Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIndonesia merupakan negara maritim dengan kekayaan laut berupa ikan yang belum dapat sepenuhnya memanfaatkan seluruh jumlah tangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Salah satu cara meningkatkan produksi ikan dalam negeri adalah dengan metode offshore aquaculture, yaitu budidaya perikanan atau produksi ikan dan hewan laut lainnya di laut lepas yang tetap terkendali. Studi analisis ini bertujuan menganalisis desain offshore aquaculture milik SalMar ASA apakah dapat digunakan di perairan laut Indonesia. Perancangan Offshore Aquaculture dalam tugas akhir ini berjenis semi-submersible rigid cages. Pengoperasian dilakukan di daerah lepas pantai barat Sumatra dengan kondisi setengah terapung, sehingga dilakukan analisis sistem ballast dan sistem mooring untuk menjaga offshore aquaculture tetap pada posisinya. Hasil analisis desain menunjukkan bahwa volume air yang dibutuhkan offshore aquaculture untuk tenggelam sebesar 31147 m3. Jumlah pompa yang dibutuhkan yaitu 12 buah dengan masing-masing pompa memiliki kemampuan mengalirkan debit sebesar 2855.14 m3/h. Tali tambat yang digunakan untuk struktur keramba ini memiliki tegangan maksimal sebesar 1960.78 kN. Kesimpulan dari penelitian ini adalah offshore aquaculture milik SalMar ASA dapat dioperasikan di perairan laut Indonesia dengan beberapa perubahan pada sistem ballast dan sistem mooringnya.

---

ABSTRACT

Indonesia is a maritime country with a maritime wealth of fish that has not been able to fully utilize all fish catches in Indonesia rsquo s Exclusive Economic Zone. One of the way to increase domestic fish production is by offshore aquaculture method, which is an aquaculture cultivation or fish production and other marine animals in the high seas that is executed under full control. This study is conducted to analyze the design of offshore aquaculture from Salmar ASA that can be operated on Indonesia rsquo s ocean The design of the offshore aquaculture used this study is the semi submersible rigid cases. The operation is carried out in the offshore of West Sumatran shore with a half afloat condition, thus, analysis of the ballast and mooring system is conducted to keep the offshore aquaculture stays in position. The result of the study showed that the water volume needed to sink the offshore aquaculture is 31147 m3. 12 pumps are needed with the ability of each pump to drain on water is 2855.14 m3 h. The mooring rope used for this offshore aquaculture has a maximum tension of 1960.78 kN. The result of this study suggested that offshore aquaculture from SalMar ASA can be operated on Indonesia rsquo s ocean with some changes in ballast system and mooring system."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang usaha peningkatan hasil laut melalui budidaya ikan di laut dalam. Fokus bahasannya ialah perancangan alat angkat jala keramba jaring apung laut dalam. Dimana saat ini di Indonesia Keramba Jaring Apung Laut Dalam / KJA Offshore mulai banyak digunakan, namun metode pemanenan masih bersifat konvensional. Di harapkan dengan adanya alat angkat jala keramba jaring apung laut dalam memudahkan pemanenan hasil budidaya dan mengurangi beban operasional. Besar harapan pula rancangan alat ini dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about efforts to increase marine products through deep-sea fish farming. The focus of the discussion is to design a lifting equipment mesh cages in deep sea floats. Where at this time in Indonesia the Cage of Deep Sea Floating Nets/KJA Offshore began to be widely used, but the method of harvesting was still conventional. Expected by the existence of lifting equipment mesh cages of floating net in facilitating the harvesting of cultivation products and reducing the operational burden. It is also hoped that the design of this tool can be utilized as much as possible by the community."

"Konsumsi mineral untuk pembuatan alat dan fasilitas yang berguna bagi manusia terus meningkat selama beberapa dekade. Penambangan terestrial telah menjadi metode penambangan utama untuk mengekstraksi mineral bumi selama beberapa ribu tahun, namun kemunculan deep-sea mining sedang dalam perjalanan sejak tahun 1960-an dan sudah pada titik komersialisasi. Isu dampak dari penambangan laut dalam menjadi alasan utama berkembangnya deep-sea mining. deep-sea mining berada pada ekosistem yang paling rapuh di planet ini yang disebut zona bentik, sekaligus merupakan ekosistem terpenting di planet ini untuk mendukung ekosistem lain dalam memelihara telur, larva, dan juvenilnya. Dampak deep-sea mining terhadap ekosistem laut dalam juga menjadi perhatian Indonesia, karena penambangan laut dalam dimungkinkan untuk dilakukan, namun belum ada peraturan perlindungan lingkungan nasional untuk melestarikan atau melindungi ekosistem laut dalam. Kondisi kekosongan hukum dalam deep-sea mining ini dapat diisi dengan prinsip kehati-hatian yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia dalam UU No. 32 Tahun 2009, namun hal tersebut bukanlah solusi yang mutlak atau optimal untuk mengatasi dampak deep-sea mining, dengan tetap mengacu pada konvensi, perjanjian, atau traktat internasional yang telah diratifikasi atau dikontribusikan oleh Pemerintah Indonesia.......The consumption of minerals for manufacturing tools and facilities that are helpful for humans is on the rise for decades. Terrestrial mining has been the main mining method to extract the earth's minerals for several thousand years, yet the emergence of deep-sea mining is on its way since the 1960s and is already on the point of being commercialized. The issues of impact from deep-sea mining are the main reason for the development of deep-sea mining. The action of deep-sea mining is located in the most fragile ecosystem on this planet called as benthic zone, while also the most important ecosystem on this planet to support other ecosystems to nurture their eggs, larvae, and juveniles. The impact of deep-sea mining on deep-sea ecosystems is also a concern for Indonesia, as it is possible to do deep-sea mining, yet there are no national environmental protection regulations to preserve nor protect the deep-sea ecosystem. This legal vacuum condition in deep-sea mining could be filled with the precautionary principle that the Indonesia Government in Law No. 32 of 2009, yet it isn’t the absolute nor the optimal solution to tackle the impact of deep-sea mining, while reflecting on any International convention, agreement, or treaty that have been ratified or contributed by the Indonesian government."

"Tesis ini menelaah sebuah kebijakan publik yaitu Perpu 1/2004 yang berisikan tentang ijin kepada tiga belas perusahaan tambang untuk melakukan kegiatan pertambangan di hutan lindung. Alasan kegentingan memaksa karena krisis ekonomi patut yang melatar belakangi kebijakan publik ini patut dikritisi dengan melakukan kajian kebijakan dengan menggunakan analisa kronologis keluarnya Perpu 1/2004 dan dengan metode cost benefit analysis. Kajian kronologis keluarnya kebijakan menunjukan tidak ada transparansi dan akuntabilitas kepada publik dengan tidak diakomodasinya masyarakat sekitar hutan yang merupakan pihak yang akan terkena langsung dari kebijakan ini, secara materiil Perpu 1/2004 ini bertentangan dengan peraturan yang mempunyai kedudukan lebih tinggi seperti UUD' 45 pasal 28h dan pasal 33, UU No 10/2004, UU Na. 5/1990 pasal 19, UU 41/1999 pasal 24 dan pasal 38 serta UU 5/1994, secara formil perubahan bentang alam yang mempunyai fungsi khusus seperti hutan lindung sangatlah beresiko di tengah terjadinya deforestrasi di hutan Indonesia. Kajian menggunakan metode Cost & Benefit Analysis menunjukan bahwa secara jangka pendek kegiatan pertambangan memberikan keuntungan lebih tinggi daripada nilai intrinsik hutan lindung dan secara jangka panjang akan cenderung merugikan. Tampak perlu cara pandang baru dalam memandang sumber daya alam ini dengan lebih memperhitungkan nilai intrinsik alam yang selama ini diabaikan. Dengan cara itu akan timbul sikap humble economy, yang berarti tidak memandang kepentingan ekonomi sebagai satu-satunya alasan yang sah dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan maka rencana penambangan di hutan lindung tampaknya memerlukan kajian lebih mendalam dan dilihat secara kasus per kasus di setiap lokasi. Perhitungan alih fungsi lahan hutan menjadi areal pertambangan perlu ditelaah nilainya dalam kerangka analisis cost-benefit dalam jangka panjang."