Search Result  ::  Save as CSV :: Back

"Dalam Undang-Undang DKJ diatur bahwa DKI Jakarta akan berubah statusnya menjadi Daerah Khusus Jakarta dengan beberapa kekhususan tertentu. Salah satu kekhususan tersebut adalah mengatur terkait tarif maksimal PBJT Atas Jasa Parkir menjadi 25%. Atas pengaturan tersebut, perlu diketahui peran asas certainty dalam pengaturan PBJT Atas Jasa Parkir yang juga diatur dalam Undang-Undang HKPD, serta apa saja tantangan dalam proses pemungutannya nanti. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan paradigma post-positivist dan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara mendalam sebagai teknik penelitian. Teori yang digunakan dalam analisis ini adalah gagasan dari Rosdiana & Iryanto (2012), yaitu Asas Certainty. Data di analisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pada Dimensi Objek, Subjek, Dasar Pengenaan Pajak dan Prosedur Pelaksanaan Administrasi Pajak telah memenuhi asas certainty dan akan tetap mengacu pada Undang-Undang HKPD, sedangkan terkait Tarif Pajak akan tunduk pada Undang-Undang DKJ. Hal ini dikarenakan Undang-Undang DKJ merupakan lex specialis Undang-Undang HKPD. Namun, apabila Undang-Undang DKJ sudah berlaku, maka dalam proses pemungutan nantinya, ketentuan terkait tarif belum memenuhi asas certainty. Atas belum terpenuhinya asas certainty terkait tarif pajak maka menimbulkan beberapa tantangan dalam proses pemungutan PBJT Atas Jasa Parkir di Provinsi DKJ.

---

The DKJ Law stipulates that DKI Jakarta will change its status to Daerah Khusus Jakarta (Special Capital Region) with specific provisions. One of these provisions involves setting a maximum tariff for PBJT on Parking Services at 25%. However, the tax provisions have also been regulated in the HKPD Law. For data collection, the researcher adopts a quantitative approach with a post-positivist paradigm, using literature study and in-depth interviews as research techniques. The theory applied in this analysis is the Principle of Certainty, based on the ideas of Rosdiana & Iryanto (2012). The data are analyzed qualitatively. The research findings show that, in terms of the Dimensions of Object, Subject, Tax Base, and Tax Administration Procedures, the principle of certainty has been met and will continue to refer to the HKPD Law. However, the Tax Rate will follow the DKJ Law, as the DKJ Law is a lex specialis to the HKPD Law. Once the DKJ Law is enforced, the provisions regarding the tax rate will not meet the principle of certainty in the collection process. This gap creates several challenges in collecting PBJT on Parking Services in the DKJ Province."

"Pajak Daerah memiliki peran penting bagi daerah dan tidak luput dari adanya potensi sengketa. Meskipun demikian, data dari Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa angka Pajak sengketa Pajak Daerah sangat kecil. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja alasan yang menyebabkan Wajib Pajak Daerah Khusus Jakarta tidak melakukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Pajak serta apa saja upaya alternatif yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa Pajak Daerah di luar jalur litigasi. Hasil penelitian yang dilakukan di Daerah Khusus Jakarta menyimpulkan bahwa rendahnya angka sengketa Pajak Daerah disebabkan oleh nilai material yang tidak terlalu besar, waktu yang dibutuhkan cukup lama, persepsi negatif di masyarakat apabila terhadap badan peradilan, dan sistem prosedural dari pajak daerah yang sederhana sehingga kecil ruang untuk bersengketa. Upaya alternatif yang dilakukan antara lain melalui upaya administrasi, komunikasi dan konsultasi yang baik, serta adanya implementasi teknologi dalam bentuk e-Tax Court.

---

Regional Taxes play an important role for the region and are not free from potential disputes. However, data retrieved from the Tax Court states that the number of Regional Tax disputes is very low. Thus, this study aims to analyze the reasons that cause Taxpayers in the Special Region of Jakarta not to resolve disputes in the Tax Court and what alternative efforts can be made to resolve Regional Tax disputes apart from litigation. This study is a qualitative study with a constructivist research paradigm. Primary data was obtained through in-depth interviews. The results of the study conducted in the Special Region of Jakarta concluded that the low number of Regional Tax disputes was caused by the small material value, the time required was quite long, negative perceptions in the community regarding the judicial body, and the simple procedural system of regional taxes so that there was little room for disputes. Alternative efforts made include through administrative method, communication and consultation, and the implementation of technology in the form of e-Tax Court. "