Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Disertasi ini membahas mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Kemandirian Desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Permasalahan mengenai kemandirian desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar muncul pasca pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mulai diberlakukan, hal ini menyebabkan terbentuklah pemerintahan desa secara administratif sehingga menyebabkan terjadinya kondisi penyesuaian berlakunya aturan undang-undang Desa dengan kondisi Pemerintah desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang secara umum masih terbilang prematur dalam menyikapi berlakunya undang-undang desa dengan berbagai tuntutan serta program yang harus dilaksanakan dalam proses pemerintahan desa. Pemahaman mengenai dinamika pengaturan desa masih terbilang minim sehingga menyebabkan jalannya roda pemerintahan desa menjadi tidak seimbang, belum lagi ditambah dengan kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai sehiggga menyebabkan sering terjadi konflik dalam pemerintahan desa baik yang dilakukan oleh aparat pemerintah desa maupun oleh masyrakat desa yang berimbas terjadinya konflik berkepanjangan antar desa sehingga dinamika pemerintahan desa belum dapat berjalan secara normal sesuai dengan tuntutan aturan Undang-Undang No 6 Tahun 2014. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan data primer dan sekunder yang dilakukan secara diskriptif kualitatif untuk menjawab pertanyaan mengenai : 1)Bagaimana Dinamika pengaturan desa-desa di Indonesia? 2)Bagaimana implementasi UU Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar? 3) Bagaimana mewujudkan kemandirian desa melalui penyelenggaraan pemerintahan desa baik secara administrasi maupun adat?. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa dalam mewujudkan kemandirian desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah mulai di terapkan dengan baik meskipun Meskipun demikian, penyelenggaraan pemerintahan desa belum berjalan dengan optimal karena masih ditemui berbagai masalah dan kendala dalam mengimplementasikan UU Desa. Mewujudkan kemandirian desa melalui penyelenggaraan pemerintahan desa baik secara administrasi maupun adat adalah pengelolaan dan penataan aspek pemerintahan desa, namun juga berhubungan dengan masalah daerah, potensi daerah, kehidupan sehari-hari dan adat istiadat, kesiapan kelembagaan sosial, politik dan ekonomi pedesaan. Memberdayakan masyarakat desa yang dianggap sebagai metode untuk mencapai kemandirian desa diantaranya melalui partisipasi aktif masyarakat desa untuk menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki desa serta menuntaskan permasalahan di desa. Konsep dari pemberdayaan adalah bertujuan agar menemukan alternatif-alternatif baru menuju kemandirian dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu Pengaturan desa-desa di Indonesia hendaknya di berikan pendampingan tidak hanya pembentukan peraturan desa. Peraturan desa ialah produk hukum harusnya berdasarkan dengan teknik pembentukan Perpu yang tertulis pada Undang-Undang Tahun 2011 No. 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengingat keterbatasan SDM, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, penerapan konsep kemandirian sosial, politik dan ekonomi harus menjadi patokan utama sehingga kondisi desa di Kabupaten Kepulauan Tanimbar dapat menjadi desa yang mandiri secara keseluruhan sehingga dapat menjadi contoh bagi desa desa di kabupaten/kota dalam propinsi Maluku maupun bagi desa-desa lain di Indonesia.

---

Dissertation discusses the Implementation of Village Government in Realizing Village Independence in the Tanimbar Islands Regency. Problems regarding village independence in the Tanimbar Islands Regency emerged after the implementation of Law no. 6 of 2014 concerning Villages came into force, this led to the formation of village government administratively thus causing conditions for adjusting the entry into force of village laws with the condition of village governments in the Tanimbar Islands Regency which in general were still fairly premature in responding to the enactment of village laws with various demands and programs that must be implemented in the process of village governance. Understanding of the dynamics of village regulation is still relatively minimal, causing the running of the village government to become unbalanced, not to mention the inadequate quality of human resources which causes frequent conflicts within village governance both carried out by village government officials and by the affected village community. the occurrence of prolonged conflicts between villages so that the dynamics of village government cannot run normally in accordance with the demands of Law No. 6 of 2014. This writing uses normative legal research supplemented by primary and secondary data which is carried out in a qualitative descriptive manner to answer questions regarding: 1 ) What are the dynamics of village arrangements in Indonesia? 2) How is the implementation of the Village Law on the implementation of village governance in the Tanimbar Islands Regency? 3) How to realize village independence through the administration of village administration both administratively and customarily? From the results of the study it can be seen that the implementation of village governance in realizing village independence in the Tanimbar Islands Regency has begun to be implemented well, although even so, the implementation of village governance has not run optimally because there are still various problems and obstacles in implementing the Village Law. Realizing village independence through the administration of village government both administratively and customarily is the management and arrangement of aspects of village governance, but also related to regional problems, regional potential, daily life and customs, preparedness of social, political and rural economic institutions. Empowering village communities is considered a method for achieving village independence, including through the active participation of village communities to explore and develop the potentials of the village and resolve problems in the village. The concept of empowerment is aimed at finding new alternatives towards independence in administering village governance. Therefore, the arrangement of villages in Indonesia should be provided with assistance not only in the formation of village regulations. Village regulations are legal products that must be based on the Perpu formation technique written in the 2011 Law No. 12 concerning Formation of Laws and Regulations bearing in mind the limited human resources, facilities and infrastructure in administering village governance, the application of the concept of social, political and economic independence must be the main benchmark so that the conditions of villages in Tanimbar Islands Regency can become independent villages as a whole so that they can become an example for villages in regencies/cities within the Maluku province as well as for other villages in Indonesia."

"Development of self-supporting villages in Indonesia; collection of articles"

"Sejak Republik Indonesia terbentuk sebagai suatu negara kesatuan yang merdeka dan berdaulat, masalah desentralisasi kekuasaan pemerintahan kepada daerah-daerah otonom mendapat perhatian pemerihtah. Sebagai negara kepulauan yang terbesar di seluruh dunia, setiap orang tanpa kecuali berpenda-pat bahwa pembentukan daerah-daerah otonom di dalam negeri merupakan keperluan yang mutlak demi pemerintahan demokratis yang efektif. Tidak mungkin, demikianlah pendapat para pemimpin di tingkat nasional dan daerah, pemerintah Republik Indonesia hanya berada di Jakarta saja dan melakukan kekuasdannya sampai pelosok-pelosok yang jauh."

"Pamong desa sebagai unsur pelaksana pemerintahan desa merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan desa. Pemerintah desa bertanggung jawab melaksanakan dan memfasilitasi serta mendorong semua pihak untuk mewujudkan rencana pembangunan di desanya...."

"Skripsi ini berisi analisis pengelolaan dana desa oleh Pemerintah Desa Kramatwatu Kabupaten Serang untuk menggambarkan upaya yang telah dilakukan dalam mempersiapkan pengelolaan dana dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan dana desa. Penelitian ini menggunakan teori pemerintahan daerah, pemerintahan desa, alokasi keuangan pusat dan daerah. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, deskriptif, cross sectional, dilakukan dengan wawancara mendalam, studi kepustakaan, serta observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam mempersiapkan pengelolaan dana desa Pemerintah Desa Kramatwatu hanya mempersiapkan RPJM Desa dan RKP Desa. Selain itu, ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan dana desa, seperti sumber daya manusia, political will pemerintah kabupaten, dan peraturan yang kurang tepat.

---

This research contain managing village funds analysis by Kramatwatu Village Government at Serang County to describe the effort in preparing village funds management and show any obstacle in implementing the policy. This research use local government theory and local and central finance alocation. This research using qualitative approach, descriptive, cross sectional, by in depth interview, literature study, and observation. Results shows in managing village funds, Kramatwatu Village Government only set the agenda in medium term plan and their work plan. Besides that, this research found obstacles in village funds implementation, such as lack human resources, political will, and unproper regulation."

"Skripsi ini membahas mengenai penetapan skala prioritas dana desa di Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul serta penyebab Pemerintah Desa Panggungharjo tidak mempertimbangkan tipologi kemajuan desa untuk menetapkan skala prioritas dana desa berdasarkan Permendesa Nomor 21 Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist melalui teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi dokumen. Teori yang digunakan dalam analisis penelitian ini adalah kebijakan publik, strategic planning, dan budgeting. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan skala prioritas dana desa di Desa Panggungharjo dilakukan melalui musyawarah desa. Pemerintah Desa Panggungharjo tidak mempertimbangkan tipologi kemajuan desa karena terdapat beberapa masalah terkait Permendesa Nomor 21 Tahun 2015.

---

This thesis discusses about priority scale determination of rural fund in Panggungharjo Village, Sewon District, Bantul Regency and also the reason of Panggungharjo?s local government doesn?t consider the rural progress typology to determine the priority scale of rural fund based on Minister of Rural Rule No. 21 of 2015. This research uses post-positivist approach through indepth-interview and document study as the data collecting techniques. The theories which are used to analyze in this research are public policy, strategic planning, and budgeting. The result of this research shows that priority scale determination of rural fund in Panggungharjo Village is proceeded through public discussion. Panggungharjo?s local government doesn?t consider the village progress typology to determine the priority scale of rural fund because there are some problems on Minister of Rural Rule No. 21 of 2015."