Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pengelolaan Pasar Tanah Abang selalu menjadi permasalahan krusial sejak masa kepemimpinan Gubernur Sutiyoso (1997) hingga Gubernur Anies (2018), yaitu mengenai kehadiran pedagang kaki lima (PKL) dan kemacetan. Dalam 100 hari kepemimpinannya Gubernur Anies mengeluarkan kebijakan penutupan salah satu ruas jalan untuk area berjualan PKL sehingga menimbulkan pro dan kontra. Permasalahan tersebut dalam penelitian ini dikaji menggunakan model inkremental dari teori kebijakan publik dan model eksternalitas dari teori ekonomi neo-klasik. Model inkremental merupakan suatu model yang memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya, dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seharusnya. Sedangkan, model eksternalitas adalah model yang memandang dampak (dari transaksi) terhadap pihak ketiga (yang tidak ikut transaksi) dalam suatu kesepakatan yang dibuat antara pihak pertama dan pihak kedua. Penelitian ini hendak menjawab mengenai alasan mengapa Gubernur Anies mengeluarkan kebijakan pengelolaan Blok G Pasar Tanah Abang dengan menutup salah satu ruas Jalan Jatibaru Raya serta siapa yang menerima manfaat dari kebijakan pengelolaan Blok G Pasar Tanah Abang dan pihak-pihak mana saja yang dirugikan atas diterapkannya kebijakan tersebut. Dalam menetapkan kebijakan tersebut Gubernur Anies beralasan untuk mengakomodasi para PKL. Penelitian ini menemukan dugaan bahwa kebijakan penutupan jalan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi janji politik Gubernur Anies saat Pilkada DKI 2017 terhadap masyarakat Tanah Abang, sehingga sangat diduga beberapa pihak yang menerima manfaat dari diberlakukannya kebijakan tersebut adalah para PKL, Haji Lulung, dan Anak Wilayah (Komunitas Pemuda Tanah Abang di bawah binaan Haji Lulung). Selain itu, pihak-pihak yang dirugikan dari kebijakan tersebut adalah Pedagang Blok G, pejalan kaki, dan supir Angkot. Penerapan kebijakan tersebut pada akhirnya membuat Gubernur Anies dinilai melakukan maladministrasi oleh Ombudsman, salah satunya dengan melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga Ombudsman memunculkan rekomendasi penon-aktifan jabatan Anies sebagai gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri.

---

The management of the Tanah Abang Market has always been a crucial problem since the leadership of Governor Sutiyoso (1997) to Governor Anies (2018), namely regarding the presence of street vendors (PKL) and congestion. In his 100 days of leadership, Governor Anies issued a policy of closing one of the road segments for selling street vendors, which gave rise to pros and cons. These problems in this study were examined using incremental models of public policy theory and externality models of neo-classical economic theory. The incremental model is a model that views public policy as a continuation of activities that have been carried out by the previous government, only by making changes it should. Whereas, the externality model is a model that views the impact (of transactions) on a third party (who does not participate in a transaction) in an agreement made between the first party and the second party. This research is about to answer the reasons why Governor Anies issued a policy on managing the Blok G Tanah Abang Market by closing one of the Jatibaru Raya Road segments and who benefited from the management policy of the Blok G Tanah Abang Market and which parties were disadvantaged for the implementation of the policy. In establishing the policy, Governor Anies reasoned to accommodate the street vendors. This study found the allegation that the road closure policy was carried out to accommodate Governor Anies political promises during the 2017 DKI Pilkada to the people of Tanah Abang, so it was highly suspected that some parties who benefited from the enactment of these policies were street vendors, Haji Lulung and Regional Children (Youth Community Tanah Abang under the guidance of Haji Lulung). In addition, the aggrieved parties of the policy are Block G Traders, pedestrians, and public transportation drivers. The implementation of this policy ultimately made Governor Anies considered maladministration by the Ombudsman, one of which was by violating Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation so that the Ombudsman raises recommendations for the deactivation of Anies position as governor to the Ministry of Home Affairs.

Abstrak :
Dalam proses perencanaan suatu sistem tenaga listrik, aspek lingkungan jarang dilibatkan sebagai salah satu komponen dalam investasi. Sehingga yang terjadi kemudian adalah munculnya biaya tambahan akibat aktifitas pembangkit yang merugikan lingkungan, berupa dampak terhadap kesehatan manusia. Eksternalitas atau Biaya Eksternal merupakan biaya tambahan yang seharusnya dikeluarkan suatu pihak karena suatu kegiatan yang mempengaruhi pihak lain, namun tidak diperhitungkan oleh pihak tersebut. Metode Impact Pathway Approach (IPA) adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk perhitungan Eksternalitas Pembangkit Tenaga Listrik, yang menggunakan konsep pemodelan Dispersi Atmosfir dalam menganalisis dan mencari besarnya Dampak Kesehatan serta Biaya Eksternal. Model Robust Uniform World Model (RUWM)#2 merupakan salah satu model IPA yang digunakan untuk perhitungan Eksternalitas, penggunaannya didasari oleh ketersediaan data statistik, perhitungan yang akurat dan dapat dilakukan secara manual. Contoh kasus yang digunakan di sini adalah PLTU Paiton, dengan menggunakan pemodelan RUWM#2 secara manual, diperoleh besar Biaya Eksternal sebesar 0,468 cent USD per kWh dan dilakukan validasi terhadap hasil penggunaan Modul AIRPACTS dalam Software SIMPACTS yang sebelumnya telah memperoleh Eksternalitas PLTU Paiton sebesar 0,46 cent USD/kWh, maka besarnya %deviasi kedua hasil tersebut adalah 1,8 %. ......In designing electrical power system, environmental aspect is seldom to be involved as a component of investment. Therefore, there will be an additional cost arose due to activity of power generator, such as human health impacts. Externality or External Cost is an additional cost that should be paid by particular party but they did not consider it. Impacts Pathway Approach Method is an approach to estimate the externality. The method is using the Atmospheric Dispersion concept to assest and to determine the health impact and the external cost. Robust Uniform World Model (RUWM) #2 is a model used to assest the externality because of availability of statistical data, the accuracy and can be used manually. Study case of this research is PLTU Paiton, using RUWM#2 modelling with manual calculation. Externality of PLTU Paiton is 0,468 cent USD per kWh and validation of both result, manual assestment and the result of AIRPACTS modul in SIMPACTS Software on the previous reseach is 0,46 cent USD per kWh. Therefore the deviation is 1,8%.

Abstrak :
Kecelakaan lalu lintas menempati urutan kesembilan penyebab kematian di Indonesia. Kebanyakan penelitian kecelakaan di Indoneia menitikberatkan pada faktor manusia, kendaraan dan lingkungan, tetapi belum ada yang memasukkan faktor-faktor ekonomi ke dalam modelnya. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui pengaruh harga riil bensin terhadap kecelakaan lalu lintas di Indonesia serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini mempekerjakan data time series Indonesia dari tahun 1970 hingga 2013 dan menggunakan OLS dengan variabel instrumen harga minyak mentah dunia. Hasil estimasi menunjukkan bahwa harga riil bensin dan kebijakkan penggunaan lampu utama sepeda motor tidak signifikan terhadap kecelakaan lalu lintas. Sedangkan PDB riil dan jalan aspal signifikan berpengaruh menurunkan kecelakaan. Namun, sepeda motor berdampak signifikan meningkatkan kecelakaan lalu lintas.

---

Traffic accident ranks the ninth largest of the cause of death in Indonesia. The most of researches studying Indonesia on traffic accidents were only blaming on human, motor vehicles, and environment as main culprits, not incorporating economic factors into the models. This study aims to analyze the impact of real gasoline prices on traffic accident in Indonesia and the factors of influence them. This research employs time series data from 1970 to 2013 with OLS analysis world crude oil prices as instrument variable. The estimator results show that real price of gasoline and the policy of usage of motorcycle light insignificant on traffic accident. Meanwhile, real GDP and asphalt roads significantly decrease the traffic accident. However, motorcycles significantly increase the traffic accident.

Abstrak :
Carbon pricing merupakan cara yang paling sering dipilih pemerintah suatu negara dalam mengatasi ancaman perubahan iklim. Namun penerapannya seringkali terhambat karena adanya terkait dampaknya terhadap perekonomian. Salah satu bentuk dampak yang belum banyak diteliti adalah terhadap foreign direct investment (FDI). Penelitian ini mencoba menganalisis dampak penerapan carbon pricing terhadap tingkat FDI pada empat negara Asia yang telah menerapkan. Metode yang digunakan adalah Difference-in-Differences dengan menggunakan Synthetic Control Method untuk mengatasi permasalahan parallel trend dalam menetapkan negara yang menjadi counterfactual. Hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa carbon pricing berpengaruh negatif signifikan terhadap FDI di Jepang dan Korea, dimana negara yang menerapkan carbon pricing mengalami penurunan jumlah FDI relatif terhadap negara yang tidak menerapkan. Sementara pengaruh tidak signifikan didapatkan pada negara Kazakhstan dan Singapura. Pemerintah perlu mempertimbangkan harga/tarif karbon dan kebijakan yang sesuai untuk mengurangi pengaruh dari penerapan carbon pricing. ......Carbon pricing often chosen by government in dealing with climate change. However, its application is often hampered due to its impact on the economy. One impact that has not been widely studied is on foreign direct investment (FDI). This study analyzes the impact of implementing carbon pricing on the level of FDI in Asian countries that have implemented it. Using Difference-in-Differences and Synthetic Control Method to resolve parallel trend assumption problem in determining countries chosen to be counterfactual. The results indicate that carbon pricing has a significant negative effect on FDI in Japan and Korea, where countries that implement carbon pricing experience a decrease in the amount of FDI relative to countries that do not. While the effect is not significant in Kazakhstan and Singapore. The government needs to consider carbon prices/tariffs and appropriate policies to reduce the effect of implementing carbon pricing.

Abstrak :
Kebijakan cukai rokok elektrik ditetapkan dengan tujuan untuk mengontrol konsumsi rokok elektrik (vape) di Indonesia. Rokok elektrik (vape) perlu dikendalikan karena dapat menghasilkan eksternalitas negatif bagi kesehatan pengonsumsi maupun orang disekitarnya. Keadaan tersebut diperkeruh dengan mayoritas pengonsumsi rokok elektrik (vape) merupakan remaja serta adanya temuan liquid vape ilegal yang dicampur dengan produk narkotika. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai implementasi kebijakan cukai rokok elektrik (vape) di Indonesia beserta hambatan dan tantangan yang dialami oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku pelaksana program. Metode yang digunakan merupakan post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa implementasi kebijakan cukai rokok elektrik (vape) di Indonesia telah dijalankan oleh pelaksana program sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Namun, dalam kebijakan tersebut harus dilakukan beberapa perubahan mengingat kebijakan ini belum berhasil menjawab tujuan awal karena konsumsi terhadap rokok elektrik terus meningkat. Dalam pengimplementasiannya, adapun upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menghadapi tantangan pengimplementasian kebijakan cukai rokok elektrik (vape), salah satunya peredaran liquid vape ilegal, dengan dilakukannya pengawasan melalui luar jaringan (Luring) dengan Operasi Gempur maupun dalam jaringan (Daring) dengan cyber crawling. ......The e-cigarette excise policy was established to control the consumption of e-cigarettes (vape) in Indonesia. E-cigarettes (vape) need to be controlled because they can produce negative externalities for consumers' health and those around them. The situation is made worse by the fact that the majority of e-cigarette consumers are teenagers and finding that shown there are illegal vape liquids mixed with narcotic products. This study will discuss the implementation of the e-cigarette excise policy in Indonesia along with the obstacles and challenges experienced by the Directorate General of Customs and Excise as the program implementer. The method used in this study is post-positivist by in-depth interview as the data collection technique and literature study. In this study, it was found that program implementers had carried out the implementation of the e-cigarette excise policy in Indonesia under established policies. However, some changes must be made in this policy, considering that this policy has not succeeded in achieving its initial goal because the consumption of e-cigarettes continues to increase. In its implementation, there are efforts made by the Directorate General of Customs and Excise in dealing with the challenges of implementing the e-cigarette (vape) excise policy, one of which is the circulation of illegal vape liquids, by conducting supervision through outside the network (offline) using Operation Gempur and within the network (online) using cyber crawling.

Abstrak :
xiii, 129 pages ; illustration ; appendix

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisa dampak jumlah kunjungan wisatawan mancanegara terhadap emisi CO2 di tujuh negara Asia Tenggara (Indonesia, Kamboja, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam) pada periode 1995-2011 menggunakan metode panel data model fixed efect. Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini antara lain emisi CO2 sebagai variabel terikat, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, PDB per kapita, populasi, energi baru terbarukan serta efisiensi energi sebagai variabel bebasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tidak memberikan dampak signifikan pada peningkatan emisi CO2, sedangkan PDB per kapita dan populasi memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan emisi CO2. Sementara itu efisiensi energi memberikan dampak signifikan dalam menurunkan emisi CO2, sedangkan variabel energi baru terbarukan tidak memberikan dampak signifikan dalam jumlah total tetapi memberikan dampak signifikan untuk menurunkan emisi CO2 dalam proporsi terhadap total energi yang dikonsumsi. ...... This study aims to analyze the impact of the number of tourist arrivals to the emission of CO2 in seven Southeast Asian countries (Indonesia, Cambodia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam) during 1995-2011 using data panel fixed-effect models. The variables in this study are CO2 emissions as the dependent variable, while the number of tourist arrivals, GDP per capita, population, renewable energy and energy efficiency as the independent variable. The results showed that the number of tourist arrivals had no impact on the increasing of CO2 emissions, while GDP per capita and population had significant impact on the increasing of CO2 emissions. Meanwhile energy efficiency had a significant impact on reducing CO2 emissions while renewable energy showed insignificant impact as the total amount of renewable energy but had significant impact on decreasing CO2 emissions in renewable energy proportion of the total energy consumed.

Abstrak :
Kondisi dunia pada tahun 2020 mendorong masyarakat Indonesia untuk mencari sumber pendapatan alternatif, dimana salah satunya melalui pasar modal. Dalam dunia pasar modal Indonesia pada dasarnya terdapat tiga pihak yang berperan yakni investor, pemerintah, dan perusahaan yang melalui proses IPO untuk mendaftarkan dirinya sebagai perusahaan tercatat pada pasar modal. Pencatatan tersebut dapat berakhir karena beberapa faktor, salah satunya adalah kepailitan. Suatu emiten dapat dinyatakan pailit tentunya berdasarkan persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Indonesia, dimana Undang-Undang itu sendiri masih memiliki persyaratan yang terlalu umum untuk mengubah status emiten menjadi pailit. Dalam penelitian ini Penulis menilai bahwa UU K-PKPU belum memenuhi Doktrin Radbruch secara sempurna serta memberikan intervensi yang tidak perlu sehingga menimbulkan eksternalitas negatif terhadap kegiatan perdagangan dalam pasar modal. Eksternalitas negatif tersebut didasari oleh biaya informasi yang tinggi bahkan information asymmetry antara para investor dengan seluruh pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Akibatnya investor memberikan over reaction dalam pasar sehingga harga saham emiten turun kepada titik yang tidak wajar. Selain itu peraturan perundang-undangan pasar modal juga tidak memberikan ketentuan tambahan terkait hubungannya dengan Hukum Kepailitan Indonesia sehingga tidak dapat diandalkan sebagai bentuk intervensi pemerintah untuk meminimalisir biaya informasi tersebut. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus kepailitan PT. Cowell Development Tbk. sebagai emiten yang dipailitkan berdasarkan kepailitan, namun perusahaan tersebut masih memiliki aset yang lebih besar dibandingkan utangnya. Emiten yang telah dikenakan forced delisting akan mengalami kesulitan untuk mengembalikan harga sahamnya kepada titik wajar mengingat pasar negosiasi pada umumnya tidak mewajibkan suatu keterbukaan informasi. Sehingga penulis menilai diperlukan intervensi dari pemerintah melalui reformulasi peraturan perundang-undangan untuk memberikan ketentuan yang lebih mengerucut terhadap kondisi keuangan emiten sebagai termohon pailit serta pihak yang berwenang dan berkapasitas untuk mengevaluasi hingga mendistribusikan informasi tersebut untuk mencapai pasar modal yang lebih efisien. ......Global condition in 2020 encourages the Indonesians to seek an alternative income, one of which is through the stock market. Basically, there are three parties involved in the Indonesia’s stock market realms, namely investor, government, and the corporation that listed itself through the process of IPO as an issuer. Said listing could be terminated based on several factors, one of which is bankruptcy. An issuer could be declared bankrupt, based on the requirements that are regulated in Indonesia's Bankruptcy Act, which in itself still has requirements that are far too general to shift the status of a debtor to a bankrupt. In this research, the author considers that the Indonesia’s Bankruptcy Act does not fulfill the Radbruch Doctrine perfectly and provides unnecessary intervention, rising negative externality on trading activities in the capital market. Said negative externality buttresses on the high information cost even an information asymmetry between investors and every other parties involved in the bankruptcy proceedings. Resulting an escalation of over-reaction from the investors in the stock market until the stock value of the issuer plummeted towards an unreasonable point. Apart from that, the stock market statutes also do not provide an additional provision regarding its relationship with Indonesia’s Bankruptcy Act so it cannot be relied upon as a form of government intervention to minimize said information cost. This can be seen from the bankruptcy case of PT. Cowell Development Tbk. as an issuer that has been declared bankrupt while its assets value still exceeds its debt value. An issuer that has been forced delisted will find itself in a tough situation to return its stock value to the reasonable point considering the negotiation market in general does not require information transparency. The author believes that intervention from the government is needed through the reformulation of statutes in order to provide provisions that are more focused on issuer's financial condition as bankruptcy respondent as well as parties that are both authorized and capable to evaluate and distribute said information to achieve a more efficient stock market.

Abstrak :
This study explains the negative externalities of Information and Communication Technology (ICT) development with the distribution of information on grievance experienced by people in Papua Land, Indonesia. The approach uses fixed effects and instrumental variable regression at district level with panel data. The main result shows that there is a positive relationship between ICT development and social conflicts that occur in Papua Land. Further estimates show that there are two potential mechanism in which conflict intensifies by ICT development in Papua Land, ethnic polarization, including polarization of Indigenous Ethnic Papuans, and the economies’ natural resource intensity as represented by GDP per capita. ...... Studi ini menjelaskan eksternalitas negatif dari perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dengan adanya penyaluran informasi atas ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat di Tanah Papua, Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah fixed effect dan instrumental variable regression pada tingkat distrik dengan data panel. Hasil utama menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara perkembangan TIK dan konflik sosial yang terjadi di Tanah Papua. Estimasi selanjutnya menunjukkan bahwa terdapat dua mekanisme potensial yang dapat mendorong intensitas konflik yang diakibatkan oleh perkembangan TIK di Tanah Papua yaitu, polarisasi etnik, termasuk polarisasi penduduk asli Papua, dan perekonomian berbasis sumber daya alam yang direpresentasikan melalui PDB per kapita.

Abstrak :
Peningkatan emisi gas rumah kaca menimbulkan berbagai eksternalitas negatif seperti pencemaran udara, masalah kesehatan, bencana alam dan lain sebagainya. Indonesia berupaya menekan emisi dengan percepatan program motor listrik karena sektor transportasi yang menyumbang emisi terbesar kedua melalui insentif fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan pemerintah merumuskan kebijakan insentif fiskal untuk produksi motor listrik dan menganalisis kebijakan tersebut ditinjau dari perspektif eksternalitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif fiskal untuk produksi motor listrik yaitu implementasi rencana pemerintah terkait target penurunan emisi, upaya dalam meningkatkan peluang usaha dan pengembangan industri motor listrik di Indonesia, dan upaya mendorong masyarakat beralih ke motor listrik. Ditinjau dari perspektif eksternalitas, kebijakan pemberian insentif fiskal untuk mendorong motor listrik menjadi cara pemerintah mengatasi eksternalitas negatif yang ditimbulkan motor konvensional karena motor listrik itu sendiri tidak menghasilkan emisi. Namun, eksternalitas negatif timbul dari emisi yang bersumber dari pembangkit listrik batu bara, limbah baterai yang berpotensi mencemari lingkungan, dan peningkatan kemacetan. Sementara dari sisi eksternalitas positif, adanya manfaat eksternal (benefit eksternal) dalam kebijakan ini yang menghemat konsumsi bahan bakar sehingga menghemat biaya yang dikeluarkan pemerintah dan masyarakat. Selain itu, meningkatkan kepedulian atas isu pemanasan global dan pencemaran lingkungan. ......The Increase in greenhouse gas emissions occur has resulted in various negative externalities such as air pollution, health problems, natural disasters and so on. Indonesia is trying to reduce emissions by accelerating the electric motorcycle program because the transportation sector contributes the second largest emission through fiscal incentives. This study aims to analyze the government's considerations in formulating fiscal incentive policies for the production of electric motorcycle and to analyze these policies from an externality perspective. This study used a qualitative approach with data collection methods through literature studies and in-depth interviews. The results of the study show that the government's considerations are issuing fiscal incentive policies for the production of electric motorcycle, namely the implementation of government plans related to emission reduction targets, efforts to increase business opportunities and the development of the electric motorcycle industry in Indonesia, and efforts to encourage people to switch to electric motorcycle. From an externality perspective, the policy of providing fiscal incentives to encourage electric motors is a way for the government to overcome the negative externalities caused by conventional motors because electric motorcycles themselves do not produce emissions. However, negative externalities arise from coal-fired power plant emissions, battery waste which has the potential to pollute the environment, and increased congestion. Meanwhile, in terms of positive externalities, there are external benefits in this policy which save fuel consumption thereby saving costs incurred by the government and society. In addition, increasing awareness of the issue of global warming and environmental pollution.