Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query

The enactment of the labor contrct act: Its significance and future issues

The labor contract act of Japan , enacted in November 28, 2007 and effective from March 1, 2008 sets forth rules on basic rights and obligations in relation to labor contracts......

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Prittagustya Anggyani Permana, author

Peranan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam praktik hibah sebagai dasar peralihan hak atas tanah = The Role of land certificate maker official in practice grant as right transfer basic on the land

Setelah keluarnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) maka setiap peralihan hak atas tanah harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu PPAT. Hal ini disebutkan antara lain dalam peraturan pelaksanaan UUPA yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP 24/1997) tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 (PP...

Depok: Universitas Indonesia, 2008

T23496

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

M.A.I. Saptenno, author

more than meets the eye: internet stories and the voice of wong cilik in a changing landscape

ABSTRACT
This thesis is an ethnographic study on the cultural process involving the wong cilik as a result of the deployment of Telecenter in the village. The fieldwork is conducted in Telecenter Muneng in the Sub-District of Pilangkenceng, Madiun District, East Java. This research shows that the efforts to sustain the...

2011

T44145

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Shella Nurul Purbani, author

Hak hadhanah untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz pasca perceraian menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam: studi kasus putusan pengadilan agama nomor 2139/Pdt.G/2014/PA.JB = Hadhanah right to foster underage (mumayyiz) children after divorce according to marriage enactment number 1 of 1974 and Islamic compilation law: case study of religion court verdict number 2139/Pdt.G/2014/PA.JB

Skripsi ini mengangkat permasalahan dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 2139/Pdt.G/2014/PA.JB mengenai seorang ibu yang hanya mengambil hak hadhanah satu orang anak dari ketiga anaknya yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 dua belas tahun. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan bentuk penelitian yuridis normatif dan menggunakan jenis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S68831

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Siti Haniatunnisa, author

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembahasan penetapan RUU PERPU menjadi Undang-Undang = T(Territory Representative) representative in the second reading in the parliamentary proceeding to pass the bill of the emergency law as parliamentary act

Tesis ini membahas mengenai Kewenangan dan keikutsertaan DPD didalam Proses pembahasan penetapan RUU Perppu menjadi UU di DPR. salah satu RUU yang dibahas untuk mendapat persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden ialah RUU tentang Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang.Namun, Selama ini, DPD tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut. Padahal, materi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43103

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian