Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam pelaksanaan pembangunan pada hakekatnya akan dibutuhkan dokumen kontrak kerja. Dokumen kontrak kerja akan mengikat pengguna jasa dan penyedia jasa, mendefinisikan dan menentukan hak, tanggungjawab dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik dari aspek teknis pekerjaan maupun dari aspek administrasinya, sehingga merupakan perangkat mutlak dalam jasa konstruksi.Pada dunia konstruksi internasional, sudah lama dikenal dan diberlakukan dokumen FIDIC. Dokumen standar FIDIC sudah lama dipakai secara luas, karena dikenal sebagai dokumen yang menganut asas Balanced Risk Sharing yaitu membebankan risiko kepada pihak yang paling mampu untuk mengendalikan risiko.Di dunia konstruksi Indonesia, dokumen FIDIC telah cukup dikenal, meskipun penggunaannya masih secara terbatas pada beberapa proyek yang dibiayai oleh dana luar negeri. Analisis yang akan dilakukan adalah untuk mempelajari penerapan Dokumen FIDIC pada beberapa proyek di Indonesia, khususnya pada terakomodir atau tidaknya pasal-pasal dokumen FIDIC pada proyek-proyek konstruksi.Metode yang digunakan adalah studi kasus pada beberapa proyek konstruksi PT Adhi Karya dimana akan dilakukannya proses identifikasi dari beberapa kontrak yang ada dan dievaluasi untuk mengetahui risiko yang dapat muncul dari pasal-pasal dalam kontrak FIDIC yang tidak terakomodir. Dari hal tersebut akan diketahui risiko apa yang akan muncul beserta dengan penanganannya pada pelaksanaan proses konstruksinya.

---

Contract of work shall be principally required for construction implementation. It is an absolute instrument since it will bind service user and service provider, define and determine rights, responsibilities and obligations of the respective party both in administrative and technical aspects of work.In International Construction, FIDIC documents has been known and applied for a long time as it follows Balanced Risk Sharing principle which is burdening risk to any party mostly capable of handling such risk.FIDIC has quite been known in Indonesia despite the application there of is limitedly applied in several projects financed by international fund. The analysis is aimed at considering FIDIC application at several projects in Indonesia whether or not the articles of FIDIC documents have been accommodated at construction projects.Case study is used as a method for some construction projects of PT Adhi Karya to identify and evaluate some contracts so as to find out the risks as the consequence of articles of FIDIC which have not been accommodated and how to handle the same."

"Undang Undang No 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi sudah diberlakukan sejak Mei 2000 dan disusul dengan Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2000 sebagai pendampingnya, dimana keduanya berlaku sebagai dasar hukum untuk industri jasa konstruksi di Indonesia. Undang-uindang itu sendiri menjanjikan adanya suatu kemitraan dan kesetaraan kedudukan antara Pemberi Tugas dan Kontraktor, namun sampai sekarang belum ada suatu standar kontrak kerja konstruksi di Indonesia yang mengacu pada kedua dokumen tersebut diatas. Tujuan dari tesis ini adalah untuk meneliti kemungkinan diberlakukannya dokumen FIDIC (1999), Conditions of Contract for Construction, sebagai standar kontrak untuk Indonesia itu, karena dokumen-dokumen terbitan FIDIC, International Federation of Consulting Engineers, telah sejak lama dipakai secara luas dalam bidang industri konstruksi internasional dan sudah terkenal dalam menerbitkan dokumen-dokumen persyaratan kontrak yang menganut asas "balanced risk sharing" antara kedua pihak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dokumen FIDIC tidak bertentangan dengan perundang-undangan dan peraturan Indonesia, pemakaiannya bersifat umum sehingga cukup fleksibel dan dapat dipakai sebagai dasar dari standar kontrak kerja konstruksi untuk Indonesia.

---

The Indonesian Construction Law No 18, 1999, has been effective since May 2000, followed soon thereafter by the government regulation, PP No 29, 2000, both documents provide the legal base for the construction industry. They promise a relation based on partnership and equality between the Employer and the Contractor, unfortunately however there is no standard construction contract based on those regulations in existence in Indonesia at this moment.

The purpose of this thesis is to reseach the possibility of applying the FIDIC (1999). Conditions of Contract for Construction, document as the standard construction contract for Indonesia as FIDIC, the International Federation of Consulting Engineers, publications have long been in widespread use in the international construction industry and is well known for their various publications on contract conditions, which are based on balanced risk sharing principles between both parties.

The result of the research has proven that the FIDIC document is in accordance with the Indonesian laws and regulations, is of a general nature and is flexible to be used as a base for the Indonesian standard form of construction contracts."

"Kontrak Konstruksi adalah suatu perjanjian dalam bentuk tertulis antara pemilik dan pemborong, merupakan suatu alat kontrol yang dapat melindungi kedua belah pihak dalam berbagai hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari kepentingan dari kedua belah pihak. Timbulnya aspek hukum adalah konsekwensi yang logis dari kontrak konstruksi, akan tetapi hal ini lebih sering diabaikan karena banyaknya kontrak konstruksi yang lebih mengakomodasi kepentingan pihak pertama sebagai 'Pengguna Jasa', dibandingkan dengan pihak kedua sebagai 'Penyedia Jasa'. Hal ini sangat bertolak belakang dengan asas dalam kontrak bisnis atau konstruksi menurut UUJK pasal 2, yang sangat mengedepankan pentingnya kesetaraan dan keadilan dalam kontrak konstruksi. Bentuk kontrak berbasis FIDIC yang sangat mengedepankan asas keseteraan dan keadilan terkenal dengan slogan Balanced Risk Sharing dipergunakan dalam Kontrak Konstruksi antara 'Pengguna Jasa' dan 'Penyedia Jasa'. Dengan kemajuan ilmu Manajemen saat ini dimana Manajemen Kontrak dan Manajemen Risiko sudah menjadi perangkat utama sebagai bagian dari keberhasilan suatu proyek dalam pelaksanaannya. Untuk kajian lebih lanjut dalam studi permasalahan dengan adanya perubahan mendasar pada klausul kontrak antara Pemilik dan Kontraktor Utama pada proyek The Capital Residence, dicoba untuk menganalisa klausul kontrak yang paling berdampak signifikan pada kinerja sasaran biaya proyek dan mencari rekomendasi penanganannya guna memberikan perbaikan bagi 'Penyedia Jasa' atau Kontraktor. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa ada 5 klausul-klausul kontrak yang paling berisiko terbesar pada sasaran biaya proyek yaitu, klausul 13.8 tentang 'Adjustment for Change in Cost' dimana hak klaim eskalasi dihaspus, klausul 1.5 tentang 'Priority of Document' hirarki dokumen teknis tidak jelas urutannya,klausul 8.4 tentang 'Extension of Time for Completion' hak EoT untuk 2 alasan penting dihapus, klausul 1.2 tentang 'Interpretation' definisi baru ditambahkan bahwa klaim biaya plus keuntungan wajar dihapus, klausul 5 'Nominated Subcontractor' keterlambatan akibat perform jelek Direct Contractor akan menjadi tanggung jawab Kontraktor.

---

Contract construction is an agreement in the form of written between the Owner and the Contractor, representing a control appliance who able to protect both parties in various matters which possible arise as consequence of importance of them. Incidence of law aspects is a logical consequence of contract construction, however this matter more often disregarded because to the number of contract construction more accommodating to importance of first party as 'Service User (Employer), compared to second party as 'Service Provider (Contractor)'. This matter is very leaving for behind with principle in business contract or construction according to UUJK clause 2, that is very important to placing forward of equality and justice in contract construction.

Contract form base on FIDIC which is very placing forward with principle of equality and justice and famous with slogan of Balanced Risk Sharing utilized in contract construction between 'Service User (Employer)' and 'Service Provider (Contractor)'. With progress of management science in this time where management of contract and management of risk have become primary forces as part of success a project of in its execution.

For furthermore research in problems study with existence of elementary change at clause of contract among The Owner and Main Contractor at The Capital Residence project, tried to analyses the contract clause that is most affecting extreme of the performance target of the project to its expense and searching for its handling recommendation utilize to give repair to "Service Provider" or Contractor.

From result of this research found that there are five clauses of contract which is most risk to target of the project cost that are, clause 13.8 about " Adjustment For Change in Cost" where the rights claim of price adjustment was deleted, clause 1.5 about "Priority of Document" Technical document hierarchy not defined its sequence, clause 8.4 about "Extension Of Time for Completion" the rights of Extension of Time for two important reason was deleted, clause 1.2 about "Interpretation" new definition added that claims of cost plus reasonable profit was deleted, clause 5 "Nominated Subcontractor" delay caused by bad performance of Direct Contractor will be responsible by Contractor."

"ABSTRAKKontrak merupakan dokumen yang sangat penting dalam proyek. Kontrak dipandang sebagai hukum yang harus dipenuhi dan menjadi pengatur serta pengendali hak-hak dan kewajiban antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam proyek. Sejak diberlakukannya UU Migas No. 22 tahun 2001, dikenal istilah PTK sebagai panduan dan pedoman tata kerja dalam kegiatan di sektor migas Indonesia. PTK No. 007 sendiri merupakan PTK yang khusus mengatur mengenai kegiatan pengadaan barang dan jasa pada kegiatan usaha hulu migas. Di dunia Internasional sudah lama dikenal dokumen FIDIC yang merupakan aturan kontrak yang telah digunakan banyak negara. FIDIC juga telah banyak diadaptasi pada proyek-proyek migas di Indonesia. Analisis yang dilakukan adalah membandingkan antara standar dan prosedur FIDIC dengan PTK No. 007. Tujuan dari perbandingan ini adalah untuk mengidentifikasi gap diantara kedua dokumen tersebut, kemudian mengevaluasi hasil gap yang telah ditemukan.

---

ABSTRACTContract is a very important document in the project. The contract is considered to be the law that must be completed and became a regulator and controller of the rights and obligations between owner and service provider in the project. Since the enactment of Oil and Gas Law No. 22 year 2001, PTK known as the terms and guidelines for the employment guidelines in the activities of oil and gas sector in Indonesia. PTK No. 007 is a PTK that specifically regulates activities of procurement in upstream oil and gas activities. In international, FIDIC document has long known as the contract rules that have be been used in many countries. FIDIC also has been widely adapted in oil and gas projects in Indonesia. The analysis is to compare standard and procedure between the FIDIC and PTK No. 007. The purpose of this comparison is to identify the gap between the two documents, and evaluate the gap results that has been found."

"ABSTRAKKontrak konstruksi merupakan jenis kontrak yang dinamis. Kompleksitaspekerjaan dan keterlibatan berbagai kepentingan menjadikan kontrak konstruksimemiliki potensi sengketa di setiap tahapan konstruksi. Oleh karena itu, para pihakdalam kontrak konstruksi harus mencari metode penyelesaian sengketa memastikantidak terhambatnya kegiatan konstruksi. Dalam FIDIC General Conditions ofContract For Construction (1st Edition, 1999) dikenal mekanisme penyelesaiansengketa dalam bentuk Dispute Adjudication Board yang putusannya bersifatmengikat dan harus dijalankan terlebih dahulu oleh para pihak meskipun adakeberatan dari salah satu pihak. Dari sini terdapat dua permasalahan yang dijadikanobjek penelitian, Pertama, kedudukan Dispute Adjudication Board dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa; Kedua, sifat putusan Dispute Adjudication Board yang harus dijalankanterlebih dahulu dibandingkan dengan putusan pengadilan yang bersifat serta mertaberdasarkan Hukum Acara Perdata Indonesia dan pelaksanaannya berdasarkan sifatputusan yang diterapkan oleh beberapa lembaga adjudikasi di Indonesia. Penelitianini merupakan penelitian yuridis normatif yang ditopang oleh analisa terhadapperaturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Berdasarkan penelitian,ditemukan bahwa mekanisme Adjudikasi yang melandasi Dispute AdjudicationBoard belum diatur oleh UU Arbitrase. Meskipun demikian, terdapat beberapaperaturan sektoral yang mengatur serta beberapa institusi alternatif penyelesaiansengketa menjalankan adjudikasi. Terkait dengan putusan serta merta DisputeAdjudication Board dalam FIDIC General Conditions of Contract ForConstruction (1st Edition, 1999) dapat disimpulkan hal tersebut merupakankewajiban kontraktual yang ditetapkan para pihak diawal kontrak. Hal ini yangmembedakannya dengan putusan serta merta yang dianut dalam Hukum AcaraPerdata Indonesia di mana putusan serta merta tersebut merupakan kewenanganhakim untuk menilai dapat atau tidaknya suatu putusan dijalankan terlebih dahulu.Disamping itu, baik dalam peraturan sektoral yang telah mengatur adjudikasimaupun peraturan institusi alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase yangmemberikan layanan adjudikasi pada umumnya menentukan putusan adjudikasibersifat mengikat namun tidak selalu bersifat serta merta.

---

ABSTRACTConstruction contract is a dynamic contract. The complexity of the work and theinvolvement of many interests make a construction contract has potential disputesat every stages. Therefore, the parties to the construction contract should seek themethod of dispute resolution which can ensure that the dispute does not hamper theongoing work. The FIDIC General Conditions of Contract for Construction (1stEdition, 1999), recognized a mechanism of alternative dispute resolution by theform of Dispute Adjudication Board whose decision is binding and the parties shallgive promptly effect to it regardless any objections raised by one of the parties.From that point, there are two identified issues, as the object of this research, First,the position of Dispute Adjudication Board under The Law Number 30 of 1999Regarding Arbitration And Alternative Dispute Settlement; Second, comparison thenature of immediate binding effect decision between the the Dispute AdjudicationBoard's decision under The FIDIC General Conditions of Contract forConstruction (1st Edition, 1999) and court?s decision under the Civil ProcedureCode Indonesia. The comparison also considering the implementation ofadjudication?s decision by several adjudication institutions in Indonesia. The typeof research is legal reseach by analyzing the regulations and law doctrine relatedto the issues. The result of this research are, First, the underlying mechanism ofDispute Adjudication Board, has not been regulated and governed under theArbitration Act. Nonetheless, there are some sectoral rules which has govern theadjudication procedures and has also been conducted by several institutions ofalternative dispute resolution and arbitration in Indonesia as part of their services.Second, the immediate binding effect of Dispute Adjudication Board's decision canbe concluded as contractual obligations for the parties as set forth at the beginningof the contract. This is what distinguishes it from the immediate binding effect ofcourt?s decision as in the Civil Procedure Code Indonesia where the decision isunder the judges authority. Besides that, both in the sectoral regulations that havebeen set and/or institutional adjudication of alternative dispute resolution andarbitration rules, in general, determine that the adjudication decision is bindingbut does not necessarily have immediate binding effect"

"Transaksi pembiayaan infrastruktur MRT Jakarta bersumber dari pinjaman luar negeri Jepang melalui Japanese International Cooperation Agency (JICA). Skema transaksi pembiayaan menimbulkan pengaturan hukum perjanjian antara PT MRT Jakarta dengan penyedia barang/jasa menggunakan FIDIC Yellow Book 1999 dan FIDIC Silver Book 1999 serta JICA’s Procurement Guidelines dengan kontrak lump sum. Di saat yang sama terdapat ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang mengatur kontrak lump sum. Pada pelaksanaan konstruksi, terjadi perubahan peraturan/desain dan klaim kontraktor yang mengakibatkan dilakukannya pekerjaan tambah/kurang (variation order). Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) nilai maksimum perubahan adalah 10% dari harga awal kontrak. Apabila nilai perubahan tidak dapat melebihi 10% maka proyek konstruksi akan terhambat akibat kekurangan pembiayaan. Permasalahan yang akan dianalisis adalah bagaimana pengaturan hukum transaksi pembiayaan infrastruktur dan mitigasi/pengaturan hukum pekerjaan tambah/kurang (variation order). Metode penelitian adalah yuridis normatif dengan cara menganalisis bahan atau sumber pustaka dan wawancara. Hasil temuan dari penelitian adalah ketentuan pengadaan barang/jasa dan standar kondisi kontrak FIDIC Yellow Book dan FIDIC Silver Book tidak bertentangan dengan peraturan pengadaan barang/jasa Pemerintah karena berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Perpes No. 54 Tahun 2010 dan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 10 Tahun 2011 dimungkinkan untuk menyepakati ketentuan pengadaan barang/jasa. Terkait aspek hukum pekerjaan tambah/kurang, berdasarkan memorandum antara LKPP dan JICA disimpulkan ketentuan pengaturan pengadaan barang/jasa yang bersifat International Competitive Bidding (ICB) menggunakan ketentuan pengadaan barang/jasa dari JICA, sedangkan bagi pengadaan barang/jasa bersifat Local Competitive Bidding (LCB) mengacu pada Perpes No. 54 Tahun 2010.

---

MRT Jakarta financed by JICA Japanese ODA loans. The financing scheme has legal implications since PT MRT Jakarta and contactors use lump sum contract based on the FIDIC standard and JICA’s Procurement Guidelines. Meanwhile Presidential Decree No. 54 of 2010 (Perpes) governing lump sum contracts. During construction, changes in regulations and contractor claims resulted in variations orders. Based on Article 87 paragraph (1) and paragraph (2) Perpes), the maximum change is 10% of the contract initial price. If it can not exceed 10%, the construction project will be hampered. The problem to be analyzed is how legal regulation of infrastructure financing transactions and the mitigation of variation order. The research method is normative juridical by means of analyzing sources of literature and interviews. The findings of the study are the provisions of the procurement of goods/services and the FIDIC Yellow Book and the FIDIC Silver Book are not in conflict with the Government's procurement of goods/services due to based on Article 2 paragraph (4) of Regulation No. 54 of 2010 and Article 75 paragraph (1) and paragraph (2) PP No. 10 of 2011 it is possible to agree on provisions for the procurement of goods/services. Related to the legal aspects of variation order, based on a memorandum between LKPP and JICA, it is concluded that the provisions on procurement of goods/services for International Competitive Bidding (ICB) shall use the provisions of procurement of goods/services from JICA, while for Local Competitive Bidding (LCB) shall use Perpes No. 54 of 2010."

"Unforeseen ground condition often happens in construction work as the disturbance of the work. The effects of unforeseen ground condition cause some arguments between the Owner and the Contractor: who shall be responsible for that. Scope of work that is regulated in the contract plays a major role in this case, including in international construction contract where the different legal seats of the parties is a foreign element where it creates an issue of international business transaction also with international private law. When the Contractor applies a claim, FIDIC Conditions of Contract shall be used in this case.

---

Kondisi bawah tanah yang tidak terduga sering terjadi pada pekerjaan konstruksi sebagai gangguan terhadap pekerjaan. Efek dari gangguan kondisi bawah tanah yang tidak terduga tersebut menimbulkan beberapa argumen antara Pemilik dan Kontraktor: siapa yang harus bertanggung jawab terkait dengan gangguan pekerjaan yang disebabkan oleh kondisi bawah tanah yang tidak terduga. Lingkup pekerjaan yang diatur pada kontrak merupakan hal utama pada kasus ini. Perbedaan kedudukan hukum para pihak pada kontrak konstruksi internasional adalah elemen asing dimana menimbulkan permasalah transaksi bisnis internasional yang juga berkaitan dengan hukum perdata internasional. Ketika Kontraktor mengajukan klaim, FIDIC Conditions of Contract digunakan untuk kasus ini."

"Tesis ini membahas mengenai pengaturan Kontrak Engineering, Procurement and Construction (EPC) secara internasional dan dalam hukum nasional serta membahas mengenai penerapan klausula kontrak EPC khususnya Unforeseeable Difficulties yang menggunakan Standar Kontrak FIDIC Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects First Edition 1999 (FIDIC Silver Book) dengan studi pada pelakasanan Kontrak EPC Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB). Penelitian ini merupakan penelitian normatif atau doktrinal dan sosiolegal dengan menggunakan pendekatan perundang - undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kontrak konstruksi yang melibatkan unsur asing merupakan bagian dari kontrak internasional. Berdasarkan sifatnya Kontrak EPC dengan standar kontrak dari FIDIC Silver Book bersifat Soft-law atau perjanjian internasional yang bersifat tidak mengikat (rekomendatif), dengan bentuk kontrak standar atau model kontrak (model contracts) yang diakui oleh asosiasi dan dijadikan acuan bagi kontrak - kontrak lainnya. Kontrak EPC sudah termuat didalam Undang - Undang No. 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi namun belum diatur secara detail dan spesifik. Pelaksanaan penerapan Kontrak EPC pada Proyek KCJB selain tunduk pada Undang - Undang Jasa Konstruksi juga tunduk pada peraturan sektoral lainnya. Secara teori tujuan penggunaan kontrak EPC yakni kontraktor dapat memberikan kepastian dari kontrak yang disepakati baik harga, waktu penyelesaian dan mutu atau performa kontrak tidak berubah, namun berdasarkan fakta yang diperoleh dilapangan dari hasil wawancara pelaksanaan kontrak EPC pada Proyek KCJB mengalami keterlambatan sehingga kontrak EPC akan diperpanjang. Selain itu banyak terdapat perubahan klausula kontrak dari standar FIDIC Silver Book yang disepakati para pihak dalam Proyek KCJB salah satunya mengenai Unforeseeable Difficulties. Sesuai dengan prinsip asas proporsionalitas dalam kontrak diperlukannya peran ahli hukum yang berkompeten (lawyer, legal consultant) agar pada saat perancangan kontrak terhindar dari risiko hukum (legal risk) dikarenakan keseluruhan proses bisnis melibatkan hukum dari awal hingga akhir.

---

This thesis discusses the arrangement of Engineering, Procurement and Construction (EPC) Contracts internationally and in national law and discusses the application of EPC contract clauses, especially Unforeseeable Difficulties using the FIDIC Contract Standards Conditions of Contract for EPC/Turnkey Projects First Edition 1999 (FIDIC Silver Book ) with a study on the implementation of the EPC Contract for the Jakarta - Bandung Fast Train (KCJB) Project. This research is a normative or doctrinal and sociolegal research using a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The results of the study conclude that construction contracts involving foreign elements are part of international contracts. Based on its nature, EPC contracts with contract standards from the FIDIC Silver Book are Soft-law or non-binding international agreements (recommendation), in the form of standard contracts or model contracts (model contracts) that are recognized by associations and are used as references for other contracts. The EPC contract is already contained in Law No. 02 of 2017 concerning Construction Services but has not been regulated in detail and specifically. The implementation of the implementation of the EPC Contract on the KCJB Project, being subject to the Construction Services Law and also subject to other sectoral regulations. Theoretically, the purpose of using the EPC contract is that the contractor can provide certainty of the agreed contract both price, completion time and quality or contract performance does not change, but based on facts obtained in the field from the results of interviews on the implementation of the EPC contract on the KCJB Project, there is a delay so that the EPC contract will be extended. In addition, there are many changes to the contract clauses contract on the KCJB Project from the FIDIC Silver Book standard which have been agreed upon by the parties, one of which is regarding Unforeseeable Difficulties. In accordance with the principle of proportionality in contracts, it is necessary to have a competent legal expert (lawyer, legal consultant) in order to avoid legal risk when drafting a contract because the entire business process involves law from beginning to end."