are still happening such as violence, threats, lies, or conducting interrogations that did not exist in the Criminal Procedure Code and its derivatives. Therefore, there is a need for regulations on how to implement the Criminal Procedure Code during COVID-19 and it is necessary to immediately ratify the Criminal Procedure Code Draft to be able to solve problems that exist in the Indonesian Criminal Procedure Code based on the analysis of these two cases.

Abstrak :
Pola isapan nutritif pada neonatus cukup bulan sehat penting untuk diketahui, namun selama ini belum ada bukti ilmiah yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik pola isapan nutritif pada neonatus cukup bulan sehat berdasarkan berat badan lahir dan usia gestasi. Desain studi yang digunakan adalah pendekatan potong lintang pada neonatus cukup bulan sehat di beberapa Puskesmas tingkat Kecamatan di Jakarta. Sebanyak 88 neonatus cukup bulan sehat dinilai karakteristik pola isapan nutritif dengan Sucking Mechanism System Equipment. Dari hasil penilaian tersebut, tidak ditemukan adanya perbedaan bermakna pada pola isapan nutritif neonatus cukup bulan sehat berdasarkan usia gestasi dan berat badan lahir. Rerata amplitudo tekanan isapan adalah -86,69 (76.0 – 102,68) mmHg, rerata frekuensi isapan 0,847 (0,717 – 0,97) isapan/detik, rerata durasi satu isapan nutritif 0,858 0,124 detik, rerata durasi satu burst 13,4 (8,49 – 22,48) detik, rerata jumlah burst dalam satu menit 3,74 1,53 burst/menit, rerata jumlah isapan per burst 15,36 (9,19 – 24,45) isapan/burst. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pola isapan nutritif terus berkembang seiring dengan peningkatan usia gesatasi dan berat badan lahir. ......Nutritive sucking pattern in healthy term neonates is important to know, but so far there is no scientific evidence available The aim of this study was to determine the characteristics of the nutritive suction pattern in healthy term neonates based on birth weight and gestational age. A cross-sectional approach was applied among healthy term neonates in several sub-district health centres in Jakarta. A total of 88 healthy term newborns were assessed for nutritional sucking pattern characteristics using the Sucking Mechanism System Equipment. The result showed no significant difference in terms of nutritive suction pattern based on gestational age and birth weight. The mean amplitude of suction pressure was -86.69 (76.0 - 102.68) mmHg, mean suction frequency was 0.847 (0.717 - 0.97) sucks/second, mean duration of a nutritional suction was 0.858 ± 0.124 seconds, mean duration of a burst was 13.4 (8.49 - 22.48) seconds, mean number of bursts per minute was 3.74 ± 1.53 bursts/minute, mean number of sucks per burst was 15.36 (9.19 - 24.45) sucks/burst. This study suggests that the nutritional sucking pattern continues to evolve with increasing age and birth weight

Abstrak :
Xiaokang Shehui merupakan salah satu impian Republik Rakyat Cina yang ditargetkan dapat dicapai pada tahun 2021. Xiaokang Shehui merupakan konsep dari Konfusianisme yang mengacu pada masyarakat yang relatif sejahtera dan perekonomian yang merata. Sejak dimulainya Reformasi dan Keterbukaan, perekonomian Cina terus berkembang dengan pesat selama beberapa dekade terakhir, tapi kemiskinan dan ketimpangan terus menjadi masalah utama di Cina. Demi bisa mengatasi kemiskinan dan ketimpangan serta mewujudkan masyarakat yang cukup sejahtera secara komprehensif, pemerintah Cina menerapkan berbagai strategi untuk mengentaskan kemiskinan. Seiring dengan waktu dan perkembangan ekonomi, strategi pengentasan kemiskinan yang sebelumnya diterapkan tidak lagi sesuai untuk mengatasi masalah yang menjadi penyebab kemiskinan, terutama untuk warga-warga di daerah pedalaman dan terpencil. Agar bisa mengatasi kemiskinan yang disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda, pemerintah Cina menerapkan strategi Jingzhun Fupin atau Pengentasan Kemiskinan yang Tepat Sasaran. Artikel ini membahas mengenai strategi Pengentasan Kemiskinan yang Tepat Sasaran dengan berfokus kepada hasil yang dicapai dan melihatnya melalui perspektif Membangun Masyarakat Cukup Sejahtera secara Komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan adanya dampak yang signifikan dari strategi Pengentasan Kemiskinan yang Tepat Sasaran dalam mengentaskan kemiskinan dan membangun masyarakat cukup sejahtera secara komprehensif. ......Xiaokang Shehui is one of the dreams of the People's Republic of China targeted to be achieved in 2021. Xiaokang Shehui is a concept that originates from Confucianism which refers to a relatively prosperous society and an equitable economy. Since the start of Reform and Opening Up, China's economy has continued to develop rapidly over the past few decades, but poverty and inequality continue to be major problems in China. To overcome poverty and inequality and create a comprehensively prosperous society, the Chinese government is implementing various strategies to alleviate poverty. Along with the times and economic developments, the poverty alleviation strategies that were previously implemented are no longer suitable for overcoming the problems that cause poverty, especially in rural and remote areas. In order to overcome poverty caused by different factors, the Chinese government implemented the Jingzhun Fupin or the Targeted Poverty Alleviation strategy. This article discusses the Targeted Poverty Alleviation strategy with a focus on the results achieved and seeing it through the perspective of Comprehensively Building a Moderately Prosperous Society. The research results show that there is a significant impact of the Targeted Poverty Alleviation strategy in alleviating poverty and comprehensively building a moderately prosperous society.