"Perekonomian Indonesia dihadapkan pada kondisi yang sulit karena harga minyak dunia turun drastis, sehingga perolehan devisa dari migas tidak dapat menjadi andalan perekonomian nasional. Oleh karena itu digulirkan paket-paket deregulasi yang bertujuan untuk mengubah orientasi ekspor migas dengan meningkatkan peranan ekspor non migas.
INPRES Nomor 4 Tahun 1985 merupakan salah satu bentuk deregulasi yang bertujuan memperlancar arus barang dan jasa dengan mengurangi kendala-kendala yang secara signifikan menghambat peningkatan peran ekspor non migas. Dampak yang ada adalah adanya pergeseran nilai ekspor, di mana pada posisi tahun 1995 ekspor non migas mencapai US $ 39,4 milyar, sedangkan ekspor migas hanya US $ 8,9 milyar. Di sisi lain sebagai akibat deregulasi, peranan pelayaran nasional kalah bersaing dengan pelayaran asing, di mana pangsa yang diraih pelayaran pada tahun 1995 hanya sekitar 2,26%, sedangkan sisanya diambil oleh pelayaran asing. Hal ini yang mendasari dipilihnya permasalahan tersebut sebagai bahan tesis.
Penelitian ini merupakan kajian atas implikasi deregulasi angkutan laut terhadap perilaku bisnis dari Perusahaan Pelayaran Nasional. Secara khusus penelitian ini menyoroti interaksi positif antar sub sektor yang memberikan nilai tambah secara sinergis sebagai akibat deregulasi, yakni hubungan antara perdagangan dengan peranan pelayaran nasional,dan perdagangan dengan industri maritim, yang merupakan cerminan dari peranan transportasi laut. Selanjutnya studi ini menyoroti akibat dari deregulasi tersebut terhadap PT. (Persero) Djakarta Lloyd sebagai perusahaan pelayaran nasional mengubah strategi pengembangan usahanya dengan beberapa terobosan, yakni dengan masuk ke dalam beberapa aliansi/konsorsium agar dapat memperoleh muatan.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui penyebaran angket pada sejumlah responden yang dipercaya secara langsung menangani aktivitas yang mendasari permasalahan tersebut dan data sekunder digunakan sebagai analisis pendukung untuk membuktikan fenomena yang terjadi sebagai dampak deregulasi.
Dari hasil analisis pengolahan data sekunder dengan menggunakan instrumen statistik regresi dan elastisitas, dapat dibuktikan adanya korelasi antara peningkatan perdagangan dengan penurunan peranan pelayaran nasional dan penurunan peranan industri maritim. Dalam analisis selanjutnya untuk melihat besarnya pengaruh penurunan pangsa muatan pelayaran nasional terhadap PT. (Persero) Djakarta Lloyd dengan menggunakan analisis elastisitas.
Analisis selanjutnya adalah untuk mengetahui posisi PT. (Persero) Djakarta Lloyd sebagai perusahaan pelayaran nasional akibat deregulasi dan sebagai hasil analisis berada pada kuadran III, artinya PT. (Persero) Djakarta Lloyd sebagai perusahaan pelayaran nasional dalam kondisi hanya mampu mempertahankan pangsa muatan yang ada, dan faktor dominan internal yang berpengaruh adalah tingginya biaya langsung dan tak langsung perusahaan. Tingginya biaya internal perusahaan diidentifikasikan sebagai akibat biaya transaksi yang tinggi karena adanya perubahan pola strategi dalam pengembangan usaha dengan masuk ke dalam beberapa konsorsium dan KSO untuk memperoleh muatan, Dengan melakukan pembuktian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa deregulasi telah memberikan pengaruh terjadinya inefisiensi pada PT. (Persero) Djakarta Lloyd. Selanjutnya perlu dilakukan tinjau ulang terhadap deregulasi angkutan laut dengan alternatif kebijaksanaan yaitu penghapusan, tetap melanjutkan atau penyempurnaan deregulasi dan pilihannya adalah penyempurnaan deregulasi dimaksud."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 1997
