Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulis akan menelaah legalitas dan legitimitas dari Surat Keterangan Kepala Desa (SKD) atau Tanah (SKT) sebagai alat bukti kepemilikan dan penguasaan tanah. Pengujian ini, juga dalam konteks bagaimana dokumen ini menjamin tenurial security, dilakukan dalam perbandingan dengan sertifikat hak atas tanah yang menurut hukum negara merupakan satu-satunya alat bukti sempurna perihal kepemilikan-penguasaan bidang tanah tertentu. Untuk menguji dan menilai kekuatan hukum dari SKT/SKD serta menilai legalitas-legitimitasnya dalam praktik hukum Indonesia, ditelaah 70 pandangan hakim yang muncul dalam putusan-putusan pengadilan. Titik tolak pilihan studi putusan ini adalah adanya kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami hukum serta keadilan yang hidup dalam masyarakat (UU 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman). Temuan terpenting adalah kekuasaan kehakiman ternyata justru menegaskan dan menguatkan pandangan masyarakat akan legalitas-legitimitas SKT/SKD sebagai tanda bukti hak (penguasaan-pemilikan) tanah. Kendati demikian, ditemukan juga adanya kebutuhan untuk menata ulang dan membereskan administrasi dan arsip kantor desa untuk mencegah penyalahgunaan pembuatan dan penggunaan tanda bukti hak atas tanah ini. Kata kunci: Surat Keterangan Desa (SKD), Surat Keterangan Tanah (SKT), Pendaftaran Tanah yang Inklusif, Pengembangan dan Pembangunan Desa......The author discusses the issue of legality and legitimacy of Letter issued by Village Head affirming factual-legal ownership of land. This is done in comparison with land certificate issued by the National Land Agency which according to the prevailing law ought to be the sole document affirming legal land ownership. Both are compared in terms of how both provide tenurial security to land occupants at the village level. To evaluate the letter’s legal strength as proof of ownership, including its legality and legitimacy, about 70 judicial decisions is dissected and analysed. The starting point for this approach is the acknowledgment of the command contained in the Law on the Judiciary (Law No. 48 of 2009) obligating judges when deciding on cases to take cognizance and apply the living law (unwritten-non state law). The main finding of this study is that the Judiciary seems to side with society in accepting and recognizing the legality-legitimacy of the village head letter as proof of land ownership. However, at the same time, land administration at the village level – to avoid and prevent misuse of these letters- should be made more accountable. Keywords: Village Head Statement Letter (SKD), Land Attestation Letter (SKT), Inclusive Land Registration, Village Development."

"Tujuan penelitian ini ialah : (1) untuk mengetahui peringkat pengarang yang paling banyak disitir dalam disertasi ilmu Hukum, (2) untuk mengetahui peringkat majalah yang artikel-artikelnya paling banyak disitir, (3) untuk mengetahui perbandingan penggunaan majalah, buku dan surat kabar dalam penulisan disertasi, (4) untuk mengetahui perbandingan penggunaan bahasa dalam IiteraturImu Hukum, (5) mengetahui umur para literatur Ilmu Hukumdi Indonesia.Dalam penelitian ini beberapa hal telah dilakukan, yaitu mengadakan penelitian dibeberapa perpustakaan yang memiliki koleksi disertai Ilmu Hukum dengan meneliti daftar pustakanya. Penelitian ini mencakup 51 buah disertai I1mu Hukum ditulis dibeberapa perguruan tinggidi Indonesia dari tahun 1950 sampai dengan 1985.Pembatasan tahun dan tempat penulisan disertasi dilakukan sesuai dengan perolehan sumber-sumber penelitian yang digunakan dalam disertasi Ilmu Hukum di Indonesia.Hasil penelitian menunjukkan beberapa gambaran yaitu : 1. MemperlihatKan bahwa dalam disertasi Ilmu Hukum sebagai sumber lebih banyak digunakan buku daripadamajalah.2. Diketahui bahwa pengarang yang paling banyak disitir adalah pengarang yang ahli dalam bidangnya.3. Majalah yang paling banyak disitir manunjukkan bahwa majal1ah tersebut memuat paling banyak masalah-masalah dalam suatu bidang yang dite1iti.4. Penelitian ini juga menunjukkan terjadinya perubahan (pergeseran) penggunaan bahasa dalam literatur Ilmu Hukum. Apabila semula diperkirakan Bahasa Belanda memegang peranan panting dalam literatur Ilmu Hukum, ternyata Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang paling banyak digunakan, diikuti oleh Bahasa Inggris.5. Penelitian juga menunjukkan bahwa umur para literatur Ilmu Hukum berkisar 13 tahun."

"Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kuantifikasi data yang berbasis penelitian kepustakaan dan lapangan. Artinya, penelitian ini meski merupakan library research, namun secara praktis termasuk penelitian lapangan karena objek penelitiannya adalah disertasi mahasiswa non-Agama di 4 UIN yang ada di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kritis Haught dan Golshani. Haught dengan teologi evolusinya berpendapat bahwa ilmu pengetahuan yang berbasis teori evolusi dapat diintegrasikan dengan teologi yang berbasis keimanan, sedangkan Golshani lebih menempatkan agama sebagai entitas yang telah baku. Baginya, sains sangat bergantung pada kerangka metafisis saintis yang berakar pada nilai keislaman. Kedua teori ini akan dipergunakan dalam membongkar nalar metodologi integrasi yang digunakan dalam penelitian disertasi tersebut."