Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sejak tahun 2019, Badan Pusat Statistik telah membangun beberapa sistem terintegrasi dalam rangka mendukung perubahan proses bisnis BPS. Hal ini membuat pengukuran manfaat dan investasi proyek TI menjadi signifikan untuk dilakukan oleh organisasi. Salah satu sistem yang sudah berjalan adalah sistem pengumpulan data terintegrasi yang disebut Integrated Collection System (ICS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat investasi apa saja yang didapat dari penerapan ICS oleh BPS dalam penyelenggaraan survei dan sensus, dan untuk mengetahui nilai manfaat penerapan ICS bagi BPS dan bagi kesejahteraan negara. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi manfaat investasi menggunakan Tabel Generik SI/TI untuk mengetahui manfaat investasi ICS bagi organisasi, dan pemetaan terhadap Kerangka Kesejahteraan Digital untuk mengetahui manfaat penerapan ICS terhadap kesejahteraan negara. Kuantifikasi juga dilakukan untuk mengetahui nilai ekonomis manfaat investasi ICS bagi organisasi. Analisis manfaat dilakukan terhadap modul pengumpulan data berbasis ponsel dan berbasis web terhadap 3 (tiga) survei dan 1 (satu) sensus BPS dengan cakupan terbesar. Data pada penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara terhadap narasumber terpilih, observasi langsung dan studi dokumen internal organisasi. Hasil analisis menggunakan Tabel Generik SI/TI menunjukkan bahwa terdapat 9 (sembilan) kategori dan 22 (dua puluh dua) subkategori manfaat investasi bagi organisasi. Berdasarkan pemetaan terhadap kerangka kesejahteraan digital didapat 3 (tiga) manfaat yang dominan dari sisi kesejahteraan dan dapat mendorong peningkatan pendapatan per kapita, peningkatan Produk Domestik Bruto, dan peningkatan pendapat negara dari pajak. Biaya pembangunan ICS adalah sebesar Rp 2,5 Miliar, sementara hasil kuantifikasi manfaat investasi ICS bagi organisasi (BPS) selama satu tahun adalah sebesar Rp 643.023.443.200. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kajian pendahuluan untuk menunjang terciptanya evaluasi proyek TI yang konsisten dan terukur di BPS....... Since 2019, Statistics Indonesia has built several integrated systems to support BPS business processes changes. This makes the measurement of the benefits and investment of IT projects significant for the organization. One of the systems already running is an integrated data collection system called the Integrated Collection System (ICS). This study aims to analyze the benefits of any investment gained from the implementation of ICS by BPS in conducting surveys and censuses to determine the value of implementing ICS for BPS and the welfare of the country. The analysis is carried out by identifying the investment benefits using the SI/IT Generic Table to determine the benefits for the organization and mapping to the Digital Prosperity Framework to determine the benefits to the welfare of the country. Quantification is also carried out to determine the economic value of the benefits of ICS investment for the organization. Benefit analysis was conducted on mobile-based and web-based data collection modules in 3 (three) BPS surveys and 1 (one) BPS census. The data in this study were collected through interviews with selected sources, direct observation, and study of the organization's internal documents. The analysis results using the IS/IT Generic Table show that there are 9 (nine) categories and 22 (twenty-two) subcategories of investment benefits for the organization. Based on the mapping of the digital welfare framework, 3 (three) dominant benefits are obtained from the welfare side and can encourage an increase in per capita income, an increase in Gross Domestic Product, and an increase in state income from taxes. The cost of ICS’s development was IDR 2.5 billion, while the quantification result of the ICS investment benefits for the organization (BPS) for one year is IDR 643,023,443,200.00. The results of this study are expected to be one of the preliminary studies to support the creation of a consistent and measurable evaluation of IT projects at BPS."

"Tol Laut adalah infrastruktur maritim yang menghubungkan wilayah Barat dan Timur Indonesia berupa ketersediaan kapal laut angkutan barang yang rutin dan terjadwal. Tujuan Tol Laut adalah menjamin kesediaan barang, mengurangi disparitas harga barang, dan menjamin kelangsungan angkutan barang dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Walau telah banyak pencapaian sejak diimplementasikan tahun 2015, analisis atas data kinerja 2016 - 2020 menunjukkan bahwa faktor beban muatan balik Tol Laut hanya 16%. Evaluasi para pemangku kepentingan Tol Laut tahun 2020, mengidentifikasikan bahwa volume kargo balik dan utilitas kapal rendah. Di lain pihak, Peraturan Presiden Republik Indonesia no. 26 tahun 2012 menetapkan perlu dibangun sistem e-logistik untuk menangani logistik domestik dan internasional. Walau sistem e-logistik internasional sudah tersedia pada saat penelitian ini, sistem e-logistik domestik belum direalisasikan. Physical Internet (PI) adalah inovasi penting yang berpotensi merevolusi industri logistik dengan cara mengatasi Gejala Tidak Berkelanjutan Logistik Global, seperti kemasan kosong atau angkutan bermuatan kosong. Penelitian ini mengkaji rekomendasi sejumlah penelitian yang dilakukan Uni Eropa (EU) sehubungan implementasi PI di negara anggota EU. Hasil kajian lalu diadaptasikan pada rancangan sistem e-logistik berbasis PI (SELPI) yang memiliki kemampuan meningkatkan faktor beban muatan balik Tol Laut. Selanjutnya rancangan SELPI ini akan ditinjau menggunakan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik dan Kerangka Kesejahteraan Digital. Tujuan penelitian ini adalah mengusulkan rancangan SELPI dan melakukan identifikasi manfaat ekonomi rancangan SELPI......Tol Laut is maritime infrastructure connecting Indonesia’s western and eastern regions in the form of availability of regular and scheduled sea freight. Tol Laut aims to guaranteeing availability of household goods, narrowing disparity of commodity prices, and ensuring continuity of sea freight to and from Indonesia’s underdeveloped, desolate, outermost, and border regions. Despite many achievements since inception in 2015, analysis of 2016 - 2020 reports shows that Tol Laut average return cargo load factor is only 16%. Evaluation conducted by Tol Laut stakeholders in 2020 identified that return cargo and ship utilization is low. On the other hand, Regulation of the President of Republic of Indonesia no. 26 year 2012 stipulated the need to build e-logistics systems to manage domestic- and international-bound logistics. Whilst international-bound logistics e-logistics systems have been developed at the time of this research, such system for domestic-bound logistics is yet to be developed. Physical Internet (PI) is an important innovation that has the potential of revolutionizing logistics through meeting the Global Logistics Sustainability Grand Challenge, such as empty packaging or empty travel. This paper examines recommendations published by studies carried out by the European Union (EU) on PI implementation in EU member countries. The result of the study is then adapted into PI-based e-logistics system (SELPI) design featuring capabilities to improve Tol Laut return cargo load factor. Further, the benefits of SELPI design is then reviewed applying the Generic IS/IT Business Value Table and Digital Prosperity framework. The objectives of this research are to propose design of SELPI and to identify the economic benefits of SELPI design."

"ABSTRAKSalah satu layanan publik di Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) adalah perijinan spektrum frekuensi radio yang dilaksanakan menggunakan sistem informasi manajemen spektrum frekuensi radio (SIMS). Instruksi Sekjen Kementerian Kominfo mewajibkan seluruh unit kerja penyelenggara layanan TI agar mematuhi pedoman tata kelola TI yang sudah tersusun pada bulan Maret tahun 2018. Pedoman tersebut menyatakan antara lain bahwa pembangunan dan pengembangan TI dilakukan untuk memberikan manfaat langsung kepada para pemangku kepentingan guna mendukung visi dan misi organisasi. Untuk mematuhi hal tersebut, Ditjen SDPPI harus mengetahui pencapaian manfaat proyek dan investasi TI. Hasil wawancara dan observasi menemukenali bahwa pencapaian manfaat penerapan SIMS belum menjadi fokus perhatian organisasi sehingga belum seluruh manfaat dari penerapan SIMS diketahui dengan baik. Hasil tersebut tidak sejalan dengan pedoman tata kelola TI terkait pembangunan dan pengembangan layanan TI yang telah disusun berdasarkan tujuan organisasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi manfaat bisnis, mengkuantifikasi manfaat ekonomi yang didapatkan serta mengidentifikasi faktor penghambat pencapaian manfaat ekonomi penerapan SIMS di lingkup tanggung jawab Ditjen SDDPI. Penelitian ini menggunakan Tabel Manfaat Bisnis TI untuk mengidentifikasi manfaat TI, system dynamic untuk mengelompokkan manfaat TI, kerangka manfaat kesejahteraan digital untuk melihat kerterkaitan manfaat TI bagi negara, dan kerangka manajemen resiko COSO-ERM untuk menghasilkan indikator faktor penghambat pencapaian manfaat penerapan SIMS. Hasil penelitian mendapatkan manfaat 3 (tiga) manfaat bisnis utama penerapan SIMS antara lain meningkatkan kapasitas bisnis (IRE-01), meningkatkan segmentasi pasar (IRE-04), dan meningkatkan kepercayaan pelanggan (IRE-03). Dalam kaitannya dengan manfaat bagi negara dalam konteks kesejahteraan digital juga terdapat 3 (tiga) manfaat yang diperoleh yaitu: peningkatan kualitas barang dan layanan, peningkatan efisiensi, serta pasar yang lebih besar dan efisien. Kuantifikasi manfaat mendapatkan nilai ekonomi sebesar Rp. 6.693.230.211.884 dan hasil identifikasi resiko mendapatkan 6 (enam) faktor penghambat pencapaian manfaat ekonomi SIMS diantaranya: kurangnya literasi TI, kurangnya integritas pegawai, perubahan regulasi, belum lengkapnya regulasi pendukung, koordinasi perubahan proses bisnis, dan kurangnya kompetensi pegawai.

---

ABSTRACT

One of the public services in Directorate General of Resources Management and Equipment of Post and Informatics (DG SDPPI) is licensing of radio frequency spectrum carried out using a radio frequency spectrum management information system (SIMS). Instruction of the Secretary General of the Ministry of Communication and Information Technology requires all IT service providers to comply with the IT governance guidelines that have been compiled in March 2018. The guideline states, among other things, that IT development is carried out to provide direct benefits to stakeholders to support the organization's. To comply with this, the Directorate General of SDPPI must know the achievement of the benefits of the project and IT investment. The results of interviews and observations identified that the achievement of the benefits of implementing SIMS has not been the focus of attention of the organization so that not all the benefits of implementing SIMS are well known. These results are not in line with the IT governance guidelines related to the development of IT services that have been compiled based on organizational goals. This research was conducted to identify business benefits, quantify the economic benefits and identify the inhibiting factors for achieving economic benefits of implementing SIMS in the scope of responsibility of DG SDDPI. This study uses the generic IS/IT business value to identify the benefits of IT, system dynamic to classify the benefits of IT, and digital prosperity framework to see the relevance of IT benefits for the country, and the COSO-ERM risk management framework to produce indicators of the achievement of SIMS benefit. The results of the study get 3 (three) main business benefits of implementing SIMS include increasing business capacity (IRE-01), increasing market segmentation (IRE-04), and increasing customer trust (IRE-03). In relation to the benefits for the state in the context of digital prosperity there are also 3 (three) benefits obtained, namely: improving the quality of goods and services, increasing efficiency, as well as a larger and more efficient market. Quantification of benefits gets an economic value of Rp. 6,693,230,211,884 and the results of risk identification have 6 (six) factors inhibiting the achievement of economic benefits of SIMS including: lack of IT literacy, lack of employee integrity, regulatory changes, incomplete supporting regulations, coordination of changes in business processes, and lack of competency."