Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam era globalisasi, pertumbuhan perdagangan internasional semakin pesat, namun sengketa makin sering terjadi. Salah satu sengketa tersebut disebabkan karena praktik dumping yang dapat merugikan negara lainnya, dan untuk mengantisipasi kerugian tersebut, negara yang dirugikan dapat melakukan tanggapan ataupun kontra sebagai tindakan anti dumping. Tindakan anti dumping yang dilakukan pada umumnya berupa pemberlakuan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap produk impor yang terbukti dumping. Namun, BMAD ini sering disalahgunakan sebagai bentuk proteksi terhadap produksi dalam negeri. Untuk menyelesaikan sengketa dagang tersebut, World Trade Organization (WTO) telah menetapkan seperangkat prosedur dan forum penyelesaian sengketa perdagangan, yaitu Dispute Settlement Body (DSB). Salah satu contoh sengketa dagang karena kesalahan penerapan anti dumping adalah kasus antara Indonesia dengan Korea Selatan. Sengketa ini bermula pada saat KTC mengajukan petisi anti dumping dan melakukan penyelidikan dumping terhadap perusahaan-perusahaan eksportir produk kertas Indonesia. Atas penyelidikan KTC tersebut, maka Pemerintah Korea Selatan telah memberlakukan BMAD kepada produkproduk kertas PPC (plain paper copier or business information paper used on copies in business and home offices) dan WF (uncoated wood-free printing paper used for printing) kepada SMG (Sinar Mas Group), yaitu sebesar 8,22 persen untuk Indah Kiat, Pindo Deli, dan Tjiwi Kimia, sedangkan April Fine dan eksportir kertas Indonesia lainnya sebesar 2,80 persen, melalui Regulation No. 330 of The ministry of Finance and Economy tertanggal 7 November 2003. Oleh karena itu, atas permintaan Indonesia, DSB membentuk sebuah Panel. Kemudian, Panel DSB memutuskan bahwa pemerintah Korea Selatan telah melanggar ketentuan yang berkenaan dengan penentuan dumping dan penentuan kerugian dalam mengenakan BMAD terhadap produk kertas Indonesia. Untuk itu, DSB merekomendasikan agar pemerintah Korea Selatan melakukan perhitungan kembali atas keputusannya dan melakukan penyesuaian sesuai dengan kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Perjanjian WTO. Akan tetapi, hingga saat ini pemerintah Korea Selatan belum melaksanakan Putusan tersebut. Hal ini sangat merugikan para produsen kertas, dan secara tidak langsung dapat menghambat pertumbuhan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu melakukan tindakan lanjut agar pemerintah Korea Selatan melaksanakan Putusan DSB tersebut.

---

In the globalization era, the growth of international trades increases rapidly, but dispute often occurs. One of the disputes are dumping practice that could inflict loss to other country, to prevent such loss, inflicted country might impose action called anti dumping measure. Usually the anti dumping measure taken are Anti Dumping Import Duty (ADID) or Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) to import products which proven to be dumping. Nonetheless, ADID is mostly misused as a protection measure to local products. To settle the dispute, World Trade Organization (WTO) has provide procedures and dispute settlement forum, namely Dispute Settlement Body (DSB). One example of trade disputes caused by faulty implementation of anti dumping is the case between Indonesia and South Korea. The dispute started when Korean Trade Commission (KTC) filed anti-dumping petition and conducted dumping investigation to Indonesian paper products export companies. Based on KTC investigation, South Korea government imposed ADID to PPC (plain paper copier or business information paper used on copies in business and home offices) and WF (uncoated wood-free printing paper used for printing) paper products to SMG (Sinar Mas Group), namely 8,22% to Indah Kiat, Pindo Deli, and Tjiwi Kimia, while April Fine and other Indonesian exporting paper as 2,80%, through Regulation No. 330 of The ministry of Finance and Economy dated 7 November 2003. Referring to the situation, based on Government of Indonesia?s (GOI) request, DSB assemble a Panel. Afterwards, the DSB Panel decided that South Korean government has violated the provision to determine dumping and loss in imposing ADID to Indonesian product paper. In result, DSB recommends the South Korea Government to conduct recalculation over its decision and conducted adjustment pursuant to obligations regulated under the WTO Agreement. However, up to now Korean Government has not execute the decision. Such thing are unprofitable to paper producers, and indirectly would impede the growth of Indonesian economy. Following to it, GOI needs to conduct further actions, in order to force South Korean Government to execute DSB decision.

Abstrak :
ABSTRAK
Dengan merosotnya nilai ekspor migas pada Tahun 1982 sebesar US$ 2.299,1 juta atau defisit sebesar ll,l% dibandingkan dengan nilai ekspornya pada Tahun 1981, yang timbul sebagai akibat resesi perekonomian internasional, maka pemerintah Indonesia yang ingin tetap melaksanakan pembangunan yang telah direncanakan, terasa harus mengambil serangkaian kebijaksanaan dibidang ekonomi guna memperoleh dana untuk penbiayaan pembangunan dalam kondisi perekonomian yang lesu tersebut. Rangkaian kebijaksanaan tersebut 1 antara lain berupa : 1. Mendorong kegiatan ekspor non migas sebagai substi tusi menurunnya penerimaan devisa dari ekspor migas 1 yaitu dengan memberikan berbagai kemudahan dan fasilitas untuk merangsang kegiatan tersebut; 2. Menggalakan penanaman modal 1 yang juga dilakukan dengan- memberikan berbagai fasilitas perbankan, pajak dan sarana penunjang lainnya; 3. Mengatur sedemikian rupa nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain khususnya terhadap dolar Amerika, dengan maksud ugar komoditi ekspor non migas mampu bersaing di pasaran internasional. Selain itu 1 tindakan yang sangat penting dari pemerintah untuk mengimbangi lemahnya neraca pembayaran luar negeri 1 adalah dengan melakukan pengendalian atas pemborosan biaya konsumsi barang dari luar negeri untuk Menghemat devisa yang telah diperoleh dari kegiatan ekspor dan sekaligus. sebugai tindakan proteksi impor yang melindungi barang-barang hasil produksi dalam negeri serta industri-industri yang baru tumbuh dari gangguan kekuatan daya saing barang-barang impor.

Abstrak :
Studi ini bertujuan menganalisis dampak COVID-19 terhadap perdagangan (ekspor dan impor) pada industri farmasi di negara anggota ASEAN. Dengan menggunakan metode Pseudo Poisson Maximum Likelihood (PPML) serta data jumlah kasus kumulatif COVID-19 dan data nilai ekspor dan impor industri farmasi selama periode Januari 2019 sampai Desember 2020, hasil estimasi menunjukkan bahwa jumlah kasus terinfeksi pada negara anggota ASEAN tidak berpengaruh terhadap nilai ekspor produk farmasi negara anggota ASEAN. Adapun di sisi impor, jumlah kasus terinfeksi COVID19 kumulatif pada negara ASEAN berdampak secara positif signifikan terhadap nilai impor produk farmasi negara anggota ASEAN. ......This study aims to analysis the impact of COVID-19 on trade (exports and imports) in the pharmaceutical industry in ASEAN member countries. By using the Pseudo Poisson Maximum Likelihood (PPML) method as well as data on the cumulative number of COVID-19 cases and data on exports and imports of the pharmaceutical industry during the period January 2019 to December 2020, the estimation results show that the number of infected cases in ASEAN member countries has no effect on export value. pharmaceutical products of ASEAN member countries. On the import side, the number of cumulative COVID-19 infected cases in ASEAN countries has a significant positive impact on the import value of pharmaceutical products from ASEAN member countries.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dan daya saing ekspor Sumatera Utara sebelum implimentasi MEA. Penelitian ini menggunakan J metode deskriptif kuantitatif dan analisis revealid comparative advantage (RCA) untuk menganalisis kineija dan daya saing ekspor non migas Sumatera | Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; a) perekonomian Sumatera Utara menunjukkan ekonomi yang semakin terbuka dengan kontribusi perdagangan internasional diatas rata-rata Indonesia dengan kontribusi nilai ekspor antara 36 - 43 % dan impor antara 25 - 37% terhadap PDRB, b) Volume dan nilai ekspor Sumatera Utara meningkat pesat selama 13 tahun terakhir (2002 - 2014), diikuti dengan peningkatan surplus neraca perdagangan, c) pertumbuhan tertinggi ekspor Sumatera Utara terjadi pada kelompok barang minyak dan lemak nabati diikuti karet mentah, sintesis dan pugaran, d) Sumatera Utara memiliki daya saing yang kuat di kawasan ASEAN khususnya di negara Singapura dengan nilai RCA > 2 dalam 10 tahun terakhir, e) Singapura sebagai negara tujuan ekspor akan mengekspor lebih lanjut produk asal Sumatera Utara ke negara-negara industri yang akan menjadikannya bahan baku untuk menghasilkan barang olahan dan barang konsumsi (final/consumption good), f) Sumatera Utara memiliki posisi yang sangat bagus dalam menghadapi MEA dan berpeluang sebagai pemenang dalam pasar bebas ASEAN. Sesuai dengan hasil penelitian disarankan; a) Pemerintah Sumatera Utara agar meningkatkan pemberdayaan perkebunan sawit dan karet rakyat agar mampu meningkatkan produktivitasnya, b) mendorong investasi di industri pengolahan produk-produk berbahan baku minyak dan lemak nabati maupun karet/lateks karena pengembangan industri domestik akan meningkatkan permintaan lokal, sehingga volume ekspor meningkat.

Abstrak :
ABSTRAK
Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara nilai tukar terhadap nilai ekspor dan impor di Indonesia, baik pada jangka pendek maupun jangka panjang. Data yang digunakan adalah data ekspor dan impor bilateral Indonesia dengan 37 negara mitra dagang Indonesia antara 1980:1 sampai 2006:4, diolah dengan memanfaatkan pendekatan kointegrasi dan error-correction model. Hasilnya pada jangka pendek, arah dan besarnya pengaruh perubahan nilai tukar terhadap nilai ekspor, dan impor Indonesia dengan negara mitra dagang tidak memiliki pola dan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Sementara pada jangka panjang, pengaruh perubahan pada nilai tukar riil atau pendapatan terhadap nilai ekspor dan impor yang berlaku sesuai hipotesis untuk sebagian besar negara, terutama negara-negara mitra dagang Indonesia yang nilai perdagangannya termasuk 10 besar. Pengaruh perubahan nilai tukar terhadap niiai ekspor maupun impor, rata-rata akan bertahan selama lima triwulan. Perdagangan Indonesia dengan 18 negara memenuhi Marsha/I Lerner Condition. Termasuk di dalamnya negara yang termasuk 10 besar mitra dagang Indonesia, yaitu: Jerman, Jepang, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Amerika Serikat

---

Abstrak :
Gas rumah kaca merupakan salah satu dampak lingkungan yang menjadi fokus para peneliti sejak lama. Salah satu komponen terbesar yang dikandung oleh gas rumah kaca adalah gas karbon dioksida. Banyak faktor yang mempengaruhi keberadaan gas ini. Salah satu penyebabnya diduga akibat kegiatan perdagangan antar negara (Ahmed dan Long, 2012; Fernández-Amador et al., 2016; Wang dan Ang, 2018; Andersson, 2018). Perdagangan antar negara terjadi melalui transaksi. Transaksi-transaksi tersebut terjadi melalui pembayaran alat tukar yang disepakati oleh negara-negara terikat berupa mata uang. Secara tidak langsung, nilai tukar berperan dalam pergerakan ekonomi, begitu pula terhadap lingkungan (Lee dan Yue, 2017; Zhang dan Zhang, 2018; Bahmani-Oskooee dan Aftab, 2021; Baek dan Nam, 2021). Namun, sejauh ini belum banyak penelitian yang membahas perubahan nilai tukar sebagai faktor penyebab emisi. Padahal nilai tukar merupakan motor penggerak interaksi ekonomi antar negara. Penelitian ini membahas pengaruh tidak langsung dari kestabilan perubahan nilai tukar yang dilihat dari nilai volatilitasnya terhadap emisi CO2 di 8 negara ASEAN selama periode tahun 1990-2016 dengan menggunakan analisis jalur (path analysis). Hasil yang didapat pada penelitian ini adalah volatilitas nilai tukar dapat menurunkan nilai impor maupun ekspor, namun hanya penurunan impor yang berdampak signifikan pada peningkatan emisi, sementara perubahan pada ekspor tidak berpengaruh signifikan pada emisi. Selain perdagangan, variabel mediator lain seperti GDP, FDI dan konsumsi energi juga diujikan dalam penelitian ini. Namun tidak ada satupun dari kegiatan perekonomian tersebut yang signifikan dan konsisten dalam memediasi hubungan volatilitas nilai tukar dengan emisi CO2 di ASEAN. ......Greenhouse gases are one of the environmental impacts that have been the focus of many researchers for years. One of the largest components contained by greenhouse gases is carbon dioxide gas. Many factors affect the presence of this gas. One of the causes is thought to be due to trade activities between countries (Ahmed and Long, 2012; Fernández-Amador et al., 2016; Wang and Ang, 2018; Andersson, 2018). Trade between countries occurs through transactions. These transactions occur through the payment of a medium of exchange agreed upon by the bound countries in the form of currency. Indirectly, exchange rates play a role in economic movements, as well as the environment (Lee and Yue, 2017; Zhang and Zhang, 2018; Bahmani-Oskooee and Aftab, 2021; Baek and Nam, 2021). However, so far not many studies have discussed changes in exchange rates as a factor causing emissions. Whereas the exchange rate is the driving force of economic interaction between countries. This study discusses the indirect effect of the stability of changes in the exchange rate seen from the value of its volatility on CO2 emissions in 8 ASEAN countries during the period of 1990 until 2016 using path analysis. The results obtained in this study are that exchange rate volatility can reduce the value of imports and exports. However, only a decrease in imports has a significant impact on emissions increase, while changes in exports have no significant effect on emissions. In addition to trade, other mediator variables such as GDP, FDI and energy consumption were also tested in this study, but none of these economic activities were significant and consistent in mediating the relationship between exchange rate volatility and CO2 emissions in ASEAN.