Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Kebijakan pendistribusian Raskin yang telah ditetapkan pemerintah di tingkat nasional kenyataannya mengalami perubahan di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika pendistribusian raskin di tingkat lokal, dampak pendistribusian Raskin di tingkat lokal dalam upaya pemenuhan kebutuhan pokok RTS dan implikasi pendistribusian raskin di tingkat lokal terhadap aspek keadilan distributifnya. Hasil penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa dinamika yang terjadi dapat dilihat dari munculnya berbagai aturan yang mengatur pendistribusian raskin di tingkat lokal. Selanjutnya, pendistribusian raskin di tingkat lokal berdampak pada upaya pemenuhan kebutuhan pokok yang belum optimal. Selain itu, pendistribusian raskin di tingkat lokal berimplikasi pada belum terwujudnya keadilan distributif.

---

The distribution policy of the raskin (subsidized rice) program set by the central government changes at the local level. This study aims to explain the dynamics of raskin distribution at the local level, its impact on fulfilling the basic needs for target households (RTS), and its implication on distributive justice. This research employs qualitative approach. The results show that the dynamics can be observed from the various rules in managing the raskin distribution at the local level. Furthermore, the local distribution seems to reduce the program?s potential to fulfill the basic needs of RTS and to improve distributive justice.

Abstrak :
ABSTRAK
Pelayanan intensif ditujukan untuk memberikan terapi intensif dan perawatan intensif. Biaya pelayanan yang sangat tinggi membutuhkan rasionalisasi pelayanan ini agar dapat memenuhi hak setiap orang yang membutuhkan. Penelitian ini ditujukan untuk mendapatkan pedoman rasionalisasi pelayanan intensif untuk mempertajam peraturan perundang-undangan yang telah ada. Desain penelitian adalah penelitian kombinasi concurrent transformative strategy. Data kuantitatif diperoleh melalui studi longitudinal retrospektif dari rekam medis pasien yang mendapatkan layanan intensif selama tahun 2015 dan dihitung nilai diagnostik dari metode skoring APACHE II dan LODS serta dengan menghitung risiko relatif dan analisis kesintasannya. Data kuantitatif juga diperoleh melalui kuesioner Moral Distress Scale-Revised dan Hospital Ethical Climate Survey. Data kualitatif diperoleh melalui FGD dan wawancara mendalam terhadap tenaga medis dan perwakilan pasien. Skor APACHE II dan LODS hari pertama tidak bermakna sebagai metode diagnosis untuk memasukkan pasien ke dalam ICU. Skor LODS hari ketiga memiliki area di bawah kurva ROC yang lebih baik sebesar 66,6 95 IK: 50,5 ndash;82,7 . Analisis kesintasan menunjukkan adanya penurunan kesintasan sekitar 30 dan peningkatan risiko terhadap terjadinya kematian sebesar 40 . Usia tua usia > 45 tahun meningkatkan risiko terjadinya kematian sebesar 1,6 kali 95 IK: 1,1 ndash;2,5 dibanding usia dewasa. Enam kategori yang dibahas dalam penelitian kualitatif adalah kebebasan, indikasi masuk dan keluar ICU, kesempatan, kesesuaian, ketersediaan, dan wewenang memutuskan perawatan ICU. Konsep pedoman ICU disusun dengan menitikberatkan pada aspek futilitas tindakan kedokteran yang ditunjukkan dengan skor LODS hari ketiga lebih besar atau sama dengan 12,5. Selanjutnya diperlukan case conference dengan semua pihak dengan mempertimbangkan keenam faktor nonmedis. Kriteria distribusi pelayanan intensif yang adil adalah menjamin ketersediaan tempat di ICU secara proporsional dan melakukan diskursus translasional dengan setiap pihak. Kata Kunci: keadilan distributif, pelayanan intensif, rasionalisasi.

---

ABSTRACT
The purposes of intensive care are providing intensive treatment and monitoring. The just enjoyment of this high cost services could be achieved through a thorough rationalization. The goal of this study is to acquire an ICU guidance as an addition to the present regulation. Mixed methods with concurrent transformative strategy was used as study design. Quantitative data were collected from 2015 ICU medical records. Longitudinal retrospective study was used to measure the diagnostic value of the first day APACHE II and first and third day LOD score. Survival analysis and relative risks were also measured. Moral Distress Survey Revised and Hospital Ethical Climate Survey questionnaire were used to measure the moral hazard in intensive care. Qualitative data were obtained from FGD and in depth interview of persons who were involved in intensive care. First day APACHE II and LOD score were found not significant as diagnostic tools. The area under the ROC curve for third day LOD score was 66.6 95 CI 50.5 ndash 82.7 . Survival analysis found a 30 decrease in survivability and a 40 increase in hazard in the third day treatment. Older patient has a 1.6 times higher risk 95 CI 1.1 ndash 2.5 of developing death in intensive care. Six categories were found in qualitative study namely the freedom, in and out indication, opportunity, appropriateness, availability, and the authority to decide. The ethicolegal concept of ICU guidance was developed by emphasizing the medical futility which was shown from the measurement of third day LOD score equal or higher than 12.5. The next step was case conference, considering the six non medical categories.The criteria for distributing a just intensive care are by proportionally guaranteeing the availability of the service and performing the translational discourse with every person involved. Keywords distributive justice, intensive care, rationalization.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas tentang penciptaan ruang kapital yang diwujudkan melalui penetapan Desa Wisata dan industri wisata di Kota Batu tahun 2007-2014. Penelitian ini mengoperasionalisasi teori penciptaan ruang kapital dan akumulasi melalui perampasan oleh David Harvey sebagai kerangka analisis. Penelitian ini dilakukan melalui metode studi kasus dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, studi pustaka, dan wawancara mendalam. Hasil temuan penelitian menunjukan bahwa penciptaan ruang kapital didahului dengan adanya prakondisi berupa penetapan Desa Wisata. Penetapan Desa Wisata membuka peluang untuk masuknya kapital melalui pengadaan akomodasi dan infrastruktur. Skripsi ini menyimpulkan bahwa penciptaan ruang kapital di Kota Batu berdampak pada perampasan sumber daya. Kebutuhan akan lahan dan sumber daya air untuk memenuhi akomodasi infrastruktur disisi lain, berdampak pada perampasan sumber daya milik bersama seperti tanah kas desa (land grab) dan sumber mata air (water grab) untuk dijadikan infrastruktur pendukung pariwisata yang dikuasai secara penuh oleh segelintir pihak. Hal tersebut bertentangan dengan konsep politik distributif bahwa alokasi dan distribusi sumber daya mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam meraih, mengendalikan, dan mempertahankan sumber daya dengan melibatkan diri pada prosesnya.

---

ABSTRACT
This thesis discusses about the creation of capital space which was developed through the assignment of Tourism Village and tourism industry in Batu City year 2007-2014. This research operationalize the capital space creation and accumulation by disposition by David Harvey as a framework of analysis. This research is conducted through case study method with data collection techniques consisting of observation, literature study, and in-depth interview. Outcome of this research shows that the creation of capital space is prefaced by a precondition which came in form of assignment of Tourism Village. Assignment of Tourism Village opens up the opportunity for capital penetration through accommodation and infrastructure provisioning. This theshis conclude the need for land and water source to fulfill the infrastructure and accommodation, give impact to seizure of collective resources such as village-owned land (land grab) and water sources (water grab) for the need of tourism industry capital accumulation. Those things contradict with political distributive concept, allocation and distribution of resources which obliged the involvement of society in the process of reaching, controlling, and maintaining available resources.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tindakan ketanggapan anggota dewan perwakilan rakyat (congressman) yang mewakili Kota Tacloban (Distrik 1 Provinsi Leyte) pada pasca-bencana Taifun Haiyan (2013-2015). Dengan menggunakan Teori Representasi Politik dari Hanna Pitkin yang menjelaskan tentang empat pola representasi yaitu representasi formal, representasi deskriptif, representasi simbolik, dan representasi substantif serta Konsep Politik Distributif, skripsi ini mengidentifikasi implikasi pola representasi terhadap tindakan ketanggapan Martin Romualdez kepada konstituennya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan strategi studi kasus. Temuan skripsi ini adalah tindakan ketanggapan Martin Romualdez ini meliputi (1) pelayanan terhadap konstituen, (2) responsifitas kebijakan dan (3) alokasi bantuan bencana alam. Skripsi ini menegaskan bahwa pola representasi politik Martin Romualdez berimplikasi terhadap tindakan ketanggapan dirinya dan menghasilkan penguatan fungsi representasi pada kasus pasca-bencana Taifun Haiyan.

---

This thesis examines the responsiveness action of Martin Romualdez as Tacloban City, First District of Leyte's Representative on post Typhoon Haiyan (2013-2015). By using Hanna Pitkin's Theory of Political Representation which pointed out four patterns of representation: formal representation, descriptive representation, symbolic representation and substantive representation and the Concept of Political Distributive, this paper identifies the implications of pattern representation to the responsiveness Martin Romualdez to his constituents. This research used qualitative approach and used the case study strategy. This responsiveness actions includes (1) service to constituents, (2) the responsiveness of policy and (3) the allocation of disaster relief. This thesis confirms that the pattern of Martin Romualdez representation has implications for his responsiveness action and resulting the strengthening of political representation functions in the case of post-Typhoon Haiyan.

Abstrak :
Program-program pemerintah yang bersifat populis memiliki peluang untuk digunakan petahana sebagai bentuk strategi menaikkan elektabilitas atau mempertahankan suara. Hal itu terjadi dalam alokasi hibah dan bantuan sosial di Provinsi Banten. Melalui metode kualitatif dan jenis penelitian eksplanatif, penelitian ini menggambarkan kecenderungan digunakannya alokasi hibah dan bansos sebagai strategi politik yang bersifat pork barrel dengan menargetkan wilayah-wilayah yang menjadi basis suaranya serta kelompok bidang keagamaan. Hal ini juga dipengaruhi oleh peraturan yang belum secara jelas mengatur alokasi tersebut.

---

Government programs which populist has a chance to be used as a strategy of increasing the vote or holding the voters. It happened in the allocation of grants and social assistance in the province of Banten. Through qualitative methods and types of explanatory research, this study unveils a tendency to use of the allocation of grants and social assistance as form of political strategy which is pork barrel politics by targeting areas that became the base of her voters and groups of religious field. It is also influenced by regulations that are not clearly regulate the allocation.

Abstrak :
Ketatnya persaingan di industri garmen telah mengakibatkan tingginya permintaan produksi kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang dapat menyediakan tenaga kerja dengan upah yang rendah dan peraturan yang fleksibel, untuk mengurangi biaya produksi. Pekerja garmen Indonesia yang didominasi oleh pekerja wanita seringkali menghadapi ketidakadilan dalam hal promosi dan pembagian kerja, serta kurangnya dukungan sosial dengan dibatasinya pergerakan serikat pekerja. Kedua hal tersebut dapat mengakibatkan kelelahan emosional dan sikap menarik diri dari organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari dukungan sosial dan keadilan distributif terhadap sikap menarik diri dengan kelelahan emosional sebagai mediasi menggunakan metode Structural Equation Modeling SEM. Data penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pertanyaan tertutup terhadap 491 pekerja wanita di pabrik-pabrik garmen Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial dan keadilan distributif terbukti memiliki pengaruh tidak langsung terhadap sikap menarik diri melalui kelelahan emosional, namun dukungan sosial tidak terbukti memiliki pengaruh langsung terhadap sikap menarik diri. Hasil-hasil tersebut dibahas lebih jauh dalam penelitian ini. ...... Intense competition in the garment industry has resulted in high production demand for developing countries such as Indonesia, which can provide workers with low wages and flexible regulations, to reduce production costs. Indonesian garment workers, dominated by women workers, often face injustice in terms of promotion and task assignment, and lack of social support with the limitation of union movement. Both of these can be related to emotional exhaustion and organizational withdrawal cognitions. This study aims to determine the effect of social support and distributive justice on withdrawal cognitions with emotional exhaustion as a mediation using Structural Equation Modeling SEM method. The research data was obtained by interviewing 491 female workers in Indonesian garment factories based on closed questions. The results showed that social support and distributive justice have an indirect effect on withdrawal cognitions through emotional exhaustion, but social support is not proven to have a direct effect on withdrawal cognitions. These results are discussed further in this study.