Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Proses integrasi yang dilakukan oleh Uni Eropa terhadap negara-negara yang dianggap berada di wilayah Eropa berawal dari integrasi ekonomi yang kemudian berubah menjadi integrasi politik. Salah satu negara yang ingin bergabung menjadi anggota Uni Eropa adalah Turki. Turki sudah mengajukan diri untuk mengikuti proses negosiasi keanggotaan Uni Eropa sejak tahun 1959, tetapi hingga tahun 2019 Turki masih belum mendapat status sebagai negara anggota Uni Eropa. Padahal, Turki telah memiliki pemimpin baru dari partai pro kebijakan Eropa. Pemimpin tersebut adalah Recep Tayyip Erdogan yang kemudian menjabat posisi Perdana Menteri dan Presiden Turki. Namun, terdapat pandangan di elit Uni Eropa yang menyebut bahwa Erdogan adalah penyebab memburuknya hubungan Turki dan Uni Eropa. Gaya kepimpinan milik Presiden Erdoğan dapat menjadi salah satu pengaruh tidak diterimanya Turki sebagai negara anggota Uni Eropa. Pertanyaan penelitian yang diajukan dalam makalah ini adalah bagaimana gaya kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan dan mengapa hal tersebut dapat memengaruhi proses keanggotaan Turki di Uni Eropa Untuk membantu menjawab pertanyaan penelitian tersebut maka teori yang digunakan adalah teori gaya kepemimpinan yang dikembangkan oleh Margaret G. Hermann. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang datanya diperoleh dari sumber data primer hasil dari kuesioner dan publikasi transkrip wawancara Erdogan dengan media serta sumber data sekunder hasil dari studi pustaka berupa buku biografi, artikel jurnal, berita, internet, dan statistika. Penelitian ini memiliki temuan bahwa Erdogan memiliki gaya kepemimpinan yang siap dalam mengahadapi hambatan politik, tertutup dalam proses pengolahan informasi, dan memiliki motivasi untuk membangun relasi. Gaya kepemimpinan tersebut berdampak pada sulit untuk diterimanya Turki sebagai negara anggota Uni Eropa. ......The process of integration carried out by the European Union towards countries considered to be in European territory originated from economic integration which later turned into political integration. One country that wants to join as a member of the European Union is Turkey. Turkey has volunteered to take part in the process of negotiating European Union membership since 1959, but until 2019 Turkey still has not received the status of an EU member state. In fact, Turkey already has a new leader from the pro-European party. The leader was Recep Tayyip Erdogan who then held the position of Prime Minister and President of Turkey. However, there is a view in the European Union elite that Erdogan is the cause of deteriorating relations between Turkey and the European Union. President Erdogans leadership style can be one of the influences not accepted by Turkey as an EU member state. The research question raised in this paper is what is the leadership style of Recep Tayyip Erdogan And why does this affect Turkeys membership process in the European Union To help answer these research questions, the theory used is the theory of leadership style developed by Margaret G. Hermann. This study uses qualitative research methods whose data are obtained from primary data sources as a result of questionnaires and publication of transcripts of Erdogans interviews with media and secondary data sources resulting from literature studies in the form of biographies, journal articles, news, internet, and statistics. This study found that Erdogan has a leadership style that is ready to challenge political constraints, closed in the opensess to information, and has the motivation to build relationships. This leadership style has an impact on Turkeys acceptance as an EU member state.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini mengkaji kudeta selama masa pemerintahan Necmettin Erbakan dan Recep Tayyib Erdogan, di mana hasil kedua kudeta tersebut menunjukkan kontradiksi. Penelitian ini menggambarkan secara kualitatif faktor-faktor yang memimpin kudeta dengan melihat faktor militer internal dan eksternal. Mengacu pada teori penyebab kudeta oleh Eric Nordlinger menemukan bahwa, pertama Keberhasilan atau kegagalan kudeta ditentukan oleh kondisi internal militer, semakin kuat militer internal, semakin besar kemungkinan kudeta akan berhasil. Keberhasilan kudeta terhadap Erbakan didorong oleh faktor militer internal yang kuat dan kegagalan kudeta terhadap Erdogan disebabkan oleh faktor militer internal yang lemah melalui amandemen konstitusi 1982. Jika stabilitas dan keamanan negara stabil maka peluang kudeta untuk berhasil sangat kecil. Kegagalan kudeta terhadap Erdogan adalah efek dari stabilitas dan keamanan negara yang cenderung lebih stabil dan aman daripada selama pemerintahan Erbakan yang menderita krisis ekonomi yang berkepanjangan dan masalah-masalah Kurdi yang tak berujung.

---

ABSTRAK
This thesis examines coups during the reign of Necmettin Erbakan and Recep Tayyib Erdogan, in which the result of those two coups show a contradiction. This study describes qualitatively the factors that led the coup by looking at internal and external military factors. Referring to the theory of the cause of coup by Eric Nordlinger found that, first The success or failure of a coup is determined by the internal condition of the military, the stronger the internal military, the more likely the coup will succeed. The success of the coup against Erbakan was driven by a strong internal military factor and the failure of the coup against Erdogan was caused by the weak internal military factor through the 1982 constitutional amendment. If the stability and security of the country is stable then the chances of coup to be succeeded are very small. The failure of the coup against Erdogan was the effect of the stability and security of the state which tended to be more stable and secure than during the Erbakan government which suffered a prolonged economic crisis and the endless Kurdish problems.

Abstrak :
Tugas Karya Akhir ini membahas mengenai upaya yang dilakukan pemerintahan Erdogan untuk dapat menstabilkan politik di Turki selama periode tahun 2003-2011. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Adapun hasil penelitian ini menjelaskan bahwa selama periode tahun 2003-2011, pemerintahan Erdogan mencoba untuk menciptakan stabilitas politik melalui stabilisasi ekonomi di Turki. Hal ini dikarenakan, dengan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi, maka diharapkan dapat menekan tingkat protes sipil dan konflik etnis; mencegah kudeta militer; dan pemerintahan mendapat legitimasi untuk tetap dapat bertahan. Dengan demikian, stabilitas politik di Turki dapat terwujud.

Kata Kunci : Pemerintah Erdogan, stabilitas ekonomi, stabilitas politik, Turki. ......This paper research focuses on the efforts of Erdogan‟s government in making policies to stabilize the politics in Turkey during 2003-2011. The type of this research is a qualitative research with descriptive design. The result of this research shows that during 2003-2011, Erdogan‟s government attempted to create political stability by stabilizing the economy in Turkey. Because, with the economic stability and economic growth, the rate of civil protest and ethnic conflict will decrease; It would prevent a military coup d‟etat; and government will gain the legitimacy to survive. Thus, political stability can be realized.

Abstrak :
ABSTRACT
This paper focused on the political thought of Recep Tayyeb Erdogan and secular political revolution. This research is a qualitative research which focused on the dynamics of secular vs Islamic political thought in Turkey. This research showed that Erdogan with the AK Party had managed to stay in power, for more than one decade, despite the secular system that adopted by Turkey. This paper showed that Erdogan had managed to overcome the secular system that was established by Attaturk, and how he managed to overcome the military which known as the guardian of the secular system in Turkey. Even though, the dynamics between the Islamic political thought vesus the secular system in Turkey is still ongoing process.

Abstrak :
Penelitian ini dilatar belakangi oleh untuk menyelidiki persepsi dan pandangan diaspora Turki yang tinggal di Indonesia tentang kepemimpinan Turki saat ini. Tujuan penelitian memperdalam pemahaman tentang bagaimana diaspora Turki di Indonesia memandang tata kelola politik, ekonomi, dan sosial Turki di bawah kepemimpinan Recep Tayyib Erdogan. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor budaya, historis, dan politik yang membentuk pandangan dengan menggali referensi dari literatur terkait serta wawancara mendalam dengan anggota komunitas Turki di Indonesia. Metodologi penelitian mencakup analisis kualitatif melibatkan teknik observasi, wawancara, dan studi literatur. Dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, tesis ini mengkaji dampak kebijakan politik Turki terhadap diaspora Turki di Indonesia dan bagaimana pengalaman mereka memengaruhi persepsi terhadap kepemimpinan Turki. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga bagi pemahaman internasional tentang dinamika politik dan kebijakan luar negeri Turki, serta memberikan wawasan tentang interaksi antara diaspora Turki dan identitas nasional mereka di luar negeri. Penelitian ini juga dapat memberikan masukan kebijakan bagi pemerintah Turki dalam memahami harapan dan aspirasi warganya yang tinggal di luar negeri, khususnya di Indonesia. ......This research was motivated by investigating the perceptions and views of Turkish diaspora living in Indonesia regarding the current Turkish leadership. The research objective is to deepen understanding of how the Turkish diaspora in Indonesia views Turkey's political, economic and social governance under the leadership of Recep Tayyib Erdogan. This research analyzes the cultural, historical and political factors that shape views by exploring references from related literature as well as in-depth interviews with members of the Turkish community in Indonesia. The research methodology includes qualitative analysis involving observation techniques, interviews and literature studies. Using an interdisciplinary approach, this thesis examines the impact of Turkish political policies on the Turkish diaspora in Indonesia and how their experiences influence perceptions of Turkish leadership. It is hoped that the results of this research will provide a valuable contribution to international understanding of the dynamics of Turkish politics and foreign policy, as well as provide insight into the interactions between the Turkish diaspora and their national identity abroad. This research can also provide policy input for the Turkish government in understanding the hopes and aspirations of its citizens living abroad, especially in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Turki merupakan salah satu negara yang sedaang berkembang saat ini. Selama ini Turki dikenal sebagai negara yang probarat dan menganut paham sekularisme. Akan tetapi, Turki mulai berpindah fokus kebijakan luar negerinya, khususnya kebijakan dalam perdagangan luar negeri. Peristiwa revolusi di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara semakin menegaskan bahwa Turki di era Perdana Menteri Erdoğan sudah mulai meninggalkan dunia barat, khususnya dalam masalah ekonomi. Oleh karena itu. penelitian ini mempertayakan apakah kebijakan perdagangan luar negeri Turki mulai berpindah dari dunia Barat (Uni Eropa dan Israel) menuju dunia Timur (Timur Tengah dan Afrika Utara).

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah proses penyusunan dan pengambilan kebijakan luar negeri menurut perspektif aktor dan konstruktivisme. Data primer yang digunakan adalah pidato serta pernyataan Perdana Menteri Erdoğan di dalam maupun di luar negeri. Pidato/pernyataan ini merupakan representasi dari upaya Perdana Menteri Erdoğan untuk melakukan konstruksi sosial yang menghasilkan identitas kebijakan perdagangan luar negeri yang dijalankan oleh Turki.

Penelitian ini menemukan beberapa kesimpulan. Pertama, Turki masih belum berpindah fokus kebijakan perdagangan luar negerinya. Turki masih probarat. Kedua, secara politik dan keamanan, identitas Turki terhadap dunia barat (Uni Eropa dan Israel) sebagai musuh dan di sisi lain sebagai teman dalam hal ekonomi. Ketiga, kebijakan luar negeri Turki mengandung idealisme (identitas keislaman dan ingin menjadi pemimpin kawasan) dan pragmatisme (keragaman pangsa pasar) dalam waktu yang sama. Turki ingin mendapat legitimasi dari dunia internasional sebagai pemimpin kawasan baik secara politik-keamanan dan ekonomi.

---

ABSTRACT
Turkey is well known as a secularism and prowestern nation since the time of Mustafa Kemal At-Türk. Latest development after Flotilla and ?Arab Spring‟, some of scholars perceived that the focus of Turkish foreign trade policy under Prime Minister Erdoğan administration was shifting from the West (European Union and Israel) to the East (Middle East and North Africa).

The approaches of this research is an actor-based analysis and a constructivism approach toward the foreign policy analysis. This research observes the speeches and the statements of Prime Minister Erdoğan in local and international events (e.g. his speech toward Turkish General Assembly and his interview on CNN). This research assumes that the speeches/statements represent the identity of social construction in Turkish foreign trade.

This research found several conclusions. First, Turkey still has not changed the focus of its foreign trade policy. Turkey is still pro-western nation. Second, the identity of Turkey to the West as the enmity and on the other side as a friend in economic terms. Third, the Turkish foreign policy consist of idealism (Islamic identity) and pragmatism (the diversification of market) in the same time. Turkey wanted to get a legitimacy from the international community as a regional leader both in politico-security and economic context.

Abstrak :
Skripsi ini akan membahas competitive authoritarian regime di Turki pada kasus referendum 2017. Refendum 2017 merupakan inisiasi Erdo-an yang sejak 2011 mengatakan bahwa Turki akan semakin kuat dan stabil apabila menganut sistem presidensial. Erdo-an didukung oleh AKP dan MHP di Parlemen, sedangkan HDP dan CHP menolak karena poin-poin amandemen dapat menghasilkan otoritarianisme di Turki. Referendum diselenggarakan pada kondisi darurat negara setelah kudeta gagal pada 2016 oleh kelompok G len. Pada perencanaan dan prosesnya, ditemukan beberapa dinamika politik yang terjadi di Turki yaitu tindak represi terhadap kelompok oposisi, ketimpangan sumber daya dan akses kampanye, serta adanya indikasi kecurangan yang terjadi dalam proses referendum. Dengan demikian, temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa rezim Erdo-an mengimplementasikan nilai-nilai competitive authoritarian pada kasus referendum 2017. ......This thesis discusses the case of Erdo an regime on the case of Turkish referendum 2017. The referendum was initiated by Erdo an, whom argued that presidential system will make the country stronger and more stable. The referendum was supported by AKP and MHP in the Parliament, but then opposed by HDP and CHP due to their concern of one man rule in Turkey. The referendum was held in the state emergency situation since the failed coup attempt on 2016 by the G lenists. In the preparation and process, there were repression to the oppositions, uneven access to the resources and campaign, and some indication of an unfair election. Based on the findings, this thesis concluded that Erdo an rsquo s regime had implemented and embodied the competitive authoritarian model, especially in the case of the 2017's referendum.

Abstrak :
Terletak di antara Asia dan Eropa, Turki memiliki implementasi politik luar negeri yang unik terhadap dunia Timur dan Barat. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1923, Turki cenderung memprioritaskan Barat sebagai kiblat politik luar negerinya. Hal ini kemudian mengalami sejumlah perubahan ketika Recep Tayyip Erdoğan bersama partai AKP memegang kekuasaan di pemerintah Turki sejak tahun 2002. Turki tidak lagi hanya berkiblat ke Barat, namun juga mulai berinteraksi serta membangun relasi baik dengan kawasan tetangganya yakni Timur Tengah. Kajian literatur ini meninjau 30 literatur berbahasa Inggris dan terakreditasi internasional yang dikumpulkan dari berbagai sumber mengenai politik luar negeri Turki terhadap Timur Tengah pada masa pemerintahan Recep Tayyip Erdoğan. Pemetaan kemudian dilakukan berdasarkan kerangka dari tulisan Sozen (2010) mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara, antara lain conceptual setting, micro setting, serta macro setting dengan dua variabel yaitu variabel domestik dan eksternal. Kajian literatur ini berupaya untuk melihat adanya konsensus, perdebatan, dan kesenjangan dari kumpulan literatur tersebut. Berdasarkan pengkajian yang dilakukan, tinjauan pustaka ini menemukan bahwa di antara berbagai faktor, faktor domestik menjadi salah satu pengaruh terkuat dalam implementasi politik luar negeri Turki terhadap Timur Tengah pada masa pemerintahan Erdoğan. Selain itu, kajian literatur ini juga menemukan bahwa terdapat kesenjangan antara aspirasi dan kapabilitas Turki dalam menjalankan politik luar negerinya di kawasan tersebut. Kajian literatur ini merekomendasikan adanya penelitian lanjutan mengenai topik ini dengan turut melihat perkembangan terkini dari negara Turki saat ini. ......Located between Asia and Europe, Turkey has a unique foreign policy implementation towards both the East and the West. Since its independence in 1923, Turkey has tended to prioritize the West as the mecca of its foreign policy. This then underwent several changes when Recep Tayyip Erdoğan with the AKP party held power in the Turkish government since 2002. Turkey is no longer only oriented to the West but has also begun to interact and build good relations with its neighboring Middle East region. This literature review analyzes 30 English-language and internationally accredited literature collected from various sources on Turkey's foreign policy towards the Middle East during the reign of Recep Tayyip Erdoğan. The mapping is then carried out based on the framework from Sozen (2010) regarding the factors that influence a country's foreign policy, including conceptual settings, micro settings, and macro settings with two variables, namely domestic and external variables. This literature review seeks to see the existence of consensus, debate, and gaps from the literature collection. Based on the studies conducted, this literature review found that among various factors, domestic factors became one of the strongest influences in the implementation of Turkey's foreign policy towards the Middle East during the reign of Erdoğan. In addition, this literature review also finds that there is a gap between Turkey's aspirations and capabilities in carrying out its foreign policy in the region. This literature review recommends further research on this topic by looking at the latest developments in the current state of Turkey

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai pemikiran politik Recep Tayyeb Erdogan dan revolusi politik sekular sebagai dampaknya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengambil studi terhadap pergulatan politik sekular versus Islam dalam revolusi Turki. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa politik Erdogan yang memimpin partai AKP sebagai partai politik Islam dapat berkuasa dengan lebih dari satu dekade ditengah politik sekular yang begitu kuat. Tesis ini menemukan, bahwa ditengah gencatan politik sekular yang begitu besar, perlahan politik Erdogan dapat meruntuhkan politik sekular Attaturk dengan siasatnya bagaimana menguasai militer yang merupakan basis kekuatan terbesar pemerintah sekular Turki. Kendati demikian, pergulatan sekular versus Islam masih terus bergejolak dalam area kepemerintahan Turki. ...... This thesis discusses the political thought Recep Tayyeb Erdogan and secular political revolution as a result. This study is a qualitative research study of the political struggles taking secular versus Islamic revolution in Turkey. The results of this study indicate that Erdogan is leading the political party as the Islamic political party AKP to power more than a decade amid secular politics is so strong. This thesis found that the secular political truce amid so large, slowly Erdogan politics can undermine Ataturk's secular politics with tricks on how to master the military which is the largest power base of the Turkish secular government. Nevertheless, Islamic versus secular struggle still continues to flare in the area of governance Turkey.