Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis fenomena penundaaan implementasi Lisensi FLEGT di Indonesia yang terjadi pada kurun waktu 2015 hingga 2016. Keterlibatan negara produsen kayu dalam FLEGT (Forest Law Governance, Enforcement and Trade), khususnya kemitraan VPA (Volutary Partnership Agreement), seringkali diatribusikan sebagai upaya mendapatkan akses pasar akibat mekanisme kerja berbasis pasar yang digunakan dalam rezim politik kehutanan internasional tersebut. Namun pada tahapan akhir negosiasi kerjasama tersebut, Indonesia justru mengeluarkan kebijakan di level nasional yang bersifat kontraproduktif dan berimplikasi terhadap penundaan penyetaraan SVLK (Sisten Verifikasi Legalitas Kayu) sebagai Lisensi FLEGT. Oleh karena itu, tesis ini bermaksud untuk memahami perilaku Indonesia dan memetakan faktor-faktor pembentuk perubahan sikap Indonesia pada tahapan akhir negosiasi. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus tunggal yang dipandu oleh Teori Faktor-Faktor Pembentuk Diplomasi Ekonomi dari Stephen Woolcock (2016). Tesis ini menyimpulkan bahwa penundaan Implementasi Lisensi FLEGT disebabkan oleh kompleksitas proses pengambilan kebijakan. Dikarenakan proses tersebut dibentuk oleh tarik menarik faktor pembentuk di tataran sistemik, domestik dan pada konteks tertentu dipengaruhi oleh faktor ideasional berupa perbedaan persepsi aktor pemangku kepentingan terkait penerapan kewajiban SVLK.

---

This thesis analyzes the phenomenon of the delayment of FLEGT Licenses implementation in Indonesia which occurred in the period 2015 to 2016. The involvement of timber producing countries in FLEGT (Forest Law Governance, Enforcement and Trade) , especially Voluntary Partnership Agreement scheme, is often attributed to efforts for gaining market access due to market-based mechanisms used in this international forest political regime. However, in the final stages of the negotiations, Indonesia issued a national policy which was counterproductive and had implications for the delayment in the equalization of SVLK (Timber Legality Assurance System of Indonesia) as a FLEGT License. Therefore, this thesis intends to understand Indonesia's behavior and the factors that shaping Indonesia's behaviour change in the final stages of negotiations. By using qualitative research methods and a single case study approach, guided by the Shaping Factors of Economic Diplomacy from Stephen Woolcock (2016). This thesis concludes the delayment of FLEGT License implementation is by virtue of the complexity nature of decision making process ineconomic diplomacy. This is due to the tug of war of the shaping factors at the systemic level, domestic level and to some extent, influenced by ideational factors such as stakeholder distinguished perceptions regarding the implementation of SVLK obligations."

"As foreign service officers (FSOs), we probably have been quite familiar with the term economic diplomacy throughout our daily activities, be it when serving at home in Pejambon or while serving abroad at the Indonesian missions scattered worldwide."

"Hubungan kerja sama Tiongkok dan ASEAN melalui ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA) telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Dalam kerangka kerja sama ini, Tiongkok telah berhasil mendominasi pasar ASEAN bahkan membuat negara-negara ASEAN semakin bergantung pada Tiongkok. Meskipun telah diuntungkan dalam ACFTA, Tiongkok terlihat belum puas dan mencoba untuk memperbaharui kerangka kerja sama ACFTA menjadi ACFTA Upgrading Protocol yang ditandatangani pada 21 November 2015. Pembaharuan ini menambahkan ruang kerja sama baru di bidang 'e-commerce'. Bahkan setelahnya, perusahaan 'e-commerce' multinasional dari Tiongkok seperti Alibaba dan Tencent mulai berekspansi ke wilayah ASEAN, sementara ASEAN bukan merupakan domain 'e-commerce' karena infrastrukturnya seperti kecepatan internet dan jaringan logistik yang belum siap. Studi ini bertujuan untuk menganalisis mengapa Tiongkok menambahkan kerja sama 'e-commerce' dalam ACFTA Upgrading Protocol. Hasil analisis menemukan bahwa perluasan domain kerja sama ACFTA ke sektor 'e-commerce' merupakan strategi diplomasi ekonomi Tiongkok untuk mengukuhkan dominasinya di ASEAN dalam rangka mencapai visi sebagai 'internet power' ('wanglou qiangguo'). Visi tersebut termanifestasikan dalam agenda politik Digital Silk Road dan 'Internet Plus Strategy'.

---

Cooperation between China and ASEAN through ASEAN – China Free Trade Area (ACFTA) has been going on for more than a decade. Within this framework of cooperation, China has succeeded in dominating the ASEAN market and has even made ASEAN countries increasingly dependent on China. Even though it has benefited from the ACFTA, China seemed unsatisfied and tried to renew the ACFTA become ACFTA Upgrading Protocol signed on November 21, 2015. This update adds new cooperation on e-commerce. From then, China's domestic multinational e-commerce companies such as Alibaba and Tencent began to expand to the ASEAN region, even though ASEAN was not an e-commerce domain due to the lack of infrastructure like internet speed and logistics networks that were not so ready. This study aims to analyse why China added e-commerce cooperation in the ACFTA Upgrading Protocol. The analysis found that the expansion of the domain of ACFTA cooperation into the e-commerce sector was China's diplomacy strategy to strengthen its dominance in ASEAN in order to achieve its vision as 'strong internet power' ('wanglou qiangguo'). This vision is manifested in the Digital Silk Road and Internet Plus Strategy political agenda."

"Sejak awal dekade 70an, Jepang telah banyak berkontribusi dalam perkembangan perkeretaapian Indonesia melalui berbagai bantuan di bidang perkeretaapian. Salah satu wilayah yang moda perkeretapiaannya banyak mendapatkan bantuan dari Jepang adalah wilayah Jabodetabek. Dalam kurun waktu tahun 1982 hingga tahun 2000, Jepang banyak memberikan bantuan ekonomi dan teknis bagi perkeretaapian di wilayah Jabodetabek. Meskipun menguntungkan bagi perkembangan perkeretaapian di wilayah Jabodetabek, berbagai bantuan tersebut dianggap oleh banyak pihak sebagai bentuk diplomasi ekonomi Jepang di Indonesia yang cenderung lebih menguntungkan Jepang daripada Indonesia. Penelitian ini akan membahas tentang bantuan Jepang dalam perkeretaapian di wilayah Jabodetabek dalam kurun waktu 1982-2000 sebagai keberhasilan diplomasi Ekonomi Jepang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan deskriptif melalui studi pustaka terhadap buku, jurnal ilmiah, artikel, berita, dan laporan pemerintah atau lembaga yang terkait dengan bantuan Jepang dalam perkeretaapian di wilayah Jabodetabek dari tahun 1982 hingga tahun 2000. Data-data yang sudah dikumpulkan dan dikurasi lalu dipaparkan untuk selanjutnya dianalisa menggunakan teori diplomasi ekonomi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan Jepang dalam perkeretaapian di wilayah Jabodetabek tahun 1982-2000 menjadi keberhasilan diplomasi ekonomi Jepang sebab Jepang berhasil menancapkan pengaruhnya di perkeretaapian Indonesia dan menguntungkan Jepang dari sisi ekonomi dan ekspor teknologi. 

---

Since the early 70s, Japan has contributed a lot to developing the Indonesian railways through various assistance in the railways sector. One of the areas where the railways sector has acquired various assistance from Japan is the Jabodetabek area. From 1982 to 2000, Japan provided numerous economic and technical assistance to railways in the Jabodetabek area. Although beneficial for the development of railways in the Jabodetabek area, those aids are considered by many as a form of Japanese economic diplomacy in Indonesia that tends to benefit Japan more than Indonesia. This study discusses Japan's assistance in the railways of the Jabodetabek area in the period 1982-2000 as a success of Japan's economic diplomacy in Indonesia. This study uses qualitative and descriptive methods through literature studies of books, scientific journals, articles, news, and reports from the government or institutions related to Japan's assistance in the railways of the Jabodetabek area from 1982 to 2000. Then, that data was curated and analyzed using the theory of economic diplomacy. The results of this study show that Japan's assistance in railways in the Jabodetabek area in 1982-2000 was a success of Japan's economic diplomacy due to Japan's succeeded in establishing its influence on Indonesian railways and benefited Japan from an economic and technological export."

"Diplomasi ekonomi di ranah industri kelapa sawit sebenarnya sudah menjadi perhatian di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Diplomasi ini bisa dilakukan oleh aktor non-negara, seperti Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya diplomasi yang dilakukan aktor SPKS dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit kecil dan menarik investasi untuk berbagai program peremajaan sawit. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini merupakan satu kasus implementasi diplomasi ekonomi oleh aktor non-negara. Penelitian ini juga menggunakan analisis induktif, yaitu berbagai data kecil dan khusus mengenai strategi lobi yang dilakukan SPKS melalui petisi online di change.org akan ditelaah dan diinterpretasikan, untuk kemudian ditarik gambaran yang lebih umum mengenai upaya diplomasi ekonomi oleh aktor non-negara. Sementara konsep yang digunakan adalah konsep petisi online. Hasilnya, petisi online yang dilakukan SPKS telah mampu menarik perhatian publik, namun masih perlu dukungan dari pemerintah. Simpulan penelitian ini adalah perlu ada sinergisitas antarkementerian di Indonesia dan pengusaha untuk mendukung petisi online yang dilakukan SPKS, seperti Kementerian Pertanian, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Seluruh pihak tersebut berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas sawit domestik, mengembangkan kompetensi, dan menyejahterakan petani sawit."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai proses pembentukan pasar lelang tembakau Indonesia di Bremen sebagai sebuah keberhasilan diplomasi ekonomi. Pemutusan hubungan ekonomi maupun politik Indonesia dengan Belanda pada tahun 1958 berpengaruh terhadap kemacetan ekspor tembakau Indonesia. Sebagai konsekuensinya, pemerintah Indonesia harus memindahkan pasar lelang tembakaunya yang semula dipusatkan di Amsterdam, Belanda. Pada tahun 1959 pasar lelang tembakau Indonesia akhirnya dipindahkan ke Bremen, Jerman Barat. Pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jerman Barat berhasil membentuk lembaga DITH Deutsch-Indonesische Tabak Handellschaft yang mana badan tersebut memiliki hak monopoli untuk memasarkan tembakau hasil produksi PPN dan perkebunan rakyat. Kesuksesan diplomasi ekonomi tersebut berpengaruh besar terhadap perubahan ekonomi ataupun sosial. Keputusan pemerintah Indonesia untuk mengambil sikap berani tersebut menjadi penanda bangkitnya ekonomi Indonesia yang mandiri dan terlepas dari penetrasi Belanda. Melalui penelitian dengan menggunakan sumber tertulis maupun tidak tertulis, tesis ini menjelaskan mengenai bagaimana pentingnya peranan diplomasi ekonomi dalam membangun perekonomian nasional pada masa Sukarno.

---

ABSTRACTThis thesis describes about the process of the establishment international tobacco auction market in Bremen as a successful diplomacy economy. Discontinuance of economic and politic relation between Indonesia and the Netherlands in 1958 influence toward stagnation of Indonesian tobacco export. As consequences, Indonesian government should to move tobacco auction market from Amsterdam, Netherlands to another country. Finally in 1959, Indonesian tobacco auction market was moved to Bremen, West Germany. Indonesia and West Germany government establish the DITH Deutsch Indonesische Tabak Handellschaft committee that has monopoly right to sell all of Indonesian tobacco export from PPN The Estates Company of the Country and farmers. The successful of the establishment above has big impact for the countries and tobacco farmers especially in economy and social field. The brave decision taken by Indonesian government became the sign of the birth of Indonesian independent national economy that regardless from the Netherlands. Pass through using written and non written sources, this thesis describes the important of diplomacy economy to build national economy in Sukarno rsquo s era. "

"Tulisan ini mengkaji tahapan strategi diplomasi ekonomi Indonesia dan Vietnam dalam menarik investasi asing periode tahun 2014 - 2019. Dalam mengkaji fenomena tersebut, studi ini menggunakan konsep diplomasi ekonomi di negara berkembang (economic salesmanship, networking, image branding dan regulation management) yang ditawarkan oleh Kishan Rana (2006). Adapun metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif melalui studi literatur dan pengumpulan data sekunder. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa masih terdapat kekurangan di dalam strategi diplomasi ekonomi Indonesia terutama dalam hal economic salesmanship, seperti penentuan fokus negara dari masing-masing aktor serta dalam hal regulation management terkait koordinasi antara pemangku kepentingan yang masih terhambat oleh adanya ego sektoral. Dari penelitian juga didapatkan rekomendasi bagi Indonesia untuk dapat mengambil pengalaman strategi Vietnam agar dapat bersaing dalam menarik investasi asing terutama di kawasan ASEAN.

---

This study analyses the stages of Indonesia and Vietnam's economic diplomacy strategy in attracting foreign investment in 2014 - 2019. In examining this phenomenon, this study uses the concept of developing country economic diplomacy (economic salesmanship, networking, image branding and regulatory management) offered by Kishan Rani ( 2006). The methodology used is a qualitative method through literature study and secondary data collection. Based on research, there are still shortcomings in Indonesia's economic diplomacy strategy, especially in the economic salesmanship, such as building the focus of each country and in terms of management regulation related to coordination between stakeholders which is still hampered by sectoral egos. From the research, we also recommend that Indonesia gain strategic experience from Vietnam so that it can compete in attracting foreign investment, especially in the ASEAN region."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Indonesia dalam melakukan diplomasi terhadap India dalam rangka penguatan hubungan perdagangan Indonesia-India pada industri sawit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana metode analisisnya adalah deskriptif analisis. Penelitian ini menggunakan kerangka analisis berdasarkan konsep diplomasi ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan hubungan perdagangan antara Indonesia dengan India pada industri sawit dapat terlaksana melalui langkah-langkah diplomasi ekonomi yang tepat. Keterlibatan peran Kementerian Luar Negeri dan aktor swasta lainnya juga diperlukan dalam mencapai keberhasilan tersebut. Melalui diplomasi ekonomi Indonesia dan India mengupayakan untuk membangun dan meningkatkan hubungan bilateral perdagangan kedua negara yang sudah ada secara lebih jelas, terencana, sistematis dan terarah untuk menstabilkan hubungan kedua negara khususnnya dalam perdagangan dan meningkatkan kerja sama dalam situasi kondusif.

---

This study aims to determine the efforts made by Indonesia in carrying out diplomacy towards India in order to strengthen Indonesia-India trade relations in the palm oil industry. This research uses a qualitative approach in which the analysis method is descriptive analysis. This study uses an analytical framework based on the concept of economic diplomacy. The results of this study indicate that the success of trade relations between Indonesia and India in the palm oil industry can be carried out through appropriate economic diplomacy measures. The involvement of the Ministry of Foreign Affairs and other non-state actors is also needed to achieve this success. Through economic diplomacy, Indonesia and India strive to build and improve the existing bilateral trade relations between the two countries in a clearer, planned, systematic and directed manner to stabilize relations between the two countries, especially in trade and increase cooperation in a conducive situation."

"Pengakuan diplomatik merupakan salah satu unsur dalam kriteria negara berdaulat yang tercantum dalam Konvensi Montevideo 1933. Meskipun begitu, saat ini terdapat negara-negara yang hanya diakui oleh segelintir negara berdaulat, yang sering kali disebut sebagai negara de facto. Republik Tiongkok (Taiwan) merupakan salah satu negara de facto yang menjalin hubungan diplomatik dengan hanya 12 negara, di samping fakta bahwa negara tersebut merupakan pemain unggul dalam ekonomi global karena kehadirannya yang kuat di beberapa sektor utama industri. Kajian literatur ini bertujuan untuk memaparkan secara komprehensif terkait upaya Taiwan dalam mendapatkan dan mempertahankan mitra diplomatiknya, dalam rangka menjaga kedaulatannya sebagai negara bangsa. Penulis menggunakan metode taksonomi untuk mengorganisasikan literatur yang didapat setelah melakukan inklusi dan eksklusi terhadap literatur yang tersedia di platform akademik Scopus. Penulis mengelompokkan tema-tema utama dari 42 literatur ini menjadi: 1) sejarah singkat Taiwan; 2) konseptualisasi kedaulatan di Taiwan; 3) strategi mendapatkan pengakuan diplomatik; dan 4) tantangan mendapatkan pengakuan diplomatik. Berdasarkan kajian yang dilakukan, terdapat dua temuan utama. Pertama, upaya diplomatik Taiwan berpusat pada kawasan Dunia Ketiga karena “diplomasi dolar” bekerja paling baik terhadap negara-negara tersebut. Selain itu, tantangan struktural yang dihadapi Taiwan saat ini telah mencegahnya dari upaya deklarasi kemerdekaan. Meskipun literatur terkait topik ini telah berkembang, terutama setelah Taiwan mencapai tahap lepas landas (take-off) dalam ekonominya, penulis menemukan beberapa celah yang dapat dikembangkan dalam penelitian lebih lanjut, seperti kajian mengenai tantangan domestik terhadap upaya diplomatik Taiwan, serta hubungan bilateral Taiwan dengan negara-negara demokrasi utama.

---

Diplomatic recognition is a fundamental criterion for statehood as delineated in the 1933 Montevideo Convention. However, certain entities, known as de facto states, receive recognition from only a limited number of sovereign nations. The Republic of China (Taiwan) exemplifies such a de facto state, maintaining diplomatic relations with only 12 countries despite its prominent role in the global economy, particularly in key industrial sectors. This literature review aims to provide a comprehensive analysis of Taiwan's strategies to secure and preserve diplomatic alliances to sustain its sovereignty. Utilizing a taxonomy method, the author organizes 42 selected works obtained from the Scopus academic database into four main themes: 1) an overview of Taiwan's history; 2) the conceptualization of sovereignty in the context of Taiwan; 3) strategies for obtaining diplomatic recognition; and 4) the challenges associated with achieving diplomatic recognition. The study yields two primary findings: first, Taiwan's diplomatic initiatives are concentrated in the Third World, where “dollar diplomacy” proves most effective; second, structural impediments currently preclude Taiwan from officially declaring independence. Although the body of literature on this topic has grown, particularly following Taiwan's economic take-off, the author identifies several gaps for further research, including an analysis of domestic challenges to Taiwan's diplomatic efforts and its bilateral relations with major democracies."

"Tesis ini membahas tentang bentuk implementasi dari diplomasi ekonomi yang dijalankan oleh Putin terhadap Uni Eropa dengan tujuan untuk mendapatkan perbandingan antara kebijakan keamanan energi masa Putin dengan masa Yeltsin. Diplomasi ekonomi ini menjadikan energi sebagai instrumen kebijakannya. Kemudian sengaja dikaitkan dengan peristiwa sengketa gas Rusia-Ukraina untuk lebih mempertajam analisis mengenai intensitas hubungan interdependensi Rusia- Uni Eropa dalam sektor energi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian eksplanatori. Kemudian hasil kesimpulannya adalah teridentifikasinya penyebab lahirnya diplomasi energi Putin terhadap Uni Eropa, yang terdiri dari faktor internal dan eksternal, sebagai implementasi dari paradigma yang beranggapan bahwa energi adalah komoditas strategis.

---

The thesis is focused on the speaking about the implementation form of economic diplomacy which adopted by Putin towards European Union, in order to find the comparation between energy security policy in Putin era with Yeltsin era. This economic diplomacy was took the energy as its policy tool. Then, deliberately related with the incident of Russia-Ukraine gas conflict to exacerbate strongly the analysis about the intensity of Russia-Ukraine interdependency relations in energy sector. The research use the method of qualitative approach and explanatory research type. The result that can to be conclused is the identification about the cause of energy diplomacy emerging in Putin era towards European Union, which contained to both two factors, internal and external, as the implementation from the paradigm which assume that energy is a strategic commodity."